Hukum Pengadilan NegeriPontianak, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukanperbuatan dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :Bermula ketika KP Hiu Macan 001 yang merupakan kapal Pengawas Perikananmelakukan patroli rutin di perairan Indonesia mendeteksi 2 (dua) buah kapal

asing padaposisi pukul 18.57 WIB berada pada posisi 05 20,51 N 107 28,76 E kemudiandilakukan pengejaran dan 2 (dua) kapal asing tersebut dapat dihentikan pada pukul19.12 WIB berada pada posisi 05 18,21 N 107 29,23 E dan ternyata kapal asingtersebut menggunakan bendera Indonesia yang teridentifikasi bernama KM.

asing padaHal. 3 dari 17 hal.

No.608 K/Pid.Sus/2013posisi pukul 18.57 WIB berada pada posisi 05 20,51 N 107 28,76 E kemudiandilakukan pengejaran dan 2 (dua) kapal asing tersebut dapat dihentikan pada pukul19.12 WIB berada pada posisi 05 18,21 N 107 29,23 E dan ternyata kapal asingtersebut menggunakan bendera Indonesia yang teridentifikasi bernama KM. BV 99879TS dengan nakhoda bernama Mr.

asing padaposisi pukul 18.57 WIB berada pada posisi 05 20,51 N 107 28,76 E kemudiandilakukan pengejaran dan 2 (dua) kapal asing tersebut dapat dihentikan pada pukul19.12 WIB berada pada posisi 05 18,21 N 107 29,23 E dan ternyata kapal asingHal. 5 dari 17 hal.

dimaksud dalamayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kapal asing tidak boleh membuang jangkar,berhenti, mondar mandir, kecuali hal itu perlu dilakukan karena Force Majeure,atau musibah atau karena menolong orang, Kapal atau Pesawat yang dalamkeadaan Musibah", sehingga dengan ketentuan tersebut berdasarkan faktapersidangan terkait dengan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum,perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan tersebut di atas serta jelasperbuatan Terdakwa terkait dengan kegiatan pengangkutan

Kapal asing KIA LNF338 berbobot 175 GT yang di nahkodai Terdakwa menggunakan benderaMalaysia, telah memasuk wilayah perairan Natuna yang berada di wilayahZEEI tanpa memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkanPemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia,melainkan tercatat sebagai kapal asing.

Sedangan berdasarkan ketentuanyang berlaku bahwa setiap kapal asing yang memasuki wilayah perairanIndonesia wajib melengkapi berbagai surat atau dokumen kapal yangdikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia ;2.

Bahwa kehadiran kapal kapal asing memasuki wilayah perairan Natunatanpa surat atau dokumen resmi dari Pemerintah R. tentu sangatmembahayakan kedaulatan territorial Indonesia di wilayah perairan, sebabbisa jadi kapalkapal yang masuk tersebut merupakan kapal matamata untukmelakukan kegiatan spionase.

Bahwa kapalkapal asing yang masuk kedalam wilayah perairan Indonesia tanpa dokumen resmi Pemerintah Rl,mengaku sebagai kapal pengangkut/penangkap ikan bisa saja berperanganda sehingga keadaan tentu sangat membahayakan kepentingan NegaraR. apabila kapal asing yang masuk tidak dilengkapi dokumen;3.

,~Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.386 Tahun 2002tentang Hak dan Kewajiban kapal Asing dalam melaksanakan lintas damaimelalui perairan Indonesia dikemukakan pada bagian kedua alur lain danskema pemisah Pasal 11 menyebutkan Air Laut dan Skema Pemisah.Pasal 11(1) Kapal tangker asing kapal ikan asing, kapal riset kelautan atau kapalsurvey hidrograf asing dan kapal asing bertenaga nuklir atau bahanHalaman 3 dari 15 halaman.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2002tentang Hak dan Kewajiban kapal Asing dalam melaksanakan lintas damaimelalui perairan Indonesia dikemukakan pada bagian kedua alur lain danskema pemisah Pasal 11 menyebutkan Air Laut dan Skema Pemisah.Pasal 11(1) Kapal tangker asing kapal ikan asing, kapal riset kelautan atau kapal surveyhidrograf asing dan kapal asing bertenaga nuklir atau bahan lainnya yangkarena sifatnya berbahaya atau beracun dalam melaksanakan Lintas damaihanya

Untuk pelayaran dari Laut China Selatan ke Samudra Hindia dan sebaliknyayang dapat digunakan adalah Alur Laut yang lazim digunakan untukpelayaran internasional yang melalui laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawadan Selat Sunda.(3) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicantumkan dalam petanavigasi atau buku kepanduan bahari yang diterbitkan secara khusus untukkeselamatan pelayaran.Menurut penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal

Asing dalam melaksanakan LintasDamai melalui perairan Indonesia menyebutkan Pasal 11 bahwa :Ayat (1).Ketentuan dalam ayat ini merupakan Pasal 14 ayat (1) UU yang dimaksud denganSurvey Hidrograf adalah Survey untuk memperoleh informasi atau mengenaistruktur dan sifatsifat fisik untuk kepentingan navigasi.Ayat (2)Lihat penjelasan ayat (1) yang dimaksud dengan riset kelautan adalah penelitianuntuk memperoleh informasi atau data mengenai Struktur atau Komposisi kimiabiologi dan fisika permukaan ruang

Persetujuan keagenan kapal asing: No. AL.203/1011/15/158/15 tanggal25 September 2015.j. Registration of merchant ship ach 1989 permanent patent of navigation,No. 007565 tanggal 15 Oktober 2010.k. Minimumsafe manning certificate : No. 009522 tanggal 22 Juni 2010.. Registration of merchant ship ach 1989 ship station license: 006021tanggal 15 Oktober 2010.m. International tonnage certificate (1969): No.MNLITC087/10 tanggal 28Oktober 2010.n. Cargo ship safety construction certificate: No.

K1d1/46.0/X/2015/000252.4). 1 (satu) lembar Health Certificate for Fish and fish productsNo.PB/K1d1/46.0/X/2015/000253.5). 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No.B 1/SYB.U/18/10/2015tanggal 15 Oktober 2015.6). 1 (satu) lembar Daftar muatan/ Outward ManifestNo.BC.1.1:001197/1510 2015.7). 1 (satu) lembar Invoice/Packing List : No. 072/RK/2015 Tanggal 13Oktober 2015.8). 2(dua) lembar Nota Pelayanan Eksport (NPE) No.044596/WBC.02/KKP.MP.012015.9). 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan keagenan kapal

No.PB/K1d1/46.0/X/2015/000253.Halaman 11Putusan No.04/Pid.SusPRK/2016/PN.Mdn.5). 1(satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No.B 1/SYB.U/18/10/201510).11).12).13).14).15).16).17).18).19).20).21).tanggal 15 Oktober 2015.. 1(satu) lembar Daftar muatan/ Outward Manifest No.BC.1.1:001197/15102015.. 1 (satu) lembar Invoice/Packing List : No. 072/RK/2015 Tanggal 13Oktober 2015.. 2 (dua) lembar Nota Pelayanan Eksport (NPE) No.044596/WBC.02/KKP.MP.012015.. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan keagenan kapal

No.PB/K1d1/46.0/X/2015/000253.5). 1(satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No.B 1/SYB.U/18/10/2015tanggal 15 Oktober 2015.6). 1 (satu) lembar Daftar muatan/ Outward ManifestNo.BC.1.1:001197/1510 2015.7). 1 (satu) lembar Invoice/Packing List : No. 072/RK/2015 Tanggal 13Oktober 2015.Halaman16Putusan No.04/Pid.SusPRK/2016/PN.Mdn.10).11).12).13).14).15).16).17).18).19).20).21).2 (dua) lembar Nota Pelayanan Eksport (NPE) No.044596/WBC.02/KKP.MP.012015.1 (satu) lembar foto copy Persetujuan keagenan kapal

BC.1.1:001197/15102015.13). 1 (satu) lembar Invoice/Packing List : No. 072/RK/2015 Tanggal 13 Oktober2015.14). 2 (dua) lembar Nota Pelayanan Eksport (NPE) No.044596/WBC.02/KKP.MP.012015.15). 1(satu) lembar foto copy Persetujuan keagenan kapal asing No.AL.203/1011/15/158/15 Tanggal 25 September 2015.16). 1 (satu) lembar Registration Of Merchant Ship Ach 1989 Permanent PatentOf Navigation, No. 007565 Tanggal 15 Oktober 2010.17). 1 (satu) lembar Minimum Safe Manning Certificate No.009522 Tanggal 22Juni

LU 1075500 BTtersebut masuk Wilayah teritorial, karena pada saat saya ploting peta titik koordinat tersebut diperairan laut Natuna berdekatan lebih kurang 10 (sepuluh) Mil pulau laut yang berada diKabupaten Natuna.Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya kapal asing yang menangkap ikan didaerah teritorial tersebut, selanjutnya tindakan yang dilakukan pengejaran ke titik koordinatyang telah diberikan oleh nelayan tersebut tetapi kapal asing tersebut sudah tidak berada lagi ditik koordinat

LU 1075500 BT tersebutmasuk wilayah teritorial, karena pada saat saya ploting peta titik koordinat tersebut di perairanlaut Natuna berdekatan lebih kurang 10 (Sepuluh) Mil dari pilau laut yang berada di KabupatenNatuna.Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya kapal asing yang menangkap ikan didaerah teritorial tersebut, selanjutnya tindakan yang dilakukan pengejaran ke titik koordinatyang telah diberikan oleh nelayan tersebut.

