. tanggal 19 Mei 2016,Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27Mei 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktubanding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapataMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutanantara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,Nomor : 16

/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 19 Mei 2016 yang dimohonkanbanding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksi dari pihak Penggugat/Pembanding dan dari pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahpada hari Senin, tanggal 26 September 2016 telah dicapai mufakat bulat,menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya dalam

mengetahui adanya SHM itu dankarenanya telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agarmenerbitkan SHM sebagaimana dimaksud Surat Permohonan tertanggal28 Oktober 2014;1 Tenggang waktuBahwa Penggugat secara faktual dan yuridis baru mengetahui dan meyadaribahwa di atas tanah Penggugat telah ada alas hak SHM bukan atas namaPenggugat berdasarkan Surat Tergugat Nomor : 1926/300.8/XII/2014tanggal 31 Desember 2014 yang diserahkan oleh Tergugat pada saatdilakukan pemeriksaan persiapan perkara TUN Nomor : 16

/G/2015/PTUNMDN di PTUN Medan tanggal 18 MaretBahwa oleh karena itu secara yuridis formil gugatan ini telah memenuhitenggang waktu yang diperkenankan oleh Undangundang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 jo.

UndangUndangNo. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu diajukandalam tenggang waktu yaitu 90 hari terhitung sejak Penggugat mengetahuiadanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 58 Surat Ukur No. 963 Tahun1984, SHM 60 Surat Ukur No. 965 Tahun 1984 dan SHM No. 65Surat Ukur No. 970 Tahun 1984 berdasarkan Surat Tergugat Nomor1926/300.8/X11/2014 tanggal 31 Desember 2014 (terlampir) yangdiserahkan kepada Majelis Hakim dan Penggugat pada tanggal 18Maret 2015 saat persiapan perkara TUN Nomor : 16

/ G/2015/PTUNMDN di PTUN Medan, hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan TataUsaha Negara Medan pada tanggal 30 April 2015.

UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara, ternyata Tergugat tidak menjawab atau mengeluarkankeputusan terkait dengan permohonan Penggugatdimaksud; Bahwa oleh karena tidak ada tindak lanjut dari Tergugat, maka padatanggal 9 Maret 2015 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara Medan sesuai dengan Nomor Perkara 16/G/ 2015/ PTUNMDN, akan tetapi pada tanggal 18 Maret 2015 dalam proses persiapansedang berlangsung ternyata Tergugat menyerahkan kepada MajelisHakim

Sengketa Konflik dan PerkaraPertanahan Kantor Pertanahan Kota Manado "Tidak PernahMemperlihatkan Buku Tanah SHM Nomor 423/Malalyang Satu Timur,yang terjadi adalah Penggugat menghadiri Undangan Mediasi dariTergugat yang tidak di hadiri oleh Pemegang Hak SHM Nomor423/Malalayang Satu Timur; Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim terhadap gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16

/G/2015/PTUN.MdoTanggal 3 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:1.

Tanggal 30 Mei 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 21 Juni 2016 dan diterima olehPembanding/Penggugat pada tanggal 23 Juni 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 29 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 16/G/2015/P.TUN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Manado.

Nomor 2078 K/Pdt/2017Bahwa dalam sengketa kepemilikan tanah yang menjadi objekgugatan telah dilakukan gugatan PTUN oleh Dominggus Ireuw yangmenyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa yang saat inisedang mengajukan gugatan PTUN di Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura dalam perkara Nomor 16/G/2015/PTUNJpr danPara Penggugat aktif menjadi Tergugat Il Intervensi dan saat iniperkara tersebut masih disidangkan di PTUN Jayapura.Dengan demikian gugatan ini sedang dalam posisi terkait atau ternubungdengan

adanya orang orang yang turut menguasai tanah danbangunan objek gugatan yang dari sejak semula menempati tanahdan bangunan akan tetapi tidak dijadikan subjek gugatan sebagaiTergugat atau Turut Tergugat maka gugatan ini kurang pihak.Bahwa dalam sengketa kepemilikan tanah yang menjadi objekgugatan telah dilakukan gugatan PTUN oleh Dominggus Ireuw yangmenyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa yang saat inisedang mengajukan gugatan PTUN di Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura dalam perkara Nomor 16

/G/2015/PTUNJpr danPara Penggugat aktif menjadi Tergugat II Intervensi dan saat iniperkara tersebut masih disidangkan di PTUN Jayapura.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti gugatan aquo adalah kurang pihak (plirius litis consortium), sehingga haruslahditolak atau setidaktidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.Halaman 6 dari 25 hal.

gugatan konvensi yangtertuang dalam bagian eksepsi maupun dalam pokok perkara merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon terulang Kembali secarakeseluruhan dalam gugatan rekonvensi ini.2.Bahwa Para Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatan konvensisama sekali tidak didasarkan pada surat pelepasan tanah adat sehinggadasar kepemilikan sertipikat tanah adalah tidak legal karena tidakdidasarkan pada surat pelepasan tanah, hal ini sudah dibuktikan dalamgugatan di PTUN dalam perkara Nomor 16

/G/2015/PTUNJpr tidak dapatdibuktikan adanya surat pelepasan tanah adat.3.

