Ditemukan 1413 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-03-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279/B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PROCTER & GAMBLE OPERATIONS INDONESIA
5920 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)jJuncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak, makapengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.61917/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015 iniHalaman 6 dari 24 halaman.
    Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan MajelisHakim dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61916/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015terlihat bahwa kesimpulan dan Putusan Majelismembatalkan atau tidak dapat mempertahankan koreksiHalaman 11 dari 24 halaman.
    /16/2015 tanggal 11 Juni 2015, yangmembatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas Kompensasi Kelebihan BulanLalu yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada SPT Masa PPN Maret2011;Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan MajelisHakim dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61914/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015terlihat bahwa kesimpulan dan Putusan Majelismembatalkan atau tidak dapat mempertahankan koreksiPemohon Peninjauan Kembali (semula
    Putusan Nomor 279/B/PK/PJK/2017Put.61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015, yangmembatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas Pajak Masukan yangdilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada SPT Masa PPN Februari2011;3.2.4.
    /2015 tanggal 11 Juni 2015 harus dibatalkan;V.
Putus : 24-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3518 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — PT. MENARA PERDANA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
13274 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2015, tanggal 9 Oktober 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali Kedua dengan petitum banding sebagai berikut :Halaman 1 dari 9 halaman.
    Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor: Put. 64591/PP/M.VA/16/2015, tanggal 9 Oktober 2015 yangdimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBandingji) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.64591/PP/M.VA/16/2015, tanggal 9 Oktober 2015;3.
    Putusan Nomor 3518/B/PK/Pjk/2019Mahkamah Agung;Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalike2 pada dasarnya dapat dibenarkan, karena Peninjauan Kembali Ke2yang mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor1451/B/PK/PJK/2017 tanggal 01 Agustus 2017 yang amar putusannya tidakditerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) terhadap putusan Pengadilan Pajak NomorPUT64591/PP/M.VA/16/2015 tanggal 09 Oktober 2015, yang amarnyamenyatakan menolak banding Pemohon Banding
    /2015, tanggal 9 Oktober 2015 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1451/B/PK/PJK/2017,tanggal 1 Agustus 2017 dan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT64591/PP/M.VA/16/2015, tanggal 9 Oktober 2015;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTMENARA PERDANA;2.
Register : 28-10-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor -Nomor: 104/Pid.B/2015/PN Byl
Tanggal 15 September 2015 — -SURYA ANDI SAPUTRA Bin HARJANTO
194
  • B-9469-TXR sebesar Rp. 14.000.000,- tanggal 20 Maret 2015 ;-------------- Dokumen surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali No. 474.2/395/16/2015 tanggal 14 April 2015 perihal pengecekan kependudukan an. Agus Prihatin alamat Dk. Cerme Rt. 003/003 Ds. Gombang Kec. Sawit Kab.
    setBahwa Abdul Salam dan saksi Rumadi Dwi Astriawan jugamendapatkan bagian dari penjualan komponen yangMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai1 (satu) lembar Surat perjanjian Jual Beli kKendaraan Truk Elf B9469TXR bermaterai antara Agus Prihatin dengan Surono tanggal 20 Maret2015 ;1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kendaraan Truk Elf Nopol.B9469TXR sebesar Rp. 14.000.000, tanggal 20 MaretDokumen surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Boyolali No. 474.2/395/16
    /2015 tanggal 14 April 2015perihal pengecekan kependudukan an.
    cukup, serta Majelis Hakim tidak26menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dalam tahanan, maka perluditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; e 1 (satu) lembar Surat perjanjian Jual Beli kendaraan Truk Elf B9469TXR bermaterai antara Agus Prihatin dengan Surono tanggal 20 Maret2015 ;e 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kendaraan Truk Elf Nopol.B9469TXR sebesar Rp. 14.000.000, tanggal 20 Marete Dokumen surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Boyolali No. 474.2/395/16
    Menetapkan barang bukti berupa : 202 nn nn nnene mene1 (satu) lembar Surat perjanjian Jual Beli kKendaraan Truk Elf B9469TXR bermaterai antara Agus Prihatin dengan Surono tanggal 20 Maret1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kendaraan Truk Elf Nopol.B9469TXR sebesar Rp. 14.000.000, tanggal 20 MaretDokumen surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Boyolali No. 474.2/395/16/2015 tanggal 14 April 2015perihal pengecekan kependudukan an. Agus Prihatin alamat Dk.Cerme Rt. 003/003 Ds.
