(ij) Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5)Anggaran Dasar Perseroan adalah mengenai hak suara dalamkonteks terjadi perubahan subyek hukum Pemilik/PemegangSaham dan tidak ada kaitannya dengan "Gadai Saham" oleh karenaGadai Saham selain diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 60 UUPT,Gadai Saham juga tidak mengakibatkan berpindah atau beralinnyahak kepemilikan atas saham sehingga Para Tergugat selakuPemegang Saham tetap memiliki hak suara atas sahamsebagaimana diamanatkan oleh ketentuan

Nomor 762/Padt.G/2020/PN.JKT.UTR38.39.40.merupakan perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim dan haltuntutan akan dijelasakan dalam posita dan petitum secara rinci dalamGugatan Rekonpensi a quo sehingga Gugatan Rekonpensi ini dapatditerima oleh Majelis Hakim.Adapun dalildalil yang mendasari Gugatan Rekonpensi ini adalah:Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT V KONPENSImerupakan pemegang saham sebanyak 650 Saham di PT FamilyBahagia Sejahtera (selanjutnya disebut dengan PT FBS) yang memilikiHak Kepemilikan

atas saham tersebut dan oleh karenanya sebagaipemegang saham PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT VKONPENSI memiliki hak untuk mengambil keputusan untuk menjualatautetap memilki Saham tersebut dan berhak untuk menentukanharga atas saham tersebut serta berhak memberikan suara dalam setiapRUPS PT FBS dan memberikan sikap setuju atau tidak setuju dalamsetiap RUPS.Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 diselenggarakan RUPSLB PTFBS, yang diketahui oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT VKONPENSI melalui Undangan Panggilan

atas saham tersebut dan oleh karenanyasebagai pemegang saham PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT VIIHalaman 129 dari 242 halaman putusan Nomor 762/Padt.G/2020/PN.JKT.UTRKONPENSI memiliki hak memberikan suara dalam setiap RUPS PT FBSdan memberikan sikap setuju atau tidak setuju dalam setiap RUPS.53.Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT VI KONPENSI jugamemiliki hak preemptive dalam membeli sahamsaham PT.

atas saham tersebut dan oleh karenanya sebagaipemegang saham PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT VIIKONPENSI memiliki hak memberikan suara dalam setiap RUPS PT FBSdan memberikan sikap setuju atau tidak setuju dalam setiap RUPS.Bahwa pada tanggal 6 Desember 2020 diselenggarakan RUPSLB PTFBS, yang diketahui oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT VIIKONPENSI melalui Undangan Panggilan RUPSLB PT FBS tertanggal 19November 2020 (selanjutnya disebut dengan Undangan RUPSLB PTFBS).Halaman 150 dari 242 halaman putusan

atas saham tersebut dan oleh karenanyasebagai pemegang saham PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGATVII KONPENSI memiliki hak memberikan suara dalam setiap RUPSPT FBS dan memberikan sikap setuju atau tidak setuju dalam setiapRUPS.39.

Anggaran Dasar mengenaiperubahan komposisi pemegang saham menjadi berlaku sejakdiberikannya surat tanda terima pemberitahuan oleh TERGUGATlll Berlakunya Anggaran Dasar yang merubah komposisikepemilikan saham, padahal diketahuinya Sale and PurchaseAgreement tertanggal 27 Mei 2010 adalah hasil rekayasa, danditambah dengan penyelenggaran RUPSLB 11 Juni 2010 dansetiap keputusan yang diambil adalah tidak sah dan tidakmengikat, jelas sangat merugikan PENGGUGAT karenamengakibatkan dirinya kehilangan hak kepemilikan

atas saham diTERGUGAT Ill sebesar 17,5% dan kehilangan 1.743 suara didalam setiap rapat umum pemegang saham PT PARAZELSUSINDONESIA (TERGUGAT Ill).Hal 71 dari 129 Hal.