PU TT USA NNOMOR : 16/G/2015/PTUN.PL DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, mengadili, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :SALIM ABDULLAH BADJEBER, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Alamat Jalan Anggur Nomor 04, Kelurahan Bayoge,Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah.Dalam hal ini diwakili oleh

Pengadilan TataUsaha Negara Palu, Nomor : 16/PENHS/2015/PTUN.PL, tanggal 06 Oktober2015 tentang Hari Sidang;Telah membaca berkas Perkara, dan memeriksa surat bukti dan para saksiyang diajukan serta mendengarkan keterangan para pihak dalam Persidangan;TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24Agustus 2015, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 25 Agustus 2015 di bawahRegister Perkara Nomor : 16

/G/2015/PTUN.PL, dan telah diperbaiki padatanggal 06 Oktober 2015, sebagai berikut :A.

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 16/G/2015/PTUN.PL Biaya ongkos PerkaraRp. 30.000,Rel screens snuemasccrones emomcerssnwons axonBiaya Rp. 330.000,PRHSB IGG, sascnccsacnanuncenssascasanacss sonseee ccc ccccccccccce Biaya Rp. 6.000, Meterai .0.... cece esseeesseeesseeeeneee4. Biaya Rp. 5.000,Ds ISSOGICST ecco ommmameranecmenemnasma Rp. 50.000,Biaya ATK TKTee eeeseceeeeesseeeeseeeessecsseeeeeeeesaeen6.

Bahwa setelah Penggugat Il memperoleh data sertifikat seperti tersebut diatas maka pada tanggal 20 Mei 2015 Penggugat dan Penggugat Ilmengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Butontentang pembatalan Sertipikat tersebut pada Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari pada tanggal 22 Mei 2015 di bawah register perkaraNomor. 16/G/2015/PTUN.

Penetapan batasbatasnya.Akan tetapi Pertanahan sebagai Tergugat POPo sebagai Tergugat Il Intervensi tidak bersediamelakukan PS atas alasan tidak punya uang sehingga tidak jadi diadakanPemeriksaan Setempat (PS), dan dari hasil pemeriksaan perkara tanpaPS menghasilkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :16/G/2015/PTUN.

Bahwa selain itu sebidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugattersebut pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendariteregister dalam perkara Nomor.16/G/2015/PTUN.KDI Tanggal 30September 2015 saat itu Para Tergugat menjadi Tergugat Il Intervensi,kemudian mengajukan eksepsi Tentang kewenangan sebagai berikut;Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas semestinya sebelum penggugatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, makaseharusnya terlebih dahulu menguji dulu hak warisnya

Bukti tertulis.1.Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :16/G/2015/PTUN.KDI tanggal 30 September 2015, bermeterai cukup,oleh Hakim Anggota Il telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, buktitersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.1:. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :166/B/2015/PT.

/G/2015/PTUNKdi jo 166/B/2015/PT.TUN Mkstertanggal 20 April 2016 Bukti surat tersebut telah diberi meteraisecukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;19.Fotokopi Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari Nomor 16/G/2015/PTUNKDI jo 302/K/TUN/2016 tertanggal 28Februari 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda

Bahwa untuk memperjuangkan hakhak Penggugat maka pada tanggal23 Juli 2015 Penggugat mendaftarkan gugatan melawan Politeknik NegeriAmbon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan registerperkara nomor: 16/G/2015/PTUN.ABN.

