Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 219/B/2018/PT.TUN.Medan tanggal 6 Desember 2018 danPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2018/PTUN.Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2018;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173 K/TUN/20193.

sengketa a quo,maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan Nomor 219/B/2018/PT.TUNMDN, tanggal6 Desember 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Pekanbaru Nomor 11

/G/2018/PTUNPbr., tanggal 8 Agustus 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medandengan Putusan Nomor 219/B/2018/PT.TUNMDN, tanggal 6 Desember2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor 11/G/2018/PTUNPbr., tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI SENDIRI:Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Tentang kepentingan dan kerugian Penggugat;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.PDG,tanggal 23 Agustus 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganPutusan Nomor 213/B/2018/PT.TUNMDN, tanggal 18 Januari 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi dan II masingmasing pada tanggal 19 Februari2019, kemudian terhadapnya

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 213/B/2018/PT.TUNMDN Tanggal 18 Januari 2019 junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 11/G/2018/PTUN.PDG tanggal 23 Agustus 2018;Dengan Mengadili SendiriDalam Eksepsi:1. Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding /Pemohon Kasasiseluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantanggal 18 Januari 2019 Nomor 213/B/2018/PT.TUNMDN dalamperkara Nomor 11/G/2018/PTUN.PDG ;Dengan Mengadili SendiriDalam Eksepsi:1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding II sekarangPemohon Kasasi II seluruhnya.Dalam Pokok Perkara:1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasiseluruhnya;1. Atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbandingsekarang Termohon Kasasi tidak dapat diterima;2.

Perbuatan Tergugat merugikan Penggugat;Eksepsi Tergugat II Intervensi: Tergugat Intervensi menolak dengan tegas dalil dalil gugatan yangdikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar dengan Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.DPS,tanggal 14 Desember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya denganPutusan Nomor 61/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Mei 2019, dan di

Menyatakan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidakberwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan dalamperkara Nomor 11/G/2018/PTUN.Dps.;5.

Menghukum Tergugat , Tergugat II dan Tergugat IIl untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi gugatan Penggugat bukan kewenangan PengadilanTata Usaha Negara dan eksepsi gugatan Penggugat Tidak Jelas, Tergugat IImengajukan eksepsi gugatan Bukan Objek Perkara, sedangkan Tergugat IIItidak mengajukan jawaban dalam eksepsi;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 11

/G/2018/PTUN.SMDtanggal 26 Juli 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta denganPutusan Nomor 260/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 29 November 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 17 Januari 2019, permohonan tersebut diikuti denganMemori Kasasi yang memuat alasanalasan

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 260/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 29 November 2018yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SamarindaNomor 11/G/2018/PTUN.SMD tanggal 26 Juli 2018, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;3.

Sertipikat Hak Milik Nomor 176 tersebut merupakanhasil pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1547tertanggal 17 April 2003 dengan Surat Ukur Nomor256/Oelnasi/2000 Desa Penfui Timur yang dulunya DesaOelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;Bahwa pada tahun 2018 penggugat telah mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengannomor register perkara 11/G/2018/PTUN.KPG tertanggal 03Agustus 2018 yang kemudian dicabut berdasarkanPenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor

:11/G/2018/PTUN.Kpg tertanggal 4 September 2018.

Oelnasi tersebut, telahmenjadi obyek sengketa dalam sengketa TUN yang diajukanOleh Penggugat di PTIUN MKupang dengan nomor:11/G/2018/PTUNKPG, tanggal 04 September 2018. Bahwaakan tetapi gugatan tersebut kemudian dicabut olehPenggugat berdasarkan penetapan Majelis Hakim PTUNKupang, Nomor: 11/G/2018/PTUNKPG. Dari fakta hukumtersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan barumengetahui kalau bidang tanah miiknya telah lekat hakdalam bentuk SHM No. 1541/Ds.

Oelnasi tersebut, telahmenjadi obyek sengketa dalam sengketa TUN yang diajukanoleh Penggugat di PTIUN MKupang dengan nomor:11/G/2018/PTUNKPG, tanggal 04 September 2018. Bahwaakan tetapi gugatan tersebut kemudian dicabut olehPenggugat berdasarkan penetapan Majelis Hakim PTUNKupang, Nomor: 11/G/2018/PTUNKPG. Dari fakta hukumtersebut, dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahuikalau bidang tanah miliknya telah lekat hak dalam bentukSHM No. 1541/Ds.

Bukti T41 : Fotokopi dari fotokopi, Gugatan dengan NomorRegister: 11/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 3Agustus 2018;42. Bukti T42 : Fotokopi sesuai dengan salinan, PenetapanNomor: 11/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 4September 2018, tentang pencabutan GugatanNomor Register: 11/G/2018/PTUN.KPG;43.

