KALIMANTAN MINING JAYA
Tergugat:
BUPATI KONAWE UTARA

Menyatakan batal putusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan PEjabat Jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator lingkup pemerintahan kabupaten konawe utara, khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati konawe Utara tanggal 02 April 2018 pada nomor urut 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si.

Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupaKeputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan PEjabat Jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrator lingkup pemerintahan kabupaten konawe utara, khususnya dalam daftar lampiran Keputusan Bupati konawe Utara tanggal 02 April 2018 pada nomor urut 1 atas nama Drs. Iswahyuddin, M.Si.

Penggugat:
Drs Iswahyuddin, M.Si
Tergugat:
BUPATI KONAWE UTARA

Kadi, tanggal 25 Juli 2018tentang Pemberitahuan kepada atasan Tergugat (Gubernur Sulawesi Tenggara) untukSi SE RE a oT a OSmemerintahkan kepada Tergugat (Bupati Konawe Utara) untuk hadir pada persidanganioRRSsebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;7. Berkas Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.Kdi,bukti Penggugat dan mendengar SET TRST eSeTogaketerangan Para Pihak ;~~B 8.

Juli 2018, yang mengemukakan halhalSidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 sebagai berikut ; Obyek Sengketa adalah :Konawe Utara Nomor : 423 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018, tentang Keputusan Bupatiimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan AdministratorPengangkatan Pejabat Jabatan PKhususnya dalam daftar lampiranLingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara :halaman 2 dari 38 halaman~ Perkara Nomor 19/G/2018/PTUNKDIMhPiesee , Fe j : feai unt atesPe a adeebScanned by CamScanner Keputusan Bupati Konawe Utara

Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2. April 2018 jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang EeEieris"berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2April 2018 bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan.

Iswahyuddin,M.Si,NIP 18630505 198607 1 004, pangkat / golongan ruang Pembina Utama MudaIVic,karena jabatan Penggugat telah diturunkan / dinonjobkan semula jabatan lamasebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Konawe Utaraberdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 408 tahun 2016 tanggal 30Desember 2016menjadi Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sejak Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 ;Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan

V/c, jabatan lama sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra KabupatenKonawe Utara berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara No. 408 tahun 2016tanggal 30 Desember 2016, dan sekarang diturunkan / di nonjobkan sebagai StafSekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sejak Keputusan Bupati Konawe UtaraNomor : 123 Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 tanpa sebab, alasan, pelanggaran danprosedur yang berdasarkan hukum, ketentuan dan aturan yang berlaku ;Demikian bahwa selama dalam jabatan struktural sebagai

Penggugat:
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe

Virtue DragonNickel Industrial Park, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PenanamanModal dan PTSP atas nama Bupati Konawe; dan;b. Persetujuan Perpanjangan Izin Lokasi Nomor: 517/004.7/IL/DPMPTSP/2020, tanggal 8 Juni 2020, atas nama PT. Virtue Dragon NickelIndustrial Park, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modaldan PTSP atas nama Bupati Konawe;B. Tenggang Waktu (Daluarsa) Gugatan;1.

Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30Mei 2014;3. Bahwa sejak PENGGUGAT diberikan Izin Lokasi sebagaimana dimaksuddalam Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 71 Tahun 2014 tertanggal 30Mei 2014, PENGGUGAT tidak pernah dikenakan Sanksi Administratifmaupun Pencabutan dan/atau Pembatalan atas Izin Lokasi Untuk KeperluanPembangunan Kawasan Industri Terpadu PT.

KDI.Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 562 Tahun 2013tertanggal 25 November 2013, Prihal: Pemberian Izin Prinsip UntukKeperluan Pembangunan Kawasan Industri TerpaduPENGGUGAT;Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 517/1095/Tahun 2014tertanggal 16 September 2014, Perihal Pengumuman PermohonanIzin Lingkungan Kegiatan Penataan Kawasan Industri Di KabupatenKonawe Bupati Konawe;Surat Bupati Konawe Nomor: 517/1096/Tahun 2014 tertanggal 20Oktober 2014, Perihal: Pengumuman Penerbitan Izin LingkunganKegiatan

Objek GugatanTUN oleh Tergugat/Bupati Konawe kepada Tergugat II Intervensi/PTVDNIP sah dan sesuai dengan AAUPB.

Konawe PutraPropertindo Melawan Bupati Konawe tanggal 28 Desember2018Fotokopi sesuai dengan fotokopi Putusan Kasasi Nomor : 64PK/FP/TUN/2019 antara PT.

