Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :12/G /2013/PTUN.MTR tanggal 31 Juli 2013, yang dimohonkan banding ; -------------------Mengadili SendiriDalam Eksepsi- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; ----------------------------------Dalam Pkok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ; -----2. Menyatakan batal yaitu :a. Sertifikat Hak Milik No. 3001, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Hal15 dari 18 hal. Puts.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G./ 2013/PTUN.MTR tanggal 31 Juli 2013 yang dimohonkan banding ; 3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungan denganSSMOHCLE (1) mxeeenessnesessnncsnnnonmmnmaenemmneninnnnnaieanmnibennennaeannisiR ARERR4. Penetapan Ketua Majelis Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili sertameyelesaikan sengketa ini Nomor : 190 / PEN / 2013 / PT.TUN.

No 190/B/2013/PT.TUN.SBYmenimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untukmelihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat danMemeriksa Berkas Perkara Nomor : 12/ G / 2013 /PTUN.MTR masing masingtertanggal 5 September 2013 ; 22222 nn nee nnn nne nnnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor: 12/ G/ 2013 / PTUN.MTR. yang diucapkan pada tanggal 31 Juli 2013 dalamdipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri

/G/2013 / PTUN.MTR tanggal 31 Juli 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,Berita Acara Persidangan alatalat bukti, beserta suratsurat lain yangberkaitan dan keterangan saksisaksi dalam berkas perkara, maka dalamHal5dari 18 hal.

/G/2013/PTUN.MTRHal 7 dari 18 hal.

/G/2013/PTUN.MTR tanggal31 Juli 2013 tidak dapat dipertahankan oleh karenanya Putusan tersebut harusGi battallken 5 mannan nn rn re rnin eneMenimbang, bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram No. 12/G/2013/PTUN.MTR tanggal 31 Juli 2013dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya akan mempertimbangkan tentang pokok perkaradalam gugatan Penggugat ; 72222 2 nnn nnn nnn nn one on=Menimbang, bahawa oleh Karena permohonan Sertifikat

/G/2013/PHI.PN.Ptk. tanggal 09 Oktober 2013 (untuk selanjutnyadisebut Judex Facti).KARENA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGARHUKUM YANG BERLAKU KHUSUSNYA HUKUM PEMBUKTIAN DALAMMEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;A.

MajelisHakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara a quo meninjau sekaligusmembatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPontianak No. 12/G/2013/PHL.PN.Ptk. tanggal 09 Oktober 2013;.

/G/2013/PHI.PN.Ptk.

;Bahwa karena pertimbanganpertimbangan Judex Facti tersebut di atas telah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan Jalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh Peraturan Perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan, maka sudah selayaknya Putusan PengadilanHubungan Industrial Pada Pengadilar Negeri Pontianak Nomor. 12/G/2013/PHI.PN.Ptk.tanggal 09 Oktober 2013 tersebut dibatalkan.

NUSA JAYAPERKASA (AMS GANDA GROUP) PERWAKILAN PONTIANAK tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pontianak Nomor 12/G/2013/PHI.PN.PTK. tanggal 9 Oktober 2013 sehinggaamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dan Telah PutusHubungan Kerja ( PHK );3. Menyatakan secara hukum telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPenggugat oleh Tergugat ;4.

Denda Keterlambatan pembayaran upah September 2012=Rp1.749.000,Upah selama proses PHK 8 x Rp5.300.000, = Rp42.400.000.Total =Rp95.329.000.Terbilang: sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah.SUBSIDER.Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Samarindaberpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan mohon putusan yangseadiladilnya.Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda telah memberi putusan Nomor 12

/G/2013/PHI.Smda, tanggal 23 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena Pemutusan Hubungan Kerja, terhitung sejak September 2012; Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat Antosebesar Rp12.734.000, (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh empat riburupiah); Membebankan biaya perkara kepada Negara; Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Hal. 6 dari 9 hal.Put.Nomor

Nomor 12/G/2013/PHIl.Smda. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak menyampaikanmemori kasasi yang memuat alasanalasannya sebagaimana yang terteradalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor: 08/KSA/2013/PHl.Smda jo.