mengenai perubahankomposisi pemegang saham menjadi berlaku sejak diberikannyasurat tanda terima pemberitahuan oleh TERGUGAT Ill BerlakunyaAnggaran Dasar yang merubah komposisi kepemillkan saham,padahal diketahui oleh TERGUGAT Il bahwa Sale and PurchaseAgreement tertanggal 27 Mei 2010 adalah hasil rekayasa, danditambah dengan penyelenggaran RUPSLB 11 Juni 2010 dansetiap keputusan yang diambil adalah tidak sah dan tidakmengikat, jelas sangat merugikan PENGGUGAT karenamengakibatkan dirinya kehilangan hak kepemilikan

atas saham diTERGUGAT Ill sebesar 17,5% dan kehilangan 1.743 suara didalam setiap rapat umum pemegang saham PT PARAZELSUSINDONESIA (TERGUGAT Ill.2.

Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensidengan sengaja mengajukan gugatan wanprestasi padahal Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi sama sekali tidak memiliki63bukti kepemilikan atas saham PT. Batang LestariJaya d/h PT.

Limited (Pembanding II/Tergugat ) dengan Termohon Kasasi;17.Bahwa secara perdata, terkait dengan penjaminan dan/ataupengalihan dan/atau penjualan serta kepemilikan atas saham PT.Indoasia Cemerlang, yang pokok sengketanya adalah sama dengansengketa dalam perkara ini, Pemohon Kasasi bersamasama denganNava Bharat (Singapore) Pte.

Lebih lanjut, Penjual setuju untuk tidak akan menerimapembayaran atau kompensasi tambahan apapun atas pengalihan danpenjualan atas Saham Yang Dijual oleh Penjual kepada Pembeli selainpembayaran yang disebutkan di atas baik pada saat ini maupun masayang akan datang dan Penjual tidak akan mengajukan tuntutan atauupaya hukum apapun terhadap Pembeli terkait dengan pengalihan danpenjualan Saham Yang Dijual termasuk pembayarannya.Pengalihan hak kepemilikan atas Saham Yang Dijual dari Penjualkepada Pembeli

provisiatau provisionele beschikking yakni keputusan yang bersirat sementara atauinterim award temporary disposal yang berisi tindakan sementara menunggusampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga putusan provisitidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakansementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan; Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatanPenggugat dalam perkara ini maka temyata pokok persengketaan dalamperkara ini adalah mengenai kepemilikan

atas saham , maka menurut pendapatMajelis Hakim tidak ditemukan adanya sangkaan yang beralasan maupun faktayang menunjukkan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dalamperkara ini yang dapat mempengaruhi pokok persengketaan dimaksuddikarenakan perihal kepemilikan saham dengan secara jual beli itu sendiri39antara pihak Penggugat dan Tergugat masih dalam persengketaan dalamperkara ini demikian pula saham dimaksud adalah saham pada Perseroan PTFicamp Indo Sentosa Jaya yang juga berkedudukan

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam putusannya telah memberikan alasanalasan yang dipertimbangkandengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan MajelisHakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding.Namun demikian Majelis hakim Tingkat Banding masih memandang perlu untukmenambahkan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa kepemilikan atas saham atau suratsurat

No. 2570 K/Pdt/20121.2.mana komposisi kepemilikan atas saham masingmasing sebesar 73,15% dan 26,85 %. Sebagaimana termuat dalam Akta Notaris H.

Apakah karena tidakadanya hubungan kepemilikan atas saham yang sama dengandemikian pemberian hibah tersebut bukan merupakan objek pajak?Apabila ditafsirkan keliru maka atas dua kejadian yang subjek danobjeknya sama mempunyai dampak perhitungan pajak yang berbeda,padahal tidaklah demikian seharusnya;Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat Termohon PeninjauanKembali maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatmembuktikan adanya hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan danpenguasaan antara Ir.

Secara umum melaksanakan semua hak kepemilikan atas saham tanpakecuali;Bahwa pada Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik kembali Atas MenjualSaham (/rrevocable Power of Attorney To Sell Shares) yang mengikatTergugat III dan Tergugat IV antara lain tertulis;2.

