Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :14/G/2017/PTUN.PTK;

Penggugat II Intervensi, Kuasa Hukum Tergiigat Tergugat II Intervensi 1SF &Ss dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi 2 sampai dengan Tergugat IlIntervensi 10 ;5 a& Bahwa atas Putusan Penadilan Tata Usaha Negara Pontianak KuasaHukum Para Tergugat a vansiPempanding telah mengajukan msbanding pada tanggal 4 Oktober 2017 sesuai Akta Permohonan BandingvvNomor ~~ PTK tanggal 5 Oktober 2017 caxpemrohorabanding resSu telah diberitahukan kepada pihak lawan ses dengan SurataPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14

/G/2017/PTUN.

PTK yang dibuatoO ~~oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masingmasing padas' Ssoe bee eee AC& tanggal 13 Oktober 2017 ; 0ve Bahwa atas Putusan PengadilanTata Usaha Negara Pontianak Kuasa ~ Hukum Tergugat/Pembanding tetah mengajukan permohonan banding pada14/G/2017/PTUN.PTK naga 9 Oktober 2017 dan permohonan batidingtersebut telah sitbitahukan kepada pihak lawan sesuai seni SuratPombertahyaPemmyalan Banding Nomor 14/G/2017/PTUN.

/G/2017/PTUN.PTK pada tanggal 23 Nopember 2017 ; WY/ , yStidak menyerahkan Koyfira Memori Banding; S2ye svBahwa gpa para pihak telah diberi kesempatan untyge memeriksaaberkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan untuk meine erkas PerkaraNomor ta 4/G/2017/PTUN.PTK tertanggal 2 Nopember207 won nnn nn anne anne n nnnoOav voy TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMCF SFST Menimbang, bahwa putusan pengailan tingkat pertama yang diajukan =wySs pemeriksanaan pada tingkat pera banding adalah Putusan PengadilanYGCSs Tata

Usaha Negara Pontianak Nomor :14/G/2017/PTUN.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :14/G/2017/PTUN-SRG;

Berkas perkara Nomor /2017/PTUNSRG, tanggal 26 Juli 2017 yangdimohonkan ba dan suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini eSTENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara ini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang Nomor : 14/G/2017/PTUNSRG, tanggal 26 Juli 2017 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : 020n en nn nn nn nnnneHal. 4 dari 12 hal Put No. 285/B/2017/PT.TUN.JKTDALAM EKSEPSI:Menyatakan eksepsieksepsi dari Tergugat

II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan danHal. 6 dari 12 hal Put No. 285/B/2017/PT.TUN.JKTPenyerahan Memori Banding Nomor : 14/G/2017/PTUNSRG, masingmasingpada tanggal 16 Agustus 2017 ;Bahwa terhadap memori banding dari pihak Tergugat/Pembanding,selanjutnya pihak Para Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memoribanding tertanggal 29 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 Agustus 2017 dan kontra memori Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor

: 14/G/2017/PT masingmasing pada tanggal 29 Agustus 2017 : Rei scrstectccemeeneneenenBahwa kedua belah pihak telah diberi atan untuk melihatberkas perkara sebelum dikirim ke Pengadi nggi Tata Usaha NegaraJakarta, sesuai dengan surat pemberita!

untuk melihat berkas perkaramasing masing pada tanggal 7 Sep ;TENTANG4 MBANGAN HUKUMMenimbang, bahv . usan Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor : 14/G/2017/ SRG, yang dimohon banding diucapkan pada tanggaltanggal 26 Ju ) 7, dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat tanpadihadiri oler , asa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; imbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonanyang diajukan Tergugat/Pembanding pada tanggal 01 Agustus 2017terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

ARYA LINGGA MANIK; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor : 14/G/2017/PTUNSRG tanggal 26 Juli 2017, berita acara pemeriksaanHal. 8 dari 12 hal Put No. 285/B/2017/PT.TUN.JKTpersiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, buktibukti yang diajukanpara pihak, memori banding Tergugat/Pembanding, kontra memori bandingPara Penggugat/Terbanding dan suratsurat lain yang berhubungan dengansengketa ini, maka

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :14/G/2017/PTUN-JKT;

14/G/2017/PTUN.MTR

Putusan Nomor: 14/G/2017/PTUN.MTR.