Register : 01-03-2023 — Putus : 19-10-2023 — Upload : 15-03-2024
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Pwk
Tanggal 19 Oktober 2023 — Penggugat:
1.Hj. NURBAETI alias Hj NURBAITY
2.AEDI JUNAEDI
3.ENUR SITI KOMALASARI
4.NATA REZA SETIAWAN
5.NIZAR HISYAM ZAINI
6.ADE INDRA JAYA, S.Kom
7.NENY EFRIANY
8.MUHAMAD HAMDANI
Tergugat:
1.HANNY YULIANY
2.ONGAH BAKRI
3.PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk KCU Cikarang
4.NOTARIS/PPAT ENDEH SUPIARSIH, SH.MH
5.NOTARIS/PPAT AHMAD BANGSALI, SH
Turut Tergugat:
AGRARIA TATA RUANG (ATR)/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN PURWAKARTA
3218
  • Akrim/Hasan, Sebelah barat Selokan / Jalan Raya, Sebelah timur Harun/ Aswir/Arun;
  • Menyatakan Tergugat I dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  • Menyatakan tidak sah dan tidak mempuyai kekuatan hukum, Akta Jual Beli No. 16/2015 tanggal 19-03-2015 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Endeh Supiarsih, S.H.
Register : 18-06-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 185/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 26 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : Sahabuddin Sahu Diwakili Oleh : Muhammad Amir, SH
Terbanding/Tergugat I : Adi Putra
Terbanding/Tergugat II : Pattawari Bin M. Jafar Guntur Kr. Bonto
Terbanding/Tergugat III : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat Bontoramba
2713
  • Bonto (Tergugat II) sebagai penjualdengan Sahabuddin Sahu (Penggugat) sebagai pembeli atas tanah / sawahtersebut dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah/ Camat Bonto Ramba(Tergugat III), sesuai Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015;8. Bahwa dengan terbitnya Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015maka Akta Jual Beli No. 60/2003, tanggal 19 Desember 2003 secara hukumtidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengikat dimanaPattawari Bin M. Djafar Guntur Kr.
    Sehingga diterbitkan Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal28 Juli 2015 antara Patawari Bin M. Djafar Guntur Kr. Bonto (Penjual) denganSahabuddin Sahu (Pembeli).
    /2015, tanggal 28 Juli 2015 antaraPattawari Bin Jafar M.
    Fakta kekeliruan Majelis Hakim a quo sebab dengan sertamerta menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Akta Jual Beli No.16/2015, tanggal 28 Juli 2015 tidak dibuat dihadapan PPATS. Kekeliruan MajelisHakim a quo oleh karena sangat keliru dan subyektif dalam menilai keterangansaksisaksi Pembanding/ Penggugat, dimana hanya karena seorang saksi yangbernama M. USRI yang menerangkan bahwa saksi tersebut menandatangani AktaJual Beli No. 16/2015 karena dibawakan oleh PATTAWARI Kr.
    BONTO (Penjual)menandatangani Akta Jual Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015 bukan dihadapanPPAT/ PPATS.Bahwa kalapun seandainya Akta Jula Beli No. 16/2015, tanggal 28 Juli 2015ditandatangani bukan dihadapan PPAT/ PPATS Camat Bontoramba quod non,akan tetapi jual beli antara PATTAWARI Kr. BONTO (Penjual) dengan SAHBUDDINSAHU (Pembeli) telah terjadi dengan adanya pembayaran harga atas obyeksengketa berupa 8 (delapan) lembar kwitansi.
Register : 06-08-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3710 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Desember 2020 — PT. AGRO WANA LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2015, tanggal 29 Juli 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Oktober 2008 menurut PemohonBanding sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.
    Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5d.) 194.688.446,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.62765/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 29 Juli 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas penerbitan Surat KeputusanTerbanding Nomor KEP323/WPUJ.29/2014 tanggal 26 Maret 2014, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 62765/PP/M.XIIB/16/2015 yangtelah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padatanggal 29 Juli 2015, untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 62765/PP/M.XIIB/16/2015 yang telah diputus dan diucapkan dalam sidang terobuka untukumum pada tanggal 29 Juli 2015, karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
    /2015, tanggal 29 Juli 2015, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62765/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 29 Juli 2015;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT AGROWANA LESTARI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Putus : 29-03-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3218 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2017, tanggal 5 Mei 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66155/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 November 2015, yang telahHalaman 1 dari 9 halaman.
