Ditemukan 64930 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-05-2006 — Upload : 11-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1921K/PDT/2001
Tanggal 24 Mei 2006 — Ny. Nur binti Hasan; H. Abdullah bin Hasan
2821 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-11-2006 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2104K/PDT/2004
Tanggal 30 Nopember 2006 — Marthen Silla; Adrianus Nahak; Jhon Fallo
2712 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-10-2005 — Upload : 06-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1916K/PDT/2001
Tanggal 25 Oktober 2005 — Benyamin Wong Siong Yuit vs. PT Inter World Steel; Wong Kam Ling; Chueng Chung Ning; Ong Ka Tong (Ong Ka Bee); Ong Wei Chien; Setijo Tirto Atmojo
2417 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-07-2006 — Upload : 05-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2700K/PDT/2002
Tanggal 24 Juli 2006 — Kastumi; Kardjan bin Kartini; Suwandi bin Kartini; Suliyah binti Kartini; Djarno/Rojikin bin Suratemi; Muryatun binti Surontono alias Surorusman; Sringah binti Paidjah; Bonasri binti Paidjah; Tasirah binti Surontono alias Surorusman; Nur Yetti S.SP; Syahudi binti Surontono; Karti binti Kartini; Karni binti Kartini; Karpin binti Kartini; Sumardi bin Kartini.
16192 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 846 K/Pid/2017
Tanggal 6 September 2017 — SALEH RIVAI alias EKI
5335 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012atau setidaktidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Hutabohu,Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di rumah Saksi NasirRivai alias Utu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam wewenang Pengadilan Negeri Limboto, dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak menggadaikanatau menyewakan sebidang tanah hak milik yang diketahuinya bahwa orang lainmempunyai hak atau turut mempunyai hak
    atas tanah tersebut, yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut:Berawal pada saat itu Terdakwa sedang pergi ke gilingan padi milik SaksiAdnan Napu di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, KabupatenGorontalo yang tujuannya adalah untuk menggadaikan tanah/sawah milikAlmarhum orang tua Terdakwa sebagaimana bukti kepemilikan tanah/sawahHal. 1 dari 8 hal.
    Menyatakan Terdakwa Saleh Rivai terbukti bersalah melakukan tindakpidana Menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yangbelum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyaiatau turut mempunyai hak atas tanah itu yang diatur dalam Pasal 385 ke4KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap Terdakwa Saleh Rivai denganpidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah Terdakwa untuksegera ditahan;3.
    Bahwa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi sependapat dengan JudexFacti (Majelis Hakim) yang menyatakan dalam putusan a quo telahmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanperbuatan Memindahtangankan Hak atas tanah milik orang lainsebagaimana 385 ke4 KUHPidana;2.
    atas tanah milik orang lain, tidak salah dan telahmenerapkan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkanfakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuaifakta hukum yang terungkap di muka sidang; Bahwa demikian pula putusan judex facti yang menjatuhkan pidanakepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, denganketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian haridengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalahmelakukan
Putus : 24-05-2006 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2077K/PDT/2004
Tanggal 24 Mei 2006 — Tn. Bambang Abimanyu Asmara; Tn. Baron Perdana Asmara; TN. Betty Lies Asmara; Tn. Benny Darmawan Asmara; Tn. Bina Hartawan Asmara; PT. Bank Duta; Erwan Asmara; NY. HJ. Rachmawati Asmara; Ny. Lilik Kelana Putri; Nyoman Dhamantara; PT. Deroto Kekar Jaya dan Indonesia Central Valuta Mas; Ny. Imas Tarwiyah Soedrajat, S.H.,; Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Cq. Badan Pertahanan Propinsi Jawa Barat cq. Kantor Badan Pertahanan Kota Bandung
2119 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-02-2007 — Upload : 17-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950K/PDT/2003
Tanggal 28 Februari 2007 — PT Bouraq Airlanes Indonesia; PT Wina Mulia; PT Suryagita Nusaraya; Mr. Antonio Sapio
6740 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-11-2006 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2111K/PDT/2004
Tanggal 30 Nopember 2006 — H.M. Yasin Ali; Linda; Mastjik Moch. Noer Amin; Hadi Lukito