Sebagai jaminan pelunasan atas kewajiban pengembalian kredit,Pemberi Kuasa dengan ini memberikan surat kuasa, dengan hak substansi,kepada Penerima Kuasa bersama dengan hak Penerima Kuasa untukmembatalkan substitusi yang diberikan, untuk dan atas nama PemberiKuasa dengan nama Pemberi Kuasa untuk:a) Menjual dan mengalihkan kepemilikan atas saham atau porsi Sahamtersebut kepada pihak ketiga yang ditunjuk Penerima Kuasa, baik dijualsecara umum ataupun pribadi (Sesuai ketentuan yang berlaku) padaHal.

52/Pdt.G/2020/PNBppbiasa para pemegang saham PT.Oceans Multi Power berkedudukan diBalikpapan, No.39 tanggal 10 Februari 2014 bahwa kedudukan Penggugatsebagai komisaris, dan Tergugat II sebagai Direksi;Menimbang, bahwa pemegang saham memiliki peranan penting dalam PTkarena modal dasar PT terdiri atas sahamsaham yang dimiliki oleh pemegangsaham, pemegang saham pada PT bertanggung jawab sebatas saham yangdimilikinya sebagai konsekwensi kewajibannya melakukan penyetoran sejumlahuang kedalam PT, dan kepemilikan

atas saham sebagai benda bergerakmemberikan hak kebendaan kepada pemegangnya, pemegang saham sebagaisubyek hukum dapat menggunakan hak tersebut untuk mempertahankannyaterhadap semua orang serta menuntut pelaksanaan haknya;Meimbang, bahwa Penggugat sebagai komisaris telan melakukanpenyetoran modal dasar dengan dibayar lunas dengan nilai secara keseluruhansebesar Rp.5.100.000.000, (lima milyar seratus juta rupiah) sesuai (BuktiP.11,P.13 sampai dengan P.17 dan P.19);Menimbang, bahwa Penggugat sebagai

Sangatlah naif apabila Penggugatmengaku tidak mengetahui bahwa dividen atas saham tersebut telahdiwakafkan oleh Penggugat untuk dipergunakan sebagai dana sosialmengingat Penggugat mengikuti sejak awal prosesnya dan bahkanhingga saat ini segala surat kepemilikan atas saham tersebut beradadalam penguasaan Penggugat tanpa seizin Tergugat, namun apabilaPenggugat begitu menginginkan uangnya maka Tergugat persilahkanPenggugat untuk mengurusnya secara langsung di PT. Graha SatuEnam Lima, Tbk.

hadirdalam semua macam rapat para pemegang saham perusahaan tersebut,mengajukan, menerima, menolak usulusul, menyetujui dan/atau menolakneraca dan perhitungan laba rugi perseroan ; menerima uang bagiankeuntungan sebagai pemilik/ pemegang saham perseroan tersebut.Bahwa hingga dengan tanggal gugatan ini, PENGGUGAT sebagai yangseharusnya pemilik yang sah atas 60 lembar saham TURUT TERGUGAT 2tersebut, tidak pernah dapat memiliki dan/atau menguasai 60 lembar sahamtermaksud dan bahkan proses peralihan kepemilikan

atas saham termaksudtidak pernah dicatatkan oleh TERGUGAT dalam Daftar Pemegang sahamTURUT TERGUGAT 2 sehingga tidak tercatat dalam data di KementerianHukum dan HAM RI.Hal. 5 Putusan No. 305/Padt/2016/PT.DKI.11.12.Bahwa seharusnya apartemen Kemang Village yang menjadi hakPENGGUGAT adalah apartemen tipe bertingkat seluas 222,3 m2 dimanalantai atas dan lantai bawah adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkanmeskipun atas unit apartemen tersebut dituangkan dalam 2 perjanjianpengikatan jual beli termaksud

Bahwa, Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang Amarnyahanya menyebutkan adanya kepemilikan atas saham, namun tidak menyebutkanjumlah sahamnya dan atas saham yang mana, akan sulit untuk dapat digunakansebagai dasar dilakukan pencatatan pada Kementerian Hukum Dan HAM, karenaputusan yang demikian itu hanya karena jumlah saham dan atas saham yangmana tidak jelas, sehingga dapat dikatakan belum timbul kepemilikan.