    /2015, tanggal 30 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1086/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atas SuratHalaman 2 dari 9 halaman.
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66155/PP/M.XIIA/16/2015 tanggal30 November 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66155/PP/M.XIIA/16/2015 tanggal 30 November 2015 atas perkara a quo, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundanganundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri :3.1.
    /2015, tanggal 30 November 2015, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.66155/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 November 2015;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTINDOBOGA JAYA MAKMUR;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.
Register : 19-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 B/PK/PJK/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2015, tanggal 30 November 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonHalaman 1 dari 7 halaman.
    Membatalkan Keputusan Terbanding Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1081/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Keberatan atasSurat ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor 00018/207/09/057/12tanggal 20 Maret 2012;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Desember 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66148/PP/M.XIIA/16/2015,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66148/PP/M.XIIA/16/2015,tanggal 30 November 2015 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66148/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 November 2015 atas perkara a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :3. 1.
    Putusan Nomor 396/B/PK/Pjk/2018Put.66148/PP/M.XIIA/16/2015 tanggal 30 November 2015, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.66148/PP/M.XIIA/16/2015 tanggal 30 November 2015;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTINDOBOGA JAYA MAKMUR;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Register : 11-08-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1121 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
1612 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 12 Oktober 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put62688/PP/M.VA/16
    /2015, Tanggal 30 Juli 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 2013/X/Band/061tanggal 21 Oktober 2013, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa bersama ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai
    Wajib Pajak "Tidak Merugikan Pendapatan Negara" atas Pajak Masukanyang Tidak dikreditkan pada SPT Masa PPN.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penolakan Keberatan yangdilakukan, Tidak Dapat Diterima oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62688/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 30 Juli 2015 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP684/WPJ.31
    DiponegoroRT.29/09, BugisSumbawa Besar;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62688/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 30 Juli 2015, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada Tanggal 24 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 012/TM/SKK/2015, Tanggal 12 Oktober 2015, diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan
    /2015, Tanggal 30 Juli 2015, telah dilakukanpada Tanggal 24 Agustus 2015, sehingga permohonan tersebut telah melewatitenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara PengajuanPermohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan
Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3717 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — PT. AGRO WANA LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
12539 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2015, tanggal 29 Juli 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding atas penerbitan SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP322/WPJ.29/2014 tanggal 26 Maret2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa NomorHalaman 1 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 3717 B/PK/Pjk/202000009/207/08/712/13 tanggal 7 Februari 2013 Masa Pajak September 2008,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 160805892008 atas nama PTAgro Wana Lestari;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 13 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62764/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 29 Juli 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas penerbitan
    Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62764/PP/M.XIIB/16/2015 yangtelah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padatanggal 29 Juli 2015, untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62764/PP/M.XIIB/16/2015 yang telah diputus dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2015, karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.
    /2015, tanggal 29 Juli 2015, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62764/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 29 Juli 2015MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan banding dari Pemohon Banding PT AGRO WANALESTARI2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — PT INDOBOGA JAYA MAKMUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
17464 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2015, tanggal 30 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tetap mengakui adanya penyerahan atasekspor;Bahwa Pemohon Banding hanya mengakui koreksi pajak masukanyang dikreditkan atas nama PT.
    /2015, tanggal 30 November 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 halaman.
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66154/PP/M.XIIA/16/2015 tanggal30 November 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66154/PP/M.XIIA/16/2015 tanggal 30 November 2015 atas perkara a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundanganundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
    Putusan Nomor 816/B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih ahrus dibayar menjadi Nihil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.66154/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 November 2015, tidak dapatdipertahankan dan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.66154/PP/M.XIIA/16/2015 tanggal 30 November 2015;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTINDOBOGA JAYA MAKMUR;Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 816/B/PK/Pjk/20202.
Register : 21-04-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1911 B/PK/PJK/2021
Tanggal 29 Juni 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUPRA MATRA ABADI;
7028 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Simon Sihotang, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.62826/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 29 Juli 2015, yang diperbaiki denganPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.62826P/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal28
    sendiri627.373.689,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan7.688.149.079,00 Dipungut dengan NPWP sendiri0,00 Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan7.688.149.079,00 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar(7.060.775.390,00) PPN yang dikompensasikan7.060.775.390,00 PPN yang kurang/(lebih) dibayarNihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 1 September 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.62826/PP/M.XIIB/16
    /2015, tanggal 29 Juli 2015, yang diperbaiki denganPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.62826P/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal28 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP294/WPJ.06/2014, tanggal 27 Februari2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00068/207/08/073/13, tanggal28 Februari 2013, Masa Pajak Agustus 2008
    /Pjk/2021UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 12 November 2015, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.62826/PP/M.XIIB/16
    /2015, tanggal29 Juli 2015, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.62826/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 29 Juli 2015, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1791 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PROCTER & GAMBLE OPERATION INDONESIA
41297 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.61915/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkanketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut: e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali1.
    Atas kelebinan bayar tersebutTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengkompensasikannya ke masa pajak April 2011.Kelebihan bayar PPN yang terjadi di masa pajak Maret 2011 telahdikoreksi seluruhnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan menjadi sengketa banding dalam PutusanPengadilan Pajak No.Put. 61914/PP/M.IVB/16/2015.
    /2015 tanggal 11 Juni 2015 terlihat bahwakesimpulan dan putusan Majelis membatalkan atau tidak dapatmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) atas Kompensasi Kelebihan Bulan Laluyang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada SPT Masa PPN Maret 2011didasarkan pada hasil Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015; yangmembatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Pajak Masukan yang dilaporkan
    TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) pada SPTMasa PPN Februari 2011.Artinya terdapat keterkaitan antara kesimpulan dan putusanMajelis tidak dapat mempertahankan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas KompensasiKelebihan Bulan Lalu sebesar Rp 5.558.961.000,00 dalamPutusan Pengadilan Pajak ini dengan sengketa banding yangdiputuskan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015.Halaman 11 dari 22 halaman.
    Putusan Nomor 1791/B/PK/PJK/20164.8.Adapun terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put61913/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 11 Juni 2015 sendiri,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmemutuskan untuk mengajukan upaya hukum PeninjauanKembali ke Mahkamah Agung, dengan penjelasan sebagaiberikut :a.
Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3849/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — PT AGRO WANA LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
12137 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2016, tanggal 14 April 2016:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.62766/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 29 Juli 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum
    Jumlah (a + b + c)351.442.580,00 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5d.) 702.885.160,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.62766/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 29 Juli 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas penerbitan Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP324/WPJ.29/2014 tanggal 26 Maret 2014, tentangHalaman
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.62766/PP/M.XIIB/16/2015 yangtelah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padatanggal 29 Juli 2015, untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.62/66/PP/M.XIIB/16/2015 yang telah diputus dan diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada tanggal 29 Juli 2015, karena telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.
    Putusan Nomor 3849/B/PK/Pjk/2020Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dan UndangUndang terkait;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.62766/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 29 Juli 2015, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.62766/PP/M.XIIB/16/2015, tanggal 29 Juli 2015;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT AGROWANA LESTARI;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 8 halaman.
Putus : 17-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1075 B/PK/PJK/2018
Tanggal 17 Mei 2018 — PT. EKACIPTA ARTHA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1075 B/PK/Pjk/2018Put61111/PP/M.VIB/16/2015, tanggal 28 April 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan Pajak yang masih harus dibayar oleh PemohonBanding adalah sebagai berikut:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri473.363.471,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 467.359.100,00Dibayar dengan NPWP Sendiri 107.226.822,00Jumlah 574.585.922,00Jumlah PPN Kurang (Lebih
    ) dibayar (101.222.451 ,00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 7 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut61111/PP/M.VIB/16/2015, tanggal 28 April 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1433/WPJ.06/2013 tanggal27 September 2013 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61111/PP/M.VIB/16/2015 tanggal28 April 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61111/PP/M.VIB/16/2015 tanggal 28 April 2015 karena tidak sesuaidengan data dan fakta hukum yang sebenarnya serta bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:a.
    /2015, tanggal 28 April 2015, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut61111/PP/M.VIB/16/2015, tanggal 28 April 2015;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Register : 01-12-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 0419/Pdt.P/2015/PA.Pmk
Tanggal 6 Januari 2016 — Pemohon melawan Termohon
122
  • ( empat ratus empat puluh empatmeter persegi ), gambar situasi nomor : 202/1991/ tanggal 16 Pebruari 1991 tertulisatas nama IBU PARA PEMOHON ;Bahwa para Ayah para Pemohon yang bernama AYAH PARA PEMOHON telahmeninggal dunia karena sakit pada hari Jumat tahun 2012 dan dimakamkan di DESAXX KABUPATEN PAMEKASAN, berdasarkan surat keterangan kematian No.470/01/441.501/16/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SETEMPAT padatanggal 01 Pebruari 2015, sedangkan Ibu para Pemohon yang bernama IBU PARAPEMOHON
    meninggal dunia, Ayah almarhum yang bernama AYAH DARI AYAHPARA PEMOHON meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1960 berdasarkansurat keterangan kematian No. 470/13/441.501/16/2015 dan Ibu almarhum yangbernama IBU DARI AYAH PARA PEMOHON juga telah meninggal dunia lebihdahulu pada tahun 1985 berdasarkan surat keterangan kematian No.474/14/441.501/16/2015, sedangkan ketika almarhumah Ibu para Pemohon yangbernama IBU PARA PEMOHON meninggal dunia, ayah almarhumah yang bernamaAYAH DARI IBU PARA
    PEMOHON meninggal dunia lebih dahulu yaitu padatahun 1988 berdasarkan surat keterangan kematian no. 470/11/441.501/16/2015 danIbu almarhumah yang bernama IBU DARI IBU PARA PEMOHON juga telahmeninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1992 berdasarkan surat keterangan kematianno. 470/12/441.501/16/2015.Bahwa dengan demikian maka pada saat meninggal dunia almarhum Ayah dan Ibupara Pemohon tersebut tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris dari 6( enam ) orang anak dari keturunan almarhum
    Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa SETEMPAT Nomor:470/01/441.501/16/205 atas nnma AYAH PARA PEMOHON telah dicocokkandengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);Halaman 4 dari 12 halaman10.11.12.13.14.15.16.Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa SETEMPAT Nomor:470/02/441.501/16/2015 atas nama IBU PARA PEMOHON telah dicocokkandengan aslinya dan bermaterai cukup (P.3);Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa SETEMPAT Nomor:470/13/441.501/16/2015 atas nama AYAH
    DARI AYAH PARA PEMOHON telahdicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.4);Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa SETEMPAT Nomor:470/14/441.501/16/2015 atas nama IBU DARI AYAH PARA PEMOHON telahdicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.5);Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa SETEMPAT Nomor:470/11/441.501/16/2015 atas nama AYAH DARI IBU PARA PEMOHON telahdicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.6);Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa
Register : 19-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 B/PK/PJK/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • XIIA/16/2015, tanggal 30 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan petitum bandingsebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding yang dimohonkan;2.
    XIIA/16/2015,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggal 30 NovemberMenolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor : KEP1082/WPJ.07/2013 tanggal 11 Juni 2013, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00015/207/09/057/12 tanggal20 Maret 2012, atas nama PT NPWP02.076.488.2057.001, beralamat di Jalan Cumi Raya Nomor 3, Muara Baru,Penjaringanh, Jakarta Utara 14440, sehingga
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66145/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal30 November 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.66145/PP/M.XIIA/16/2015, tanggal 30 November 2015 atas perkara a quo, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
    /2015 tanggal 30 November 2015, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    XIIA/16/2015 tanggal 30 November 2015;MENGADILI KEMBALI:lk a2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara padapeninjauan kembali sejumlanh Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., KetuaMuda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan olehKetua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.
Register : 11-08-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1122 B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — PT. TATY SUKMAWATY (UD. TUGU MAS) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2013 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2015 tanggal 12 Oktober2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto, No. 4042, Jakarta,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put62687/PP/M.VA/16
    /2015, Tanggal 30 Juli 2015 yang telahberkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa bersama ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBarang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak;Jenis Surat: Surat Keputusan KeberatanNomor dan Tanggal : KEP674/WPUJ.31/BD.06
    Wajib Pajak "Tidak Merugikan Pendapatan Negara" atas Pajak Masukanyang Tidak dikreditkan pada SPT Masa PPN.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penolakan Keberatan yangdilakukan, Tidak Dapat Diterima oleh Pemohon Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62687/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 30 Juli 2015, yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP674/WPJ
    DiponegoroRT.29/09, BugisSumbawa Besar;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukumtetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62687/PP/M.VA/16/2015, Tanggal 30 Juli 2015, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada Tanggal 24 Agustus 2015, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 011/TM/SKK/2015 tanggal 12 Oktober 2015,diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan
    /2015, Tanggal 30 Juli 2015, telah dilakukanpada Tanggal 24 Agustus 2015, sehingga permohonan tersebut telah melewatitenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara PengajuanPermohonan' peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, makapermohonan' peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan
Putus : 07-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1093/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — PT EKACIPTA ARTHA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3427 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2016, tanggal 21 November 2016;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61112/PP/M.VIB/16/2015, tanggal 28 April 2015, yang telah berkekuatanHalaman 1 dari 8 halaman.
    /2015, tanggal 28 April 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1432/WPJ.06/2013 tanggal 27September 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00002/207/03/022/12 tanggal 30 Oktober 2012 Masa Pajak Januari Desember 2003 atas nama PT Ekacipta Artha, NPWP01.334.041.9022.000, alamat Jalan Lodan Raya, Nomor 151 J,
    /2015 tanggal28 April 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61112/PP/M.VIB/16/2015 tanggal 28 April 2015 karena tidak sesuaidengan data dan fakta hukum yang sebenarnya serta bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3.
    /2015 tanggal 28 April 2015, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.61112/PP/M.VIB/16/2015 tanggal 28 April 2015;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT EKACIPTA ARTHA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh Dr. H.
Register : 05-02-2015 — Putus : 10-03-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor PENETAPAN Nomor : 16/Pdt.P/2015/PA.Pyb
Tanggal 10 Maret 2015 — Pemohon I Pemohon II
66
  • No 16/2015/PA.Pyb. Bahwa pada tanggal 19 Februari 1967 Pemohon dan Pemohon II telahmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah KandungPemohon II bernama ABIDIN, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5, (lima rupiah) dibayar tunai;, dengan disaksikan oleh Banda dan Enek;.
    No 16/2015/PA.Pybpersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepadaPemohon dan Pemohon Il untuk mengecek kembali pendaftaranpernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten MandailingNatal dan atas saran tersebut Pemohon dan Pemohon II menyatakan telahberupaya mengecek pendaftaran pernikahan mereka di Kantor UrusanAgama, Kabupaten Mandailing Natalnamun bukti pendaftaran pernikahantersebut tidak ditemukan dan tidak dapat diketahui apakah penyebab tidakterdaftarnya pernikahan
    No 16/2015/PA.Pybe Selama mereka berumah tangga tidak ada orang yang keberatan ataspernikahan Pemohon dan Pemohon Il;e Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan ( ) oranganak;e Pemohon dan Pemohon II belum pernah bercerai;e Tidak.e Tujuan pengesahan pernikahan Pemohon dan Pemohon II selain untukkelengkapan administrasi akta kelahiran anak dan juga untuk didaftarkanke kantor Urusan Agama Kecamatan ;e Penyebab tidak tercatat pernikahan mereka karena kelalaian P3N yangmengurus pernikahan tersebut
    No 16/2015/PA.Pybdengan memerintahkan Pemohon dan Pemohon II untuk mendaftarkanpernikahan antara keduanya ke Pegawai Pencatat Nkah Kantor Urusan AgamaKecamatan , Kabupaten Mandailing NatalMenimbang, bahwa Isbat Nikah ini diperlukan oleh Pemohon danPemohon Il untuk administrasi naik haji dan keperluan pengurusan aktekelahiran anakanakMenimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwaPemohon dan Pemohon II benar telah terikat dalam perkawinan sah sejaktanggal ............. yang hingga
    No 16/2015/PA.PybRincian Biaya Perkara:Zulpan, S.Ag Biaya Pendaftaran Rp 30.000,Biaya Proses Rp 50.000,Biaya Panggilan Rp 370.000Biaya Redaksi Rp 6.000,Biaya Materai Rp 5.000.Jumlah Rp 461.000