Tetapi kapal asing tersebut sudah tidak berada lagiditiik koordinat yang telah diterma dari nelayan tersebut, selanjutnya saya melakukanpengejaran ke daerah perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) dan kapal penangkapikan BV 0123 TS tersebut dapat tertangkap di koordinat 05 54 00 LU 1060809 BT.Bahwa setelah kapal patroli polisi BISMA 520 menangkap kapal penangkap ikan BV 0123 TStersebut, selanjutnya saya selaku Ba Tek II kapal patrol polisi BISMA 520 mendapat suratperintah pemeriksaan kapal

LU 1075500 BT tersebutmasuk wilayah teritorial, karena pada saat saya ploting peta titik koordinat tersebut di perairanlaut Natuna berdekatan lebih kurang 10 (Sepuluh) Mil dari pilau laut yang berada di KabupatenNatuna.10Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya kapal asing yang menangkap ikan didaerah teritorial tersebut, selanjutnya tindakan yang dilakukan pengejaran ke titik koordinatyang telah diberikan oleh nelayan tersebut.

Umum dipersidangan juga mengajukan Ahli Ahli RAJUMAN SIBARANI (Ahli Pelayaran), oleh karena tidak dapatdihadirkan Penunntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidikdibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pasal 193 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran mengatur bagaimana cara pelayaran untuk menghindari tabrakanantara kapal dengan kapal maupun kapal itu sendiri (kandas) dan mengatur rute palayran serta bagaimana tata cara bernavigasi ;Bahwa setiap kapal

asing yang melakukan pelayaran di perairan Indonesia wajibmentaati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang di atur dalam PeraturanPemerintah Nomor : 37 Tahun 2002 ; Bahwa ALKI di Indonesia terbagi atas 3 (tiga) bagian ; Bahwa seharusnya kapal CM 64029 A dalam melakukan pelayaran di PerairanIndonesia harus melewati ALKI I atau ALKI II;Bahwa kapal CM 64029 A tidak melewati jalur ALKI I atau ALKI II ketika berlayar di perairan Indonsia ; Bahwa kapal asing yang melakukan lintas laur laut kepulauan

asing yang melakukan pelayaran di perairan Indonesia wajibmentaati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang di atur dalam PeraturanPemerintah Nomor : 37 Tahun 2002 ; Bahwa ALKI di Indonesia terbagi atas 3 (tiga) bagian ; Bahwa seharusnya kapal CM 64029 A dalam melakukan pelayaran di PerairanIndonesia harus melewati ALKI I atau ALKI II;Bahwa kapal CM 64029 A tidak melewati jalur ALKI I atau ALKI II ketika berlayar di perairan Indonsia ;Bahwa kapal asing yang melakukan lintas laur laut kepulauan

asing yang melakukan pelayaran di perairan Indonesia wajibmentaati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang di atur dalam PeraturanPemerintah Nomor : 37 Tahun 2002 ; Bahwa ALKI di Indonesia terbagi atas 3 (tiga) bagian ; 22 Bahwa seharusnya kapal CM 64029 A dalam melakukan pelayaran di PerairanIndonesia harus melewati ALKI I atau ALKI II; Bahwa kapal CM 64029 A tidak melewati jalur ALKI I atau ALKI II ketika berlayar di perairan Indonsia ; Bahwa kapal asing yang melakukan lintas laur laut kepulauan

02.07. 2009 tersebut.Bahwa pada saat dibuat Perjanjian Kerja Perorangan tersebut, Tergugat tidakmemperlihatkan ataupun memberikan salinan dari Perjanjian yangditandatangani antara QShipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia padatanggal 02.07.2009 kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui isidari Perjanjian tersebut.Bahwa pada saat dibuat Perjanjian Kerja Perorangan tersebut, Tergugat hanyamemperlihatkan dan memberikan Penggugat salinan Perjanjian Kolektif antaraAsosiasi Majikan Pemilik Kapal

Asing dengan Kesatuan Pelaut Indonesia,tertanggal Desember 2009 yang merupakan Bukti Penggugat P2, yang dikatakanTergugat merupakan lampiran dari Perjanjian Kerja Perorangan tersebut.Bahwa Penggugat tidak memperhatikan bahwa Perjanjian Kolektif antaraAsosiasi Majikan Pemilik Kapal Asing dengan Kesatuan Pelaut Indonesia,tertanggal Desember 2009 tersebut bukan merupakan Perjanjian yangditandatangani antara QShipping BV dan Kesatuan Pelaut Indonesia padatanggal 02.07.2009 yang dimaksud dalam Perjanjian

