Ditemukan 45 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-03-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 K/TUN/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — MOHAMAD AFFANDI VS I. BUPATI CIREBON., II. DODI;
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 200 K/TUN/2017Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2016/PTUNBDGTanggal 2 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
biaya perkara padakedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian terhadapnyaoleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 31 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 11
/G/2016/PTUNBDG jo.
dinyatakan dikabulkan.Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis HakimTingkat Banding pada halaman 15 baris 7 pada putusannya yangmenyebutkan adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa oleh karena dari segi kewenangan prosedural dansubstansi Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telahditerbitkan secara tepat dan benar, sedangkan gugatanPenggugat/Terbanding tidak berdasarkan dan beralasan hukum danharus dinyatakan ditolak, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 11
/G/2016/PTUNBDG tanggal 02 Mei 2016 harusdibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akanmengadili sendiri sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;Tanggapan:Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru karenaberdasarkan fakta persidangan di PTUN Bandung yang lalu kami ajukanHalaman 28 dari 31 halaman.
Register : 01-03-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2017 Tanggal 4 April 2017 — WALIKOTA SUNGAI PENUH VS EPENDI;
385 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
385 — 254 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambitelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 8September 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAANMenolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor141/Kep.149
Penuh telah sesuai dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutpendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: WALIKOTA SUNGAI PENUH;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor Putusan Nomor 200/B/2016/PT.TUNMDN,tanggal 14 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi Nomor 11
/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 8 September 2016 tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/TUN/2016 Tanggal 19 Desember 2016 — ABDUL KADIR WELEMULY vs BUPATI MALUKU TENGAH
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut pada tanggal 10 Agustus 2016;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, Il yang masingmasing padatanggal 12 Agustus 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari PemohonKasasi, oleh Termohon Kasasi diajukan Jawaban Memori Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal16 September 2016, sedangkan Termohon Kasasi II tidak diajukan JawabanMemori Kasasi sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor 11
/G/2016/PTUN.ABN tanggal 4 Oktober 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon
Putus : 25-08-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 836 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 — YOHANES OMEGA SETIAWAN VS PT FREEPORT INDONESIA
69 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 836 K/Pdt.SusPHI/2017pada tanggal 14 November 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 11/G/2016/PHIJap., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura pada tanggal 21 November 2016;Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat telah disampaikankepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2017, kemudian
Putus : 01-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279K/TUN/2017 Tanggal 1 Agustus 2017 — H. IDRUS vs WALIKOTA BANJARMASIN, dk
81 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor329/B/2016/PT.TUN.JKT, Tanggal 22 Februari 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 10 Maret 2017, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat melalui perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 3 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 15 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 11
/G/2016/PTUN.BJM., yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin.