Ditemukan 977 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 16-g-2015 16-g-2018 16-g-2013 16/g/2014 16-g-2016 16-g-2014 16/g/2019/ptun.mdo 16/g/2016/ptun.mtr Sippa Bpkp
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 07-03-2022 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 04-08-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 16/G/2022/PTUN.PDG
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
1.Dahniar Hasibuan
2.DR. Hasbi Hasbuan,SH,MSc
3.Aprizul Ihsan Hasibuan, SH.,MH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman
Intervensi:
AMIR HANI LUBIS
153 — 75
  • 16/G/2022/PTUN.PDG
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 03-04-2024 — Putus : 07-08-2024 — Upload : 07-08-2024
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 16/G/2024/PTUN.SMG
Tanggal 7 Agustus 2024 — Penggugat:
Subadi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
Intervensi:
Suryanto
13 — 14
  • 16/G/2024/PTUN.SMG
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 25-09-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 16/G/2013/PTUN.TPI
Tanggal 30 April 2014 — 1. KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ( KADIN ) KOTA BATAM; 2. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KOTA BATAM; 3. PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.; MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM; 2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;
173 — 1179
  • 16/G/2013/PTUN.TPI
    ; Hal 3 dari 201 hal Putusan nomor : 16/G/2013/PTUN TPI10Penetapan Nomor :16/G/PEN/2013/PTUNTPI, tertanggal 04 Desember 2013, tentangPenolakan Eksepsi Absolut Tergugat II;Penetapan Nomor 16/G/PEN/2013/PTUNTPI, tertanggal 04 Desember 2013, tentangPenundaan tindak lanjut pelaksanaan terhadap objek sengketa;Penetapan Nomor : 16/G/2013/PTUN TPI Tanggal 23 Januari 2014 tentang masuknyaPT.
    /G/2013/PTUN.TPI.
    perkara Nomor : 16/G/2013/PTUN.
    SK.676/MenhutVIH/2009 tanggal 15 Oktober 2009 sebagaimanaHal 121 dari 201 hal Putusan nomor : 16/G/2013/PTUN TPItelah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.
    /G/2013/PTUN TPIDR.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 01-03-2012 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 25-07-2012
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 16/G/2012/PTUN.Smg
Tanggal 5 Juni 2012 — TRIYANTI HERISUSANTI melawan DIREKSI PD BPR BKK UNGARAN KABUPATEN SEMARANG
65 — 24
  • 16/G/2012/PTUN.Smg
    PU T US ANNOMOR : 16/G/2012/PTUN.Smg.
    /G/2012/PTUNSMGatau kasubsi.
    /G/2012/PTUNSMGtidak pernah melakukan perpanjangan kontrak.
    Semarangkepada Ketua DPRD Kabupaten Semarang tanggal 22 Juli Halaman 23 dari 46 hal Putusan Nomor: 16/G/2012/PTUNSMG 2011 Nomor : 321/BPR BKK Ung/VII/11 perihal KlarifikasiInformasi (sesuai dengan aslinya); aesFotokopi surat Direksi PD BPR BKK Ungaran Kab.
    Redaksi Putusan Rp 5.000,Jumlah Rp 220.000, Halaman 46 dari 46 hal Putusan Nomor: 16/G/2012/PTUNSMG(Dua ratus dua puluh ribu rupiah).Halaman 47 dari 46 hal Putusan Nomor: 16/G/2012/PTUNSMG
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 30-12-2011 — Putus : 17-04-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 16/G/2011/PTUN.Dps
Tanggal 17 April 2012 — PENGGUGAT:
- TJOKORDA ANOM DHARMA PUTRA;
- TJOKORDA NGURAH BHARATA;
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG;
- I WAYAN REGEG, SH. MBA. M.Kn
110 — 21
  • 16/G/2011/PTUN.Dps
    PUTUSANNomor: 16/G/2011/PTUN.Dps.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusandengan pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara :1. TJOKORDA ANOM DHARMA PUTRA: KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Seniman,Alamat Dusun Pekandelan, Desa Nyalian, KecamatanBanjarangkan, KabupatenKlungkung;2.