dimungkinkan bagiPenggugat untuk menggugat Perusahaan di negeri tersebut karena besarnyabiaya yang harus dikeluarkan.Bahwa format dari Perjanjian Kontrak Kerja dengan nomor kontrak 2229/PST/PKL tertanggal 24 Februari 2010 tersebut dibuat oleh Kesatuan PelautIndonesia, yaitu suatu Syarikat Kerja Pelaut Indonesia, di mana Penggugatmerupakan anggotanya.Bahwa untuk melindungi anggotanya Kesatuan Pelaut Indonesia telahdengan sengaja membuat format perjanjian tersebut dengan meletakkan agendari majikan pemilik kapal

asing sebagai pihak, bukan bukan atas namapihak lain, sehingga apabila hakhak dari pelaut yang terbit dari perjanjiankerja tersebut dilanggar maka pelaut tersebut dapat menggugat agen mayjikanpemilik kapal asing tanpa harus melakukan gugatan di luar negeri.Bahwa format perjanjian tersebut juga telah mendapat persetujuan dariPemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Director of Marine Safety(Direktur Keselamatan Marin) Departemen Perhubungan seperti yang terteradibagian bawah halaman terakhir dari

Perjanjian Kontrak Kerja (Bukti P1),dan Pemerintah Indonesia juga memastikan bahwa hakhak Pelaut Indonesiayang bekerja di kapal asing terlindungi.Bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa GugatanPenggugat cacat formal, yaitu tidak lengkapnya Para Pihak yang digugat(Plurium Litis Consortium), dan gugatan Penggugat error in personamHal. 13 dari 18 hal.Put.Nomor 348 K/Pdt.SusPHI/2013karena pihak Tergugat bertindak sebagai agen dari QShipping BV dankarenanya bukan merupakan pihak

Bahwa sekarang, Pemohon berkeinginan bekerja ke luar negeri sebagaiTenaga Kerja Indonesia sebagai ABK di kapal asing bermaksudmengubah identitasnya didalam paspor tersebut dimana sebelumnyabernama Sugito Lahir di Tegal, 06 Oktober 1994 menjadi LukmanWahyudi tempat tanggal lahir Tegal 23 Juli 1997 ;Halaman 6 dari 17 Penetapan nomor 28/PDT.P/2017/PN.TGL Bahwa paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk melengkapipersyaratan bekerja diluar negeri; Bahwa saksi mengetahui masalah pemohon mengenai kesalahan

Bahwa, saksi mengenal pemohon karena saksi pernah sebagai rekankerja pemohon sebagai ABK di kapal asing ; Bahwa saksi mengenal pemohon saat umur pemohon sudah 13 tahundan saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungandengan masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon tentangpermintaan untuk ralat/perubahan nama dalam paspor pemohon; Bahwa setahu saksi dulunya Pemohon sudah pernah membuat paspordan pada saat itu nama Pemohon yang tercatat adalah Sugito Lahir diTegal, O06 Oktober 1994

Bahwa sekarang, Pemohon berkeinginan bekerja ke luar negeri sebagaiTenaga Kerja Indonesia sebagai ABK di kapal asing ke Taiwan,bermaksud mengubah identitasnya didalam paspor tersebut dimanaHalaman 7 dari 17 Penetapan nomor 28/PDT.P/2017/PN.TGLsebelumnya bernama Sugito Lahir di Tegal, 06 Oktober 1994 menjadiLukman Wahyudi tempat tanggal lahir Tegal 23 Juli 1997 ; Bahwa paspor tersebut akan digunakan Pemohon untuk melengkapipersyaratan bekerja diluar negeri; Bahwa saksi mengetahui masalah pemohon mengenai

Dengan masalahperbedaan nama Pemohon tidak berangkat ke Taiwan dan olehKantor Migrasi kata Pemohon agar perbedaan nama Pemohondiperbaiki melalui Pengadilan ;Bahwa sekarang, Pemohon berkeinginan bekerja ke luar negeri sebagaiTenaga Kerja Indonesia sebagai ABK di kapal asing bermaksudmengubah identitasnya didalam paspor tersebut dimana sebelumnyabernama Sugito Lahir di Tegal, 06 Oktober 1994 menjadi LukmanWahyudi tempat tanggal lahir Tegal 23 Juli 1997 ;Bahwa paspor tersebut akan digunakan Pemohon

Bashwa dengan keadaan seperti itu justru) Termohonlah yangmenderita lahir bathin karena Pemohon pergi meninggalkanTermohon yang bekerja sebagai pelayar Asing di Nelayanmencari ikan di kawasan Internasional atau. bekerjamencari ikan dengan kapal Asing (dari luar Negeri ) danTermohon tidak bersedia diceraikan dan masih menerimakembali Pemohon untuk membina rumah tangga yang kekal danbahagia ;DALAM REKONPENSL :1.

