Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu :1.Bahwa yang menjadi objek pertama dari gugatan dalam Perkara Nomor:10/G/2014/PTUNBL yang diajukan Penggugat atas nama Hj. Ngat Emi,S.Pd., M.Pd., adalah Surat Keputusan Walikota Bandar LampungNomor: 821.29.2/03/25/2013 Tanggal 18 November 2013 TentangPengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) DalamJabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas PendidikanKota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj. Ngat Emi, S.Pd., M.Pd.

Ngat Emi, S.Pd., M.Pd., mendaftarkangugatan a quo ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung, dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2014/PTUNBL ;Bahwa Penggugat dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 alinea 1dengan tegas mendalilkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19November 2013 Penggugat mendapatkan undangan pelantikan melaluiSMS (Short Message Service) dari Kasi SD Dinas Pendidikan KotaBandar Lampung atas nama Bapak Renaldi untuk dapat hadir pukul12.30 WIB di Gedung Sai Batin Lantai

Gugatan Penggugat Telah Lewat waktu.TeBahwa yang menjadi objek pertama dari gugatan dalam Perkara Nomor:10/G/2014/PTUNBL yang diajukan Penggugat atas nama Hj. Ngat Emi,S.Pd., M.Pd., adalah Surat Keputusan Walikota Bandar LampungNomor: 821.29.2/03/25/2013 Tanggal 18 November 2013 TentangPengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Guru) DalamJabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Di Lingkungan Dinas PendidikanKota Bandar Lampung, khusus atas nama Hj.

Ngat Emi, S.Pd., M.Pd., mendaftarkangugatan aquo ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung, dengan register Perkara Nomor: 10/G/2014/PTUNBL ;Bahwa Penggugat dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 alinea 1dengan tegas mendalilkan bahwa pada hari Selasa tanggal 19November 2013 Penggugat mendapatkan undangan pelantikan melaluiSMS (Short Message Service) dari Kasi SD Dinas Pendidikan KotaBandar Lampung atas nama Bapak Renaldi untuk dapat hadir pukul12.30 WIB di Gedung Sai Batin Lantai

Tanggal 9 Desember 2014 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada Tanggal 23 Januari 2015 kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus, Tanggal 10 Februari 2015: diajukan permohonan kasasisecara lisan pada Tanggal 30 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 10/G/2014/PTUNBL., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

., CABANG LIMBOTO tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/G/2014/ PHI.PN.Gtlo., tanggal 25September 2014;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah sertaberiktikad baik;3.

754K/Pdt/2014, tanggal 4 Maret 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasipada tanggal 14 Juli 2015, kKemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasidengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14Desember 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo pada tanggal 23 November 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.SusPHI/PK/2016/PN.Gto., juncto Nomor 10

/G/2014/PHI.PN.Gtlo., permohonantersebut disertai dengan memori yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Hubungan Industrial Gorontalo pada tanggal itu juga;Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut telah disampaikan kepadaTermohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 1Desember 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/TermohonHalaman 7 dari 11 hal.

Nomor 15 PK/Padt.SusPHI/2018sehingga hak yang didapat oleh Termohon Peninjauan kembali sebesarRp146.623.625,46 (seratus empat puluh enam juta enam ratus dua puluhtiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah empat puluh enam sen); Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 754K/Pdt.SusPHI/2014, tanggal 4 Maret 2015 juncto Putusan PengadilanNegeri Gorontalo Nomor 10/G/2014/PHI.PN.Gtlo., tanggal 25 September2014; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruhbiaya dalam

., tanggal 13 Februari 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 19 Maret 2015, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2014, diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Maret 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/G/2014/PTUNKdi yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan putusan Judex Factitingkat banding yang membenarkan dalil eksepsi Pembanding/Pemohonkasasi, dalam Dissenting Opinion Hakim Anggota Il, yang padapokoknya membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari Nomor 10/G/2014/PTUN.kKdi., jika dicermati surat gugatanTermohon Kasasi, isinya adalah sengketa hak atas tanah atau tidaktermasuk kategori perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggarperaturan perundangundangan yang berlaku atau bertentangan denganAsasasas

/G/2014/PTUN.kKdi., tanggal O02 September 2014, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AMANSYAHRAZAK tersebut:Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 198/B/2014/PT.TUN.MKS., tanggal 13 Februari 2015, yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 10

/G/2014/PTUN.Kdi.