Putusan Nomor 485 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Nomor 11/G/2018/PTUN.DPS., tanggal 14 Desember 2018, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Batam(yurisprudensi);Eksepsi Tergugat II Intervensi 3; Objek sengketa bukan merupakan Kewenangan/Kompetensi AbsolutPengadilan Tata Usaha Negara;Eksepsi Tergugat II Intervensi 4; Keputusan Tergugat bukan objek sengketa Tata Usaha Negara; Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenangmengadili perkara a quo;Eksepsi Tergugat II Intervensi 5, 6, 7; Eksepsi Kewenangan Absolut;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Tanjung Pinang, dengan Putusan Nomor 11

/G/2018/PTUN.TPI., tanggal 16 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,dengan Putusan Nomor 1/B/2019/PT.TUN.MDN., tanggal 26 Februari 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Maret 2019, kemudianterhadapnya oleh:Halaman 5 dari 9 halaman.

Errorin Persona;Obscuur Libel;Error in Objecto;Doli Presentis;029 oGugatan Prematur;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN.BJM,tanggal 11 Juli 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta denganPutusan Nomor 244/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 22 November 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 54/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 8 April 2019 yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 11/G/2018/PTUNBL tanggal 5 Desember 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:1. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat IIIntervensi untuk seluruhnya;2. Menyatakan gugatan yang yang diajukan oleh Termohon Kasasi/dahuluTerbanding/Penggugat tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara:1.

Sabaat)datang kerumah Benyamin Nalle untuk menanyakan dokumen suratalas hak jual beli, sementara itu poin 8 Tentang Duduk Perkara dalamgugatan berbeda yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Kupang yang teregister dengan nomor perkara :11/G/2018/PTUN.Kpg antara Hermanuel Y. Sabaat sebagai Pengugatdan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Tergugatdinyatakan pada saat Hermanuel Y.

Gugatan dengan Nomor Register11/G/2018/PTUN.Kpg dicabut oleh penggugat sesuai denganPenetapan Pengadilan Nomor : 11/G/2018/PTUN.Kpg tertanggal 08Agustus 2018;Bahwa dari fakta diatas Penggugat telah mengetahui objek sengketapada saat Penggugat dengan adik Penggugat (Hermanuel Y. Sabaat)datang menemui Benyamin Nalle pada saat tanggal 2 Juni 2018;Bahwa berdasar fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 1991 jo.

Bahwa denganmenghubungkan tanggal diketahuinya obyek SHM Nomor : 1541/Ds.Oelnasi oleh pengugat pada tahun 2018 atau setidaktidaknya padatanggal 2 Juni 2018 ( jadi bukan tanggal 5 Mei 2020, sebagaimanadisebutkan dalam surat perkara a quo) saat Penggugat mengajukangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdaftardalam register pada tanggal 3 Agustus 2018, dibawah Nomor :11/G/2018/PTUNKPG., dengan demikian gugatan penggugatdiajukan telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana ditentukandalam

PEMBANGUNAN SEHATSEJAHTERA tanggal, 08 Oktober 2010 (fotokopisesuai dengan aslinya);Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri OelamasiNomor: 17/Pdt.G/2016/PN.OLM, tanggal 06 April2017 (fotokopi dari fotokopinya);Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi KupangNomor:125/PDT/2017/PT.KPG, (fotokopi darifotokopi);Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal, 18 September 2018(fotokopi dari fotokopinya);Fotokopi Gugatan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Perkara No. 11/G/2018/PTUNKPG, tanggal3 Agustus

2020 (Fotokopi dari fotokopinya);Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang Perkara Nomor: 11/G/2018/PTUNKPG (fotokopi sesuai dengan aslinya);Fotokopi Penyelesaian Masalah pengaduan tanaholeh Leonard Saubaki (fotokopi sesuai aslinya);Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan buktibuktisurat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan denganaslinya/fotokopinya yang diberi tanda T.II.Intv1 sampai dengan T.II.Intv6 sebagaiberikut:1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalamPerkara Nomor 11/G/2018/PTUN.PTK., tanggal 4 Juli 2018 junctoNomor 99/B/2019/PT.TUN.JKT., pada tanggal 27 Mei 2019;Mengadili Sendiri:Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat yang diterbitkanTergugat berupa:Halaman 6 dari 13 halaman.

para Marga Naibaho dan Raja Biusdari Desa Sabunganni Huta maupun Desa Hutatinggi telan menolak danmelarang agar jasad Sinto Naibaho tidak dikebumikan di sana, selain karenaSinto Naibaho tidak berhak atas tanah sengketa tetapi juga tidak termasuk ahliwaris dari almarhum Malanton Naibaho atau Julam Naibaho, sehinggamelanggar atau bertentangan dengan UndangUndang Nomor 51 PRP Tahun1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak AtauKuasanya.Bahwa demikian dalam Perkara Register Nomor : 11