Bahwa oleh karena yang melakukan kesalahan dan yangmenjadi penyebab terjadinya perceraian adalah Pemohon,sedangkan Termohon masih meincintai dan inginmempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Pemohont..Selain itu juga dengan mengingat sewaktu Pemohonmasih hidup susah dengan Termohont, setelah hidupenak/senang Termohon ditinggalkan begitu Saja.Sementara itu Pemohon sekarang bekerja sebagai Nejayandi kapal Asing, maka tidak berlebihan apabilaTermohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkahsebagai

PGAS Solution cq TL Offshore EnconaConsorsium (selaku Pemenang Tender) tidak memiliki kapal berbenderaIndonesia, tetapi padanya akan menggunakan kapal asing. Haldimaksud, ternyata pada permohonan PT.

GAS Solution cqTL Offshore Encona Consorsium (selaku Pemenang Tender) tidakmemiliki kapal berbendera Indonesia, tetapi dalam operasinya akanmenggunakan kapal asing. Hal dimaksud, ternyata pada permohonanPT. Humpuss Transportasi Kimia, Nomor 023/DIRUTHTK/I/2015, tanggal28 Januari 2015, dan surat permohonan PT.PGAS Solution Nomor008.S/DIRUT/I/2015, tanggal 29 Januari 2015, kepada MenteriPerhubungan tentang Permohonan ljin Penggunaan Kapal Asing Sapurakencana SK 009 yang berbendera Malaysia.

Asing di dalam Negeri (fotokopidari fotokopi).Surat PT.

Humpuss Transportasi Kimia Nomor 023/DIRUTHTK/I/2015, tanggal 28 Januari 2015, Perihal PermohonanIjin Penggunaan Kapal Asing Sapurakencana 900 (fotokopidari fotokopi).Halaman 44 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUNJKT10. Bukti P 1011.

Sari Indo Prima Line Nomor 011/SIPTNI AL/III2015, tanggal 27 Maret 2015, Hal Laporan Kapal Asing(fotokopi dari fotokopi).Akta Perseroan Terbatas PT. Target Energy IndonesiaNomor 48 tanggal 10 Desember 2014 (fotokopi darifotokopi).Halaman 45 dari 85 halaman Perkara No.49/G/2015/PTUNJKT19. Bukti P 1920. Bukti P 2021. Bukti P 2122. Bukti P 2223.

asing / Thailand yang sedang menangkap ikan diperairan Meulaboh Kab.

asing tersebut dapat dilinat dari daratan pantai Ujung Karang Meulaboh;Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.

asing / Thailand yang sedang menangkapikan di perairan Meulaboh Kab.

SusPrk/2014/PN.Mbo.mengetahui kapal yang di tangkap adalah kapal asing Karenaberbeda dengan kapal nelayan di Meulaboh dan termasuk kapalbesar;Bahwa pada saat di tangkap tidak ada yang mengerti bahasaIndonesia; Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;3. Mr. AYE LWIN, Dibawah sumpah menurut agama Budha dan dengandidampingi Penterjemah sdra.

AIN dansaksi petugas AGUS SAPUTRA Bin AZMI ISMAIL mendapatkan informasi darimasyarakat / nelayan Aceh Barat bahwa ada 4 (empat) unit kapal asing /Thailand yang sedang menangkap ikan di perairan laut Meulaboh Kab. AcehBarat, selanjutnya saksi menghubungi petugas Polres Aceh Barat lainnya danbersama Petugas Polres Aceh Barat lainnya menindak lanjuti informasi tersebutdan menuju ke lokasi 4 (empat) unit kapal asing tersebut berada.Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 99/Pid.

BV 5279 TS yangmerupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam bersamasamadengan saksit HO KIM KIM Nahkoda KM.

BV 5279 TS yangmerupakan kapal asing penangkap ikan yang mengibarkan bendera Vietnam bersamasamadengan saksi HO KIM KIM Nahkoda KM.

SUSANTO MANGGOPA (SAKSI PENANGKAP), Mualim I KP.HIU.13, Lakilaki, 33tahun/8 Oktober 1983, WNI, Islam ; Yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan Terdakwaketerangannya BAP di bacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, saksi sebagai Mualim I KP.HIU.13 sejak tahun 2016, sudah 10 tahun menjadiPNS Direktorat Kapal pengawas Ditjen PSDKP KKP RI sebelumnya pernah diKP.HIU.07 dan KP.HIU.09 ;Bahwa, KM.BV 5279 TS adalah kapal asing penangkap ikan berbendera

asing penangkap ikan berbendera vietnam yangterbuat dari kayu;Bahwa, pada hari kamis tanggal 14 April 2016 KP.HIU.13 sekira Pukul 07.48 WIBmenangkap kapal penangkap ikan yang bernama KM.BV 5279 TS pada posisi 0506573 LU 109 44 927 BT ; 2 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnBahwa dalam mengakap ikan KM.BV.3392 TS berpasangan dengan KM.BV.5279 TS;Bahwa KM.BV 5279 TS setelah diperiksa tidak mempunyai suratsurat / dokumendalam melakukan penangkapan ikan seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP

BV 5279 TS adalah kapal asing sebagai kapal penangkap ikanberangkat dari Vietnam melalui pelabuhan Phuoc Tinh ; e Bahwa benar KM.BV 5279 TS ditangkap di peraian Indonesia tanggal 14 April2016 pada posisi 0506 573 LU 10944'927 BT oleh kapal patroli IndonesiaKP HIU 13;e Bahwa benar terdakwa adalah Nakhoda KM.

