Ditemukan 1272 data
Sinta Monita Manurung
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA Sumatera Utara Cq. KAPOLRES Pematangsiantar
61 — 40
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapatdinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat
141 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:Halaman 41 dari 78 hal.Put.Nomor 1331 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa untuk mempermudah yang Mulia Majelis Hakim Kasasi dalammenganalisa dan memahami perkara, kami mencantumkan Ulasan
Singkat,mohon agar Ulasan Singkat dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkandari Memori Kasasi;Ulasan Singkat Judex Facti Tidak Berwenang atau Melampaui Batas Wewenang; Judex Facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang karenamemeriksa dan mengadili Gugatan Termohon Kasasi tentang SuratPeringatan yang telah kadaluwarsa dan habis masa berlakunya; Bahwa Pasal 161 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Jo.
37 — 10
Sebagai ulasan disinisemua suratsurat untuk proses jual beli dan balik nama begitupun untuk turun waris berikutkelengkapannya itu mereka yang urus semua dan siapa yang urus kami tidak tahu kami hanyamenerima dari mereka ;Dari hasil pengecekan sertipikat di BPN Kota Padang tanah Hak Milik Nomor 3195/Pangambiran Ampalu Nan XX ternyata aman dan terbukti telah dibubuhinya cap/stempel padasertipikat Hak Milik Nomor 3195/ Pagambiran Ampalu Nan XX oleh petugas BPN yangberwenang.
Secara damai ini pihak kedua menjamin sepenuhnya baik pihak keduasendiri termasuk seluruh Anggota kaum/keluarganya, pihak ketiga maupun pihak lainnyadiluar pihak berperkara sekarang Ini tidak akan gugat menggugat dan atau tuntut menuntutdikemudian hari dan para pihak Mengakui dan membenarkan segala surat menyurat jual beliSHM Nomor 3195 GS tanggal 27 Oktober 2009 Nomor 1799 di hadapan PEJABATPEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) telah dilakukan secara benar baik oleh PPAT maupunoleh penjual dan pembeli.Sebagai ulasan
15 — 6
halangan mau segera melanjutkan perselingkuhan yangsekarang sedang dijalanin oleh Penggugat , padahal masih punyaanak yang akan tidak pernah ada istilah bekas anak, dan TemanSelingkuhan yang statusnya suami orang juga masih ada anak kecilkecil , bahkan Istri laki2 tsb sudah 2 kali datang ke rumah kamimenegor dengan baik baik.Bahwa anggota keluarga kami pinginnya duduk bersama sama, untukberunding dan bicara baik baik dalam permasalan kami ini , tetapi pihakpenggugat kurang / tidak berkenan , demikian ulasan
ARIF BUDIONO Bin SUMADI BAGONG
Termohon:
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Cq. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara
57 — 37
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya tindakan hukumyang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON denganmenetapkan PEMOHON sebagai tersangka telah tidak sesuaidengan prosedur yang berlaku sesuai dengan peraturan sertaPerundangundangan yang berlaku, maka PEMOHON mohonkepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkanputusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakanKeputusanyang
43 — 25
Bahwa mohon dicatat, meskipun secara normatif PengadilanTingkat pertama telah memperhatikan Nota Pembelaan ( Pledoi )Terdakwa tertanggal 13 Pebruari 2012, namun kenyataannyasecara materiil tidak pernah memperoleh tanggapan secara jelasdan tegas, oleh karena itu dipandang cukup alasan hukumPembanding menyampaikan materi ulasan Pledoi tertanggal 13Pebruari 2012, terutama pada halaman 4 s/d halaman halaman 8sehingga mohon dianggap terulang disini sebagaimana tersebutdibawah ini, dimana Terdakwa mengemukakan
Terbanding/Tergugat : SITI ZAENAB
86 — 46
Ditambah lagi dalam putusan MA Nomor 879 K/Pdt/1997tanggal Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PerbuatanMelawan Hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatanmelanggar tata tertib beracara karena keduanya harusdiselesaikan tersendiri linathttps:/Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It506b98dcec10/gugatanperdata/ diakses pada tanggal 15 April pukul 11.20 WIB)Sehingga terang dan nyata gugatan PENGGUGAT dalam perkaraPerdata Nomor 61/Pdt.G/2015/PN Pwt adalah kabur dan tidak jelas(obscuur libel
TURADI
Termohon:
SAT RESKRIM POLRES CIREBON UNIT I JATANRAS
63 — 10
UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuahKeputusan, yakni meliputi: ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dibuat sesuai prosedur; dan; substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;Bahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapantersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedurmenurut ketentuan peraturanperundang undangan yangHalaman15dari46 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sbrberlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidakbenar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Sumber Cirebon yangmemeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusanbahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yangtidak sah dan dapat