;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 10/G/2014/PHI.Mdntanggal 07 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIe Menolak permohonan eksepsi Tergugat tersebut;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Almh. Romida Gultom (isteriPenggugat) berakhir karena meninggal dunia;3.

timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesarRp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 07 Juli2014 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 Juli 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2014,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Kas/2014/PHI.Mdn jo.Nomor 10

/G/2014/ PHI.Mdn yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan pada tanggal 24 Juli 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 22Agustus 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan padatanggal

tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIe Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HERMAN ALI selaku PimpinanPerusahaan Kebun Sei Kopas BP Mandoge, Kabupaten Asahan tersebut;e Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan Nomor 10

/G/2014/PHI.

pada alasanalasan yang layak, dengandemikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutusterlebin dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakangugatan Penggugattidak dapat diterima;Berdasarkan eksepsieksepsi di atas patut kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10

/G/2014/PTUNPDGTanggal 16 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi mengenaikewenangan absolut pengadilan;Dalam Pokok Sengketa: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Halaman 15 dari 22 halaman.

Nomor 223/B/2014/PT.TUNMDN jo.Nomor 10/G/2014/PTUNPDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Padang.

Maka dengan demikianpertimbangan hukum Judex Facti tersebut dinilai sangat rancu dan tidakobjektif dalam menilai berkas perkara Pengadilan Tata Usaha NegaraNomor 10/G/2014/PTUNPDG tanggal 16 Oktober 2014;Bahwa pada saat Pemohon Kasasi pada bulan April 2007 harusmeninggalkan kampung halaman di Jorong Sungai Tanang GadangKenagarian Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam(letaknya berjarak kirakira 900 meter dengan letak objek sengketa dalamperkara a quo yang merupakan wilayah pemerintahan

Justru yang melampirkan surat edaran tersebut dalamberkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 10/G/2014/PTUNPDG tanggal 26 Oktober 2014 adalah Tergugat/Terbanding,sekarang Termohon Kasasi.

ARUTMIN INDONESIA, sebagai PemohonKasasi yang dikuatkan dengan Akta Pencabutan Permohonan PemeriksaanKasasi Nomor 10/G/2014/PTUNJKT Tanggal 08 Juni 2015 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berisi permohonanPemohon Kasasi untuk mencabut permohonan kasasi terhadap PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Tanggal 24 November 2014yang telah didaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor198 K/TUN/2015 dalam perkara antara:PT.

/G/2014/PNTKN diPengadilan Negeri Takengon yakni Penggugat (SITI GEMASIH BintiM.

Bahwa tidak benar Penggugat pada tahun 2014 baru mengetahuitanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat Il, Tergugat Ill, TergugatIV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, karena didalam dalilgugatan poin 5 (lima) dalam register perkara Nomor : 10/G/2014/PNTKN di Pengadilan Negeri Takengon yakni Penggugat (SITIGEMASIH Binti M.

TAIB) sebagai Penggugat , bahwa Penggugatmendalilkan bahwa permasalahan terhadap tanahtanah kebunobjek terperkara milik Para Penggugat tersebut baru terjadi sekirapada akhir tahun 2013, yaitu ketika Para Penggugatbode eteeeesteeeseeteenseeees dst ; setentang hal ini terbukti bahwa dalilgugatan Penggugat berbeda didalam perkara ini dengan dalilgugatan di dalam perkara Nomor : 10/G/2014/PNTKN di PengadilanNegeri Takengon ;.

Fotocopy dari Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri TakengongNomor : 10/G/2014/PN TKN tanggal 22 April 2015, diberi tandabukti T. I. 8;9. Fotocopy dari Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor438 K/TUN/2015 tanggal 30 september 2015, diberi tanda bukti T.