RIOS (DPO) mengetahui jika terdakwa bekerja di kapal Asing sebagaiABK, kemudian terdakwa menjawab jika sudah hampir 1 bulan pulang keIndonesia / ke Tegal. Singkat cerita Sdr. ROIS (DPO) menawarkan Ganjakepada terdakwa dan terdakwa menjawab jika sudah lama tidak pakai Ganja,selanjutnya Sdr. ROIS (DPO) menawarkan kepada terdakwa bahwa dia punyabanyak Ganja dan apabila terdakwa mau harus datang ke Blora.

ROIS (DPO) seharga Rp.700.000, (tujuhratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan sendiri tiap malam sebelum tidurdan telah habis dalam jangka waktu sekitar 1 (satu) bulan, setelah itu terdakwaberangkat melaut ikut Kapal Asing dan baru pulang bulan Agustus 2016. Yangkedua yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 seharga Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) dan terhadap Ganja tersebut sebagian kecil telah terdakwaambil sedikit.

ROIS (DPO) seharga Rp.700.000, (tujuhratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan sendiri tiap malam sebelum tidurdan telah habis dalam jangka waktu sekitar 1 (Satu) bulan, setelah itu terdakwaberangkat melaut ikut Kapal Asing dan baru pulang bulan Agustus 2016. Yangkedua yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 seharga Rp.2.000.000,(dua juta rupiah) dan terhadap Ganja tersebut sebagian kecil telah terdakwaambil sedikit.

Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 04.45 Wib ketika KP HiuMacan Tutul 02 sedang melakukan kegiatan patroli rutin di Laut natunamendeteksi sebuah kapal asing pada koordinat 04 46 820 LU 105 20664 BT, kemudian KP Hiau Macan Tutul 02 mendekati kapal asingtersebut dan berhasil memergoki kapal tersebut pada pukul 05.10 Wibsedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 04 46 613LU 105 20 329 BT, kapal tersebut melakukan penangkapan ikandengan menggunakan alat tangkap purse sein, ketika

tidakmemiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP).Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada tanggal 20 Februari 2016 KM BD 96153 TS yang diNahkodai oleh Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Vung Tau Vietnamdengan tujuan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia denganmengibarkan Bendera Vietnam.e Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 sekitar pukul 04.45 Wib ketika KP HiuMacan Tutul 02 sedang melakukan kegiatan patroli rutin di Laut natunamendeteksi sebuah kapal

asing pada koordinat 04 46 820 LU 105 20664 BT, kemudian KP Hiau Macan Tutul 02 mendekati kapal asingtersebut dan berhasil memergoki kapal tersebut pada pukul 05.10 Wibsedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 04 46 613LU 105 20 329 BT, kapal tersebut melakukan penangkapan ikandengan menggunakan alat tangkap purse sein, ketika di pergoki alatHalaman 4 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.SusPrk/2016/PN Rantangkap jenis purse sein sedang beroperasi menangkap ikan di dalam laut(di turunkan ke

BD 96153 TS termasuk kapal asing karenatidak memiliki Surat Ijin yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa SuratIzin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan;Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.SusPrk/2016/PN RanAhli berpendapat bahwa yang bertanggung jawab di atas kapal adalahnahkoda menurut Undangundang;Menimbang bahwa atas pendapat ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan keterangannya;Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telahmengajukan

asing tersebut memilikiSurat izin Penangkpan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerahpenangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia(WPPI) maka wajiod menyimpan alat penangkap ikannya;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap, saksi ABKsaksi TRINH ANH VAN, saksi TRAN DUY CUONG dan Terdakwa sendiri padasaat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat /dokumen, ternyata KM.

Bahwa sesuai dengan kontrak yang ada diketahui, TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) bertindak untuke Mengurus perizinan kapal asing penangkapan ikan dan kapalpembawa hasil tangkapan milik 4 perusahaan asing tersebutdi atas untuk beroperasi di lautan Indonesia (laut Arafuru);e Membantu kapal asing penangkap ikan tersebut dalamsemua kegiatan operasional yang dilakukannya berkaitandengan proses penangkapan ikan yang diakukan 4perusahaan asing tersebut di lautan Indonesia tersebut;7.1

keterangan dan buktibukti darikedua belah pihak yang bersengketa, terbukti atas transaksi pembeliankebutuhan kapal pemberi jasa telah ditagih oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) kepada pemberi jasa yangmembeli, nilai pembayaran atas kebutuhan kapal sesuai dengan nilaitagihan dari pemilik barang tanpa adanya markup atau selisih kenaikanharga, sehingga penghasilan Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) adalah murni berupa komisi atas jasa yang dilakukankepada 4 (empat) kapal

asing sebagai berikut :e RC Ruamchoke Maeklong Co.Ltd ;Hal. 13 dari 19 hal.