Terbanding/Tergugat : Bupati Konawe Selatan

UMAR BACHMID,SH;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara,beralamat di Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas No.6 E KelurahanKorumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;MELAWAN:Nama Jabatan : BUPATI KONAWE SELATAN;Tempat Kedudukan : Jalan Poros Andoolo No.1, Kelurahan Potoro,Kecamatan Andoolo, Kabupaten KonaweSelatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 45/B

Konawe Selatan )Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada KompleksPerkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros KendariAndolo Nomor 1Kompleks Perkantoran Kel. Potoro Kec. Andolo, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/1045, tanggal 13 Agustus 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telahmembaca;1.

Penggugat:
Ir Abd Rahman
Tergugat:
BUPATI KONAWE SELATAN

Bahwa Keputusan BUPATI KONAWE SELATAN Nomor : 888/193Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Atas Nama Ir. ABD RAHMAN K, NIP. 196312111991031016, tertanggal 29 April 2019;2.

ABD RAHMAN K, NIP.196312111991031016, adalah terang benderang sebuah KeputusanTertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlakusejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);Bahwa Bupati Konawe Selatan adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugaspemerintahan di bidang Manajemen Kepegawaian Negara.

Dengan demikian, nyatalah bahwa Bupati Konawe Selatan adalah Badanatau Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksudkan dalamPasal 1 angka 8 UndangUndang No 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang No 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara; Bahwa Keputusan BUPATI KONAWE SELATAN Nomor : 888/193Tahun 2019, Tanggal 29 April 2019 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya

BUPATI KONAWE SELATAN, NOMOR :KP. 247 Tahun 2004, Tertanggal, 7 Januari 2004 dan bertugas mulaitanggal 07 Januari 2004 sampai dengan tanggal 04 Mei 2006;. KABID PRODUKSI DINAS PERKEBUNAN, KAB. KONAWESELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 85 Tahun2006, tertanggal 04 MEI 2006, dan bertugas mulai tanggal 4 Meitahun 2006 sampai dengan tanggal 27 Februari tahun 2008 ;. SEKRETARIS DINAS PADA KANTOR DINAS KELAUTAN DANPERIKANA, KAB. KONAWE SELATAN, SK.

BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 632 Tahun2008, Tertanggal, 06 Juni 2008, dan bertugas mulai 06 Juni 2008sampai dengan 05 Desember 2010; KEPALA BAGIAN EKONOMI SEKRETARIAT DAERAH KAB,KONAWE SELATAN, SK. BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR :01 Tahun 2010, Tertanggal, 05 Desember 2010, dan bertugas mulai05 Desember 2010 sampai dengan 05 Januari 2012;. SEKRETARIS DPRD, KAB, KONAWE SELATAN, SK. BUPATIKONAWE SELATAN NOMOR : 01 Tahun 2012, Tertanggal, 05Hal 23 dari 80 Hal.

Kalimantan Mining Jaya berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Kalimantan MiningJaya(KW 07 JN ER 031)tanggal 04 Agustus 2014, kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;

Kalimantan Mining Jaya berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 288 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KKalimantan MiningJaya (KW 07 JN ER 031)tanggal 04 Agustus 2014, kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

1 SYAHIRUDDIN Penggugat Pembanding I2 BUPATI KONAWE UTARA Tergugat Terbanding I

BUPATI KONAWE SELATAN, 2. PT. IFISHDECO

., M.SiSemuanya Warganegara Indonesia dan memilih alamat padakantor Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo No.1,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1515/2011tanggal 6 Desember 2011 dan LUSMAN BUA, SH.,MHKewarganegaraan Indonesia, AdvokatPengacara/Lawyer danKonsultan Hukum berkantor di Jalan Bunga Teratai Bay PassNo. 142 B Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Nomor :180/171/2012 ........2180/171/2012 tanggal 20 Februari 2012 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT.

Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 1232 Tahun 2011tanggal 22 Juli 2011, Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan(I1UP) Eksplorasi Nomor 792 Tahun 2011 Kepada PT. Asari Karya BuanaBlok Lalongqgasu (KW 74.05 Mei 11 E.035) luas : 861,9 Ha:2.

Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 1321 Tahun 2010tangqgal 8 September 2010, Tentang PersetujuanPeningkatanKuasaPertambangan Eksplorasi MenjadiIzin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT Ifishdeco (KW 74.05 Sep 10 OP.05) luas 800 Ha;Selanjutnya di sebut sebagai OBJEK GUGATAN I.

Konawe Selatan Nomor : 792Tahun 2011 tangqgal 23 Mei 2011 Tentang Penyesuaian Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT.