Putusan Nomor: 14/G/2017/PTUN.MTR.15.2.NEGARA.

Putusan Nomor: 14/G/2017/PTUN.MTR.lingkungannya.

Putusan Nomor: 14/G/2017/PTUN.MTR.22.validasi dokumen tenaga honorer K Il Kab.

Putusan Nomor: 14/G/2017/PTUN.MTR.8. Bukti P89.

14/G/2017/PTUN.YK

PUTUSANNomor : 14/G/2017/PTUN.

Halaman 55 dari 150 Halaman Putusan No. 14/G/2017/PTUN.YKg.

/G/2017/PTUN.

Halaman 136 dari 150 Halaman Putusan No. 14/G/2017/PTUN.

,Halaman 149 dari 150 Halaman Putusan No. 14/G/2017/PTUN.YKPANITERA PENGGANTI,Ttd.JONAIDI M, S.H.,M.H,Halaman 150 dari 150 Halaman Putusan No. 14/G/2017/PTUN.YK

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 219.000,-, (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

14/G/2017/PTUN.BNA

PENETAPANNomor : 14/PENDIS/2017/PTUN.BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di Banda Aceh, telahmembaca :Surat gugatan Penggugat tertanggal 05 Mei 2017 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 05 Mei 2017Nomor Register Perkara : 14/G/2017/PTUN.BNA, dalam perkara antara :1.

berkedudukan diJalan Arakundo No. 1, Geucue Komplek, Banda Aceh.Selanjutnya disebut sebagai ............... 2... 1 ERGUGAT;Telah mendengar Keterangan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat padatanggal 17 Mei 2017.Penetapan Dissmisal Nomor : 14/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman 1 of 6 HalamanTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat melalui gugatannya tertanggal 05 Mei 2017yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Acehtanggal 05 Mei 2017 Nomor Register Perkara : 14

/G/2017/PTUN.BNA, telahmenggugat Tergugat berdasarkan alasanalasan sebagai berikut :1.

Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh,dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri olen Tergugat ;WAKIL PANITERA KETUAdto dtoTEUKU MAIMUN, S.H YUSRI ARBI, S.H., M.HPenetapan Dissmisal Nomor : 14/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman 5 of 6 HalamanPerincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2017/PTUN.BNA Biaya HakHak Kepaniteraan = Rp. 30.000 Biaya ATK Perkara = Rp. 100.000 Biaya Panggilan =Rp. 75.000 Biaya Materai =Rp. 6.000 Biaya Redaksi =Rp. 5.000 Biaya Leges = Rp. 3.000Jumlah = Rp. 219.000

14/G/2017/PTUN.DPS

Berkas Perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS. (Bundel A) besertaseluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;. Berkas Perkara Nomor 213/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B)beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor14/G/2017/PTUN.DPS. tanggal 19 September 2017 yang disahkanoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 22Nopember 2017 sebagaimana termuat dalam Bundel B;.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 213/B/2017/PT.TUN.SBY.tanggal 16 Januari 2018 tentang Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETA:Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 September 2017dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagaiDerikUt; n nanan ene na nen nace ne cee ee ne ne ee eect nee cee ceneeMENGADILIDALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK

membayar biaya perkarasejumlah Rp. 337.500, (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu limaratusrupiah) ;==aen nena anandBahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 19 September 2017 yang dihadiri oleh Penggugat dan KuasaT@IQUQAt ; 222 == nnn nn nnn nn nan nnn nnn nn nnn cence cn nee en coe ne eenBahwa Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor 14

/G/2017/PTUN.DPS, sesuai dengan Akta Permohonan Bandingtertanggal 22 September 2017, dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS,tanggal 26 September 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar ; = 2922 none nnn nnn nn nnn nnn nn en cc nn en nee nee cenceBahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memoribanding tertanggal 22 Oktober 2017 yang diterima di KepaniteraanPengadilan

14/G/2017/PTUN.PL

PUTUSANNomor 14/G/2017/PTUN PI."

Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.PIDesa Laroue Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali tertanggal 7 Juni2017.

Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.PI(PIt.) Kepala Desa Laroue Kecamatan Bungku Timur KabupatenMorowali;4.

Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.PI15.

Putusan Nomor 14/G/2017/PTUN.PI

14/G/2017/PTUN.PDG

Martina, Ermayeti, dan Mardefi sebagaiTergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN.PDG ;Berkas Perkara Nomor : 14/G/2017/PTUN.PDG beserta seluruh lampiranyang terdapat didalamnya ;Tentang Duduk SengketaMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal27 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaPutusan Perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN.PDGHalaman 5Negara Padang pada tanggal 14 Juli 2017, dengan register perkara Nomor :14/G/2017/PTUN.PDG dan telah diperbaiki

/G/2017/PTUN.PDGHalaman 9..

/G/2017/PTUN.PDGHalaman 56A.

/G/2017/PTUN.PDGHalaman 689.

/G/2017/PTUN.PDGHalaman 858.

14/G/2017/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 14/G/2017/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :JOHNNY TANDIARY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Somba Opu No. 8 Makassar, dalam halini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : 1. Yody S. Yusran, SH.MH.2.

Untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;"Telah M@Mbaa n nnn nnn nnn renee nnn nn nn ncn ene cana nnnnane nen nnanennen1.Surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Maret 2017, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah RegisterNomor : 14/G/2017/PTUN.Mks, pada tanggal 30 Maret 2017, yang diperbaikipada tanggal 26 April 2017 ; 20020 no no nono noncnn annePutusan Perkara Nomor: 105/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 3 dari 99

Putusan Sela Nomor 14/PTSSL/G/2017/PTUN Mks; Telah membaca berkas perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN.Mks;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh pihakTergugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan ;Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut pautdengan sengketa ini ; nne nn nc nnn nn ne nen nano nnnnnnenTENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 30 Maret 2017,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassardibawah

Register Nomor : 14/G/2017/PTUN.Mks, pada tanggal 30 Maret 2017,yang diperbaiki pada tanggal 26 April 2017, yang isinya menerangkan sebagaiDETIKUL; =n nnn nn nnn nnn nnn nen nn nn mma nninnnne nn mnnnamm amenBahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini yaitu :e Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Selatan Nomor. 03/Pbt/BPN73/2017 Tertanggal 15 Maret2017 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPutusan Perkara Nomor: 105

AndiKulu, S.H., untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor:14/G/2017/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 30 Mei 2017; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat IIIntervensi mengajukan Tanggapannya pada persidangan tanggal 06 Juni 2017,yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; . DALAM EKSEPSI :1.

14/G/2017/PTUN.PBR

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemerintahan yang baik;Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 14/G/2017/PTUNPBR.3.

Datin Agung tanggal 29Maret 19883222 ane ene ene ene ene eee cee cence eee ceeHalaman 11 dari 70 Putusan Nomor 14/G/2017/PTUNPBR.4. Bahwa kemudian PT.

/G/2017/PTUNPBR.2016/ PN.

/G/2017/PTUNPBR.A.

/G/2017/PTUNPBR.13.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret Perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN.Mdo dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar (Rp. 169.000,-) Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah;

14/G/2017/PTUN.Mdo

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor : 14/PENDIS/2017/PTUN.Mdo, tanggal 21 Februari 2017,tentang Penetapan LolosHalaman 1 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 14/G/2017/PTUNMDODismissal ;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor : 14/PENMH/2017/PTUN.Mdo, tanggal 21 Februari 2017tentang Penetapan MajelisHAkIM j 222 o enna nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn n nn nnnnne3.

Sertipikat Hak Milik No. 132/Kleak, Tahun 2010 atas namaROBBY E.Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 14/G/2017/PTUNMDO2.

/G/2017/PTUNMDO(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwaPermohonan Pencabutan gugatan Penggugat haruslah dikabulkanMenimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonanPencabutan gugatan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Manado diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor :14/G/2017/PTUN.Mdo dari Buku Register Induk Perkara, dan segala biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPENQQ UGQ@IL

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manadountuk mencoret Perkara Nomor : 14/G/2017/PTUN.Mdo, dari BukuRegister IndukPEEP paennnnn nnn nr nnn nnn ne nen nnn nnn nena naan omnnmmmmnmnmnn3.

,Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 14/G/2017/PTUNMDO5. Materai : Rp 6.000.,6. Redaksi : Rp 5.000.,Jumlah :Rp 169.000.,(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Nomor : 14/G/2017/PTUNMDO

14/G/2017/PTUN.TPI

;Halaman 1 dari 99 halamanPutusan Nomor 14/G/2017/PTUN. TPIKeduanya Warga Negara Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum NIKO NIXONSITUMORANG, S.H.,M.H. & PARTNERS,Beralamat di Gedung Perkantoran First CityBlok B1 No. 36 Batam Centre berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 130/SK.PTUN.KHNS/VV2017 tanggal 22 Juni 201 7;Selanjutnya disebut sebagai ......... Penggugat;Melawan:1.

SANTO PRASTOWO, S.H., Staf BiroHukum dan Organisasi;Halaman 2 dari 99 halamanPutusan Nomor 14/G/2017/PTUN. TPI6. HADY SAPUTRA MANALU, S.H., Staf BiroHukum dan Organisasi;Masing masing Pegawai Negeri Sipil padaKantor Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasSCDAQGI 0. eee Tergugat I;2.

HADY SAPUTRA MANALU, S.H., Staf BiroHukum dan Organisasi;Halaman 3 dari 99 halamanPutusan Nomor 14/G/2017/PTUN. TPIMasing masing Pegawai Negeri Sipil padaKantor Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBiala IN jease esses neat ee eeeneneneeenesSCDAQAI .... eee LPergugat Il;Selanjutnya secara bersamasama disebut sebagai ................

(empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh komatujuh puluh tiga meter persegi) (Bukti P10);Halaman 91 dari 99 halamanPutusan Nomor 14/G/2017/PTUN.TPI6.

,M.H.PUTRISUKMIANI, S.H.Panitera PenggantiSURYADI, S.H.Halaman 98 dari 99 halamanPutusan Nomor 14/G/2017/PTUN.TPIRincian Biaya Perkara :1. Administrasi : Rp. 150.000,2. Hakhak Kepaniteraan : Rp. 30.000,3. Panggilan : Rp. 198.500,4. Materai : Rp. 6.000,5. Redaksi : Rp. 5.000,6. Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.200.000,Jumlah : Rp. 2.589.500,( Dua Juta Lima Ratus Delapan PuluhSembilan Ribu Lima Ratus Rupiah )Halaman 99 dari 99 halamanPutusan Nomor 14/G/2017/PTUN.TPI

14/G/2017/PTUN.JBI

/G/2017/PTUN.JBIPenyelenggara Pemilihan Umum.

/G/2017/PTUN.JBI2.

Mahpud, S.Pd.I adalah Mahfuz yangHalaman 30 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN.JBItercantum dalam Surat Keputusan DPC Demokrat Kabupaten Batangharimasa bakti 2011 s/d 2016 ; 200220 nc nono nnnnnnee22. Bahwa Terlapor an.

(Fotokopi sesuai dengan asll) ; Halaman 38 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN.JBISurat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah UmumNegeri 1 Muara Bulian Kabupaten Batanghari atasnama: MAHPUD tanggal 15 Juni 2002.

DEVYANI YULI KUSNADI, S.HPANITERA PENGGANTIttdCUNCUN DARMAJAYA, S.H., M.H.Halaman 95 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN.JBIPerincian Biaya Perkara Nomor : 14/G/2017/PTUN. JBI:1. Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 429.000,2. Biaya Redaksi : Rp. 6.000,3. Biaya Meterai : Rp. 5.000,+Jumlah. Rp. 479.500,(Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)Halaman 96 dari 96 halaman Putusan Perkara Nomor: 14/G/2017/PTUN.JBI

14/G/2017/PTUN.PLK

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalangkarayaNomor 14/G/2017/PTUNPLK tanggal 27 September 2017 ; 4.

Berkas perkara Nomor 14/G/2017/PTUNPLK beserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B); TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartamemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan TataUsaha Negara Palangkaraya Nomor 14/G/2017/PTUNPLK tanggal 27September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIDALAM EKSEPSL : 1.

Negara Palangkaraya pada tanggal 16 Oktober 2017, dan memoribanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat, masingmasing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/G/2017/PTUNPLKtertanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatanakan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalangkaraya Nomor 14/G/2017/PTUNPLK tanggal 27 September 2017dengan alasan selengkapnya termuat di dalam memori bandingnya

kontra memori banding; Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 14/G/2017/PTUNPLK masingmasing tertanggal 6 Nopembert 2017; 27 222 22 oooHal 7 dari 21 hal.

