Ditemukan 5832 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : salahudin syahdan sahadan salihan sawahan saladan salahan sapardan samhadan salapian salainan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2014 — H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian,menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah salahdan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya terutama karena dalamberkas perkara berbeda yang diajukan secara terpisah(splitzing) yaitu untukberkas perkara atas nama Terdakwa HELMAN SALEH, S.Sos Dkk, MajelisHakim yang samasama diketuai oleh HARUNO PATRIADI, SH.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 30-12-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 28/PID.TPK/2020/PT BDG
Tanggal 5 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum II : BUDI NUGRAHA
Terbanding/Terdakwa I : TOMTOM DABBUL QOMAR.
Terbanding/Terdakwa II : KADAR SLAMET.
506 — 534
  • TPK/2020/PN.BDG telah mempunyai kekuatan hukum tetap)dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salahdan keliru menerapkan hukum acara dari segi penuntutan kepadaTerdakwa TOMTOM DABBUL QOMAR dalam perkara a quo. Dimanaterdapat adanya perbedaan penjatuhan hukuman dan pidana hukumpengganti apabila uang pengganti tidak dilakukan dan/atau tidak dilakukanpembayaran uang pengganti kepada negara oleh kedua Terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-12-2007 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 380K/PIDSUS/2007
Tanggal 7 Desember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Vs. H. SUWARNA ABDUL FATAH
85 — 133
  • Majelis Hakim telah mangambil pertimbangan yang salahdan menyesatkan dengan menyatakan telah terjadi kerugian negara hanya atasdasar keterangan yang nota bene bertentangan dengan keterangan lainnya.Ahli penghitungan kerugian Negara, Soejatna Soenoesoebrata, (mantan) DeputiKepala BPKP Bidang Pengawasan Khusus, di muka persidangan, jelasmembuktikan bahwa:Saksi ahli (Nasrul Wathon) dalam menghitung kerugian negara, tidakmemeriksa dan atau menggunakan 38 (tiga) alat bukti yang diharuskan, yaitu: 1)Saksi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 24?Pid.Sus-TPK/2015/PNtpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -OBOS BASTAMAN Bin CECE SABANA (Alm) Alias ABAH (Terdakwa) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
109 — 30
  • ~masingmasing UKM,terdakwamengantarkan proposal tersebut rumah saudara ABDUL AZIS diPerumahan Duta Mas Cluster Victoria No. 97, kemudian oleh saudara ABDULAZIS proposal diantar ke Pemeritah Provinsi Kepri (Pada saat itu saksi tidakmengetahui kemana dinas mana proposal tersebut diantar), setelah itu berselangHal 295dari568Putusan No.24/Pid.Sus/PTK/2015/PN.Tpg.satu atau dua minggu kemudian masih di bulan Agustus 2011, saudara ABDULAZIS menelpon terdakwadan mengatakan bahwa proposal yang diajukan salahdan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-07-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 4 Juli 2012 — ALHAJAR SYAHYAN, SH.,MH, dkk
106 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • halhal tersebutdalam pertimbangannya sehingga dapat berpendapat bahwa perbuatanpara tersebut masuk dalam lingkup administrasi;Bahwa dengan demikian kami berpendapat Hakim telah salah dalammenerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum dengan tidaksebagaimana mestinya, dalam hal ini adalah Hakim telah salah dan/atautidak menerapkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 tahun 1999Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu tepatnya unsur secara melawanhukum karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah salahdan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-09-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 23-04-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PNTpg
Tanggal 27 Januari 2016 — -ABDUL AZIS, S.Sos., M.Si Bin SLAMET (Alm) (TERDAKWA) -SETYAWAN NUR CHALIQ, SH (JPU)
147 — 24
  • selesai memintakantandatangan ke masingmasing UKM, Bapak OBOSBASTAMAN mengantarkan proposal tersebut rumahsaudara ABDUL AZIS di Perumahan Duta MasCluster Victoria No. 97, kemudian oleh saudaraABDUL AZIS proposal diantar ke Pemeritah ProvinsiKepri (Pada saat itu saksi tidak mengetahui kemanadinas mana proposal tersebut diantar), setelah ituberselang satu atau dua minggu kemudian masih dibulan Agustus 2011, saudara ABDUL AZISmenelpon Bapak OBOS BASTAMAN danmengatakan bahwa proposal yang diajukan salahdan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
136 — 270
  • SalahAlamat (Eksepsi Error in Persona)1) Eksepsi ini diajukan karena Pengugat salah menentukan identitas dari2)Tergugat XV;Bahwa pada surat gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2016pada halaman 2 angka 15 menyebutkan : MENTERI AGRARIA DANTATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIKINDONESIA C.q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA C.q KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU, berkedudukan di JalanPramuka Nomor 3 Rantauprapat sebagai TERGUGAT XV adalah salahdan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
928 — 609 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa Judex Facti telah salahdan lalai dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalammengeluarkan Putusan No.02. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasiternyata telah pula menguatkan kekeliruan dan kesalahan penerapanhukum yang dilakukan oleh Judex Facti, hal mana jelas membuktikanbahwa dalam mengeluarkan Putusannya, Mahkamah Agung dalamtingkat kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 31-10-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 2 Maret 2017 — Penuntut Umum:
INDUNG TRI MARTANI, SH.
Terdakwa:
AHMAD SYAPRUDIN Alias AHMAD SYAFRUDIN Bin AJI ASNIASYAH.
90 — 20
  • Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikansebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untukmelakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salahdan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluangyang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluangmana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukanyang dijabatnya itu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — Drs. H. Anang Bakhranie
133 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim tersebut telah melampauiwewenangnya, karena telah melakukan pengujian terhadap suatu aturan,dalam hal ini Pergub No. 040 Tahun 2009, dengan menyatakan bahwa sifatPeraturan Gubernur tersebut adalah prosedural atau formalitas, padahalyang berwenang untuk melakukan pengujian adalah Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut, Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapatdibenarkan dan beralasan hukum, karena ternyata Judex Facti telah salahdan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2016 — Putus : 24-10-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Oktober 2016 — Pidana Korupsi - SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG
160 — 49
  • Hal ini berarti dari sisikebutuhan terpenuhi sedangkan masalah administrasi prosedur salahdan perlu dianalisa lebih dalam.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
547 — 215
  • Pengesahan BKT telah ditembuskan kepada Dirjen Kehutanan diJakarta, dan Dirjen tidak pernah mengatakan SK pengesahan itu salahdan tidak pernah dianulir sampai sekarang ; Bahwa dari areal seluas 5.590 Ha yang diiliki PT.