KEJAKSAAN TINGGI NTT Cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU sebagai TERGUGAT

Bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 tahun 2004tentang Kejaksaan RI menyebutkan Kejaksaan RI adalah lembagaPemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutanserta kKewenangan lain berdasarkan UndangUndang.Bahwa Kejaksaan Agung RI adalah Pimpinan dan penanggung jawabtertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dankewenangan Kejaksaan, sedangkan Kejaksaan Tinggi NTT adalahKejaksaan di wilayah tingkat Propinsi yang mengendalikan pelaksanaantugas

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (DPD KNPI NTT) vs -. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

No.26 Tahun 2008, serta telah didaftarkandalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.81 tanggal 7Oktober 2008;12.Bahwa dari perubahan badan hukum dan perubahan modal dasarperseroan Bank NTT sebagaimana disampaikan di atas, sampai dengangugatan ini dibuat, modal disetor Bank NTT (posisi 28 Desember 2009)telah mencapai Rp.386.898.843.000, (tiga ratus delapan puluh enam milyardelapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tigaribu rupiah);13.Bahwa upaya manajemen Bank NTT

) sebagai satusatunya Bankkebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, di tengah persaingan duniaperbankan yang kian kompleks maka setiap komponen anak bangsa/daerahtermasuk Penggugat (DPD KNPI NTT) perlu untuk senantiasa ikutmengawasi dan berkonstribusi positif bagi perjalanan, pertumbuhan sertaperkembangan Bank NTT, agar kehadiran Bank NTT dirasakan manfaatsecara baik dan benar oleh seluruh masyarakat NTT;16.Bahwa berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa Bank NTT yang dilaksanakantanggal 29 November 2016

lalu dengan KeputusanPemecatan/Pemberhentian Bapak Daniel Tagu Dedo, S.H. dari jabatannyasebagai Direktur Utama Bank NTT dan menunjuk salah satu Direktursebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank NTT, dalam pandanganPemuda/KNPI, Bank NTT sementara berada dalam situasi kondisi yangtidak sehat dan atau tidak stabil;17.Bahwa kondisi internal Bank NTT ini menjadi semakin kompleks setelahdilaksanakannya RUPS Bank NTT pada Sabtu, 25 Maret 2017 di LabuanBajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT, dimana

oleh Gubernur NTT Drs.

Menyatakan hukum bahwaRUPS Bank NTT pada Sabtu, 25 Maret 2017 diLabuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT yang dipimpinlangsung oleh Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya selaku Salah SatuPemegang Saham adalah Cacat Hukum karena semestinya RUPS itudipimpin oleh Direksi dan bukan oleh Gubernur NTT Drs.

Direktorat Pol Air Polda NTT

Direktorat Pol Air Polda NTT, yangberalamat di Bolok, Kecamatan Kupang Barat, KabupatenKupang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AGUS Hermawan,S.I.K., Bernadus Woda, S.H., Yan Kristian Ratu, S.H.,Suherman, S.H = Immanuel, $S.H.

Penggugat, salah alamat mengajukan gugatan kepada Tergugatkarena kapasitas Tergugat bukan sebagai penyidik yang secara langsungmenangani perkara, yang menanggani perkara secara langsung adalahanggota Polri selaku penyidik, yang menanggani perkara secara langsungsebagaimana yang tercantum pada surat perintah penyidikan sehingga pihakyang digugat tidak lengkap atau dasar gugatan Penggugat tidak jelas dankabur (Obscuur libel);Bahwa penyitaan dan proses hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pol AirPolda NTT

tidak sesuai KUHAP,Penggugat dapat mengajukan/atau melakukan upaya hukum gugatanPraperadilan sebagaimana diatur didalam Pasal 77 Junto Pasal 95 KUHAP,Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 24/PDT/2019/PT.KPGdapat mengajukan gugatan Praperadilan (Pasal 94 Ayat (4) dan (5) KUHAP)bukan gugatan Perdata sehingga secara Yuridis formal gugatan Penggugatharus ditolak/atau tidak dapat diterima;Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan prosespenyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pol Air Polda NTT

pada tahun2005, tidak ada hubungannya dengan Tergugat karena Tergugat barubertugas di Polda NTT pada tahun 2017 sehingga gugatan Penggugat tidakjelas dan kabur (Obscuur libel), harus dinyatakan ditolak/atau batal demihukum;Il.

Bahwa benar penyidik Pol Air Polda NTT pernah melakukan penyidikandugaan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak danmelakukan penangkapan ikan memakai kapal tanpa dilengkapi dengan suratijin penangkapan ikan (SIPI), serta melayarkan kapal tanpa surat ijin berlayar(SIP), yang dilakukan oleh Maklon Nafu, perbuatan tersebut sebagaimanadiatur dalam Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Junto Pasal 8 Ayat (1) dan (2)Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Junto Pasal 110Ayat (2) Undangundang

KEJAKSAAN TINGGI NTT Cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMANANU

KEJAKSAAN AGUNGREPUBLIK INDONESIA Cq.KEJAKSAAN TINGGI NTT CqKEJAKSAAN NEGERI KEFAMANANU,berkedudukan di Jalan Mayjen EltariKefamenanu Kabupaten Timor TengahUtara, yang diwakili oleh Taufik, S.H.,Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu,dalam hal ini memberikan kuasa kepadaJonathan S. Limbongan, S.H.