Nomor 2032 K/Pdt/2017 Mengabulkan permohonan Penggugat; Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon untuk mencoret perkara Nomor 16/G/2015/PTUN.ABN dari bukuinduk register perkara; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam sengketa ini sejumlanh Rp236.000 (dua ratus tiga puluhenam ribu rupiah);Bahwa sesuai dengan fakta di atas maka sangatlah adil jika Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugattelah pernah diperkarakan

(Bukti P31)Bahwa dalam kesaksian Ketua RW. 03 Soedirno Handoko pada tanggal 25Agustus 2015 di Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untukmenandatangani 1 (satu) SKPT dan 3 (tiga) SKGR tersebut di atas dibayaroleh Risma Ria Nainggolan di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dansangat jelas tertulis dalam Putusan Nomor: 16/ G/ 2015/ PTUNPBR tanggal15 September 2015 halaman 63 Bahwa saksi dibayar oleh Risma RiaNainggolan untuk menandatangani objek sengketa yang merupakantindakan gratifikasi / suap

O03 Kelurahan Air Hitam,Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru) telah menerangkan tanahHalaman 24 dari 64 halaman Putusan Nomor 124/Pdt.G/2016 /PN Pbrtersebut milik Almarhum Fictor Nainggolan dan dipertegas lagi dalam faktapersidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:16/G/2015/PTUNPBR tanggal 15 September 2015 oleh Keterangan SaksiSoediro Handoko (Ketua RW. 03 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan PayungSekaki Kota Pekanbaru) yang menerangkan tanah a quo adalah tanah milikAlmarhum Fictor

/G/2015/PTUNPBR tanggal 15 September 2015 menerangkan bahwaSaksi Soediro Handoko (Ketua RW. 03 Kelurahan Air Hitam, KecamatanPayung Sekaki Kota Pekanbaru) menandatangani penerbitan SuratKeterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKPT) Reg Lurah No.04/AH/II/2015 tanggal 27 Februari 2015/Reg Camat No: 21/SKPT/PYK/02/2015 tanggal 27 Februari 2015 atas nama Risma Ria Nainggolan yang dasarpenerbitannya berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah (SKPT) No. 78/SKT/TPN/III/ 2002

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara Nomor:16/G/2015/PTUNPbr tanggal 15 September 2015, Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor:185/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 15 September 2015, PerkaraKasasi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam perkara Nomor: 140 K/TUN/2015 tanggal 19 Mei 2016.Maka biaya per orang sebesar 4 x Rp. 15.000.000,00 = Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);2.Di Pengadilan Negeri Pekanbaru) dalam perkara Nomor:124/Pdt.G/2016/

Asli Terlampirs/d IV ke 16/G/2015/PTUNPbr tanggal 1541 September 2015 antara Medi ElseriaNaiborhu/Penggugat melawan LurahAir Hitam, dkk/Tergugat I. 42 Bukti Surat Kepada Badan Pertanahan Foto CopyTergugat Nasional Kota Pekanbaru, Perihal: dan Aslis/d IV ke Pemberitahuan Kepemilikan Tanah sama BPN42 Alm. CT. Panjaitan berdasarkan KotaPutusan Kasasi MARI No. 592) PekanbaruK/PDT/2012 tertanggal 12 Maret 2015.

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor77/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 21 April 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 30 Mei 2016 dan diterima pada tanggal01 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Juni 2016, sebagaimanaternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 16

/G/2015/PTUN.Dps., yangdibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebutpada tanggal 13 Juni 2016;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II yangmasingmasing pada tanggal 13 Juni 2016 telah diberitahu tentang MemoriKasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh TermohonKasasi dan Termohon Kasasi II yang

Bahwa dalam objek sengketa yang sama dengan Pemohon berbeda yaituTaman Mulyana Nomor Perkara TUN 14/G/2015/PTUN.DPS tanggal 2013membuat putusan berbeda dengan Perkara Nomor 16/G/2015/PTUN.DPStanggal 16 Desember 2015 untuk itu mohon kiranya Yang Mulia MajelisHakim Agung menelitinya, sehingga dapat mendatangkan keadilan bagimasyarakat pencari keadilan;Bahwa apabila perbuatan sewenangwenang dari pejabat Tata UsahaNegara dalam hal ini Kepala BPN Denpasar (Termohon Kasasi) dibenarkan dandibiarkan seperti

memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketatersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 16/Pen.PP/2015/PTUNTPItanggal 19 Desember 2015 tentang hari Pemeriksaan Persiapan ;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 16/Pen.HS/2007/PTUNTPIHalaman 3 dari 96 Halaman, Putusan Nomor : 16/G/2014/PTUNTPItanggal 13 Januari 2015 tentang hari SidangPertama ;e Telah membaca Putusan Sela Nomor : 16

/G/2015/PTUNTPI tanggal27 Januari 2015 tentang Penetapan PT.

Pantai Barelang Indah sebagaiTergugat IIIntervensi; e Telah membaca Putusan Sela Nomor : 16/G/ 2015/PTUNTPI tanggal 3 Pebruari 2015 tentang penetapanPT.

