Dan Rekonpensi: Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasaPenggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2016, terhadap putusantersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 September 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor30/Kas/2016/PHI.Sby, Jo. 14

/G/2016/PHI.Sby, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 15 April 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal20 April 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal

nemnnnnnnnmnnnmnnnAdanya pembangunan gedung yang dilakukan Balduin Purbasejak 2015 meski tanpa izin mendirikan bangunan dan tandabukti kepemilikan hak, adanya sengketa mengenai bangunan gedung gedung BalduinPurba dan penggugat sejak tahun 2015, Adanya permohonan blokir dan bongkar dari penggugat sejak 10Februari 201 6,n nn nn ne nnn nnn nnn nnn serene ncnAdanya gugatan dari penggugat terhadap Tergugat atas sikapdiam tersebut pada pengadilan Tata Usaha Negara padang, padatanggal 30 Juni 2016 dengan Nomor 14

/G/2016/PTUNPDG.

PUTUSANomor 14 G/2016/PA BukDEMI KEADILAN BERDA8ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadian Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tartantu padatingkat pertama, tslah menjatuhkan putusan atas perkara oerai gugat yang diajukan oleh:Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,tempat tinggal di Kelurahan Xxxxxxxxxxx, Kecamatan XxXXXXXXXXXX,Kabupaten Morowali, sebagaf Penggugat;melawanTergugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pendkjlkan SMA, pekerjaan tldak ada

/G/2016/PTUNTPI terkait perkara yang memilikikesamaan dengan perkara pada gugatan a quo.

Adapun berdasarkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang No.14/G/2016/PTUNTPI dimaksud, dapat diketahui bahwa DewanHalaman 21 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRG1.22.Pengurus Kota APINDO Batam mendaftarkan gugatan tata usahanegara terhadap Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016,tanggal 02 Juni 2016 yang menempatkan Gubernur Kepulauan Riausebagai tergugat.

/G/2016/PTUNTPI memberikan pertimbanganhukum sebagai berikut:1) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan SuratKeputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016tanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota BatamTahun 2016 telah melanggar Pasal 49 ayat (1) dan (2) PP Nomor78 Tahun 2015, Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7Tahun 2013 TentangUpah Minimum serta tindakan Diskresi

/G/2016/PTUNTPI tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILI:1) DALAM PENUNDAAN:Menyatakan Penetapan Nomor 14/G/2016/PTUNTPI tanggal 27Juni 2016 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkaraini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yangmencabutnya;2) DALAM EKSEPSI:Menyatakan eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensitidak diterima untuk seluruhnya;3) DALAM POKOK SENGKETA:Halaman 23 dari 118 halaman, Putusan No. 16/G/2017/PTUNSRG(a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

/G/2016/PTUN.TPI, tanggal 14 Desember 2016 (print out);: Surat dari Dewan Pengurus Kota Apindo Cilegon Nomor:021/APINDO/ CLG/IX/2016, tanggal 21 September 2016, HalPembahasan UMSK, ditujukan kepada Ketua Dewan PengupahanKota Cilegon (fotokopi dari fotokopi);: Surat dari Direktur HR & GA PT.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang yang seadil adilnya (ex a quo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambitelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 3Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Putusan Nomor 249 K/TUN/2017Intervensi, Tergugat masingmasing dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor O6a/SKK/KHNA/II/2017, tanggal 16Februari 2017 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017 diajukanpermohonan kasasi secara lisan masingmasing pada tanggal 20 Februari 2017dan tanggal 23 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi masingmasing Nomor 14/G/2016/PTUN.JBI yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Jambi.

Dan terlebih lagi bidang tanah yang telah bersertifikat atasnama Tergugat II Intervensi sebagaimana Objek Gugatan dalam perkara iniyang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 183 tanggal 18 Desember 2004 jugadigugat oleh pihak lain di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimanaRegister Perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN.PL, yang tentunya perkarademikian membutuhkan penetapan terlebih dahulu oleh pengadilan perdatasiapakah pemilik yang sah atas bidang tanah yang telah dilekati SertifikatHak Milik Nomor 183

untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000. ( dua ratus lima puluh ribu rupia );Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 19 April 2017, kemudian terhadapnya olehTerbanding/Penggugat melalui perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 2 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 14

/G/2016/PTUNBL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung.

angka 6 dan 7 yang pada pokoknyamenyatakan Penggugat mengalami kerugian materil berupa berkurangnyanilai manfaat tanahadalah tidak benar dan justru sebenarnya Tergugatsebelum membangun penginapan mengizinkan akses jalan dengankemurahan hati dan secara cumacuma kepada Penggugat, kebaikanTergugat dibalas dengan air tuba oleh Penggugat dengan mengajukangugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN) Padang ;Dalam Putusan PTUN Padang dalam perkara register Nomor:14

/G/2016/PTUNPDG gugatan yang diajukan Penggugat dinyatakan tidakditerima oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo ;.