1.DIDAN SYAHRUDIN
2.FIRMAN DWI GUSTIANSYAH
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi
66 — 9
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quosebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan inidilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusan apabiladihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepadaPemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukandan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Bale Endah Bandung yang memeriksa dan mengadiliperkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungandengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakanmerupakan Keputusan yang tidak sah dan
133 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan kebijakantersebut majelis hakim kemudian menentukan' barang buktidikembalikan kepada pemiliknya karena dipandang lebih adil;Bahwa berdasarkan ulasan yuridis tersebut diatas dikorelasikan denganperkara a quo diperoleh fakta hukum sebagaimana fakta persidangan, danterbukti, yakni : Bahwa barang bukti dalam perkara a quo yakni 1 (satu) unit mobil TruckMitsubishi PS 125 warna kuning dengan nomor polisi DS 9628 AEbeserta kunci kontak dan dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan(STNK) atas nama Abdul
PUTRA ATILLA
Termohon:
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PEKANBARU
47 — 25
Bahwa sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat(1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana
Bahwa Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dinubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon denganmenetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwasegala yang berhubungan dengan penetapan tersangkaterhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusanyang tidak sah
30 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbukti,pertimbangan Judex Juris i.c Majelis Hakim Agung R.I didalam memberipertimbangan hukum sangat sederhana dan tidak/tanpa memberi ulasan ataupendapat hukum. Dan agar lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada alinea ke 8(delapan) dimana oleh Judex Juris i.c Majelis Hakim Agung R.I secara serta mertamenyatakan Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar,makadiambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung ;2.
36 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terhadap pertimbangan Hakim tingkat banding tersebut adalahmerupakan = pertimbangan yang kurang lengkap (onvoeldoendegemotiveerd), karena tanpa suatu alasan dan ulasan, langsung menganggappertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tetap dan benar dan langsungdiambil alin sebagai pertimbangan sendiri tanpa memberi alasan mengapaHal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dianggap sebagai sudah tetapdan benar;3.
30 — 14
siapatersebut sebagai salah satu unsur pidana adalah hanya keinginan saudaraJPU saja tanpa memperhatikan bahwa kata barang siapa yang saudara JPUkonstatir sebagai salah satu unsur tindak pidana itu harus dibuktikan sesuaidengan sistem dan azas pembuktian didalam hukum acara pidana kita,sehingga dalam hal ini telah jelas bahwa unsur barang siapa yang diuraikansaudara JPU dalam surat tuntutannya tersebut adalah tidak terbuktiberdasarkan hukum ( Vide Varia Peradilan No. 98 tahun IX November 1993dalam halaman ulasan
1.HANRY SULISTIO
2.Abdul Rahim
3.Faizal Amri Darmawan
4.Lisia
Tergugat:
1.Pemerintah negara indonesia Cq Presiden Negara Republik Indonesia
2.Pemerintah negara indonesia Cq Ketua pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
3.Pemerintah negara indonesia Cq Ketua pengadilan Negeri samarinda
4.Pemerintah negara indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.Pemerintah negara indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Kalimantan timur
6.Pemerintah negara indonesia Cq ketua pengadilan tata usaha negara samarinda
182 — 407
Bahwa selain itu pertimbangan Hukum Penetapan Dismissal 11/PENDIS/TF/2021/PTUN/SMD telah dipertimbangkan dengan tepat danbenar oleh hakim yang mengadili perkara aquo, karena dasar hukumdan ulasan yuridis dalam pertimbangan hukumnya sudah menguraisecara sistematis berdasarkan kaidah hukum dan PeraturanPutusan Perkara Nomor: 11/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 10 dari 33 halamanPerundangundangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalamPenetapan Dismissal Nomor 11/PENDIS/TF/2021/PTUN/SMD;3.
