Ditemukan 6041 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandar mandas mandau manda manat mandak mandai mangat mandah
Pengadilan DILMILTI I MEDAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 24-02-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 30-10-2017
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 3-K/PMT I/AD/II/2015
Tanggal 10 Desember 2015 — Letkol Inf Drs. Budi Pitoyo
218 — 1389
  • Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pengurus Puskopkartika Antasari dipilin dan diberhentikan oleh anggotaKoperasi melalui Rapat Anggota, dan oleh karena itu secarahukum adalah berkedudukan sebagai pemegang mandat dankuasa dari pemberi kuasa (Prinsipal) yaitu Rapat Anggota,dengan demikian secara hukum Pengurus telah mendapathak dan kewenangan penuh (authority) bertindak untuk danatas nama pemberi kuasa (principal).4.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 19 Januari 2017 — IWAN KURNIA, SE Bin TEDDY SUARDI
79 — 23
  • Administrasi Negara dengan Tindak PidanaKorupsi yaitu. kewenangan dari aparatur negara adaunsurpenyalahgunaan diluar maksud diberikan kewenangan;Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah orang yang diusulkanoleh Pengguna Anggaran yang akan diberi kewenang berdasarkanketetapan;Bahwa kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran adalah menjalankankewenangan yang diserahkan oleh Pengguna Anggaran yang dijelaskandalam ketetapan yang menjadi atribusi;Bahwa kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran' orang = yangmelaksanakan mandat
    dari pemberi mandat yaitu Pengguna Angaran;Bahwa secara teoritik tidak mungkin Kuasa Pengguna Anggaran mampumembuat suatu keputusan tanpa sepengetahuan dari PenggunaAnggaran;Bahwa secara konstruksi yuridis APBD dan APBN tersebut berbedadalam pelaksanaannya yaitu perbedaan aturannya dimana dalam APBDdapat digunakan peraturan menteri kKeuangan kecuali disebut secaraekplisit dan tegas tidak diatur dalam peraturan tersebut;Bahwa jika didalam peraturan menteri keuangan disebutkan secara tegastentang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
75 — 30
  • tidak ada pembayaran yang dobel.Bahwa terhadap pekerjaan tersebut tidak ada pemeriksaan BPKP.Bahwa setahu saksi, atas pekerjaan tersebut saksi tidak pernahdiperiksa oleh BPKP.Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang dan lebar pekerjaan hotmixyang telah dikerjakan oleh perusahaan saksi, karena kebetulan saksiadalah sebagai staf administrasi, saksi kurang tahu mengenai hal itu,karena yang lebih mengetahui adalah staf teknik.Bahwa tugas saksi selaku staf administrasi adalah menguruspembayaran sesuai mandat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Dede Suhandi
86 — 9
  • Berkalakepada Petugas di Lapangan agar melaporkan setiap perkembanganpekerjaan secara berkala dalam bentuk tertulis dan saat itu di awal bulanDesember 2015 staf saksi yang bernama DEDE SUHANDI melaporkankepada saksi bahwa untuk revitalisasi pembangunan pasar Wado adaketerlambatan.Adapun tindakan saksi saat itu saksi mengeluarkan memo teguran kepadapihak Kontraktor (yang membuat memo teguran pak DEDE SUHANDI)Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengeluarkan memo (suratteguran) akan tetapi saksi memberi mandat
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 09-11-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 12 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ANDREW P. KEYA, SH
Terdakwa:
1.MATHEUS ANOIT
2.KRISTIANUS ATITUS
288 — 156
  • Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepadaperangkat desaSelanjutnya ayat 4 mengatur tentang kewajiban Kepala Desa sebagaiberikut;1.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-08-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 108/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2018 — Penggugat:
1.ELNI SUSANTI
2.YULIA RAHMANA INDRIAWATI
3.INDAH SUCIATI
4.EUIS SUPAEDAH
5.REPI HERLIAN
6.SLAMET
7.Ir SAID IQBAL ME
8.RIDEN HATAM AZIZ SH
9.IWAN KUSMAWAN AMD
10.RAMIDI
11.MIDIAN YULIUS
12.ENDRA SURYADI
13.TRI PRIYONO
Tergugat:
GUBERNUR JAWA BARAT
Intervensi:
1.PT JMTECH BUSANA GLOBAL
1.GUBERNUR JAWA BARAT
2.PT HS APPAREL
3.PT DADA INDONESIA
4.PT SELARAS KAUSA BUSANA
5.PT ANUGERAH ABADI BERSAMA
254 — 133
  • Susunan Organisasi : Organisasi SPL FSPMI secara Nasional disusun sebagai berikut :Tingkat Unit Kerja meliputi Perusahaan sektor industri Logam; Pasal 19ayat (3) Tentang Kepengurusan : Pada tingkat perusahaan dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja SerikatPekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, disingkatPUKSPL FSPMI; Halaman 14 dari 258 halaman Putusan Perkara Nomor : 108/G/2017/PTUNBDGPasal 31 ayat (3) Tentang Pengurus Pimpinan Unit Kerja :Pengurus Pimpinan Unit Kerja merupakan pemegang mandat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-05-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Mei 2016 — Oilex (West Kampar) Limited >< PT Sumatera Persada Energi,Cs
256 — 83
  • Dalam kaitannyadengan tanggung jawab ini, Tergugat X secara khusus diberi mandat untuk melakukaneksplorasi (pencarian cadangan minyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksidan melakukan penanganan produksi minyak dan gas bumi).