Fotocopy sesuai dengan asli Daftar bukti Tergugat (BadanPertanahan Nasional) dalam perkara No. 10/G/2014/PTUNBNAdi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, diberi tandabukti T Il s/d VI 7;8. Fotocopy sesuai dengan asli Putusan PTUN Banda Aceh No :10/G/2014/PTUNBNA, diberi tanda bukti T Il s/d VI 8;9.

dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diterbitkanlah Sertipikat untuk menjaminadanya statu kepastian hukum terhadap tanahtanah yang dimiliki olehmasyarakat ;e Asas Akuntabilitas ;Bahwa berdasarkan suatu prosedur dalam hal penerbitan sertipikat Tergugattelah memenuhi unsur Asas Akuntabilitas sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manadotelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10

/G/2014/PTUN.MDO Tanggal25 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI;Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA;1.Mengabulkan gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untukseluruhnya;Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 320/Kelurahan Singkil tanggal03 Pebruari 2012, Surat Ukur Nomor : 03/2012 tanggal 03 Pebruari 2012, Luas1950 m?

/G/2014/PTUN.Mdo Tanggal 25 Juli 2014,hanya sekedar mengambil alih Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor:10/G/2014/PTUN.Mdo tanggal 25Juli 2014, yang didasarkanpada kesalahankesalahan Penerapan Hukum dan tidak mempertimbangkankebenarankebenaran Hukum yang dikemukan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Il Intervensi sebagaimana termuat dalam MemoriHalaman 12 dari 24 halaman.

yangmerugikan kepentinganya adalah 90 (Sembilan Puluh Hari) Hari terhitugsejak mengetahui akan adanya Keputusanya yang merugikankepentinganyaSehingga Secara Hukum Para Termohon Kasasi Tidak berhak mengajukanGugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado,Karena Para TermohonKasasi adalah pihakpihak yang sama di Pengadilan Negeri Manado (VideT.ILIntervsi 2:36) dan Bukan Pihak Ketiga dalam Perkara PerkaraNo.165/B/PT.TUN.MKS Tanggal 19 Desember 2014 jo.PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Manado No.10

/G/2014/PTUN.MdoTanggal 25 Juli 2014.

Nomor : 63 Tahun 2009 dalam Pasal14 ayat (1) huruf d yang berbunyi: Pejabat Pembina KepegawaianKabupaten/Kota menetapkan: Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawahdan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan eselon Ilke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;Halaman 8 dari 12 Halaman Nomor 183 K/TUN/2015Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10

/G/2014/PTUN.ABN., Tanggal03 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi :Menyatakan tidak menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara :1.

biaya perkara secara tanggungrenteng sebesar Rp. 191.000, (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diperbaiki olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor152/B/2014/PT.TUN.MKS., Tanggal 16 Desember 2014 yang amarnya sebagaiberikut:MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :10

/G/2014/PTUN.ABN, tanggal 3 Juli 2014 yang dimohonkan bandingtersebut dengan perbaikan :Dalam Eksepsi Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II ;Dalam Pokok Perkara1.

Tentang Gugatan Nebis In IdemBahwa terkait dengan alas hak dan objek perkara yang dimaksud olehPenggugat sudah pernah disengketakan sebanyak 2 (dua) kali danmasingmasing perkara tersebut sudah memiliki putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap dan mengikat (inkraht): Pertama : dalam register perkara Nomor : 10/G/2014/PTUNBNA diPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh yakni Penggugat(SIT GEMASIH Binti M.

danTergugat VII (VIANI NOVASARI) sebagai Tergugat II Intervensi V, yangdalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) BandaAceh tanggal 20 November 2014 tersebut dalam pokok perkaranyaMenyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima, yang kemudiandikuatkan oleh putusan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor : 38/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 8 April2015 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 438 K/TUN/2015tanggal 30 September 2015 ; Kedua : dalam register perkara Nomor : 10