    Nomor: 16/G/PENPER/2011/ PTUN.Dps Tanggal 05 Januari 2012 tentang penetapanhari pemeriksaanpersiapan; Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor16/G/PENHS/2011/ PTUN.Dps Tanggal 18 Januari 2011 tentang hariTelah membaca Putusan Sela Nomor: 16/G/2011/PTUN.Dpstertanggal, 29 Pebruari2012; Telah membaca dan mempelajari suratsurat dalamberkas perkara;Telah membaca buktibukti surat yang diajukan oleh parapihak dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh parapihak dipersidangan;~TENTANG DUDUKNYA
    M.Kn, telahmengajukan surat permohonan untuk masuk sebagai pihak Ill(ketiga) tertanggal, 22 Pebruari 2012,permohonanpermohonan mana oleh Hakim Ketua Majelis telahdipertimbangkan dan diputusdalam putusan Sela Tanggal 29 Pebruari 2012, Nomor: 16/G/2011/PTUN.Dps, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi menjadi pihakdalam perkara Nomor 16/G/2011/PTUN.Dps ;2.
    Menyatakan Pemohon Intervensi WAYAN REGEG, SH.MBA, M.Knsebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 16/G/2011/PTUN.Dps ; 3.
    /G/2011/PTUN.Dps Tergugat II Intervensi sangat keberatan dengan adanyapenetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 16/G/2011/PTUN.Dps Tanggal 30 Desember 2011, oleh karena27ituitu Tergugat Il Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untukmencabut penetapan Nomor: 16/G/2011/PTUN.Dps tersebut;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Tergugat IlIntervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Pertanahan
Register : 20-11-2009 — Putus : 11-03-2010 — Upload : 27-09-2012
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 16/G/2009/PTUN.Dps
Tanggal 11 Maret 2010 — PENGGUGAT:
- Drs. I WAYAN SUWIRTA;
TERGUGAT:
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
214 — 138
  • 16/G/2009/PTUN.Dps
    PUTUSANNOMOR : 16/G/ 2009 / PTUN.DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :Drs. I WAYAN SUWIRTA, Warga Negara Indonesia, lakilaki, pekerjaanWiraswasta , bertempat tinggal di Jalan Raya SesetanNo.137, Br.
    Berdasarkan Surat Kuasa Khusus,No. : 3279/Sk51.71/XI/2009, tanggal 16 Desember 2009Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;wacnnnnnnnnnn = Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ; pensodian HITE adilan Wipaait~ Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 16/G/PEN.MH/2009/PTUN.Dpstanggal 24 Nopember 2009tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara Nomor : 16/G/2009/PTUN.Dps ; Setelah membaca Penetapan
    Ketua PTUN Denpasar Nomor : 16 / G /2009 /PTUN.Dps, tanggal 4 Pebruari 2010 tentang Pergantian Susunan MajelisHakim ~ Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 16/G/PEN.PER/2009/PTUN.Dps tanggal 25 Nopember 2009 tentang PemeriksaanPersiapan; ~ Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim , Nomor : 16/G/PEN.HS/2009/PTUN.Dps tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Hari Setelah membaca dan mempelajari suratsurat dalam berkas perkara ; ~ Setelah membaca dan mempelajari suratsurat bukti
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 17-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 22-04-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 16/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
AGUSMAN
Tergugat:
KAKANTAH KABUPATEN KERINCI
Intervensi:
SAHLIDAN
237 — 116
  • 16/G/2019/PTUN.JBI
    /G/2019/PTUN.
    KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARAHalaman 5 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor :16 /G/2019/PTUN.
    TENGGANG WAKTU GUGATANHalaman 7 dari 71 halaman Putusan Perkara Nomor :16 /G/2019/PTUN.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Register : 11-05-2011 — Putus : 20-09-2011 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 16/G/20111/PHI.Smda
Tanggal 20 September 2011 — 1. ANDREAS NANDUS 2. DANIEL HADI PURWANTO 3. HERMIN lawan PT. SURYA LANGGENG PERKASA
134 — 34
  • 16/G/20111/PHI.Smda
    PUTUSANNomor : 16/G/2011/PHI Smda DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Samarinda,yang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihnan Hubungan Industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaraantara :1. ANDREAS NANDUS : beralamat di JI. Adam Malik 2 Gg Pelaut Kel.Karang Asam, Kec Sungai Kunjang Kota Samarinda;2. DANIEL HADI PURWANTO : beralamat di JI. A.W. Syachrani Gg 10 RT26 RW 9 Kel.
    sebagai TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut ;Setelah membaca berkasberkas dalam perkara ini ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannyatertanggal 10 Mei 2011 yang dilampiri Risalah Penyelesaian atau anjuran dariMediator dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Mei 2011, dengan RegisterNo. 16
    /G/2011/PHI Smda, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.