Nomor: 12/G/2013/PHlSmda, tanggal 16 Agustus 2013yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Samarinda, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, makapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Anto tersebut harus dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang pula, bahwa putusan

Nomor 12/G/2013/PHlLSmda. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda,permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda tersebut pada tanggal 20 September 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat padatanggal 25 September 2013, namun Penggugat tidak mengajukan kontramemori kasasi;Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Il a quobeserta

Putusan Nomor 12/G/2013/PTUN.MTR, tanggal 31 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:I. DALAM EKSEPSI:Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;Il. DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

/G/2013/PTUN.MTR yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram.

Putusan Nomor 308 K/TUN/2014Mataram Nomor 12/G/2013/PTUN.MTR tanggal 31 Juli 2013, PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah keliru menerapkan ketentuanhukum yang berlaku dan oleh karenanya tidak melaksanakan peradilanyang harus diturut menurut undangundang;Bahwa karena itu sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya tersebut dibatalkan seluruhnya;2.Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalammenjatuhkan putusannya Nomor 190/B/2013/PT.TUN.SBY. tanggal

27Februari 2014 tersebut telah keliru menerapkan hukum pembuktiandalam perkara ini dan oleh karenanya telah keliru membatalkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/G/2013/PTUN.MTRtanggal 31 Juli 2013 yang telah mempunyai nilainilai keadilan tersebut;Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalammembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor12/G/2013/PTUN.MTR tanggal 31 Juli 2013 telah keliru menerapkanhukum pembuktian:Atas suratsurat bukti P.11, dan oleh

/G/2013/PTUN.MTR tanggal 31 Juli 2013 tidak dapat dipertahankandan harus dibatalkan.

3 Oktober 2013mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2013, sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2013/PHIJPR yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebutdisertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial ayapura pada tanggal 21 Oktober 2013;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada (Tergugat/Penggugat) padatanggal 25 Oktober 2013, namun tidak diajukan

/G/2013/PHIJPR tertanggal 9 Oktober 2013 (terlampir), dan oleh karena PermohonanKasasi a quo diajukan masih dalam tenggang waktu, sehingga sudah seyogyaya udahditerima dan dipertimbangkan mengenai alasanalasan hukum sebagaimana akandiuraikan di bawah ini.

;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan karenanya menolak Putusan PHIJayapura Nomor 12/G/2013/PHIJPR yang diucapkan tanggal 27 September 2013,dikarenakan Judex Facti PHI Jayapura telah keliru dalam melakukan penerapan hukumdan lalai untuk memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan PHI Jayapura.

/G/2013/PHIJPR tanggal 27 September 2013, mengingat JudexFacti PHI Jayapura telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan.

FREEPORTINDONESIA, tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor 12/G/2013/ PHI,JPR, tanggal 27 September 2013;MENGADILI SENDIRI :Dalam Pokok Perkara;1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;2 Menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran kerja, yaknitidak masuk kerja/mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturutturut, dan tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sahmeski telah dipanggil secara sah dan

/G/2013/PTUN.PL., Tanggal 10 Oktober2013 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI;e Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA;1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan telah melanggar Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 TahunHalaman 9 dari 16 halaman.

tujuh ratus tiga puluhempat ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, TergugatII Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 24/B/2014/PT.TUN.MKS., Tanggal 17 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:1 Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ParaPembanding tersebut;2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 12

/G/2013/PTUN.PL., tanggal 10 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut;DAN DENGAN:MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI:Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi /Para Pembanding tersebut;DALAM POKOK PERKARA :1 Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;2 Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara di duatingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

kepadaTerbanding/Penggugat pada Tanggal 07 Agustus 2014, kemudian terhadapnya olehTerbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,Tanggal 19 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 20Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2013/PTUN.PL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

AKKAS NURDIN, tersebut;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor 24/B/2014/PT.TUN.MKS., Tanggal 17 Juni 2014 yangmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 12/G/2013/PTUN.PL., Tanggal 10 Oktober 2013, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalamamar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajariJawaban (Kontra

Menyatakan Surat Keputusan Nomor : 002/MRPLSP/2012 yangmenetapakan Penggugat sebagai Calon Raja Negeri Seilale adalah sahmempunyai kekutan Hukum tetap.Menyatakan putusana Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :12/G/2013/ PTUN.ABN jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakasar Nomor : 07/B/2014/PT.TUN.MKS adalah sah dan berhargamenurut Hukum..

