JAMIAT AKADOL, M.Si., MH VS BUPATI SAMBAS;

JAMIAT AKADOL, M.Si., M.H., KewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak, GangSwadaya, RT/RW 003/002, Kelurahan Sei. Garam Hilir,Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang,Kalimantan Barat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kabupaten Sambas.Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Dr. Drs. R.S. Kamso, S.H.

Jamiat Akadol, M.Si., M.H., dari jabatan Sekretaris DaerahHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/2019Kabupaten Sambas, tanggal 3 Maret 2017, dinyatakan ditundapelaksanaannya hingga putusan dalam perkara ini mempunyaikekuatan hukum tetap (/nkracht Van Gewijsde);2. Dalam Pokok Perkara:a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;b. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Bupati SambasNomor: 821.24/7/BKPSDMADB Tahun 2017 tentang PemberhentianSdr. Dr.

Jamiat Akadol, M.Si., M.H., dari jabatan Sekretaris DaerahKabupaten Sambas, tanggal 3 Maret 2017:c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati SambasNomor: 821.24/7/BKPSDMADB Tahun 2017 tentang PemberhentianSdr. Dr. Jamiat Akadol, M.Si., M.H., dari jabatan Sekretaris DaerahKabupaten Sambas, tanggal 3 Maret 2017:d.

Jamiat Akadol, M.Si., M.H., dari jabatanSekretaris Daerah Kabupaten Sambas, tanggal 3 Maret 2017;3. Mewajibkan kepada Tergugat/T erbanding/Termohon Kasasimengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seperti semula dan mendapatkan semuahakhak dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil (rehabilitasi):Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 97 K/TUN/20194.

JAMIATAKADOL, M.Si., M.H.:2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.

YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si ; Drs. H. AZHAR BAHRUDDIN, M.AP vs KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER ; HM. RIDWAN SUWIDI

YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PegawaiNegeri Sipil (sekarang sebagai calon Bupati Paser Tahun 20102015), beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 12, RT.002/RW. 04, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,Kalimantan Timur ;2. Drs. H.

H.YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si, 2. Drs. H.

H.YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si, 2. Drs. H. AZHAR BAHRUDDIN,M.AP tersebut tidak dapat diterima ;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Supandi, SH., M.Hum. dan Prof. Dr. H.

LA ODE HAJIFU, M.Si VS BUPATI WAKATOBI;

LA ODE HAJIFU, M.Si, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal Jalan Jendral AhmadYani, Nomor 58 Wandoka Selatan, KecamatanWangiWangi, Kabupaten Wakatobi, ProvinsiSulawesi Tenggara, pekerjaan Pensiun PegawaiNegeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suiki, S.H,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Hukum Suiki NHN Law Office,beralamat di Kota Kendari, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019;Pemohon Kasasi:LawanBUPATI WAKATOBI, tempat kedudukan di JalanSamburaka

LA ODE HAJIFU,M.Si tanggal 25 April 2019;4. Mewajibkan merehabilitasi Penggugat seperti semula sebagai PensiunanPegawai Negeri Sipil;5.

LA ODEHAJIFU, M.Si;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,M.S., danDr. H.

., M.Si vs BUPATI LUWU;

,M.Si., kKewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Mungkasa (Komp.

Andi Sana, S.Sos., M.Si;3. Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 110 PK/TUN/2020Keputusan Bupati Luwu Nomor 888/5/BKPSDM/2019, Tanggal 25 April2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, AtasNama H. Andi Sana, S.Sos., M.Si;4.

,M.Si;Mewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa: Keputusan Bupati Luwu Nomor888/5/BKPSDM/2019, tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama H. Andi Sana, S.Sos.

,M.Si;Mewajibkan Tergugat untuk memproses usulan pensiun Batas UsiaPensiaun (BUP) PNS atas nama Penggugat tertanggal 09 Juni 2018dengan Surat Nomor 800/314/BKPMD/VII/2016 sesuai perundangundangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat

,M.Si.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., danHalaman 5 dari 6 halaman.

,M.Si VS KOMISI YUDISIAL RI;

,M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Flamboyan Il, RT 02, RW 08,Harapan Indah, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur,Kota Sorong, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Denny Yapari, S.T., S.H.

., M.Si.,jabatan Kepala Pusat Data dan Layanan Informasi, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor03/SKK/PIM/HK.03.03/06/2019, tanggal 19 Juni 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.

,M.Si.;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.

IRFAN RAKHMADANI, S.STP, M.Si bin ABDULLAH MAKDAMI FIRDAUS;

., M.Si VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA;

., M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Djafar Seman RT.16, KelurahanBaru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten KutaiKartanegara, Kalimantan Timur, pekerjaan Pegawai NegeriSipil/mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS):Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendrich Juk Abeth, S.H.