/G/2014/PNTKN diPengadilan Negeri Takengon yakni Penggugat (SITI GEMASIH Binti M.TAIB) sebagai Penggugat melawan Tergugat Il (SARJANI BinMARZUKI) sebagai Tergugat I, Tergugat IIl (MUJIANTO BinSAMSUDIN) sebagai Tergugat III, Tergugat IV (SUYONO Bin SUANDI)sebagai Tergugat VI, Tergugat V (SUPRIADI Bin KASING) sebagaiTergugat VIII, Tergugat VI (NYAMIN Bin SUKRI) sebagai Tergugat VII,Tergugat VII (VIANI NOVASARI) sebagai Tergugat IX, Turut Tergugat sebagai Tergugat XV dan Tergugat (Bupati Kabupaten Bener

Bahwa tidak benar Penggugat pada tahun 2014 baru mengetahui tanahobjek perkara dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, karena didalam dalil gugatanpoin 5 (lima) dalam register perkara Nomor : 10/G/2014/PNTKN diPengadilan Negeri Takengon yakni Penggugat (SIT GEMASIH Binti M.TAIB) sebagai Penggugat , bahwa Penggugat mendalilkan bahwapermasalahan terhadap tanahtanah kebun objek terperkara milik ParaPenggugat tersebut baru terjadi sekira pada akhir

tahun 2013, yaituketika Para Penggugat ....................:.:.... dst ; setentang hal initerbukti bahwa dalil gugatan Penggugat berbeda didalam perkara inidengan dalil gugatan di dalam perkara Nomor : 10/G/2014/PNTKN diPengadilan Negeri Takengon;.

Lombok Barat, diterbitkan/diganti menjadi SHM Kedua (Pengganti) No. 88/JempongBaru, atas nama: Ketut Dereta (Pemohon Kasasi IIIntervensi), Luas 2.627 m2,e Bahwa oleh karena itu lebih lanjut, mestinya/seharusnyaJudexFacti (PTUN Matarammenyatakan/memutuskangugatan dari Penggugat/Termohon Kasasiharus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, e Bahwa namun demikian, ternyata hukum yang diterapkanoleh Judex Facti (PTUN Mataram) sesuai putusannyaNomor: 10/G/2014/PTUN. MTR.

TUN.SBY. tanggal 10 Nopember 2014,dengan amar lengkapnya (seperti telah dikutip di depan) yangpada pokoknya menguatkan putusan PTUN Mataram Nomor:10/G/2014/PTUN.MTR. Tanggal 17 Juli 2014 tersebu?;Bahwa sehubungan semua halhal terurai di atas, makajelaslah Judex Facti (PTUN Mataram dan PT.TUN.

Jempong Baru, tanggal 01 Nopember 2011, atasnama: Ketut Dereta (Pemohon Kasasi II Intervensi),Luas 2.627 m2;e Bahwa oleh karena itu lebih lanjut, mestinya/seharusnyaJudex Facti (PTUN Mataram) menyatakan/memutuskan gugatan dari Penggugat/Termohon Kasasi harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima: e Bahwa namun demikian faktanya, ternyata Judex Facti(PTUN Mataram) sesuai putusannya Nomor: 10/G/2014/PTUN.MTR.

Surabaya sesuaiputusannya Nomor: 194/B/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 10Nopember 2014, dengan amarnya (sebagaimana telahdikutip di depan) yang pada pokoknya menguatkanputusan PTUN Mataram Nomor: 10/G/2014/PTUN.MTR.Tanggal 17 Juli 2014 tersebut;e Bahwa sehubungan halhal terurai di atas, maka JelaslahJudex Facti (PTUN Mataram dan PT. TUN.

Putusan Nomor 177 K/TUN/2015Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan halhal yangdapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor 194/B/2014/PT.TUN.SBY, Tanggal 10November 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 10/G/2014/PTUN.MTR, Tanggal 17 Juli 2014 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

namum demikian dalam petitum gugatannyaPenggugat menyatakan batal atau tidak sah bahkan meminta untukmencabut terhadap objek gugatan tambahan dimaksud, oleh karena ituposita gugatan yang tidak sesuai dengan petitum gugatannya adalahbertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya menurut hukumgugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10

/G/2014/PTUNTPI., Tanggal 22 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:.

olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor02/B/2015/PT.TUNMDN., Tanggal 10 Pebruari 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada Tanggal 17 Maret 2015, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 013/KHHDR/SK/IV/15 tanggal 6 April 2015 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 24 Maret 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10