Konawe Selatan Nomor : 2068Tahun 2008 tanggal 24 November Tahun 2008 tentang KelayakanLingkunganKegiatanPertambangan Bahan GalianNikel di DesaLalonqgasudanSekitarnya (861,9 Ha) Serta PembangunanPelabuhanKhusus Lokal (PKLJetty) di Desa LapuluKecamatanTinanqgea Kabupaten Konawe Selatan Oleh PT Asari Karya Buana;Bahwa PENGGUGAT Juga telah melaksanakan kewajibannya membayarPajak luran Tetap kepada Negara jonn=

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016, khusus atas nama Badaria sebagai Kepala Desa Teteasa, sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016 pada Nomor Urut 8;------------------------------------------

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016, khusus atas nama Badaria sebagai Kepala Desa Teteasa, sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016 pada Nomor Urut 8;------------------------

BUPATI KONAWE SELATAN (T), 2. BADARIA (T II Intv)

Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan,tanggal 3 Juni 2016, khusus atas nama Badaria sebagai Kepala Desa Teteasa,sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:141/935 Tahun 2016, tanggal 30 Juni 2016 pada Nomor Urut 85Halaman 4 dari 96 halaman Perkara No. 22/G/2016/PTUN.KdiIl.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Konawe SelatanNomor: 141/935 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 30 Juni 2016,khusus atas nama Badaria, sebagai Kepala Desa Teteasa, sebagaimanadalam Lampiran Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun2016 tanggal 30 Juni 2016 pada Nomor Urut 08; Halaman 13 dari 96 halaman Perkara No. 22/G/2016/PTUN.Kdi3.

;Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Teteasa telah berupaya agar permasalahanpemilih tersebut diselesaikan dengan menyampaikan kepada Bupati KonaweSelatan in cassu Tergugat namun Bupati Konawe Selatan tidak mengambil langkahapapun karena tahapan tersebut telah dilalui, sikapnya tersebut didasarkan Pasal18 ayat (3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 (keteranganSaksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi atas nama Syaifullah, SE., M.Si, dan Imi, Se., serta Jusman, SP.)

Menimbang, bahwa Tahapan penetapan pemilih termasuk dalam Tahappersiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 sampai denganPasal 28 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata CaraPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Konawe SelatanNomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa SerentakDi Kabupaten Konawe Selatan, menyebutkan bahwa: Pasal 191) Pemilihyang

pemungutan dan perhitungan suara diaturdalam Pasal 68 Peraturan Bupati Konawe Nomor 9 Tahun 20163Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 68 Peraturan Bupati Konawe Nomor 9Tahun 2016, menyatakan bahwa: 1.

BUPATI KONAWE SELATAN (T), 2. BADARIA (T II Intv)

PettaraniNomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketaantara;Nama Jabatan : BUPATI KONAWE SELATAN;Tempat Kedudukan: di Jalan Poros Kendari AndooloNomor 1, Kelurahan Potoro, KecamatanAndoolo, Kabupaten Konawe Selatan,Provinsi Sulawesi Tenggara;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;1. LUSMAN BUA, S.H.,M.H. : Advokat/Lawyer/Pengacara dan Konsultan Hukum;2. H.MATIUS TELLING, S.H. : Kabag Hukum SetdaKabupaten KonaweSelatan;3.

SUKMIHARTO, S.H. : Staf Kantor CamatRanomeeto KabupatenKonawe Selatan;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada KompleksPerkantoran Bupati Konawe Selatan, JALAN POROS ANDOOLO NOMOR 1,KELURAHAN POTORO, KECAMATAN ANDOOLO, KABUPATEN KONAWEhalaman 1 dari 7 halaman.

SUKMIHARTO, S.H. : Staf Kantor CamatRanomeeto KabupatenKonawe Selatan;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada KompleksPerkantoran Bupati Konawe Selatan, JALAN POROS ANDOOLO NOMOR 1,KELURAHAN POTORO, KECAMATAN ANDOOLO, KABUPATEN KONAWESELATAN, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 140/96/2016 tanggal 25 AGUSTUS 2016;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu TERGUGAT iiINTERVENSI;melawan :halaman 2 dari 7 halaman.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa DalamWilayah Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016, khusus atasnama Badaria sebagai Kepala Desa Teteasa, sebagaimana dalamLampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/935 Tahun2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dalam WilayahKabupaten Konawe Selatan tertanggal 30 Juni 2016 pada Nomor Urut 8;3.

Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/142 Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 Tahun 2012 Kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007);----------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 540/142 Tahun 2014, tanggal 17 November 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 Tahun 2012 Kepada PT. Mega Nikel Indonesia (KW 7405.212.2014.007) ;--------------------------------------------------------------------4.