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2013 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 17-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 28 Februari 2014 — IR.SABRI M.MP BIN H.BAHARUDDIN
64 — 23
  • aturan yang tertulismaupun tidak tertulis, perbuatan melawan hukum melanggar hukum tertulis dalam haljabatannya yaitu pelanggaran administrasi.Bahwa kerugian Negara harus dinyatakan dengan nyata dan pasti sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan mengacu kepada Undangundang Keuangan Negara dan Undangundang Perbendaharaan Negara.Bahwa sumber kewenangan ada 3 yaitu :1) Atribusi (Pembagian kekuasaan pemegang dan menyerahkan kepada orang lain)2) Delegasi (Pemberian kekuasaan)3) Mandat
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 14/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 21 September 2016 — Ir. DARUSMAN, MT Bin CIK DAMIT
87 — 24
  • Untuk operasionalisasi di tingkat KPA, KPA dapat memberikan mandatkepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM.Pemberian mandat ini secara yuridis tidak menghilangkan wewenang dantanggungjawab KPA.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus -Tpk/2017/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2017 — WIWIN NURWINA, SKM., MM Binti SAFEI SUDRAJAT.
220 — 56
  • Bahwa pernah memberi mandat kepada saksi Ali Adhyaksa untukmenandatangani dokumen kontrak. Bahwa mengembalikan modal dan keuntungan kepada terdakwa. Bahwa yang mentransfer uang kepada sub distributor adalah terdakwa Herrynamun saksi tidak pernah melihat bukti transfernya. Bahwa saksi membenarkan mentransfer uang kepada terdakwa Herry. Bahwa saksi yang mengerjakan semua paket 4.Saksi31.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-04-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 15/PID.SUS/TPK/2016/PN PGP
Tanggal 19 September 2016 — AHMAD SUBANDI, ST Bin KUSNA JUNAWI
111 — 32
  • Untuk operasionalisasi di tingkat KPA, KPA dapat memberikan mandatkepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM.Pemberian mandat ini secara yuridis tidak menghilangkan wewenang dantanggungjawab KPA.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 21-11-2016 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 649/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat:
1.DEWI SARASWATI binti RAHMAT bin MOESTOPO
2.BAGUS RAHADI bin RAHMAT bin MOESTOPO
3.SUPRAPTO AGUNG WAHONO bin RAHMAT bin MOESTOPO
4.TOTO IRAWANTO SH, bin RAHMAT bin MOESTOPO
Tergugat:
1.YAYASAN UNIVERSITAS PROFESOR DOKTOR MOESTOPO BERAGAMA disingkat Ys. UPDM B
2.Drg. Hyginus Hermanto MM, bin Joesoef bin MOESTOPO
3.Romualdus Kusumanto bin Joesoef bin MOESTOPO
4.Yohanes Kusdharmanto bin Joesoef bin MOESTOPO
5.Drg. Lukas Kusparmanto MARS, bin Joesoef bin MOESTOPO
6.Maria Margaretha Kusnandari binti Joesoef bin MOESTOPO
7.Ignatius Kusnanto bin Joesoef bin MOESTOPO
Turut Tergugat:
1.Ny. Raden Ayu Soepartien MOESTOPO
2.FX. Soseko bin MOESTOPO
3.TOTO IRAWANTO SH bin RAHMAT bin MOESTOPO
4.BAMBANG ARDIYANTO bin RAHMAT bin MOESTOPO
5.Ny. Endang setyawati Rahmat
170 — 77
  • Surat Mandat yang diberikan oleh Almarhum Prof Dr Raden Moestopo tertanggal 11 September 1986 yang dibuat dibawah tangan dan yang telahdiperlihatkan kepada Notaris;Bukti T I, T.ll, T.Vil, TT. dan TT.Il 13 : Foto copy sesuai dengan Salinan Resmi,Akta Notaris WINANTO WIRYOMARTANI, S.H., Nomor 69, tanggal 9 Juni 1988.Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 08-02-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan PN SERANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg
Tanggal 23 Mei 2022 — Penuntut Umum:
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
LINDA MAYASARI BINTI USMAN
126 — 58
  • 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Registrasi Penduduk Desa Pasirkecapi Tahun 2019 ;
  • 1 (satu) Bundel Asli Surat Mandat Desa Pasirkecapi Tahun 2018 ;
  • 1 (satu) Bundel Asli Laporan Kinerja Harian Kasi Pemerintahan Dan Trantib Tahun 2019 ;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB).