/G/2018/PTUN MDN atasnama Jawasi Naibaho, dkk selaku Penggugat melawan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara selaku Tergugat, padasidang tertanggal 9 April 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tergugat dan Tergugat II dalam Jawaban selaku Tergugat II Intervensi, justru telahmengklaim dan mengaku sebagai ahli waris dari Sinto Sihotang sebagaimanadimaksud dalam SHM No. 12/ Desa Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/Hutatinggi/ 2001, sedangkan Tergugat I, II dan III

Fotokopi Jawaban Tergugat II Intervensi Perkara Nomor 11/G/2018/PTUNMDN, selanjutnya diberi tanda P15;16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 154/SK/DSH/VII/2019 tanggal 20 Juli2019, selanjutnya diberi tanda P16;17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 93/SK/DSH/IV/2019 tanggal 20 April 2019,selanjutnya diberi tanda P17;18. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor00001/KEP/GV/21217/13 tanggal 17 Januari 2013, selanjutnya diberi tandaP18;19.

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2018, selanjutnya diberi tanda T I, II, III, 6;Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2020, selanjutnya diberi tanda T I, II, II, 7;Fotokopi Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/1992/PN Trt tanggal 29 Oktober1992, selanjutnya diberi tanda T 1, II, III, 8;Fotokopi Salinan Putusan Nomor 516/Pdt/1993/PT Mdn tanggal 5 Mei 1994,selanjutnya diberi tanda T 1,11, 1II,IV 9;Fotokopi Salinan Putusan Nomor 11

/G/2018/PTUN MDN tanggal 9 Agustus2018, selanjutnya diberi tanda T 1,II, III, MW 10;Fotokopi Salinan Putusan Nomor 197/B/2018/PT.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor 11/G/2018/PTUN.BNA tanggal 3 September 2018;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 Februari2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari ParaPemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 11/G/2018/PTUN. MTR. Antara Penggugat DIAN ANNAMIRSAWATI melawan Tergugat 1. Kepala Kantor BPN Lombok Tengah danTergugat 2. LEE JONG KWAK., selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P4;Bahwa buktibukti Surat tersebut masingmasing telah dicocokkan ternyatasesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P2 dan P3 yang hanya merupakanfotocopi tanpa ada aslinya.

paraMarga Naibaho dan Raja Bius dari Desa Sabunganni Huta maupunDesa Hutatinggi telah menolak dan melarang agar jasad Sinto Naibahotidak dikebumikan di sana, selain karena Sinto Naibaho tidak berhakatas tanah sengketa tetapi juga tidak termasuk ahli waris dari almarhumMalanton Naibaho atau Julam Naibaho, sehingga melanggar ataubertentangan dengan UndangUndang Nomor 51 PRP Tahun 1960Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak AtauKuasanya.Bahwa demikian dalam Perkara Register Nomor : 11

/G/2018/PTUN MDN atas nama Jawasi Naibaho, dkk selaku Penggugat melawanKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utaraselaku Tergugat, pada sidang tertanggal 9 April 2018 di Pengadilan TataUsaha Negara Medan, Tergugat dan Tergugat II dalam Jawabanselaku Tergugat II Intervensi, justru telah mengklaim dan mengakusebagai ahli waris dari Sinto Sihotang sebagaimana dimaksud dalamSHM No. 12/ Desa Huta Tinggi dengan Surat Ukur No. 12/ Hutatinggi/2001, sedangkan Tergugat , II dan Ill berdasarkan

simetrisdinyatakan Sah ( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Fotocopy referensi berita di Harian Tribun Jateng tanggal 10Desember 2018 dimana pada Pilkada Tegal Kertas Suarayang dicoblos tembus simetris dinyatakan Sah; ( Fotocopysesuai dengan fotocopy ); Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 137/PHPU.DVIII/2010 tanggal 2 September 2010 ( Fotocopy sesuaiHalaman 37 dari 62 Putusan Nomor: 52/G/2019/PTUN.BDG18.Bukti P 18dengan fotocopy ); Fotocopy tanggal Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 11

/G/2018/PTUNSMG tanggal 26 Juni2018 ( Fotocopy sesuai dengan fotocopy );Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugat telahmengajukan buktibukti surat berupa fotocopy suratsurat yang telah dilegalisasidan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tandaT 1 sampai dengan T 15 yaitu :i.2.3.4.5.Bukti T 1Bukti T 2Bukti T 3Bukti T 4Bukti T 5 Fotocopy Keputusan Bupati Karawang Nomor141.1