Integra Mining Nusantara sesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 Tahun 2012 tetap berlaku;---------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.206.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Ribu);----------------------------------------------------------

LA AKI.DK (P) VS BUPATI KONAWE SELATAN (T) PT. MEGA NIKEL INDONESIA (T.II INTERVENSI)

Olehkarena penggunaan sumberdaya atas Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi PT.Mega Nikel Indonesia lebih efisien apabiladilakukan oleh Bupati Konawe Selatan, maka Bupati Konawe Selatanberwenang mengeluarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:540/1142 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara SesuaiKeputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012Kepada PT.Mega Nikel Indonesia ( KW.7405.212.2014.007), Tanggal17 November

Oleh karena itu Bupati Konawe Selatan berwenangmengeluarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor: 540/1142Halaman 33 dari 79 Halaman Putusan No. 21G/2015/PTUN.kKdiTahun 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara SesuaiKeputusan Bupati Konawe Selatan Nomor 545/716 Tahun 2012Kepada PT.Mega Nikel Indonesia ( KW.7405.212.2014.007), Tanggal17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan,secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal

Urusan Pemerintahan yangpenggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota;Oleh karena penggunaan sumberdaya atas Usaha PertambanganOperasi Produksi PT.Mega Nikel Indonesia lebih efisien apabiladilakukan oleh Bupati Konawe Selatan, maka Bupati Konawe Selatanberwenang mengeluarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor:540/1142 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Pengalihan Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT.Integra Mining Nusantara SesuaiKeputusan Bupati Konawe

Integra Mining Nusantarakepada Bupati Konawe Selatan tertanggal 26 SeptemberSesuai dengan aslinya Surat Bupati Konawe Selatankepada Direktur Utama PT.

Integra Mining NusantaraSesuai Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 545/716 Tahun 2012Kepada PT.

BUPATI KONAWE SELATAN (T),II. FIRMAN, S.Sos. (T II Intv)

menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :JALUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempattinggal di Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, KabupatenKonawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : LA DASMAN, SH danHASRUN, SH, Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, Alamat di Jalan Rambutanll, Kelurahan Wowanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2016 ; BUPATI

KONAWE SELATAN, Tempat Kedudukan : KompleksPerkantoran Pemda Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo No. 1,Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan,Provinsi Sulawesi Tenggara; 22272 222222Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.

persidangan, mempelajari berkasperkara dan alat bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti suratmaupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak ; Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 26September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari pada tanggal 26 September 2016 dengan register perkaraNomor : 29/G/2016/PTUN.Kdi dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Oktober2016, mengemukakan halhal sebagai berikut : Dengan obyek Gugatan berupa : Keputusan Bupati

Konawe Selatan Nomor : 141/935/ Tahun 2016 Tanggal 30Juni 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Dalam Wilayah KabupatenKonawe Selatan, Nomor Urut 55 Atas Nama Firman S.Sos, Kepala DesaTanjung Tiram, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan ; Dasar serta alasan Gugatan Penggugat : 2 22 nnnA.

Tidak ditetapkannya Daftar Pemilin Sementara (DPS) menjadi DaftarPemilin Tetap (DPT) melalui rapat Pleno sehingga melanggarPeraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016.

BUPATI KONAWE SELATAN (T), 2. SITI NUDIATIN (T II Intv)

Sukmiharto, SH. : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS(Staf Kantor Camat Ranomeeto, KabupatenKonawe Selatan) ; Kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Konawe Selatan, diKompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo Nomor 1,Konawe Selatan. Berdasarkan surtat Kuasa Khusus Nomor : 180/1209.2016,tanggal 19' 8 20.16 7 nn nnn nn in nnn in nnn nnnSelanjutnya disebut sebagai = TERGUGAT;2.

Sukmiharto, SH. : Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPNS (Staf Kantor Camat Ranomeeto,Kabupaten Konawe Selatan) ; Kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Konawe Selatan, diKompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Andoolo Nomor 1,Konawe Selatan. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 100/01/2016,tanggal 25 Agustus 2016; nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn meneSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSTI ;Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut ; 1.

Kdi Halaman 4 dari 101 HalamanII.IIT.OBJEK SENGKETA : eon n2 none nnn enn enn enn neSurat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor :; 141/935 Tahun 2016Tanggal 30 Juni 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala DesaDalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Khusus Terhadap PemilihanKepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila sebagaimana dalam LarmpiranSurat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun 2016Tanggal 30 Juni 2016 pada nomor urut 64 atas nama Siti Nudiatin ; TENTANG TENGGANG WAKTU : 72727Bahwa

Bahwa Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No. 141/935 Tahun2016 tanggal 30 Juni 2016, Tentang Pengesahan PengangkatanKepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan adalahsuatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkanPutusan Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUN.