Dan terlebih lagi bidang tanahyang telah bersertifikat atas nama Tergugat Il Intervensi sebagaimanaObjek Gugatan dalam perkara ini yang berupa Sertifikat Hak Milik No.183tanggal 18 Desember 2004 juga digugat oleh pihak lain di PengadilanHalaman 16 dari 70 Halaman Putusan Nomor 13/G/2016/PTUNPLTata Usaha Negara Palu sebagaimana Register Perkara Nomor :14/G/2016/PTUN.PL, yang tentunya perkara demikian membutuhkanpenetapan terlebih dahulu oleh pengadilan perdata siapakah pemilik yangsah atas bidang

Til Intv 5 : Surat Pernyataan, tanggal 18 Maret 2004(fotokopi dari fo tokopi); Halaman 25 dari 70 Halaman Putusan Nomor 13/G/2016/PTUNPL6.7.8.T Il Intv 6 : Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor :28/16/KELBE/IIV2004, tanggal 18 Maret 2004(fotokopi dari fo tokopi); T Il Intv 7 : Sertifikat Hak Milik Nomor : 184/Bahoue, atasnama pemegang hak Sukardin Bedu (fotokopi dari fotokopi);T Il Intv 8 : Salinan gugatan perkara Gugatan Tata UsahaNegara Nomor : 14/G/2016/PTUN.PL (fotokopi dari fotokopi);Bukti

Sehingga berdasarkan haltersebut maka Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura harus menyatakan menolak atau setidaknyatidaknya tidakdapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14/G/2016/PTUN.JPR., tanggal 26 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI : Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensitentang Gugatan telah lewat waktu (Daluwarsa);DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon Kasasi baru menerima pemberitahuan Putusan Perkaraa quo pada Tanggal 7 Juli 2017 sesuai Surat Pemberitahuan Isi PutusanBanding Nomor 14/G/2016/PTUN.Jpr, tertanggal 5 Juni 2017.Selanjutnya Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telahmengajukan Pernyataan Kasasi pada tanggal 17 Juli 2017 diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai AktaPermohonan Kasasi Nomor Nomor14/G/2016/PTUN.Jpr, tertanggal 17Juli 2017.

2016tentangPenyelenggaraan Ketenagakerjaan, dimana hal yang demikiandiserahkan ke Dewan pengupahan)Bahwa selain itu sudah jelas diatur Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) PPNomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 14 ayat (1)dan ayat (2) Permaneker Nomor 7 Tahun 2013 tentang UpahMinimum, terutama terkait frasa kata dapat dalam Pasal 49 ayat (1)PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, telah dengan tegassebagaimana Juris Prodensi putusan Mahkamah Agung RI No. 415K/TUN/2017 Jo Putusan Perkara Nomor 14

/G/2016/PTUN.TPI , dengantegas menyatakan : Bahwa kata dapat pada kalimat ketentuan Pasal49 ayat (1) PP Nomor 78 Tahun 2015 harus dimaknai sebagai bukanperintah atau keharusan, tetapi sebagai bagian dari tindakan mendengarsaran dari pihak asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh,atau dengan kata lain kata dapat tersebut tidak bersifat imperative,melainkan fakultatif.

No. 14/G/2016/PTUNTPI;5.

HAJ AHYAR tersebut pernah menjadisengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimanaputusan perkara No.14/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 06 Septemer2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN SurabayaNo.291/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 01 Februari 2017, Jo.

HAJI AHYAR tersebut pernah menjadisengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagaimanaputusan perkara No.14/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 06 Septemer2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN SurabayaNo.291/B/2016/PT.TUN.SBY tanggal 01 Februari 2017, Jo. PutusanKasasi Mahkamah Agung RI No.280 K/TUN/2017 tanggal 20 Juli2017.

Informandum4 : Foto copy Putusan Perkara No : 14/G/2016/PTUN.TPI, tanggal 14 Desember 2016;5. Bukti Ad.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.433/YANBANGSOS/2018 Tentang PerubahanAtas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.433/YANBANGSOS/2018 Tentang Upah MinimumSektor Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (fotocopy dari fotocopy);Bukti P6 : Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTDPengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Il, sebagaimanadalam suratnya Nomor: 560/4086/UPTDWIL.II/VII/2018tanggal 3 Agustus 2018 (Objek Sengketa) (Sesuai dengan aslinya);Bukti P7 : Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor:14

/G/2016/PTUNTPI tanggal 14 Desember 2016 (printwebsite);Bahwa untuk menguatkan dalildali Jawabannya, Tergugat telah mengajukanalatalat bukti surat berupa fotokopi suratsurat yang telah dilegalisir dan bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotokopinya, buktibuktitersebut telah diberi tanda T1 sampai dengan T12, adalah sebagai berikut: 1.