1.INDRA GUNAWAN
2.ALWI
3.RUSTAM
Tergugat:
1.PRESIDEN DIREKTUR PT BUMI HARAPAN JAYA
2.PT SENTRA BUDIDAYA BIOTIK PT SBB
3.CV BAHARI SENTOSA RAYA
4.PEMERINTAH RI cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
256 — 127
., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaiMediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Juli 2020,upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh ParaPenggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Tergugat masingmasingtelah mengajukan jawabannya sebagai berikut:JAWABAN TERGUGAT ULASAN TENTANG GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOKGUGATAN PARA
5) PERMA No. 1 Tahun 2002 menentukan:Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilankelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengansuatu putusan hakim.MAKA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK YANG DIAJUKAN OLEH PARAPENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK SAH DAN YANG MULIAMAJELIS HAKIM BERKENAN MEMUTUS MENGHENTIKAN PEMERIKSAANGUGATAN A QUO.Namun, apabila Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan TERGUGAT, berkaitan dengan halhal yang dikemukakan dalam ULASAN
29 — 8
Bahwa dalil replik poin angka 10 sebenarnya sudah dibantah olehTermohon, tetapi Pemohon saja yang tidak memahami hal itu, Bahwadengan ulasan di atas menunjukkan sampai sebesar itu perhatianTermohon kepada Pemohon tetapi masih dikatakan sebagai istri yangnusyuz, sejauh mana pengertian OU Z kok sedikit sedikit mengatakan istriyang nusyuz ;Dalam rekonvensi :NafkahC. Nafkahrupiah) ;d.
Terbanding/Tergugat I : Mujiharjo
Terbanding/Tergugat II : Sri Nurnaningsih Diwakili Oleh : SUPRAPTO WIBOWO, SH
39 — 26
Bahwa berdasarkan bukti P14, terkait tulisan tentang TanggungJawab Hutang Suami/lstri,https://Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ Its090fb04045b4/huthutangistriapakahmenjadihutangsuami, dimana pemahaman bahwahutang pribadi suami tidak bisa menjadi tanggung jawab istri jika tidakmeminta jjin. Termasuk menggunakan harta bersama untuk melunasihutang suami. Apalagi terjadinya jualbeli jelas dan terbukti berlangsungsetelah terjadinya perceraian.
27 — 4
langsung dilakukansesaat setelah ditangkap yakni hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014;Halaman 17 Putusan No. 2257/Pid.Sus/2014/PNLbpMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atasdari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa baru pertamakali menggunakan ganja dan baru sedikit yang digunakan oleh Terdakwa dapatdisimpulkan bahwa Terdakwa belum masuk dalam kategori penggguna berat;Menimbang, bahwa diuraikan dalam www.indociania.com tanggal 3September 2013 dalam judul ulasan
26 — 9
pemberian ataupunpembelian dari Tergugat.Selain itu, Tergugat juga tidak pernahpeduli dengan biaya pendidikan (Sekolah) anak Tergugat.Poin9c : Dalam masalah Mobil Avanza yang dimaksud Tergugat,bahwamobil tersebut tidak ada hubungan dalam masalah perceraian ini.Dan mobil tersebut adalah milik orang tua Penggugat, danTergugat tidak memiliki hak apapunatas mobil tersebut.Penggugat akan lampirkaan foto copy BPKB hak atas KepemilikanMobil Avanza yang Tergugat katakan (Foto copy BPKB terlampir).Terlepas dari ulasan