Ditemukan 251 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 27/2017 27-03-2017 27-p-2017 27 Pencurian 2017 27-g-2017
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2321 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS;
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2321/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86266/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Pengadilan Pajakyang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa banding ini berkenanuntuk menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingsehingga jumlah pajak yang masih harus/ (lebin
    Jumlah Pph yang masih harus bayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86266/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00624/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86266/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86266/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2567 B/PK/PJK/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PARISAL;
37 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2567 B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis di Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa September 2011Nomor 00016/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan KeputusanKeberatan Nomor KEP00040/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 danmenetapkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Penghasilan kena
    Jumlan sanksi administrasi (atb+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114180.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00040/KEB/WPJ.27/2017 tanggal
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00040/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00016/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak September 2011, atas namaParisal, NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI KotoSelatan (UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran Sentra Kramat Blok A 11 Nomor 79, Jalan KramatRaya, Senen Jakarta Pusat),
    PeninjauanKembali pada tanggal 4 Maret 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00040/KEB/WPJ.27
    /2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak September 2011 Nomor00016/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP. 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2569 B/PK/PJK/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PARISAL;
40 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2569 B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa April 2011 Nomor0001 1/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor KEP00035/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 dan menetapkansesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Penghasilan kena Pajak
    Jumlan sanksi administrasi (atb+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114175.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00035/KEB/WPJ.27/2017 tanggal
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00035/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00011/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak April 2011, atas nama Parisal,NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan(UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran Sentra Kramat Blok A 11 Nomor 79, Jalan KramatRaya, Senen Jakarta Pusat), adalah
    PeninjauanKembali pada tanggal 4 Maret 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00035/KEB/WPJ.27
    /2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak April 2011 Nomor0001 1/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 Final
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1619/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
263 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahHalaman 1 dari 8 halaman.
    Keterangan ee1 Dasar Pengenaan Pajak Rp5.038.832.759,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 60.534.193,003 Kredit Pajak Rp 60.534.193,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86261/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86261/PP/M.IIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1619/B/PK/Pjk/20183.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2537 B/PK/PJK/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PARISAL;
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114173.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk dapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 MasaFebruari 2011 Nomor 00009/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 danKeputusan Keberatan Nomor KEP00033/KEB/WPJ.27
    /2017 tanggal 7 April2017 dan menetapkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah RupiahNo Uraian Menurut Wajib Pajak 1 Penghasilan kena Pajak /Dasar Pengenaan Pajak 0 oO2 PPh Pasal 21 yang terutang 3 Kredit Pajak a.
    Putusan Nomor 2537/B/PK/Pjk/2019Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00033/KEB/WP.J.27/2017 tanggal 7 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00009/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Februari 2011,atas nama Parisal, NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI KotoSelatan (UD DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran Sentra Kramat
    Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali ;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00033/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00009/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Februari 2011, atas namaParisal, NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI KotoSelatan (UD DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran
    Putusan Nomor 2537/B/PK/Pjk/2019mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00033/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Februari 2011 Nomor 00009/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21PPh21
Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PARISAL,
339 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis di Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa Juni2011 Nomor:00013/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor: KEP00037/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 danmenetapkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian PamerionBanding1 Penghasilan kena
    Jumlan sanksi administrasi (a+b+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tidak mencantumkan tanggal:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114177.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.27/2017
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00013/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Juni2011, atas nama: Parisal NPWP 14.031.714.0202.000,beralamat di VI Koto Selatan (UD.DD Industri) Pasaman Barat,(Alamat Korespondensi: Perkantoran Sentra Kramat Blok A 11Nomor 79, Jl.
    Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor: KEP00037/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juni 2011 Nomor:00013/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP : 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-06-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 26-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2563 B/PK/PJK/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PARISAL;
47 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2563 B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis di Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa Juli 2011 Nomor0001 4/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor KEP00038/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 dan menetapkansesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Penghasilan kena Pajak
    Jumlan sanksi administrasi (atb+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114178.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00038/KEB/WPJ.27/2017 tanggal
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00038/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00014/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Juli 2011, atas nama Parisal,NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan(UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran Sentra Kramat Blok A 11 Nomor 79, Jalan KramatRaya, Senen Jakarta Pusat), adalah
    PeninjauanKembali pada tanggal 4 Maret 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00038/KEB/WPJ.27
    /2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juli 2011 Nomor0001 4/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak, atas namaPemohon Banding, NPWP 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 11-10-2022 — Putus : 16-11-2022 — Upload : 24-11-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 664/PDT/2022/PT DKI
Tanggal 16 Nopember 2022 — Pembanding/Penggugat I : Ny. Lendawaty Oetami,
Pembanding/Penggugat II : Ny. Rita Joewono
Terbanding/Tergugat I : 1. Ceradeas Yulianto
Terbanding/Tergugat II : 2. Nanang Karma
Terbanding/Tergugat III : 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat III : 8. Ichsan Chozie
Terbanding/Turut Tergugat IV : 7. PT. Bank Perkreditan Rakyat INTI DANA SUKSES MAKMUR
Terbanding/Turut Tergugat V : 6. Fenty Abidin
Terbanding/Turut Tergugat VI : 5. Melyani Noor Shandra
Terbanding/Turut Tergugat VII : 4. PT.Bank ICBC Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat VIII : 9. Makmur Tridharma
49 — 9
  • MENGADILI - SENDIRI :

    Dalam Konvensi:

    Dalam Provisi:

    • Menolak Provisi para Penggugat;

    Dalam Eksepsi:

    • Menolak Eksepsi para Tergugat;

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk Sebagian;
    1. Menyatakan tidak sah demi hukum, batal demi hukum, tidak berkekuatan hukum dan oleh karena itu tidak mengikat Akta Jual Beli (AJB) No. 27
    /2017 Tanggal 05 Mei 2017 antara Ny.
    tidak mengikat Akta Hak Tanggungan Nomor 04119/2017 Peringkat Pertama APHT PPAT MELYANI NOOR SHANDRA,SH No. 62/2017 Tgl. 17 Mei 2017 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2113 Tanggal 24 Pebruari 1995 tersebut;
  • Menyatakan Tergugat I CERADEAS YULIANTO/Tergugat I selaku Pembeli secara bersama-sama dengan NANANG KARMA,SH,M.Hum Notaris/PPAT di Jakarta Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daads), karena telah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) No. 27
    /2017 Tanggal 05 Mei 2017 di hadapan NANANG KARMA,SH,M.Hum Notaris/PPAT di Jakarta seolah-olah obyek Tanah tersebut telah dibayar lunas, tanpa melibatkan Penggugat I selaku Penjual;
  • Menyatakan Tergugat III Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daads), karena telah melakukan pendaftaran Balik Nama (BN) SHM No. 2113 Tanggal 24 Pebruari 1995 dari atas nama Ny.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3833 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BARETTAMUDA PRATAMA;
38 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3833/B/PK/Pjk/2019Banding serta menolak Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00015/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00066/207/12/201/15 tanggal 18Nopember 2015 atas nama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112312.16/
    2012/PP/M.XXA Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00015/KEB/ WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00066/207/12/201/15tanggal 18 November 2015 atas nama PT Barettamuda Pratama, NPWP01.101.776.1201.000
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00015/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor00066/207/12/201/15 tanggal 18 November 2015, atas nama PTBarettamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1201.000, beralamat diHalaman 3 dari 8 halaman.
    untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00015/KEB/WPJ.27
    /2017 tanggal 14 Februari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00066/207/12/201/15 tanggal 18 November 2015 atas nama Pemohon Banding, NPWP01.101.776.1201.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp45.225.840,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. DE IKHLAS
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114898.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.BrMengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00093/KEB/WPJ.27
    /2017, tanggal 24 Mei 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak November 2013Nomor 00002/207/13/332/16, tanggal 12 Mei 2016;Halaman 1 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 968/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114898.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00093/KEB/WPUJ.27/2017, tanggal 24Mei 2017, tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang
    Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00093/KEB/WPJ.27/2017, tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor 00002/207/13/332/16, tanggal 12 Mei 2016,atas nama CV De'lkhlas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)02.693.917.3332.000, beralamat di Jalan Sudirman Km. 0 RT 008RW 002 Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan
    /2017, tanggal 24 Mei 2017,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan membatalkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak November 2013 Nomor 00002/207/13/332/16, tanggal 12 Mei 2016,atas nama Pemohon Banding, Nomor Pokok Wajid Pajak (NPWP)02.693.917.3332.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 Final
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1623/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
264 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1623/B/PK/Pjk/2018Put86265/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Kesimpulan(1) bahwa pengajuan banding telah memenuhi ketentuan formalsebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 serta Pasal
    Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp6.921.452.545,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 86.211.515,003 Kredit Pajak Rp 86.211.515,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86265/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86265/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86265/PP/M.1IIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :3. 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3025 B/PK/PJK/2020
Tanggal 5 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV. DE'IKHLAS;
251 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114890.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding KEP00085/KEB/WPJ.27
    /2017 tanggal 24 Mei 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan membatalkan SKPKB PPN MasaHalaman 1 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 3025 B/PK/Pjk/2020Pajak Maret 2013 Nomor 00010/207/13/332/16 tanggal 12 Mei 2016 atasnama CV Delkhlas:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114890.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding KEP00085/KEB/WPJ.27/2017
    Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00085/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2013 Nomor 00010/207/13/332/16 tanggal 12 Mei 2016, atas namaCV De'lkhlas, NPWP 02.693.917.3332.000, beralamat di JalanSudirman Km. 0 RT 008 RW 002 Pasar Muara Bungo, Kab.
    Putusan Nomor 3025 B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00085/KEB/WPVJ.27/2017 tanggal
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 29-07-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Mkd
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
Nurudin Isnawan
Tergugat:
Direktur PT. BPR ADIPURA SENTOSA
159 — 51
  • Bahwa gugatan PENGGUGAT yang diajukan di KepaniteraanPengadilan Negeri Mungkid salah alamat atau tidak berpedoman padaketentuan kompetensi relatif, hal ini tampak jelas didalam AktaPemberian Hak Tanggungan No. 27/2017 tertanggal Selasa, 15Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Notaris DOLLY YOTIKAKUSUMAWARDHANI, S.H. di Kabupaten Sleman, mengatur tentangpemilinan domisili hukum yang telah disepakati dalam Akta PemberianHak Tanggungan tersebut.
    Turi, Kabupaten Sleman;11.Bahwa kemudian oleh TERGUGAT terhadap obyek jaminan kredittersebut telah dipasang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalamSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tertanggal 21 Juli 2017Nomor : 235 yang dibuat dihadapan YUNITA LUKMANTO, selaku Notarisdi Kabupaten Magelang yang dilanjutkan dengan membuat AktaPemberian Hak Tanggungan No. 27/2017 tertanggal Selasa, 15 AgustusHal 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Mkd12.1314.15.2017, yang dibuat dihadapan
    Bahwa gugatan PENGGUGAT yang diajukan di KepaniteraanPengadilan Negeri Mungkid salah alamat atau tidak berpedomanpada ketentuan kompetensi relatif, hal ini tampak jelas didalam AktaPemberian Hak Tanggungan No. 27/2017 tertanggal Selasa, 15Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Notaris DOLLY YOTIKAKUSUMAWARDHANI, S.H. di Kabupaten Sleman, mengatur tentangpemilinan domisili hukum yang telah disepakati dalam AktaPemberian Hak Tanggungan tersebut.