216143 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-06-2007 — Upload : 05-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2144K/PDT/2004
Tanggal 18 Juni 2007 — Ng Gek Kwie; Khie Heng alias Eng Kie Heng; Kie Peng alias Eng Kie Peng; Ceng San alias Eng Seng San; Gondo; Pemerintah Kota Medan; Woei Poei Toe
4231 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 663 K/Pid/2016
Tanggal 20 September 2016 — SULAIMAN JALIL alias SIMAN bin JALIL
6217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Samsul Bahribin (Alm) Nyakmat di Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, KabupatenAceh Barat Daya atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, ataumembebani dengan credit verband sesuatu hak atas tanah yang telahbersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atastanah
    Syukur dan dari Sulaimankepada Samsul Bahri, sebagai saksi dalam jual beli tersebut.e Saksi juga menerangkan bahwa, atas penguasaan tanah tersebutbelum ada surat kepemilikan hak atas tanah, akan tetapisepengetahuan saksi tanah yang telah dijual oleh Terdakwa kepadaJamaluddin dkk, adalah tanah yang telah dikerjakan/digarap olehTerdakwa sejak tahun 2007, yaitu sebelum diterbitkannya sertifikatHGU atas nama PT Dua Perkasa Lestari.2) Tgk. Zakaria selaku Geuchik Gampong Pantee Cermin.
    pertimbangan Majelis HakimJudex Facti Pengadilan Negeri Tapaktuan tentang penentuan batas areaHGU PT Dua Perkasa Lestari di atas area yang masih berhutan yanghanya didasarkan atas titiktitik ordinat yang dilakukan oleh BPNKabupaten Aceh Barat Daya tanpa ada patok atau pancang pembatasyang secara jelas terpancang di area HGU Perusahaan PT Dua PerkasaLestari, tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Pemohon Kasasibersalah telah melakukan tindak pidana, yang secara melawan hukummenjual suatu hak
    atas tanah milik orang lain sebagaimana dalamDakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan NegeriBlangpidie.Hal. 19 dari 22 hal.
    Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menyatakanTerdakwa SULAIMAN JALIL alias SIMAN bin JALIL terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukummenjual suatu hak atas tanah milik orang lain dan kepada Terdakwa dijatuhipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dibuat berdasarkanpertimbangan hukum yang benar.Bahwa berdasarkan faktafakta dalam persidangan perbuatan Terdakwadilakukan
Putus : 16-03-2007 — Upload : 24-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3038K/PDT/2003
Tanggal 16 Maret 2007 — Dastir bin Castum; Warsono bin Castum; RIndam bin Castum; Adijah; Para Ahli Waris Manis; Warto bin Castum; Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah TK. II Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah TK II Indramayu Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Sukra
147 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-08-2005 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1913K/PDT/2004
Tanggal 30 Agustus 2005 — Cholid Achmad Manggus; Zakiah Manggus; Hadijah; Ny. Siti Chadidjah Efendi; Salim bin Amir Belfas
4433 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-08-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18/B/PK/PJK/2008
Tanggal 21 Agustus 2008 — PT. LG ELECTRONICS INDONESIA ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
214174 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-02-2007 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1949K/PDT/2003
Tanggal 28 Februari 2007 — Charles Saquarilla ; W.Gasperz; Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Negara Agraria/Badan Pertahanan Nasional cq. Badan Pertahanan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Maluku cq. Kantor Pertahanan Kotamadya Ambon; Bank Indonesia
2019 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-01-2006 — Upload : 28-05-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1416K/Pdt/2005
Tanggal 5 Januari 2006 — H. Satti ; Matenur ; Rukyati ; Jumuatiya ; Elviana ; Muyassara ; Nafe ;Mashudun ; Muhammad
309270 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang berasal dari Petok / Kohir No.21 Persil 29 Klas Id atas nama Abdullah bin Abdurrachman ;Bahwa oleh karena perolehan dan penguasaan hak atas tanah sengketaoleh orang tua Tergugat s/d X dilakukan dengan cara tidak dibenarkan olehhukum, maka sebagai ahli waris Tergugat s/d X yang menguasai tanahsengketa Sertifikat Hak Milik No. 9 tersebut harus dinyatakan sebagai suatuperbuatan melanggar hukum yang telah merugikan para Penggugat sedemikianrupa sehingga dapat dituntut, dengan ganti kerugian sebagaimana