Biaya menurut hukum Acara2.SUBSIDAIRApabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para tergugatmengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :Jawaban Tergugat :DALAM EKSEPSI:1.Bahwa Penggugat Il tidak berkwalitas untuk menggugat ;Bahwa Penggugat Il dalam perkara ini tidak dapat bertindak sebagaiPenggugat karena berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 12/ G/2013/PTUN.ABN, tanggal 16 Oktober 2016

/G/2013/P TUN.ABN, tanggal 16 Oktober 2013 tidak ada satu pertimbanganhukumpun yang menyatakan bahwa Saniri Negeri Lengkap Negeri Seilaletelah salah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalammenelusuri dan meneliti hukum adat di Negeri Seilale.

/G/2013/PTUN.ABN antara para penggugatmelawan tergugat IV dimanaterkait tahun penerbitan telah diakui olehMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pekara tersebut yaitu tahun2013 buknlah tahun 2011 dan perkara tersebut telah berkekuatan hukumtetap.Bahwa dalil para penggugat angka 17 diakui oleh tegugat N karenatergugat IV sebagai pejabat negara telah melaksanakan kewajibannyayaitu. menjlankan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNomor 12/G/2013/PTUN.ABN tanggal 16 Oktober 2013 yang amarputusannya

/G/2013/PTUN.ABN.Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon dalam putusannya186/Pdt/G/2016/PN.Amb tertanggal 01 Nopember 2017, telah menjatuhkanPutusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILIDalam Eksepsi :1.Mengabulkan eksepsi ParaTergugat.Dalam Pokok Perkara :Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2017/PT AMB1.

PETITUM;Berdasarkan uraianuraian yang telah dikemukakan di atas, ParaPenggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkaraNomor 12/G 2013 PTUNSRG, kiranya berkenan memeriksa dan memutusperkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Tentunya hal tersebut dapat mengganggujalannya tertio administrasi warga sekitar RW 02, karena berimplikasi padapelayanan terhadap warga;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2013/PTUNSRG,tanggal 13 Agustus 2013, yang amarnya sebagai berikut:MENGADLI:DALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;DALAM POKOK SENGKETA:1. Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;2.

/G/2013/PTUN.SRG yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta memperhatikan dan mempelajari PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 12/G/2013/PTUN.SRGtanggal 13 Maret 2013, Berita Acara persidangan suratsurat bukti yangdiajukan para pihak, 4 (empat) orang saksi, Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara berpendapat bahwa ternyata tidak terdapat buktibuktibaru atau halhal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;Halaman

Majelis Hakim Agung RI untuk membatalkan Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor 258/B/2013/PT.TUN.JKT juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 12/G/2013/PTUN.SRG danmemeriksa perkara a quo secara keseluruhan baik ditingkat banding maupunpada tingkat pertama berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undangundang;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:,Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaPutusan

/G/2013/PTUN.ABN jo Putusan Nomor : 7/B/2014/PT.TUN.MKS,maka secara Hukum Penggugat dapat ditetapbkan menjadi Raja NegeriSeilale dan Tergugat IV dapat melantik Penggugat sebagai Raja NegeriSeilale Periode 20132019.Bahwa Tergugat IV mencalonkan sebagai Raja Negeri Seilale adalahsangat bertentangan Hukum Adat Negeri Seilale karena Terguggat bukanlah Matarumah Parenta di Negeri Seilale.Bahwa tindakan Tergugat Il dan Tergugat Ill yang menetapkan Tergugat sebagai Raja Negeri Seilale adalah tidak sah dan

Menyatakan putusana Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :12/G/2013/ PTUN.ABN jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakasar Nomor : 07/B/2014/PT.TUN.MKS adalah sah dan berhargamenurut Hukum.Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor :186/Pat.G/2016/PNAmb9. Menghukum Tergugat IV untuk melantik Penggugat sebagai RajaNegeriSeilale periode 20132019.10.