Pantai Barelang Indah sebagai Pihak Tergugat IIIntervensi dalam Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUNTPI yang sedangberjalan;Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan bersamasama putusanMenimbang, bahwa Pengadilan telah pula menerima permohonan daripihak yang berkepentingan dalam perkara ini yaitu atas nama PT.

Lautan Intan Permata sebagaiPenggugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 16/G/2015/PTUNTPIyang sedangberjalan;3 Menyatakan biaya perkara yang timbul akan diperhitungkan bersamasama putusanMenimbang, bahwa atas penetapan tersebut penggugat II Intervensi ataskesempatan yang diberikan Majelis hakim, menyatakan tidak akan mengajukangugatan tersendiri, melainkan gugatan intervensi sama dan satu dengan gugatanyang diajukan oleh Penggugat;Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, PihakTergugat

Putusan Nomor 559 K/TUN/2016Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palutelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/2015/PTUN.PL tanggal 4Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Il. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 00263/Dondo tanggal18102012, Surat Ukur Nomor 11/Dondo/2011 tanggal 06062011,luas 731 m?

perdata di tingkat pertama;Berdasarkan halhal tersebut di atas dengan memperhatikan faktafakta dalilPenggugat pada halaman 2 dan 3 butir (satu) sampai dengan 7 (tujuh),dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa objek perkara iniuntuk menolak gugatan Penggugat dan menyarankan bahwa objek gugatanPenggugat bukan wilayah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negaramelainkan yang berhak memeriksa perkara adalah pengadilan umum yaituPengadilan Negeri Buton;Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 16

/G/2015/PTUN Kendariterhadap Tergugat/Kantor Pertanahan Kabupaten Buton tidak jelas/kabur(obscuur libel) baik dalam dalildalil gugatannya maupun dasar hukumsebagai landasan hukumnya, hal tersebut dapat Tergugat buktikan sebagaiberikut;a.

biayaperkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat bandingsebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/para Penggugat pada tanggal 15 April 2016, kKemudian terhadapnyaoleh Terbanding/para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2015, diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana ternyata dalam AktaPermohonan Kasasi Nomor 16

/G/2015/PTUN.KDI yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

Dominggus Ireuw dan setelah dilakukan pembicaraan antara Dominggus Ireuwhalaman 11dari 21 putusan Nomor:62/PDT/2016/PT.JAPdengan Turut Tergugat dan Turut Tergugat II temrnyata tidak dapat dibuktikan adanya suratpelepasan tanah adat, maka tanah obyek sengketa dan tanah yang ada disekitamya olehDominggus Ireuw telah dibuatkan surat pelepasan tanah adat yang ditujukan ataudiberikan kepada Turut Tergugat IIl.LBahwa Para Penggugat ternyata terbukti dalampersidangan di PTUN dalam perkara gugatan Nomor 16

/G/2015/PTUNJpr antaraDominggus Ireuw sebagai Penggugat melawan kantor BPN dan Lim Dju Hong Marta dkksebagai Tergugat II Intervensi dimana dalam perkara tersebut sama sekali tidak dapatdibuktikan adanya surat pelepasan tanah adat, sehingga dasar penerbitan sertipikat hakatas tanah yang menjadi dasar menggugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini sangatdiragukan keabsahannya.Dengan demikian sudah sepantasnya dalil gugatan ini sepatutnya untuk ditolak dandikesampingkan.Tanggapan dalil posita gugatan

ini.Bahwa Para Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan konvensi sama sekali tidakdidasarkan pada surat pelepasan tanah adat sehingga dasar kepemilikan sertipikat tanahadalah tidak legal karena tidak didasarkan pada surat pelepasan tanah, hal ini sudahdibuktikan dalam gugatan di PTUN dalam perkara Nomor 16/G/2015/PTUNJpr tidakdapat dibuktikan adanya surat pelepasan tanah adat.Bahwa Penggugat Rekonpensi atas nama Yosephina Burdames adalah pemilik sebidangtanah yang dijadian obyek gugatan berdasarkan

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Maret 2015Nomor 16/G/2015/PT.TUN.JKT. karena putusan tersebut tidak adil danadanya kekhilafan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta didalam mengambil keputusan sehingga kurang cermatdan tidak memberi rasa keadilan bagi Penggugat, karena dalammengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak;Halaman 9 dari 12 halaman.

pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapbkan sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 02 Februari 2016, kemudian terhadapnyaoleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 03/G/L&P/II/2016, tanggal 13 Februari 2016, diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2016, sebagaimanaternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 16

/G/2015/PTUNPLG yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

membayar biaya perkara dalamdua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 24 Februari 2016, kemudian terhadapnyaoleh Terbanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 06 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 12 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 16

/G./2015/P.TUN.Mks., yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar.