/G/2014/PTUNTPI jo Nomor02/B/2015/PT.TUNMDN jo Nomor 3/K/2015/PTUNTPI., yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

/G/2014/PTUN.TPI., Tanggal 22 Oktober 2014 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

(niet onvantkelijke verklaard), disebabkan karena Para Penggugat tidakmempunyai /egal standing (persona standi in judicio) dalam mengajukanGugatan a quo;Berdasarkan tanggapan sebagaimana terurai di atas, Eksepsi Tergugatmempunyai dasar/alasan Hukum yang sah dan kuat sehingga sudahsepantasnyalah Eksepsi Tergugat mohon diputuskan lebin dahulu sebelummemeriksa dan memutuskan Pokok Perkara:Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palutelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10

/G/2014/PTUN.PL tanggal17 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:Halaman 14 dari 19 halaman.

Bahwa perkara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan daluwarsanyagugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, sebab gugatan ParaPenggugat diajukan tanggal 3 September 2014 sebagaimana PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 10/G/2014/PTUN.PL.

hal ini sesuai dengan Putusan MahkamahAgung Nomor 270/K/TUN/2001 yang bunyinya sebagai berikut: bahwatenggang waktu pengajuan gugatan bagi Para Penggugat yaitu tidakmengetahui akan adanya keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negarayang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak mengentahui adanya keputusan yang merugikan kepentingannya.Oleh karenanya mohon Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakimyang mengadili membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu Nomor 10

/G/2014/PTUN.PL., maupun Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar;Halaman 17 dari 19 halaman.

Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya berupa gajibulan berjalan, Tunjangan Hari Raya dan Bonus (laba & Insentif) PenggugatRekonvensi Sampai dengan PHK Penggugat Rekonvensi mempunyai putusantetap;5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biayaperkara;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo telah memberi putusan Nomor 10

/G/2014/ PHI.PN.Gtlo.tanggal 25 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1 Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara/Konvensi:1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengggugat Rekonvensidengan Tergugat Rekonvensi dengan konpensasi :I.

BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANGLIMBOTO tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/G/2014/PHI.PN.Gtlo. tanggal 25 September2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimanayang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka

BANK RAKYATINDONESIA (Persero) Tbk CABANG LIMBOTO tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriGorontalo Nomor 10/G/2014/ PHI.PN.Gtlo. tanggal 25 September 2014;MENGADILI SENDIRI:DALAM KONVENSI:Dalam Eksepsi:e Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan sah serta beritikadbaik;3 Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat memiliki kewenangan untukmengenakan

No. 564 K/Pdt.SusPHI/2014(dua belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10/G/2014/PHI.Sby tanggal 11 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhirterhitung sejak tanggal 30 Juni 2013, dikarenakan pelanggaran/kesalahan

Nomor 10/G/2014/PHI.Sby yang dibuat olehWakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal 8 Juli 2014;Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Juli2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi diajukanjawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dihadiri oleh Kuasa Tergugat,tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan putusan tersebut telah diberitahukankepada Penggugat / Terbanding, oleh Panitera / Panitera Pengganti Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura, berdasarkan Surat Pemberitahuan putusan Nomor 275/G/2014/PTUN.Jpr, tanggal 18 DesemberMenimbang, bahwa Tegugat / Pembanding mengajukan permohonan bandingdengan Akta Permohonan Banding Nomor : 10

/G/2014/PTUN.Jpr tanggal 23 Desember2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 29 Desember 2014 oleh Panitera Muda Perkara atas namaPanitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura ;++ 252223288 ==Hal 3 dari hal 8 Put.25/B/2015/PT.TUN.MKSMenimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Bandingtertanggal 12 Januari 2015, sedangkan Penggugat / Terbanding tidak mengajukanKontra Memori Banding;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim

objeksengketa : Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 100/0054/II/2014,tanggal 10 Januari 2014;Y Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor01/KPU.Prov006/1/2014, dan Berita Acara KPU Provinsi Nomor :02/BA/ KPU.Prov006/2014, tanggal 03 Januari 2014 ; Surat Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 160/02628/DPRDSS/2013, tanggal 31 Desember 2013; Surat Pimpinan DPD Partai Demokrat Sumatera SelatanNomor : 0053/A.3/PD/DPDSS/XII/2013, tanggal 30 Desember2013;Terdaftar dengan Nomor Perkara : 10

/G/2014/PTUN.PLG ;1.12.

