demikian telah terlihat adanya suatu kehendak dari terdakwa yangmenghendaki adanya suatu perbuatan untuk mengambil batu karang yangterdapat di terumbu karang sekitar resort swarnadwipa wisata mandiri ;Dengan demikian unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi;Ad.3Unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia.Menimbang, bahwa yang dimaksud Diwilayah PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia adalah Wilayan PengelolaanPerikanan Negara Republik Indonesia atau sering disingkat dengan WPPNRI

mengganggu dan merusak Pasal 21 ayat (2)API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikansebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : huruf b pukat helaHalaman 21 Putusan Nomor 10/Pid.SusPrk/2019/PN Ran(trawls) yang meliputi ....... pukat hela dua kapal (pair trawls) ... danPasal 25 ayat (4) API pukat hela dua kapal (pair trawls) sebagaimanadimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifataktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan disemua WPPNRI

dan dinaikkan serta mengatur posisi penarikan jarring dengankapal bantu;Bahwa alat tangkap Pair Trawl tidak bisa dioperasikan hanya dengan satukapal akan tetapi harus dioperasikan dengan 2 (dua) kapal dengan caraditarik secara bersamasama;Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang bertanggung jawab tehadap kapalBV 0887 TS dan membagi tugas dan jabatan dari masingmasing ABKsebagaimana keahlian dan pengalaman dari masingmasing ABK tersebut;Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikandi WPPNRI

Republik Indonesia BABV Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak Pasal 21ayat (2) "API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber dayaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: "huruf b pukathela (trawls) yang meliputi .... pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)... dan Pasal 25 ayat (4) API pukat hela dua kapal (pair trawls)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan APIyang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapanikan dan di semua WPPNRI

Republik Indonesia BAB V AlatPenangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak Pasal 21 ayat (2)"API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: "huruf b pukat hela(trawls) yang meliputi .... pukat hela dasar dua kapal (pair trawls)... danPasal 25 ayat (4) API pukat hela dua kapal (pair trawls) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifataktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan disemua WPPNRI

tidak bisa dioperasikan hanya dengan satukapal akan tetapi harus dioperasikan dengan 2 (dua) kapal dengan caraditarik secara bersamasama;o Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikandi WPPNRI ZEE!

BV 95441 TS (KM.Sinar 267) yang dinahkodai olehTerdakwa pada saat ditangkap dan diperiksa oleh KRI Sultan Thaha Syaifuddin376adalah berada pada posisi saat terdeteksi radar pada kordinat 05 27 37 U 107 5615 T dan saat diperiksa, berada pada posisi 05 29 90 U 107 57 67 T;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNo.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia(WPPNRI) yang telah menetapkan 11 wilayah WPPRI dimana posisi kordinat tersebutsebagaimana

tidak bisa dioperasikan hanya dengan satukapal akan tetapi harus dioperasikan dengan 2 (dua) kapal dengan caraditarik secara bersamasama;Bahwa, Terdakwa sebagai Nahkoda yang bertanggung jawab tehadapkapal BV 4977 TS dan membagi tugas dan jabatan dari masingmasingABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masingmasing ABKtersebut;Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikandi WPPNRI ZEE!

pulau terdekatyaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 69 (enam puluhsembilan) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah laut teritorial Indonesia,dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); Bahwa benar, Terdakwa sebagai Nahkoda yang bertanggungjawab tehadap kapal BV 9998 TS dan membagi tugas dan jabatan darimasingmasing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masingmasing ABK tersebut; Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukanpenangkapan ikan di WPPNRI

Makaalat penangkap ikan berupa jaring cumicumi yang termasuk dalamjenis jala jatuh berkapal (cast nets) yang berada di KIA BD 93656 TStidak diijinkan beroperasi di WPPNRI karena GT kapal tersebut < 30GT sebagaimana dimaskud dalam Pasal 7 ayat (2) Setiap orangyang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikananwajid mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengenai : huruf a jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikanUndang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan

pulau terdekat yaitu Pulau Laut/PulauSekatung atau kurang lebih 68 (enam puluh delapan) Nm arah Barat Lautdari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada diZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); Bahwa, benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang bertanggung jawabtehadap kapal BV 9229 TS dan membagi tugas dan jabatan dari masingmasing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masingmasingABK tersebut; Bahwa, benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapanikan di WPPNRI

sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Perikanan adalahsemua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatansumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatusystem bisnis perikanan; Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan Wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya singkat WPPNRI

Samudera Indo Sejahtera, awak kapal perikanan PIUS KEVIN MAYABUBUN dan pemilik kapan HENRY;

lebih 68 (enam puluh delapan) Nm arah Barat LautHalaman 35 dari 54Putusan Nomor 9 Pid.SusPRK/2021/PN Randari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada diZona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI); Bahwa, benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang bertanggung jawabtehadap kapal BV 8668 TS dan membagi tugas dan jabatan dari masingmasing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masingmasingABK tersebut; Bahwa, benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapanikan di WPPNRI

benar alat tangkap Pair Trawl tidak bisa dioperasikan hanyadengan satu kapal akan tetapi harus dioperasikan dengan 2 (dua) kapaldengan cara ditarik secara bersamasama;Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 14/Pid.SusPRK/2021/PN Ran Bahwa, benar Terdakwa sebagai Nahkoda yang bertanggung jawabtehadap kapal BV 96959 TS dan membagi tugas dan jabatan dari masingmasing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masingmasingABK tersebut; Bahwa, benar Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapanikan di WPPNRI

Pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawls)... dan Pasal 25ayat (4) Alat Penangkapan Ikan pukat hela dua kapal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan AlatPenangkapan Ikan yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI;Dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan alatpenangkap ikan yang dipergunakan KIA Vietnam BV 8799 dengannakhoda Bui Thanh Son adalah jenis alat penangkapan ikan pukathela dasar dua kapal (pair trawls

Pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawls)... dan Pasal 25Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 1 Pid.SusPrk/2021/PN Ranayat (4) Alat Penangkapan Ikan pukat hela dua kapal sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan AlatPenangkapan Ikan yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi disemua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI; Dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan alatpenangkap ikan yang dipergunakan KIA Vietnam BV 99467 TSdengan nakhoda Tran Thanh Nhat adalah jenis

Dimana dalam pasal 25 ayat (4) disebutkan alattangkap Pair Trawl dilarang beroperasi di seluruh WPPNRI ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 85menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja memiliki, menguasai,membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantupenangkap ikan yang mengganggu dan merusak pengelolaan sumberdaya ikandi kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan

Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan dan diidentifikasi sebagai dokumen palsu;

Dokumen ini merupakan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan yang dicetak dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Layanan Izin Cepat) yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap;

pembebasan surat persetujuan berlayar KM TEGUH JAYA 8 tanggal 28 desember 2022;

Pelabuhan Bitung (belum ada nomor dan tandatangan);

Gratia 01;