    niat baik menyelesaikan masalah ini secaramusyawarah dan kekeluargaan ;Bahwa dengan dikuasainya tanah sengketa oleh para Tergugat secaramelanggar hukum sejak tahun 1960 hingga sekarang, maka para Penggugattelah merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp.43.000.000, (empat puluhtiga juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;Bahwa dengan demikian para Penggugat mohon agar para Tergugat danatau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segeramenyerahkan kembali hak
    atas tanah sengketa a quo kepada para Penggugatserta segera membongkar segala bentuk bangunan yang berdiri di atas tanahsengketa dan atau mengembalikan seperti bentuk semula secara sukareladalam keadaan kosong dan baik ;Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan perkara ini secara sukarela oleh para Tergugat, maka para Penggugat mohon agar para Tergugat baiksecara bersamasama maupun tanggung renteng dihukum untuk membayaruang paksa sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) setiap hariketerlambatan
    Bahwa Judex Factie tidak menjalankan amanah UndangUndang khusus PPNo. 24 Tahun 1997 dan prinsip Pemerintah dalam memberikan jaminankepastian hukum bermuara pada pemberian perlindungan hukum bagipemegang hak atas tanah di Indonesia. Hal ini merupakan janji hukum yangtertuang dalam PP No. 32 Tahun 1997 ;Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1416 K/Pdt/2005.
    atas tanah, kemudian disempurnakan dengan PP No. 24Tahun 1997 yang mengatakan bahwa sertifikat adalah merupakan buktiformal yang mempunyai bukti sempurna dengan demikian bukti T.1 adalahbukti yang sah yang mempunyai kekuatan mengikat sehingga putusanPengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengambil alin putusan PengadilanNegeri Sumenep telah salah menyimpulkan dan sangat tidak obyektif ;.Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan putusannya dan pertimbangantersebut terlihat tidak akurat, hal ini dapat terlinat
Putus : 07-02-2007 — Upload : 16-11-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1622K/Pdt/2005
Tanggal 7 Februari 2007 —
7749 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (turut Tergugat) ;Bahwa Penggugat sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah yangterletak di Jalan Andi Tonro, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, sesuaiHal. 1 dari 16 hal. Put.
Putus : 04-05-2005 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3K/Pdt/2004
Tanggal 4 Mei 2005 — Mulyadi Bin Adam ; Busrah Bin Adam ; Jemain bin Akop ; Jaleha bin Akop ; Kepala Desa Wajok Hulu
86111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • garapan milik Para Penggugattersebut Tergugat I, II dan III melakukan penekanan/intimidasi baik disampaikansecara langsung maupun lewat berita yang disampaikan kepada masyarakat setempatbahwa Tergugat I, II dan III akan menyerobot masuk ke lokasi tanah garapan milikPara Penggugat sehingga tindakan tersebut sangat meresahkan dan menjadi bebanpikiran diri Para Penggugat ; Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang mengakui tanah garapan milik ParaPenggugat sehingga menghambat proses penyelesaian hak
    atas tanah garapan tersebut,yang mengakibatkan pula Turut Tergugat tidak mau menerbitkan surat keterangantanah atau surat pernyataan garap hingga sampai saat sekarang ini maka terhadapperbuatan Tergugat I, II dan III tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang sangatmerugikan Para Penggugat baik materiil maupun immateriil yang jumlahnya diperincidalam surat gugatan ; Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Asli I, II dan II melaksanakan isi putusandalam perkara ini, sejak putusan mempunyai kekuatan
    hukum tetap, maka terhadapTergugat I, If dan HI yang terlambat melaksanakan kewajibannya dikenakan uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) ; Bahwa agar gugatan yang diajukan tidak siasia, serta menghindari kemungkinanpihak Tergugat I, II dan III, bermaksud merebut, mengajukan hak atas tanah termasukmengalihkan atau menggadaikan ke pihak lain, maka beralasan kiranya jika ParaPenggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas objek tanahsengketa tersebut di atas
    Menyatakan sebagai hukum bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIyang mengakui tanah garapan milik Para Penggugat dengan menghambat prosespenyelesaian hak atas tanah garapan tersebut sehingga Turut Tergugat tidak maumenerbitkan Surat Keterangan Tanah atau Surat Pernyataan Garap hingga sampaisaat sekarang ini adalah tindakan yang melawan hukum ;3.