    Turi, Kabupaten Sleman, yang kemudian oleh TERGUGATterhadap obyek jaminan kredit tersebut telan dipasang Hak Tanggungansebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungantertanggal 21 Juli 2017 Nomor : 235 yang dibuat dihadapan YUNITALUKMANTO, selaku Notaris di Kabupaten Magelang yang dilanjutkan denganmembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 27/2017 tertanggal Selasa, 15Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Notaris DOLLY YOTIKAKUSUMAWARDHANI, S.H. di Kabupaten Sleman hingga terbit Sertifikat
    /2017 tertanggal 15 Agustus 2017;Menimbang, bahwa dengan demikian, ketentuan tentang Pengadilan manayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat disandarkan padaketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.27/2017 tertanggal 15 Agustus 2017, yaitu Pengadilan Negeri Sleman;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan, makadengan demikian Pengadilan Negeri Mungkid tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2428 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT OCI CORPORATION D/H BHLN OCI CORPORATION
16 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menara Jamsostek Lt. 3, Jalan JenderalGatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh ParkCheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88060/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober
    Putusan Nomor 2428/B/PK/Pjk/2018Bandinge Dasar Pengenaan Pajak :Rp20.524.893.417,00 Rp.0,00;e PPhPs 15 terutang :Rp 75.942.106,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP Rp 36.452.210,00 Rp.0,00;e PPhyangharus dibayar :Rp 112.394.316,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88060/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88060/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 15 Final
Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1470 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 16 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT MANILDRA FLOUR MILLS (MANUFACTURING) PTY, LTD
289 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1470/B/PK/Pjk/2018Put84814/PP/M.XVI.A/27/2017, tanggal 18 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak untuk mengabulkan permohonan banding ini, sehingga pajak yangterutang menjadi NIHIL sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 0PPh Pasal 15 Final yang terutang 0Kredit Pajak 0Pajak yang tidak/kurang dibayar 0 Sanksi
    Administrasi:e Bunga Pasal 13 (2) KUPJumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84814/PP/M.XVI.A/27/2017, tanggal 18 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1957/WPJ.07/2015 tanggal 22 Juni2015, tentang
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84814/PP/M.XVI.A/27/2017 tanggal 18 Juli 2017 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1470/B/PK/Pjk/20183.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-04-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1614 B/PK/PJK/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS;
25 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jalan M.H.Thamrin, Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakilioleh Agustian R Partawidjaja, dan kawan, jabatan DirekturPT Pindo Deli Pulp and Paper Mills;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut:Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86163/PP/M.IIIA/27
    /2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telahHalaman 1 dari 7 halaman.
    Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 7.535.649.112.002 PPh Pasal 15 yang terutang Rp 99.116.982.003 Kredit Pajak Rp 99.116.982.004 Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp 5 Sanksi administrasi Rp6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 2 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86163/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86163/PP/M.IIIA/27/2017 tanggal24 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86163/PP/M. IIIA/2712017 tanggal 24 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1669/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 15 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
17 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menara Jamsostek Lt. 3, Jalan JenderalGatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh ParkCheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88048/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober
    Putusan Nomor 1669/B/PK/Pjk/2018Menurut Terbanding MenurutPemohonBandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp22.881.393.047,00 Rp.0O,00;e PPh Ps 15 terutang :Rp 84.661.154,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP Rp 40.637.354,00 Rp.0,00;e PPh yang harus dibayar >Rp = 125.298.508,00 Rp.0O,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88048/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88048/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-08-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1668/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 15 Agustus 2018 — 1668/B/PK/Pjk/2018 vs BUT OCI CORPORATION
26 — 14
  • MenaraJamsostek Lt. 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto 38, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Park Cheon Jin, jabatan ChiefRepresentative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88045/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober
    Putusan Nomor 1668/B/PK/Pjk/2018Menurut Terbanding MenurutPemohonBandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp23.626.583.199,00 Rp.0,00;e PPh Ps 15 terutang :Rp 87.418.358,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP Rp 41.960.812,00 Rp.0,00;e PPh yang harus dibayar >Rp = 129.379.170,00 Rp.0O,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88045/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan
    XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2426 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT OCI CORPORATION
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MenaraJamsostek Lt. 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto 38, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Park Cheon Jin, jabatan ChiefRepresentative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88037/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober
    Putusan Nomor 2426/B/PK/Pjk/2018Bandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp22.766.058.959,00 Rp.0,00;e PPhPs 15 terutang :Rp 84.234.418,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP Rp 40.432.521,00 Rp.0,00:e PPh yang harus dibayar >Rp 124.666.939,00 Rp.0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88037/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88037/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2429 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT OCI CORPORATION
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menara Jamsostek Lt. 3, Jalan JenderalGatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh ParkCheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88061/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober
    Putusan Nomor 2429/B/PK/Pjk/2018Bandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp15.060.396.574,00 Rp.0O,00;e PPhPs 15 terutang :Rp 55.723.467,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP :Rp 26.747.265,00 Rp.0,00;e PPhyang harus dibayar :Rp 82.470.732,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 13 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88061/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88061/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.