Bahwa selain itu sebidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebutpernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari teregister dalamperkara Nomor.16/G/2015/PTUN.KDI Tanggal 30 September 2015saat ituPara Tergugat menjadi Tergugat II Intervensi, kemudian mengajukaneksepsi Tentang kewenangan sebagai berikut;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas semestinya sebelumpenggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraHal. 9 dari 71 hal. Putusan No 0016/Padt.G/2018/PTA.

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa tanah tersebut adalah tanahwarisan LA TAMOHA sesuai bukti P1 berupa putusan Pengadilan TataUsaha Negara Kendari, Nomor 16/G/2015/PTUN.KDI tanggal 30September 2015 yang amar putusannya pada poin 2 Menyatakan batalKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupaSertipikat Hak Milik Nomor : 00099 Desa Lipugena (Takimpo)tanggal 18121981 Gambar Situasi Nomor 01244 tanggal 1121981 Luas 15.920M2 atas nama WA GAMPILA;1.2.

Bahwa atas putusan Pengadilan TUN Kendari Nomor 16/G/2015/ PTUN.KDI tanggal 30 September 2015 (Bukti P1) yang amarnya pada poin 2Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00099 Desa Lipugena(Takimpo) tanggal 18121981, Gambar Situasi Nomor : 01244 tanggal1121981 Luas 15.920 M2 atas nama WA GAMPILA tersebut, olehTergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton di Pasar WajoHal. 42 dari 71 hal.

Bahwa untuk memperjuangkan hak hak penggugat maka pada tanggal 23Juli 2015 penggugat mendaftarkan gugatan melawan Politeknik NegeriAmbon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan registerperkara nomor : 16/G/2015/PTUN.ABN.

sama dengan dalil yangdisampaikan dalam perkara perdata ini;Bahwa dari gugatan penggugat ke PTUN maka telah dilakukan pemeriksaanpersiapan, dan setelah mendengar arahan dari hakim pemeriksa maka padatanggal 8 September 2015 penggugat mengajukan permohonan pencabutanperkara yang telah di tetapkan dengan surat penetapan nomor : 16/PENCBT/2015/PTUN.ABN yang menetapkan : Mengabulkan permohonan penggugat; Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon untuk mencoret perkara nomor : 16

/G/2015/PTUN.ABN daribuku induk register perkara; Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sejumlah Rp.236.000 (Dua ratus tiga puluh enamribu rupiah) ;Bahwa sesuai dengan fakta di atas maka sangatlah adil jika Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatanpenggugat telah pernah di perkarakan dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE ZAAK), sehingga suratgugatan penggugat adalah ne bis in idem;B.

Tata Usaha Negara Banda AcehNomor : 07/PenDIS/2016/PTUNBNA Tanggal 7 April 2016, tentang LolosDismissal ; 229922 225 noon nn nnn nnn ncn nnn nnn ccc cennn ee2 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor : 07/Pen.MH/2016/PTUNBNA Tanggal 7 April 2016, tentang PenunjukkanSusunan Majelis Hakim ; 3 Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda AcehNomor : 07/G/2016/PTUNBNA Tanggal 7 April 2016, tentang PenunjukanPanitera Pengganti Perkara Nomor : 16

/G/2015/PTUNBNA ; 4 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07/PENHS/2016/PTUNBNA, Tanggal 11 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;5 Telah membaca Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 002/H/KIAPS A/2016,Tanggal 4 Februari 2016, Berkas Perkara dan Bukti Bukti yang telah diajukanoleh Para Pihak ; 2 225020222 2505TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Pemohon Keberatan/ Dahulu Termohon Informasi telahmengajukan Surat Permohonan Keberatan tertanggal 9 Februari 2016 yang telah diterimadan

Bahwa Penggugat selain menggugat di Pengadilan NegeriPekanbaru, juga telah menggugat di Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru, selain itu Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat VII dan TergugatVill, dimenangkan dalam perkara tersebut dan diputuskan olehPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yaitu Perkara PTUNPekanbaru Nomor : 16/G/2015/PTUNPbr tanggal 15 September 2015Juncto Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yaitu Perkara PTTUN Medan Nomor: 185/B/2015/PT.TUNMDN tanggal 11 Januari 2016Juncto Mahkamah