/VII/BKPSDM/2019tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan kepada Joko Pitono, S.Sos., M.Si., NIP:198010141999121001;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor:888/III.1405/A.SK.

., M.Si., NIP: 198010141999121001:4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan rehabilitasi hakhakPenggugat berupa memulihkan jabatan serta hak dan martabatPenggugat seperti semula sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku:5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut;A. Gugatan Penggugat prematur;B. Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium),C.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JOKO PITONO,S.Sos., M.Si.:2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Prof. Dr. H.M. HaryDjatmiko, S.H., M.S. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

., M.Si vs WALIKOTA GORONTALO;;

ASNAR, M.Si VS SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN;

ASNAR, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Pakis 2 Nomor 5 RT 19, Komplek DosenUnmul, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda llir,Samarinda 75116, pekerjaan PNS (Dosen Unmul);Pemohon Kasasi:LawanSENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN, tempat kedudukandi Rektorat Universitas Mulawarman, Kampus GunungKelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda, yang diwakilioleh Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si, jabatan Ketua SenatUniversitas Mulawarman;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H.

Laode Rijai, M.Si.2) Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.3) Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.Dalam Pokok Sengketa:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara objeksengketa berupa:a. Keputusan Senat Universitas Mulawarman Nomor 02/SK/2018tertanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Anggota SenatHalaman 2 dari 8 halaman.

Laode Rijai, M.Si.2) Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.3) Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.3. Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk mencabutkeputusan tata usaha negara objek sengketa berupa:a. Keputusan Senat Universitas Mulawarman Nomor 02/SK/2018tertanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Anggota SenatUniversitas Mulawarman yang memiliki hak pilih dalam RangkaPenjaringan, Penyaringan, dan Pemilinan lRektor UniversitasMulawarman Peeriode 20182022:b.

Laode Rijai, M.Si.2).Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.3).Prof. Dr. Susilo, S.Pd., M.Pd.4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danmengajukan eksepsi sebagai berikut:Objekobjek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negarasebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009;Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan;Halaman 3 dari 8 halaman.

Dr.H.Asnar,M.Si (Penggugat/Terbanding);(2). Dr.La Ode Rijai,M.Si;(3). Prof.Dr.H.Masjaya,M. Si;(4). Ir. Sukartiningsih,M.Sc., Ph.D; dan(5). Prof.Dr.Susilo, S.Pd.,M.Pd,yang akhir perhitungan suara masingmasing kelima calon tersebutperolehan suaranya sebagai berikut:(1). Dr. H.Asnar, M.Si, total suara 0;2). Dr.La Ode Rijai,M.Si, total suara 53). Prof, Dr. H. Masjaya, M.Si, total suara 604). Ir. Sukartiningsih, M.Sc, Ph.D, total suara 0; dan5). Prof. Dr. Susilo, S.Sp.

TEGUH AHMAD SYAFARI, M.Si VS WALIKOTA TANJUNGPINANG;;

., M.Si VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;

., M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Kangkung, Nomor 1A, RT 001, RW011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gito Indrianto Rambe, S.H.

,M.Si. ;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama Dr. H.

,M.Si VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;

., M.Si, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Amaliun Gg KesatuanNomor 6B, Kelurahan Kota Matsum Ill, Kecamatan MedanKota, Kota Medan pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil:Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 800/2864/2018 Tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan a.n Aris Fadillan Acheen, ST, M.Si,dengan NIP. 19690606 199203 1 003 ditetapkan pada tanggal 14Desember 2018;3.

Putusan Nomor 223 K/TUN/2020Acheen, ST, M.Si, dengan NIP. 19690606 199203 1 003 ditetapkan padatanggal 14 Desember 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara;5.

,M.Si., dengan NIP19690606 199203 1 003;3. Mewajibkan kepada Temohon Kasasi untuk mencabut KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 800/2964/2018 tanggal 14 Desember2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Aris Fadillah Acheen,S.T.,M.Si., dengan NIP 19690606 199203 1 003;4.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ARIS FADILLAHACHEEN, ST., M.Si;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., KetuaMuda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yangditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersamasamadengan Prof. Dr.

DJOPARI, M.Si. dan kawan-kawan vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA ; LILIYANTI ; TAN DJOEK MOEI

DJOPARI, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Gerilyawan No. 69, Abepura, Jayapura, pekerjaan DosenUniversitas Cendrawasih;CHRISTIN M. M. G. DJOPARI, kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Gerilyawan Nomor 69, Abepura, Kota Jayapura, pekerjaanWiraswasta;LUSYE IVONNY A. DJOPARI, kewarganegaraan Indonesia, bertempattinggal di Jalan Gerilyawan Nomor 69, Abepura, Kota Jayapura, pekerjaanWiraswasta;JEANNY VM. G.