/G/2013/PTUN.ABN, tanggal 16 Oktober 2013tidak ada satu pertimbangan hukumpun yang menyatakan bahwa SaniriNegeri Lengkap Negeri Seilale telah salah dalam melaksanakan tugasdan tanggung jawab dalam menelusuri dan meneliti hukum adat di NegeriSeilale.

/G/2013/PTUN.ABN antarapara penggugat melawan tergugat IV dimanaterkait tahun penerbitantelah diakui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pekaratersebut yaitu tahun 2013 buknlah tahun 2011 dan perkara tersebuttelah berkekuatan hukum tetap.Bahwa dalil para penggugat angka 17 diakui oleh tegugat IV karenatergugat IV sebagai pejabat negara telah melaksanakan kewajibannyayaitu menjlankan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraNomor 12/G/2013/PTUN.ABN tanggal 16 Oktober 2013 yang amarputusannya

Bahwa Penggugat Il tidak berkwalitas untuk menggugat ; Bahwa Penggugat Il dalam perkara ini tidak dapat bertindak sebagaiPenggugat karena berdasarkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 12/ G/2013/PTUN.ABN, tanggal 16 Oktober2016 ternyata Pengadilan Tata Usaha Negara menolak petitum gugatanpenggugat point 4, yang mana petitum gugatan penggugat poin 4 diPengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang ditolak tersebutPenggugat meminta supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonmemerintahkan kepada

kepada Penggugat karenamelanggar Pasal 11 ayat (1) Perda Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentangBangunan yang berbunyi; Pembangunan dan pemanfaatan bangunan harus sesuai dengan peruntukan lokasidalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang diatur sesuai peraturan perundangundanganyang berlaku 2922222 2 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnNamun demikian Majelis Hakim PTUN Surabaya memenangkan Penggugat danmenyatakan batal dan tidak sah sanksi administratif yang diterbitkan Tergugat melaluiPutusan No. 12

/G/2013/PTUN.Sby, tertanggal 14 Maret 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap; 22 22 n nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nn neePutusan No.856/Pdt.G/2016/PN.Sby.

Bertentangan dengan Putusan No. 12/G/2013/PTUN.Sby, tertanggal 14 MaretBahwa bila Tergugat berdalih hendak menerapkan Site Plan Pemerintah KotaSurabaya No. 648.3/189/402.4.5/2002 tanggal 10 Mei 2002 dengan berdasarkanPasal 11 ayat (1) Perda Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunanyeni DENNY; ~

nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebutdiucapkan di Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2013yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa HukumTergugat II Intervensi ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapuratersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 17September 2013 dengan Akta Permohonan Banding No. 12

/G/2013/PTUN.JPR tanggal 17September 2013 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengansurat Pemberitahuan dan Pernyataan Banding No. 241/G/2013/PTUN.JPR tanggal 18 SeptemberMenimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan

persidangan yang terbuka untuk umumpada tanggal 11 September 2013, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa HukumTergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, maka tenggang waktu 14 hari untukmengajukan Permohonan Banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung sejak diucapkannyaputusan tersebut, dan bagi yang tidak hadir dihitung setelah diberitahukan isi putusan kepadanyasecara sah; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Bandingdengan Akta Permohonan Banding No. 12

/G/2013/PTUN.JPR tanggal 17 September 2013, makapengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai dengan tata cara dan persyaratansebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 , sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor. 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara sehingga permohonan banding tersebut secara formal adalah patutditerima;Menimbang, bahwa Majelis

Menetapkan biaya perkara kepada Negara;Subsider: Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarangberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 12/G/2013/PHI.Smg.,tanggal 8 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak provisi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;2.

Sinar Mas Multifinancetersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang Nomor 12/G/2013/PHI.Smg., tanggal 8 Oktober 2013, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi: Menolak provisi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir terhitungsejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;3.

Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 796/KPTS/DISNAKERTRANS/2012 Tentang Upah Minimum Provinsi SumateraSelatan Tahun 2013;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur SumateraSelatan No. 107/KPTS/DISNAKERTRANS/2013 tanggal 22 Januari 2013Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 796/KPTS/DISNAKERTRANS/2012 Tentang Upah Minimum Provinsi SumateraSelatan Tahun 2013;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalamperkara No. 12

/G/2013/PTUNPLG ini;Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain, Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsitertanggal 6 Mei 2013 yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut Halaman 9 dari 15 halaman.

Berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat bukan badan hukum perdata,oleh karena itu menurut hemat kami sudah cukup alasan bagi majelis hakimyang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara palembangtelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2013/PTUNPLG., tanggal 10 Juli2013 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA :1.

tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan utusan Nomor138/B/2013/ PT.TUNMDN, tanggal 10 Oktober2013 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPenggugat pada tanggal 05 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugatdengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/AD/X1/2013tanggal 06 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12

/G/2013/PTUNPLG. yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang.

Oleh karena dalam hal ini Tergugatada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolute, dengan demikiansudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutusdan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya,dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulutentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2013/PTUNMDNTanggal 11 Juni 2013

tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor115/B/2013/PTTUNMDN, tanggal 25 September 2013 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2013, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 30 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 12

/G/2013/PTUNMDN Jo.

Putusan Nomor 36 K/TUN/2014115/B/2013/PT.TUN MDN, tanggal 25 September 2013 yang menguatkanputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 12/G/2013/PTUNMDN,tanggal 11 juni 2013, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang

karena apa yang didalilkan olehPenggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang kelirukarena halhal yang menjadi dasar dalam positum gugatannya sudahmenyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelasjelas sudahmerupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimanadiatur dalam PAsal 77 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12

/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 20 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1.

dalam perkara ini sebesarRp. 2.486.000, (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanTerbanding/Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebuttelah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 129/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 23 Januari 2014 yangamarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :12

/G/2013/PTUN Mks., tanggal 20 Juni 2013 yang dimohonkan bandingtersebut;MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI: Menerima eksepsi Tergugat/ Pembanding mengenai gugatan ParaPenggugat/ Terbanding telah lewat waktu ( Kadaluwarsa );DALAM POKOK PERKARA:1.

Menghukum Para Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dikirimkan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 25 Februari 2014 kemudian diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 04 Matet 2014 , sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2013/PTUN.MKS jo Nomor129/B/2013/PT.TUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata

HatiIndonesia RT/RW 11/04, Kelurahan Penkase Oeleta, KecamatanAlak, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19April 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukangugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depanpersidangan Pengadilan Hubungan Industrian pada Pengadilan Negeri KupangNomor 12

/G/2013/PHI/PN.Kpg. tanggal 29 Juli 2013 pada pokoknya sebagaiberikut:TsBahwa Penggugat Yohana Folla mulai bekerja pada Perusahaan RotiStevs Bakery Kupang tanggal 1 Oktober 2011, dengan menerima upahsetiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Bahwa Penggugat II Yosi Pian mulai bekerja pada Perusahaan Roti StevsBakery Kupang tanggal 9 September 2011 dengan jabatan pada bagianproduksi dengan menerima upah sebulan Rp550.000,00 (lima ratus limapuluh ribu rupiah);Bahwa Penggugat Ill Imanuel Banani

dengan dalam perkara a quo di bawahRp150.000.000,00 maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 UndangUndangNomor 14 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, danselanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasai dari Pemohon Kasasi: YOHANA FOLLA dan kawankawan tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kupang Nomor 12

/G/2013/PHI/PN.Kpg tanggal 29 Juli 2013selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkaradibebankan kepada Negara;Memperhatikan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan

MAHER BANI tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kupang Nomor 12/G/2013/PHI/PN.Kpg. tanggal 29 Juli 2013;MENGADILI KEMBALIDalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:Hal 18 dari 20 Hal. Put. Nomor 352 K/Pdt.Sus.PHI/20141. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan, menetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat putus terhitung sejak tanggal 29 Juli 2013;3.