Ltd yang melakukan kerjasama dengan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dalampelaksanaan kegiatanpenangkapan, pengumpulan, dan pengangkutan ikan sesualkontrak/perjanjian "Fishing Vessels Agency Agreement" adalah :e Mengurus perizinan kapal asing penangkapan ikan dankapal pembawa hasil tangkapan milik 4 perusahaan asintersebut di atas untuk beroperasi di lautan Indonesia (lautArafuru) ;e Membantu kapal asing penangkap ikan tersebut dalamsemua kegiatan operasional yang dilakukannya

BV 9261 TS (dilakukan penuntutanterpisah) yang masingmasing merupakan kapal asing penangkap ikan padahari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 10.40 Wib atau setidaktidaknya dalam bulan September 2015, bertempat di perairan Natuna / ZEElpada posisi 0504'663 LU 10907'248 BT yang merupakan wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak tidaknya padasuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perika adaPengadilan Negeri Ranai, yang berwewenang va danmengadilinya

BV 9261 TS (dilakukan penuntutanterpisah) yang masingmasing merupakan kapal asing penangkap ikan padahari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 10.40 Wib atau setidakHal 3 dari 18 hal Put No. 32/PID.SUSPRK/2016/PT.

BV 9261 TS (dilakukan penuntutanterpisah) yang masingmasing merupakan kapal asing penangkap ikan padahari Jumat tanggal 25 September 2015 sekira pukul 10.40 Wib atau setidaktidaknya dalam bulan September 2015, bertempat di perairan Natuna / ZEEpada posisi 0504'663 LU 10907248 BT yang merupakan wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak tidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan padaPengadilan Negeri Ranai, yang berwewenang memeriksa dan

asing a pal yang berbendera selain benderaIndonesia dan tidak tatdalam daftar kapal Indonesia sebagaimanaicadisebutkan dala a 1 (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentangPelayaran; is Bahwa yi pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, kapalpen ey anKM.BV 99252 TS yang ditangkap dan diperiksa KP.

BV 99252TS adalah termasuk kapal asing;" Bahwa batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2.Batas Landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEN; Bahwa batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE))berdasarkan UURI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi EksklusifHal 14 dari 18 hal Put No. 32/PID.SUSPRK/2016/PT.

Tanggal 6 Desember 2017.( 1 Lembar asli)

Asing Agen Al-Kadinan, Nomor :AL.203/2000/14508/13925/18, tanggal 17 Mei 2018.

Surat Persetujuan Keagenan Kapal asing (PKKA)h. Laporan kedatangan dan keberangkatan kapalF Kwitansi pembayaran PNBP Jasa kenavigasian nomor : JKR 01/16.013307/MV.NEHA, yang dikeluarkan oleh Petugas PemungutPNBP tanggal 24 November 2017.25. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang kedua dariKeagenan Kapal PT. Al Kadinan :a.

Asing (port control), Pemeriksaan/Pengusutan,Kecelakaan dan Bencana Kapal.

Bahwa sdr Raef Sharaf EL Din saksi mengenalinya pada saat saksimulai bekerja dan selain Perusahaan Bulk Blacksea Inc dan PT.2X Pure,bergerak dibidang Kapal asing, dan dengan Sdr. Dicki, saya kenali yangpernah sesama lokasi bekerja dan telah 1 (Satu) tahun ini sudah tidakbekerja di perusahaan tersebut.

Jadi tidak sama perlakuan suatu kapal asing dengan kapalnasional suatu Negara di dalam berlayar maupun berada di dalamkedaulatan suatu negara. Kalau laut, itu ada laut tertorial, peraiankepulauan dan sebagainya.

Bahwa Perbedaan antara kapal asing dengan kapal nasional kita. Adaperlakuan kapal asing ini yang berbeda dengan perlakuan kapal nasionalkita, mereka itu dalam proses saja tidak bisa. Itulah bedanya konvensikonvensi, berbeda perlakuannya dengan kapal nasional kita. Bahwa Kapal merupakan yurisdiksi ekstrateritorial satu Negara, jadiseolaholah di dalam kapal ini berlaku hukum Negara bendera denganhukum nasionalnya laut teritorial mereka berlayar.

Bahwa ahli mengatakan Hak lintas damai adalah suatu hak melintasyang diberikan kepada kapal asing untuk melewati suatu perairan wilayahnegara pantai dengan pembatasan atau pesyaratan tertentu, yaitu damai(peaceful), terus menerus (continuous) dan dengan kecepatan tetap(expeditious).