Putusan Nomor 406 K/TUN/2011Dalam hal ini memberi kuasa kepada Masudin Sihombing, SH., M.Si,jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, beralamatpada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV,Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 234/SK9171/IX/2011 tanggal 30 September 2011;Il. 1.

E.DJOPARI, M.Si., Dkk tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para PemohonKasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun

DJOPARI,M.Si., Dkk tersebut;Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi sebesar Rp 500.000,00 (limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.Ahmad Sukardja, SH., MA. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.

., M.si, Mpsi VS PRESIDEN RI;;

,M.Si.,DKK;

., M.Si., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di RT.002, RW.002, Dusun PematangSawah, Kepenghuluan Kasang Bangsawan, KecamatanPujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pekerjaanWiraswasta;2. SUHERMANTO, S.Sos., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di RT.001, RW.002, Dusun PematangSawah Kota, Kepenghuluan Kasang Bangsawan,Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,pekerjaan Wiraswasta;3.

ZAINAL ABDI ILOLU, M.Si vs BUPATI BONE BOLANGO;

ZAINAL ABDI ILOLU, M.Si, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Thaib M. Gobel,Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI BONE BOLANGO, tempat kedudukan di Jalan Dr.Ir. BJ. Habibie, M.

ZainalAbdi llolu, M.Si., NIP. 196902191990101001 Pangkat/Golongan PembinaUtama Muda, IV/c dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi tersebut harusditolak, dan sebagai pihak

ZAINAL ABDIILOLU, M.Si;Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 595 K/TUN/20192. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H.

., M.Si VS GUBERNUR JAMBI;

., M.SI., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Baraubarau Il Nomor 48RT. 22 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan,Kota Jambi, Provinsi Jambi, pekerjaan Pensiunan PegawaiNegeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR JAMBI, tempat kedudukan di Jalan Jend. A.Yani Nomor 01, Telanai Pura Jambi;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Ali Zaini, S.H., M.H.

Rd HasanBasri,S,SH,M.Si dan penetapan pemberhentian karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur JambiNomor 673/KEP.GUB/BKD4.2/2019 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019tentang pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 001/KEPGUB/BKD4.1/2017 tentang pemberhentian dengan hormat ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiuna.n.

Rd Hasan Basri,S,SH,M.Si dan penetapan pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan;4. Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Kasasi untuk mencabut SuratKeputusan Gubernur Jambi Nomor 673/KEP.GUB/BKD4.2/2019 Tahun2019 tanggal 28 Mei 2019 Tentang Pencabutan Keputusan GubernurJambi Nomor 001/KEPGUB/BKD4.1/2017 Tentang pemberhentianHalaman 3 dari 7 halaman.

Rd Hasan Basri,S,SH,M.Si dan penetapanpemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jJabatan;5. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan dan merehabilitasiPenggugat pada harkat, martabat dan Status semula sebagaiPensiunan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Jambisesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;6.

,M.Si.

., M.Si VS WALIKOTA AMBON;

., M.Si., kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Batu Kerbau, RT 002 RW 006, Desa Batu Meja,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku,pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;Dalam hal ini diwakili olen kuasa Henry S. Lusikooy, S.H.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 296 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, atas namaHaidee Alberta Regina Vigeleyn Nikijuluw, S.Pi., M.Si., NIP 19691007200003 2 009;3.

., M.Si., NIP 19691007200003 2 009;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat danmartabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kota Ambon;5.

,M.Si., NIP 19691007200003 2 009;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota AmbonNomor 296 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 25 April 2019, atas namaHaidee Alberta Regina Vigeleyn Nikijuluw, S.Pi., M.Si., NIP 19691007200003 2 009;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 571 K/TUN/20204.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HAIDEEALBERTA REGINA VIGELEYN NIKIJULUW, S.Pi., M.Si;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,dan H.

MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si VS BUPATI KUPANG;

BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;3. Menyatakan terdakwa Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H.

BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI

BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALT;Tempat lahir : Curup;Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 30 Nopember 1961;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl. Rustandi Sugianto No. 100 RT. 03 RW. 04 Kel. Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) PropinsiBengkulu;Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos, M.Si Bin H.

M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pihak Pertama danMatriyadi.SE. (Direktur CV.

Bambang HR, S.Sos, M.Si, berdasarkan SK GubernurBengkulu Nomor: C.109.

Bambang HR, S.Sos, M.Si KuasaPengguna Anggaran, karena menurut saksi Harni Susyadi keduanya (Rudi Susanto/Ir.

Bambang HR, S.Sos, M.Si sebagai KPA BPBD PropinsiBengkulu telah memerintahkan Rudi Susanto, ST (PPTK) untuk menerima sejumlah uangsebagai DP Fee Proyek dari PT.