Putus : 26-02-2007 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370K/PDT/2003
Tanggal 26 Februari 2007 — Sri Rahayu binti Hartoyo; Ny. Suliyah binti Sodirejo Sulur; Ny. Sumiyati binti Sodirejo Sulur; Ny. Supriyati binti Sodirejo Sulur; Ny. Sukamti binti Sodirejo Sulur; Sutiman bin Darsomiyono; Ny. Sutinem binti Darsomiyono; Ny. Winari binti Darsomiyono; Sugiman bin Darsomiyono; Ny. Djiyem binti Darsomiyono; Reso Lincing; Basuki; Sugiyanto.
13780 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 23-12-2010 — Putus : 19-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44072/PP/M.IV/32/2013
Tanggal 19 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
393763
  • Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingPut44072/PP/M.1V/32/2013Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi NilaiPerolehan Objek Pajak BPHTB Tahun Pajak 2008 sebesar Rp17.981.120.000,00;bahwa NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) yang seharusnya digunakan sebagai dasarpembayaran BPHTB adalah sebesar NJOP yang terdapat pada SISMIOP dan datadata yang adadi KPP
    yaitu Rp. 1.722.000, /m2, bahwa fotokopi SPPT atas NOP tersebut yang menyatakanbahwa NJOPnya adalah Rp 394.000/m2 tidak dapat dipertanggung jawabkan;bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor 21 tahun 1997sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2000 tentang BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang menjadi Nilai Perolehan Objek Pajak atasperolehan hak untuk bidang tanah dengan nomor sertifikat HGB 6575/Duri Kosambi adalahSPPT dengan NJOP per m2 sebesar Rp
    atas Tanah dan Bangunan yang telah Pemohon Banding lakukan tersebut di atastelah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    Dengan demikian menurut pendapat PemohonBanding Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang masih harus dibayar adalah Nihil;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa sengketa ini disebabkan karenaTerbanding menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan KurangBayar Tahun Pajak 2008 Nomor: 00001/BPHTB/WPJ.05/KP.0603/2010 tanggal 13 Januari2010 yang mengakibatkan jumlah yang masih harus dibayar Pemohon Banding menjadi sebesarRp1.312.621.760,00;bahwa kekurangan
    atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tahun Pajak 2008Nomor: 00001/BPHTB/WPJ.05/KP.0603/2010 tanggal 13 Januari 2010, atas nama: PT.
Kata Kunci : Tenggang waktu, sertipikat hak atas tanah, putusan hakim perdata
TATA USAHA NEGARA/5/SEMA 5 2021
13260
  • Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertipikat hak atas tanah yangsudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukumtetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi olehtenggang waktu ... [Selengkapnya]
  • Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertipikat hak atas tanah yangsudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim Perdata yang berkekuatan hukumtetap, apabila diajukan gugatan tata usaha negara tidak lagi dibatasi olehtenggang waktu pengajuan gugatan