Kdi Halaman 20 dari 101 Halamanmaka Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935 Tahun2016 tanggal 30062016 Tentang Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Khusus terhadapPemilihan kepala Desa Wuura, Kecamatan Mowila, sebagaimana dalamLampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan Nomor : 141/935Tahun 2016 tanggal 3062016 pada nomor urut 64 atas nama SitiNudiatin sudah sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yangD@rlaky n === nnn nnn nnn nnn nnn nnn

BUPATI KONAWE SELATAN (T), 2. SITI NUDIATIN (T II Intv)

., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPNS (Staf Kantor Camat Ranomeeto, Kabupaten KonaweSelatan);Kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Konawe Selatan, diKompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan Jalan Poros Andoolo Nomor 1Konawe Selatan.

SUKMIHARTO, SH., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPNS (Staf Kantor Camat Ranomeeto, Kabupaten KonaweSelatan);Kesemuanya memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Konawe Selatan, diKompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros AndooloNomor 1, Konawe Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor100/01/2016, tanggal 25 Agustus 2016;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT IlINTERVENSI;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telahmembaca:1.

Timbul fakta hukum pengaduan Penggugat tidak pernahditindak lanjuti Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana Pasal 68 ayat(3) Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016, baikpemanggilan kepada Panitia Pemilinan atau berita acara serta buktiHalaman 6 dari 12 halaman.

(halaman 47 s/d 52 putusan), Kadir(halaman 44 putusan), Ndindi (halaman 50 putusan);DPS ke DPT barulah merupakan tahapan persiapan (Pasal 76 ayat (4) hurufa) belum tahap pemungutan suara dan penetapan hasil pemilihan, sehinggaPenggugatbelum mempunyai kewenangan mengajukan pengaduan (Pasal68 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016).

Bahwa pengaduan keberatan Penggugat sesuai Pasal 68Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2016 yang memberikansarana kepada Calon Kepala Desa yang tidak puas atas hasil pemungutandan perhitungan suara;Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 20/B/2017/PTTUN Mks.

BUPATI KONAWE SELATAN (T),II. FIRMAN, S.Sos. (T II Intv)

BUPATI KONAWE UTARA., II. PT. SULTRA SARANA BUMI;

BUPATI KONAWE UTARA, tempat kedudukan di JalanKompleks Perkantoran Bupati Kelurahan Wanggudu,Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tasman Tabara, S.H.,jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten KonaweUtara, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183.1/354/2017, tanggal 9 November 2017, dan diwakili olehJaksa Pengacara Negara, Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H.

BUPATI KONAWE UTARA (T) 2. PT. ADHI KARTIKO PRATAMA (T.II INTERVENSI)

Bupati Konawe Utara ; Berkedudukan di Jalan Poros Kelurahan Wanggudu,Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara ; Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada: 1. Tasman Tabara, SH. ; Jabatan Kepala Bagian Hukum SetdaPutusan Perkara Nomor: 12/G/2018/PTUNKdi Halaman 1 dari 72 HalamanKabupaten Konawe Utara ; 2. Endi Samrin, SH., LLM. ; Jabatan Kepala Sub bagian BantuanHukum Setda Kabupaten KonaweKeduanya Warga Negara Indonesia, beralamat di JIn.

ketiga dalam perkara Ini ; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :12/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 23 Mei 2018 tentang Pemanggilan Tergugat MelaluiPTASERIYE, genni minnie nn RR Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :12/G/2018/PTUN.kKdi, tanggal 06 Juni 2018 tentang Hari Sidang ; Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :12/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 06 Juni 2018 tentang Penundaan PelaksanaanKeputusan Bupati

Konawe Utara Nomor 704 Tahun 2010 Tentang Pemberian IzinUsaha Pertambangan Operasi produksi PT.

Bahwa Penggugat beserta seluruh pemegang saham PT.Adhi Kartiko lainnya tidakpernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membahaspersetujuan perpindahan asset perusahan milik PT.Adhi Kartiko berupa SuratKeputusan Bupati Konawe Utara Nomor 311 Tahun 2007 tanggal 6 November 2007tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 07 NPP 0012) tersebutkepada PT.Adhi Kartike: Prater;

Penggugat:
PT Konawe Putra Propertindo diwakili oleh Chen Chaohong
Tergugat:
Bupati Konawe

Tergugat:
Bupati Konawe

BUPATI KONAWE SELATAN (T), JUFRI, S. Sos. (T II Intv)