    Bahwa, Dengan demikian Gugatan konpensi Penggugat ,Penggugat Il,Penggugat III konpensi/ Tergugat , Tergugat II, Tergugat III REkKonpensitertanggal 10 Mei 2011 dengan perkara no.16/G/2011/PHI.Smda adalahbersifat spekulatif untuk mencari keuntungan semata dan bermaksud15mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi yang diakibatkanperbuatan melanggar hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Illsehingga Penggugat dalam Rekonpensi sangatlah dirugikan baikmateriil maupun moril.6.
    Hermin : Upah bulan November dan Desember 2010= 2 x Rp. 2.500.000, = Rp. 5.000.000.sehingga Jumlah Keseluruhan yang harus dibayar Tergugat kepada ParaPenggugat = Rp. 9.000.000, + Rp. 16.500.000, + Rp. 5.000.000, =Rp. 30.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkanPermohonan Para Penggugat dimaksud diatas dan telah diputus dalam PutusanSela Nomor : 16/G/2011/PHI Smda tanggal 16 Juni 2011 yang merupakan SatuKesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-04-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 30-04-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
ISAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LOMBOK TIMUR
201 — 114

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mencoret Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.Mtr dari daftar register perkara;
    3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 236.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
    16/G/2020/PTUN.MTR
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 15-02-2022 — Putus : 06-07-2022 — Upload : 28-07-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 16/G/2022/PTUN.MDN
Tanggal 6 Juli 2022 — Penggugat:
sayful
Tergugat:
Kepala Desa Jati Kesuma
100 — 13
  • 16/G/2022/PTUN.MDN
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 06-03-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 16/G/2023/PTUN.SMG
Tanggal 16 Agustus 2023 — WAHYU HARIADI Melawan BUPATI SEMARANG
237 — 186
  • 16/G/2023/PTUN.SMG
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 10-12-2021 — Putus : 20-04-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 16/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 20 April 2022 — Penggugat:
H HONORORIES LUTHFIE AGA SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Intervensi:
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN
170 — 34
  • 16/G/2021/PTUN.BJM
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 03-06-2010 — Putus : 22-11-2010 — Upload : 12-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 16/G/2010/PTUN.Mdo
Tanggal 22 Nopember 2010 — Penggugat:
JEMMY MANTIRI
Tergugat:
CAMAT LIKUPANG TIMUR, KABUPATEN MINAHASA UTARA, PROPINSI SULAWESI UTARA
109 — 45
  • 16/G/2010/PTUN.Mdo
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 20-03-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 16/G/2018/PTUN.PTK
Tanggal 26 September 2018 — NORSO’EM MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA, 2. GOUW JONG KWANG
183 — 38
  • 16/G/2018/PTUN.PTK
    Putusan No. 16/G/2018/PTUN.PTKJabatan : Kepala sub Seksi Pengendalian Pertanahan.3.
    Putusan No. 16/G/2018/PTUN.PTR1. Bukti T.ll.Int 1:2.
    Putusan No. 16/G/2018/PTUN.PTKSebelah Timur : Tanah SAHARI BUSRO/A.
    Putusan No. 16/G/2018/PTUN.PTKtanah yang sesuai Surat garapan atas nama Alm.
    Putusan No. 16/G/2018/PTUN.PTKDESSY ANGGRAENI, S.H. GERHAT SUDIONO, S.H.Hakim Anggota ll,MARIA P. TELEW, S.H., M.H.Panitera Pengganti,YATIMAN, S.H.Biaya perkara No. 16 /G/2018/PTUNPTK1. Panggilan :Rp 400.000.2. Daftar perkara : Rp. 30.000,3. ATK :Rp. 125.000,4. Materai : Rp. 12.000,5. Redaksi : Rp. 5.000,Hal. 47 dari 47 hal. Putusan No. 16/G/2018/PTUN.PTR6. Leges : Rp. 3.000,Jumlah :Rp. 575.000,Hal. 48 dari 47 hal. Putusan No. 16/G/2018/PTUN.PTR
Pengadilan PTUN AMBON TUN Perijinan
Register : 26-07-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 28 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ; Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. dan M. SUHERIAL AMIN, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : 1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 4. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan 5. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/1064/G tertanggal 26 Agusuts 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh : 1. Nama : HARUN NGADIMIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; 2. Nama : LEE KAH HIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ; 2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan 3. SAIFUL ANAM S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 41/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 068/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. MARYOKO, S.H. ; 2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ; 3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan 4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor CAKRAMAS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Mangga Besar VIII No. 37, Jakarta Barat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
1058 — 256
  • 16/G/2016/PTUN.ABN
    PU TUS ANNOMOR : 16/G/2016/PTUN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanaterurai di bawah ini, dalam perkara antara : 2020PT.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 16/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
DAMI ASTUTIK, SS. MH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN SUARA (PPS) KEPALA DESA
65 — 30
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret dari register perkara Nomor 16/G/2019/PTUN.SBY yang sedang berjalan.;

    3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 504.000,- (Lima ratus empat ribu rupiah).;

    16/G/2019/PTUN.SBY
    PENETAPANNomor : 16/G/2019/PTUN.SBY. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Mejelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengdilan tingkatpertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan penetapan Nomor16/G/2019/PTUN.SBY. ;MEMBACA 1.
    Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2019 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 15 Februari 2019 dibawah Registerperkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.SBY. dalam perkara antara :DAMI ASTUTIK, SS.MH. Kewarganegaraan Indonesia, TempatTinggal Dusun Gaeng, RT.02/RW 04, Desa Ngudikan,Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Pekerjaan Kepala Desa ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019memberikan kuasa kepada : 1. IMAM GHOZALI, S.H.,M.H.,;2.
    Bahwa dalam permohonan Penggugat tersebut pada pokoknyaPenggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkaraNomor : 16/G/2019/PTUN.SBY, dengan alasan terkaitperkembangan di lapangan yang telah terbit SK PengangkatanKepala Desa Ngudikan oleh Bupati Nganjuk.;.
    ;Dengan demikian gugatan Penggugat yang terdaftar dalamregister perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.SBY. harus dicoret dariregister perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;5. Bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Penggugat ; Mengingat : ..............MENGINGAT : Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undangl1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat ;2.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untukmencoret dari register perkara Nomor : 16/G/2019/PTUN.SBY. yang sedang berjalan;3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 504.000,(Lima ratus empat ribu rupiah). Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 9 April 2019 oleh kami DEDY KURNIAWAN, SH. sebagai HakimKetua Majelis, HJ.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN
Register : 27-10-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 21-04-2022
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 16/G/2021/PTUN.DPS
Tanggal 24 Februari 2022 — Penggugat:
A. A. NGURAH OKA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR
382 — 218
  • 16/G/2021/PTUN.DPS
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 14-04-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 23-03-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 14 Agustus 2014 — J.S. SAHANAYA/SOISA Dkk sebagai Para Penggugat Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, Sebagai Tergugat dan Ir. SANDY A. WATTIMENA, Sebagai Tergugat II Intervensi
83 — 25
  • 16/G/2014/PTUN.ABN
    PUTUSANNomor: 16/G/2014/PTUN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:1. J.S.
    WATTIMENA sebagaiTergugat II Intervensi;e Telah mempelajari berkas perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABN;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14April 2014 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 14 April 2014 denganregister perkara Nomor : 16/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal29 April 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut;Halaman 3 dari 38 hal.
    PUTUSAN Perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABNPudinaung/Halatu, tertanggal 19 September 1991, dan juga buktipembayaran harga sewa Tanah tahun 1985, 1966, 1967, 1971;3.
    PUTUSAN Perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABNBertolak ukur dan Objek dan Dasar Gugatan yang oleh Penggugat telahsecara singkat mengemukakan di atas, maka Penggugat memohonkan kepadaBapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq.
    PUTUSAN Perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN.ABN9.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-02-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 16/G/2022/PTUN.MKS
Tanggal 28 Juni 2022 — Penggugat:
MAMI
Tergugat:
1.BPN Sidenreng Rappang
2.ADIL MAING
111 — 40
  • 16/G/2022/PTUN.MKS
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 07-08-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 16/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 9 Desember 2019 — Penggugat:
TEGUH PURWANTORO, S.Hut M.Si
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN ASMAT
133 — 52
  • 16/G/2019/PTUN.JPR
    /G/2019/PTUN.JPRTPK/2016/PN.Jap An.
    /G/2019/PTUN.JPR4.
    /G/2019/PTUN.JPRAngka 9.
    YUSUF KLEMEN, S.H..RATNA JAYA, S.H., M.HPANITERA PENGGANTI,Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.JPRAGUSTINA, S.H.Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.JPRRINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 16/G/2019/PTUN.JPR. Pendaftaran Gugatan...............:6::0:eeeeeeeeeeeeeeeeees RP. 30.000,ATK Perkara... oo. ccc cece cee cece see eesseeaesetsessssesseeses PP. 100.000,/ PANQQGIlAn...........ce cece eee eee eee eee eee eseetteeeetssessseeeees RP. 488.000,.
    /G/2019/PTUN.JPR