Tanggal 27 Februari 2014, Penggugat mendapat 3 panggilan sekaligus1.20.dua diantaranya dari PTUN Jakarta perkara Nomor08/G/2014/TUN.JKT dan Nomor : 27/G/2014/PTUN.JKT, PerkaraNomor : 10/G/2014/ PTUN.PLG, Pemeriksaan Persiapan sidang diPTUN Palembang Penggugat minta dijadwal ulang pada tanggal 10Maret 2014;Acara pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakartaadalah Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor : 27/G/2014/PTUN.JKT, dengan objek sengketa Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor :161.16339

gugatan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor100/0054/1I/2014, tanggal 10 Januari 2014, Surat Ketua KPUProvinsi Sumatera Selatan Nomor : 01/KPU.Prov006/1/2014 danBerita Acara KPU Provinsi Nomor : 02/BA/KPU.Prov006/2014,tanggal 03 Januari 2014, Surat Pimpinan DPRD Provinsi SumateraSelatan Nomor : 160/02682/ DPRDSS/2013, tanggal 13 Desember2013, Surat Pimpinan DPD Partai Demokrat Sumatera SelatanNomor : 0053/A.3/PD/DPDSS/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013.Terdaftar dengan register perkara Nomor : 10

/G/2014/PTUN.PLG.Dimana gugatan atas objek gugatan tersebut awalnya disebabkanHalaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 145K/TUN/2015karena Penggugat tidak menerima usulan pengganti antar waktuatas diri Penggugat yang dilakukan oleh Pengurus PartaiDemokrat Provinsi Sumatera Selatan ;2.4 Dengan demikian dapat dinyatakan perselisihan antara Penggugatdengan Pengurus Partai Demokrat sebagaimana inti dari dalildalilposita Penggugat adalah masalah internal Partai dan telahmemenuhi ketentuan UndangUndang

belas ribu rupiah);8 Menghukum Tergugat I membayar uang selama proses ini berjalan kepadaPenggugat sebesar Rp49.212.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratusdua belas ribu rupiah);9 Menghukum Tergugat I dan dan Tergugat II untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini;Atau Jika Pengadilan Berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menuruthukum (ex aquo bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pontianak telah memberikan putusan Nomor 10

/G.2014/PHI.PN.PTK., tanggal 30 April 2014, yang amarnya sebagai berikut:1Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris darialmarhumah Sulistia;3 Menyatakan secara hukum bahwa almarhumah Sulistia adalah pekerja/buruh Tergugat I dan telah putus hubungan kerja;4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon, Penghargaan MasaKerja/Perumahan/Pengobatan dan Kekurangan Upah kepada Para Penggugatsecara tunai dan sekaligus sebesar Rp34.604.126,00

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kendaraan mobil Merk Honda CRVNomor Petal BH1578AS warna Silver Metalik milik Tergugat;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi telah memberikan putusan Nomor 10/G/2014/ PHI.JBL.

menjadi Hak Milik Peroranganmaka sesuai dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 junctoPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 diterbitkanlah sertifikatuntuk menjamin adanya status kepastian hukum terhadap tanahtanahyang dimiliki oleh masyarakat;Asas Akuntabilitas; Bahwa berdasarkan suatu prosedur dalam hal penerbitan sertifikatTergugat telah memenuhi unsur Asas Akuntabilitas sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor 10

/G/2014/PTUN.MDO., tanggal 25 Juli 2014 adalah sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI;Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA;1.Mengabulkan gugatan Penggugat dan Para Penggugat II Intervensi untukseluruhnya;Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 320/Kelurahan Singkil tanggal3 Februari 2012, Surat Ukur Nomor 03/2012 tanggal 3 Februari 2012,, LuasHalaman 11 dari 14 halaman.