EKO PRIYATNO, S.H.d.t.o2 ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.PANITERA PENGGANTId.t.oCUT RAHMAGH, S.Ag.Rincian Biaya Perkara Nomor : 12/G/2013/PTUNBNA : Biaya Hakhak Kepaniteraan : Rp. 30.000, Biaya ATK : Rp. 60.000, Biaya Surat Panggilan : Rp. 140.000, Biaya Materai : Rp. 6.000, Biaya Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah : Rp. 241.000,(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

;Bahwa dengan tidak diikut sertakannya pihak Kepala Desa Kembangkuning,Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta sebagaimana tersebut di atas sebagaipihak ketiga lainnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini, maka gugatanmenjadi tidak lengkap/kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dan kami mohonkiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2013/

/G/2013/PTUNBDG. juncto Nomor 236/B/2013/PT.TUN.JKT. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Dalam Eksepsi;1 Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan berat hati dan sangatmenyesal harus berpendapat lain dan mengajukan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 236/B/2013/PT.TUN.JKT.tanggal 04 Pebruari 2014 juncto Nomor 12/G/2013/PTUNBDG. tanggal 11 Juni2013, karena merasa bahwa putusan Judex Facti dalam perkara Gugatan Tata UsahaNegara a quo belum mencerminkan rasa keadilan, bahkan bertentangan denganhukum itu sendiri, baik dalam pertimbangan hukumnya

maupun penerapanhukumnya, dimana Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 236/B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 04 Pebruari 2014 menguatkan putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 12/G/2013/PTUNBDG tanggal 11Juni 2013 yang mengabulkan eksepsi daluwarsa dengan menyatakan bahwaPembanding/Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengetahui objek sengketa a quoharus dibatalkan pada tanggal 07 Febuari 2012 pada saat didaftarkannya gugatan diPengadilan Negeri Purwakarta Nomor 07/Pdt.G/2012

Putusan Nomor 294 K/TUN/2014Intervensi 1 sampai dengan 9/di Pengadilan Tata Usaha Bandung dalam perkaraNomor 12/G/2013/PTUNBDG. ini sebagaimana terurai pada halaman 30 butir 13dan halaman 40 butir 3 Putusan a guo masih menyatakan hal serupa. sehinggakepastian Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengetahui objek sengketaa quo pada tanggal 07 Febuari 2012 pada saat didaftarkannya gugatan di PengadilanNegeri Purwakarta Nomor 07/Pdt.G/2012/ PN.Pwk. masih kabur, apalagimengetahui objek sengketa

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2013/PT.TUN.MDN tanggal 24 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp64.000,00 (enam puluh empat ribu Rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat padatanggal 24 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Februari 2014sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2013

(tujuh ribu Sembilan ratus tiga belasmeter persegi), Tergugat I, Tegugat II, Tergugat III (Para Tergugat)Hal. 6 dari 67 hal.Putusan No. 61/PDT/2017/PT.MKStelah mengajukan Gugatan pembatalan pada Pengadilan TataUsaha Negara Makassar pada tanggal 25 Februari 2013 yangdikenal dengan Perkara No. 12/G/2013/P.TUN. Mks., tanggal 20Juni 2013, yang telah dibatalkan berdasarkan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 129/B/2013/PT.TUN.

Mks,tanggal 23 Januari 2014 dan berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI No. 206 K/TUN/2014, tanggal 18 Juni 2014, menolakpermohonan Kasasi Para Pemohon Kasasi (para Tergugat dalamperkara a quo), hal ini berarti bahwa Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar No. 12/G/2013/P.TUN. Mks., tanggal 20Juni 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar No. 129/B/2013/PT.TUN. Mks, tanggal 23 Januari 2014jo.

Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulumeskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi(Uitvoerbaar bij vorraad), karena putusan ini didukungHal. 11 dari 67 hal.Putusan No. 61/PDT/2017/PT.MKSdengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.12/G/2013/P.TUN. Mks., tanggal 20 Juni 2013 jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.129/B/2013/PT.TUN. Mks, tanggal 23 Januari 2014 jo.

/G/2013/P.TUN.MKS, tanggal 20 Juni 2013, tanggal 20 Juni 2013 Jo.Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.129/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 23 Januari 2014 Jo.

/G/2013/PTUN.Mks tanggal 20 Juni 2013 yangdimohon banding,Hal. 55 dari 67 hal.Putusan No. 61/PDT/2017/PT.MKSMengadili sendiri :DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat/ Pembanding mengenai gugatanPara Penggugat/Terbanding telah lewat waktu (kadaluarsa) ;DALAM POKOK PERKARA1) Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapatditerima2) Menghukum Para Penggugat/ Terbanding untuk membayarbiaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuktingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000, (duaratus lima