Bahwa, dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang telah berkekuatan hukumtatap, yang Amarnya hanya menyebutkan adanya kepemilikan atas saham,namun tidak menyebutkan jumlah sahamnya dan atas saham yang mana, itudapat saja disebut sebagai putusan yang bersifat declaratoir, namun demikiantetap harus jelas jumlah sahamnya serta atas saham yang berada di mana.

Foto copy jual beli saham No.92 di Notaris Mardiah Rasyir SH Mkn tentangpelepasan Seluruh kepemilikan atas saham PT Sere Trinitas Pratama dariHendra Ng (T3), diberi tanda T.III1 ;2. Foto copy Akte No.90 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTSere Trinitas Pratama, diberi tanda diberi tanda T.III2 ;3.

Soekarno Hatta, Sangatta,Kabupaten Kutai Timur tentang untung dan ruginya menjual atau tetapmempertahankan kepemilikan atas saham, dan oleh karena itu padatanggal 18 Agustus 2006 bertempat di Kantor DPRD Kutai Timur, KomplekPerkantoran Bukit Pelangi Jalan.

Soekarno Hatta, Sangatta,Kabupaten Kutai Timur tentang untung dan ruginya menjual atau tetapmempertahankan kepemilikan atas saham, dan oleh karena itu padatanggal 18 Agustus 2006 bertempat di Kantor DPRD Kutai Timur, KomplekPerkantoran Bukit Pelangi Jalan. Soekarno Hatta, Sangatta, KabupatenKutai Timur dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD KUTIM yang menyetujuidilakukan penjualan saham yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPRDKUTIM No. 10 tahun 2006 tanggal 18 Agustus 2006.21Meskipun Terdakwa Ir.

pengalihan kepemilikanatas saham harus diikuti dengan adanya akta perjanjian jual beli atas sahamsetelah adanya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ; Bahwa, apa bila setelah adanya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sahamtersebut tidak diikuti dengan adanya akta jual beli, maka Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham tersebut akan akan mengalami kesulitan pada saat didaftarkan,karena pada intinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham bukanmerupakan akta perjanjian jual beli yang mengalihkan hak kepemilikan

atas saham perseroan terbatas ;Halaman 99 dari 110 halaman, Putusan Nomor :24/G/2016/PTUNJKT.Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Para Tergugat Il Intervensitidak menghadirkan Ahli, walaupun telah diberi kesempatan secara patut ; Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masingmasing tertanggal 20 Juli 2016 ;Menimbang, bahwa segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa a quo,merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangansengketa

PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS UNTUK MENGAJUKANGUGATAN DALAM PERKARA INI (DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE):Bahwa sebagaimana dimaksud didalam gugatan Penggugat diuraikandidalam selurun posita maupun didalam petitumnya adalah tentangkepemilikan atas sahamsaham PERSEROAN TERBATAS (PT) sertakepemilikan atas beberapa bidang tanah NAMUN ternyata secarakeseluruhan atas hak kepemilikan atas saham maupun kepemilikan hak atastanah sama sekali tidak ada yang didasarkan atasnama Penggugat,sebagaimana dijelaskan

ke Notaris Eko Cahyono dan bawa notulen seolaholahpemegang saham hadir dan itu menyangkut RUPS tersebut danmemamng benar sekarang ini Kementerian mengesahkan RUPS ini ,karena menurut Saksi karena Kementerian tidak mempunyai hak untukmenguji secara formil sehingga mereka tidak mengetahui apa yangsebenarnyaterjadi ; bahwa benar pernah saksi memberitahukan kepada kuasa saksi,bahwa terdakwa dan Lisa Megawati bukan pemilik saham di PT karenatidak pernah setor saham ; bahwa mengenai perkara mengenai kepemilikan

atas saham itu dipengadilan tentang kepemilikan PT.