Tergugat Il Intervensi 1 dan Tergugat IlIntervensi 2/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atasputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 14/G/2017/PTUNPLK tersebut, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor 14/G/2017/PTUNPLK tanggal 5 Oktober 2017; Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan bandingharus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara);

MENGADILI :- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, Nomor 14/G/2017/PTUN.Pl, tanggal 11 Januari 2018 yang dimohonkan banding;- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Berkas perkara Nomor 14/G/2017/PTUN PL. beserta suratsurat lainnyayang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palu Nomor 14/G/2017/PTUN PI. tanggal 11 Januari 2018, dalamsengketa antara para pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut;MENGADILI :.

/G/2017/PTUN.

tanggal 18 Januari 2018, dan oleh karenapengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimanadisyaratkan dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan bandingdimaksud secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara padaBundel A dan Bundel B yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Palu Nomor 14

/G/2017/PTUN.PI, tanggal 11 Januari 2018; Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berinta Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik,Duplik, Buktibukti surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding,Kontra Memori Banding dan suratsurat lainnya yang terkait dengan perkaratersebut, maka dalam Rapat Musyawarah pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018telah dicapai kesepakatan bulat untuk memutus perkara ini denganpertimbanganpertimbangan hukum sebagai berikut;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum/pendapat Pengadilan

/G/2017/PTUN.PItanggal 11 Januari 2018 haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Tergugat/Pembandingdinyatakan kalah maka berdasarkan pasal 110 UndangUndang Nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus dihukummembayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkatbanding besarnya nyata ditetaokan dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 tentangperubahan kedua atas undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentang PeradilanTata

14/G/2017/PTUN-KPG

,M.Hum ; Halaman 1 dari 113 halaman Putusan No. 14/G/2017/PTUNKPGKeduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,beralamat di Jalan Air Sagu Atas RT. 004, RW. 002, KelurahanManulai Il, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Tanggal 21 April 2017 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;; Melawan1.

Yapenkar) Kupang yang padaHalaman 6 dari 113 halaman Putusan No. 14/G/2017/PTUNKPGpokoknya saudara Ir. PAULUS IWO memberi kuasa kepada PaterJohn G. Salu, SVD, MA selaku Sekretaris Eksekutif BadanPengurus Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus (BP.

/G/2017/PTUNKPG15.bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahunatau lebih secara berturutturut oleh pemohon pendaftaran danpendahulu pendahulunya, dengan syarat : a.

PAULUS IWOHalaman 12 dari 113 halaman Putusan No. 14/G/2017/PTUNKPGyang terletak di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan KelapaMewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak MilikNomor: 740/Kelurahan Oesapa Barat, tanggal 17112015,gambar situasi (surat ukur) Nomor: 230/Oesapa Barat/2015tanggal 12052015, seluas 3.000 M2, atas nama Ir.

Paulus lwo sebesar Rp.350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang diterima olehHalaman 15 dari 113 halaman Putusan No. 14/G/2017/PTUNKPGBendahara Khusus Penerima/Penyetor Setda Kupang atas namaN.S. Mbatu tanggal 12 April 1997, telah sesuai dengan prosedurhukum dan Sejalan U6nigain >

14/G/2017/PTUN-PLG

/G/2017/PTUNPLG;1.

/G/2017/PTUNPLG;10.

/G/2017/PTUNPLG;15.

(fotokopi sesuai dengan aslinya); Halaman 38 dari 66 halaman Putusan No: 14/G/2017/PTUNPLG;12.

/G/2017/PTUNPLG;20.

14/G/2017/PTUN Jkt

/G/2017/PTUN Jkt17.

/G/2017/PTUN JktTelah mempelajari berkas perkara Nomor : 14/G/2017/PTUNJKT, besertaseluruh lampirannya;TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Gugatantertanggal 19 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada 19 Januari 2017 dalam Register Perkara Nomor:14/G/2017/PTUN Jkt, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 24 Pebruari2017, yang pada pokoknya mendalilkan halhal sebagai berikut:OBJEK GUGATAN/SENGKETA;Surat Nomor

/G/2017/PTUN Jkt7.

/G/2017/PTUN Jkt1.

Rp. 229.500, (dua ratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)Halaman 66 dari 66 Halaman Putusan PerkaraNomor 14/G/2017/PTUN Jkt