Kejati NTT cq.

/PT.KPG Halaman 22 dari 33 HalamanKEJAKSAAN TINGGI NTT, Cq KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU SEBAGAI TERMOHON,DAN TIDAK ADA PIHAK LAIN;.

VINSENSIUSSABAsebagai Pemohon dan Kejaksaan Agung RI, CqPutusan Nomor : 100/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 24 dari 33 HalamanKejaksaan Tinggi NTT, Cq Kejaksaan Negri Kefamenanusebagai Termohon dan tidak mengikat pihak ketiga/pihak laintermasuk PembandingDRS EDMUNDUS FALLO, MM, (vide :bukti surat P1, P2, P3,P5);o Obyek sengketa dalam putusan Praperadilan PengadilanNegeri Kefamenanu nomor : 4/Pid.Prap/2015/PN.Kfn, tanggal21 Oktober 2015 antara pihak Drs.

Vinsensius Saba sebagaiPemohon dan Kejaksaan Agung RI, Cq Kejaksaan Tinggi NTT,Cq Kejaksaan Negeri Kefamenanu sebagai Termohon adalahSurat Perintah Penyidikan nomor : Print01/P.3.12/Fd.1/01/2014tanggal 6 Januari 2014,DAN TIDAK ADA OBYEK LAIN. o Perbuatan Terbanding mengembalikan barang bukti kepadaPembanding dengan menggunakan dasar putusan nomor4/Pid.Prap/2015/PN.Kfn yang tidak mengikat Pembanding sertadilakukan diluar perintah putusan tersebut adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan

Gubernur NTT, Cq. Wali Kota Kupang, Cq. Lurah Fatufeto

Menteri Dalam Negeri RI, Cq.Gubernur NTT, Cq. Wali Kota Kupang, Cq. LurahFatufeto, beralamat di Jl. Pahlawan RT.02 RW.01, KelurahanFatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : Marsel Wigers Radja, SH danFriedom Y. Radja, SH., Para Advokad yang berkantor di Jl.Kartini Il No. 2 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor HK.61/VIII/2014 tanggal 05 Agustus 2014, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT I ;2.

NON RUSLI ; PEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTT cq. DINAS P.U PROPINSI NTT cq. BINA MARGA PROPINSI NTT,

PUTUSANNomor 1594 K/Pdt/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:NON RUSLI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kelimutu,RT.011,/RW.003, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang, Propinsi NTT, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya:1. RUTH ANGGRAENI ONDANG, bertempat tinggal diKebangsaan Nomor 5, Kelurahan Kelapa Lima, KecamatanKelapa Lima, Kota Kupang, NTT;2.

PIETER SANDRO ONDANG, bertempat tinggal di JalanGunung Kelimutu, Kelurahan Merdeka, Kecamatan KotaLama, Kota Kupang, NTT;3. LINDA ONDANG, bertempat tinggal di Jalan GunungKelimutu, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama KotaKupang, NTT;4. PAUL ONDANG, bertempat tinggal di RT/RW.005/002, DesaPenful Timur, Kecamatan Kupang Tengah, KabupatenKupang, NTT;5.

LIDYA ONDANG, bertempat tinggal di Jalan Kelimutu Nomor18, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, KotaKupang, NTT,Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada LilyOndang, bertempat tinggal di Jalan Gunung Kelimutu Nomor18, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, KotaKupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26Maret 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;lawanPEMERINTAH DAERAH PROPINSI NTT cq. DINAS P.UPROPINSI NTT cq.

BINA MARGA PROPINSI NTT,berkedudukan di Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang/JalanW.J. Lalamentik Nomor 20, Kupang, dalam hal ini memberiKuasa Hak Substitusi kepada Umbu Lage Woleka, S.H., dankawankawan, Pengacara Negara, berkantor di Jalan AdhyaksaHal. 1 dari 19 hal.

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):Bahwa dalam gugatannya yang menjadi subjek gugatan adalah PemerintahDaerah Propinsi NTT cq. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi NTT cq. BinaMarga Propinsi NTT, yang berkedudukan di Jalan El Tari Nomor 52 Kpg/Jalan W.J. Lalamentik Nomor 20, Kupang;Bahwa menurut kami subjek gugatan dalam perkara a quo masih kurangatau. tidak lengkap dimanaseharusnya Penggugat juga harusmencantumkan Pemerintah Republik Indonesia cq.