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED >< PT.SUMATERA PERSADA ENERGI CS
176 — 110
  • Dalam kaitannya dengan tanggung jawab ini,Tergugat X secara khusus diberi mandat untuk melakukan eksplorasi(pencarian cadangan minyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksidan melakukan penanganan produksi minyak dan gas bumi).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2013 — I. DRS. WAHYU MULYANA bin MUHAMMAD HANAN, IR. BAGAS SUBARNOWO, MT
72 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) Kota Bekasi Tahun 2002 dansebagai Pengelola adalah Bagian Hukum dan Organisasi ;2) Bahwa untuk pelaksanaan Proyek Pengelolaan Dana Kompensasi TPASampah Bantar Gebang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota BekasiNo.915/Kep.2291 Ekbang/VI/2002, Tanggal 7 Juni 2002, telah ditunjukDRS.WAHYU MULYANA sebagai Pimpro dan IR.BAGAS SUBARNOWO,MT, sebagai Pimbagpro ;3) Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di muka, Terdakwa sebagaiKepala Bagian Hukum dan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bekasi,telah diberi mandat
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2018 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 03-05-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2018 — RIDWAN MUKTI
766 — 1428
  • Terkait dengan mandat,Saksi sering juga mewakili Gubernur pada rapatrapat di luar kota.Saksi pernah beberapa kali datang langsung menilai evaluasiPUPR, terkait kinerja Dinas PU dan kemudian Saksi laporkankepada Gubernur dan Terdakwa selaku Gubernur langsungmenegur KUNTADI terkait dengan hasil temuan BPK itu.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 30-11-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
IFFAN JAYA KUSUMA, S.Adm.
220 — 154
  • Menjalankan tugas terkait dengan Penyelenggaraan haji dan Umrohsesuai mandat Undang Undang No. 8 tahun 2018.b.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-05-2013 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA Lawan 1. PT. BARA PRIMA MANDIRI 2. H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, 3. YUDHA TRISNO, 4. SAURABH JHUNJHUNWALA, 5. MARGARETHA MONALISA WULAN, 6. PRAMOD KUMAR JAIN, 8. ANKIT PATNI, Penggugat: PT PACIFIC SAMUDRA PERKASA Tergugat: 1.PT BARA PRIMA MANDIRI 2.H ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA 3.YUDHA TRISNO 4.SAURABH JHUNJHUNWALA 5.MARGARETHA MONALISA WULAN 6.PRAMOD KUMAR JAIN 7.SUWARNO 8.ANKIT PATNI 9.SKP OVERSEAS PTE,LTD 10.HADI JUANA 11.OLFITRIAN 12.PT CAKRA KARYA BERSAMA 13.PT SOLUSINDO NUSANTARA 14.TRADE CONSORTIUM PTE LTD 15.NOTARIS SITI SAFARIJAH 16.NOTARIS SHELLA FALIANTI,SH 17.KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK IDONESIA 18.MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
605 — 2660
  • Para Pihak secara tegas menyetujui untukmengesampingkan Pasal 7072 UU No.30 tahun 1999sehingga mandat dari para arbiter yang diberikan dengansebagaimana mestinya sesual denganketentuanketentuan dalam Perjanjian ini akan tetapHalaman 135 dari 275 hal.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 30 Juli 2021 — Penuntut Umum:
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
179 — 35
  • . : 18/Pid.SusTPK/2021/PN.SBYnegeri, Sesuai mandat Direksi dan berkoordinasi secaraefektit dengan unit unit terkait di Kantor Pusat.v Bahwa berdasarkan data yang ada Nomor Rekening0652013945 adalah Rekening Tabungan Simpeda(Simpanan Pembangunan Daerah) yang dibuka di BankJatim HR.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
ISKANDAR ZULKARNAIN Alias RUDI Bin H. M. YUSUF
290 — 201
  • Melakukan penagihanpenagihan pada pihakpihak atau badanbadanyang mempunyai hutang pada perseroan, menerima pembayaran danmemberikan kuitansi menerima suratsurat yang berharga, uang,termasuk pos wesel, mandat dan lain sebagainya dan jikalau pembayaran,menyatakan lunas atau menandatangani suratsurat itu untuk penerimauang..