(UNCLOS 1982,pasal 1719) dan hukum nasional (UU No. 6/1996 tentang PerairanIndonesia, pasal 1112; PP No. 36/2002 tentang Hak Dan KewajibanKapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui PerairanIndonesia, Pasal 3; dan UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara, Pasal10).Bahwa ahli mengatakan Sesuai dengan Pasal 1, UU Pelayaran,keberlakuannya adalah di Perairan Indonesia, yaitu laut teritorialIndonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya junctoPasal 4 huruf b yang berbunyi semua kapal

asing yang berlayar diperairan Indonesia.

Jadi sepanjang kapal asing melewati wilayahwilayah tersebut, maka kapal asing wajib tunduk pada UU PelayaranIndonesia.Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm Bahwa ahli mengatakan bagi kapal asing yang memang berniat untukmelakukan pemberhentian dan lego jangkar, maka sudah seharusnyamendapatkan izin dari otoritas negara pantai demi alasan keamananpelayaran.Bahwa ahli mengatakan Pelanggaran terhadap Surat PersetujuanBerlayar diatur dalam ketentuan Pasal 317 Ayat (1) UndangundangNomor

Bahwa ahli mengatakan Dalam keadaan normal, kapal asing yang akanmelakukan kegiatan di wilayan Indonesia melakukan penunjukankeagenan dan Pihak Agent kapal melaporkan rencana kedatangan kapalasing ke Direktorat Lalu lintas Ditjenhubla Kemenhub untuk mendapatkanpersetujuan dan dokumen PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing).Dalam keadaan emergency, kapal yang akan lego jangkar harusmelaporkan keberadaannya di perairan Indonesia kepada Syahbandarterdekat.

Keterangan Saksi1Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksisaksi yaitu :Saksi ERI KUSWANTO bin MUHADIKUS, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksimembenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)Penyidik ;e Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kapal asing yangterdampar di Pantai Mekaran, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, KabupatenKebumen pada hari

saksi diperiksa sehubungan dengan telah melihat kapal asing yang berbentukkapsul berwarna oranye berukuran panjang sekitar 10 meter dan lebar sekitar 5meter, telah terdampar di Pantai Mekaran, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah,Kabupaten Kebumen pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 12.00WIB, dimana kapal tersebut membawa Warga Negara Asing ;Bahwa saksi mengetahui penumpang kapal tersebut berkewarganegaraan asingkarena fisiknya tinggi besar seperti orang Arab, tidak seperti pada umumnya

orangIndonesia ;Bahwa pada saat kejadian saksi bekerja memasang pipa di atas gua sarang burung,kemudian pada waktu istirahat saksi melihat ada sebuah kapal asing yang sedangmenepi ke arah daratan dan terdampar di daratan karena tergulung ombak besar diPantai Mekaran, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Perangkat DesaArgopeni, dan saksi kemudian menuju ke lokasi terdamparnya kapal tersebut dansesampainya di lokasi saksi

sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan saksimembenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)Penyidik ;Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah melihat kapal asing yang berbentukkapsul berwarna oranye berukuran panjang sekitar 10 meter dan lebar sekitar 5meter, telah terdampar di Pantai Mekaran, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah,Kabupaten Kebumen pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar pukul 12.00WIB, dimana kapal tersebut membawa Warga Negara Asing

asing tersebut masihberada di lokasi Pantai Mekaran, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, KabupatenKebumenBahwa setahu saksi kapal asing yang dipergunakan untuk membawaWarga Negara Asing tersebut sekarang masih berada di Pantai Mekaran, DesaArgopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen dan saksi membenarkan fotokapal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar kapalyang dipergunakan untuk membawa orang asing tersebut ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan

HIU MACAN 001 mendeteksi adanya kapal asing padapukul 17.15 WIB tanggal 22 Pebruari 2012 kemudian dilakukan pengejaran dan berhasildihentikan pada pukul 17.30 WIB tanggal 22 Pebruari 2012 dengan posisi GPS 0432,79 N 110 19,17 E dan ketika petugas patroli Hiu Macan 001 melakukanpemeriksaan diatas kapal diketahui nakhoda kapal bernama Mr.

mengadili perkaraini, sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan telahmemiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan atau alatbantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikandi kapal penangkap ikan, di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia,sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut : w Bermula ketika KP HIU MACAN 001 mendeteksi adanya kapal

asing padapukul 17.15 WIB tanggal 22 Pebruari 2012 kemudian dilakukan pengejaran dan berhasildihentikan pada pukul 17.30 WIB tanggal 22 Pebruari 2012 dengan posisi GPS 0432,79 N 110 19,17 E dan ketika petugas patrol Hiu Macan 001 melakukanpemeriksaan diatas kapal diketahui nakhoda kapal bernama Mr.