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL NTT DI KUPANG, CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TIMOR TENGAH UTARA DI KEFAMENANU sebagai TURUT TERGUGAT

Kepala.Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional NTT di Kupang, Cq.KepalaB nPertanahan Nasional Timor Tengah tarKefamenanu. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : THIMOTIUSTANA, Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada kantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara,beralamat di Jl.

GREGORIUS NENO, di bawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut: e Bahwa Saksi mengenal Penggugat pada tahun 2000, sejak Saksitinggal di tanah milik penggugat ; Bahwa waktu itu Saksi hanya mengenal nama Penggugat sajaberdasarkan informasi dari kakaknya yang bernama PaulinusSene namun tidak pernah bertemu secara langsung denganorangnya karena Penggugat sendiri saat itu tengah bertugas diPengadilan Negeri Alor ; Bahwa pada waktu itu Saksi dipindah tugaskan dari KanwilDepartemen Agama Propinsi NTT

MARIA ERNI GANGGAS : Umur 42 tahun, Alamat Kampung Baru,RT.16/RW.06, Kelurahan Berdao, Kecamatan Kota Atambua, KabupatenBelu, Pripinsi NTT, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selaku ahli waris dariayahnya Frans Ganggas (almarhum); Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PIET SERAN SONBAI, SH.

LEKI : Umur 58 tahun, Alamat Lingkungan Kufeu,RT.06/RW.03, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan,Kabupaten Belu, Pripinsi NTT, Pekerjaan Pensiunan Pegawai NegeriSip, ann ane meena cnet ence cenceSelanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II; 3.

VIKTORIANUS LAU : Umur 40 tahun, Alamat Lingkungan Kufeu,RT.06/RW.04, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan,Kabupaten Belu, Pripinsi NTT, Pekerjaan Swasta; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III; DalamPengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 15 hal.

THERESIA SADUK : Umur 55 tahun, Alamat Lingkungan Kufeu,RT.07/RW.04, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan,Kabupaten Belu, Pripinsi NTT, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I; De FERDINAND SADUK : Umur 82 tahun, Alamat Lingkungan Kufeu,RT.07/RW.04, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan,Kabupaten Belu, Pripinsi NTT, Pekerjaan Tani ; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding Il semula Penggugat II; DANBadan Pertanahan Nasional Propinsi NTT

Adam Malik, Atamb ua,Kabupaten Belu, Propinsi NTT; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Hukumnya, 1). YOHANISTAOLIN, SH., selaku PLH. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkarapada Kantor Pertanahan Kab upaten Belu, 2). EDMUNDUS M.RAYDAIS, selaku Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Belu, 3).

Gubernur Provinsi NTT, Cq. Bupati Sikka Cq. KEPALA DESA LELA VS -. THOMAS AQUINO MOAT JAE da RATO, DKK

GubernurProvinsi NTT, Cq. Bupati Sikka Cq.

KEPALADINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTT, beralamat diJalan W.J.

oleh Penggugat serta meneruskanpekerjaan pembangunan gedung di atas obyek sengketa yang telahdiberi police line.Faktanya: Bahwapertemuan untuk musyawarah dengan pihak penggugat dankeluarganya dilaksanakan pada tanggal 01 bulan April 2017 danbukan dalam bulan maret 2017 sebagaimana dalam dalil 13 gugatanpenggugat, namun pihak penggugat tidak mempunyaibuktikepemilikan atas obyek sengketa sebagaimana klaim yangdisampaikan penggugat, sedangkan di lain pihak programpemerintah Dinas Perindustrian Prov NTT

NTT yang merupakan perpanjangantangan dari Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan/memperkuat ekonomi dan pengembangan budaya pada masyarakatDesa:> Tanggapan Terhadap Dalil 18 Gugatan:10.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil 18 gugatan Penggugat,yang pada pokoknya memohon agar obyek sengketa diletakkan sitajaminan (Conservatoir Beslag);Faktanya:Bahwa permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yangdimohonkan oleh penggugat tidak didasarkan alasanalasan yangcukup sebagaimana disyaratkan

Halhal yang perlu dicatat dan dipertimbangkan dalam prosespemeriksaan perkara ini yaitu antara lain :Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT KPG1.1.1.2.1.3.1.4.Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan yang diamanatkan didalam Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 4 Tahun 2009,tidak diterapkan dalam perkara ini;Selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Maumere, pihakTergugat Il/Dinas Perindustrian Provinsi NTT yang telahmenyerahkan kuasa kepada Tim Kuasa Hukum dari PemdaKabupaten Sikka,

MenteriNegara Agraria/Kepala BPN cq.Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Propinsi NTT, cq.

ARTLAND SOERYADI VS PT NTT INDONESIA

NTT di kupang,Cq. BADANPERTANAHAN NASIONAL Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo,sebagai Tergugat I ;Dalam hal ini di wakili oleh kuasanya :a. Konstatinus Lalu SH, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkarapada kantor pertanahan Kab.Manggarai Barat;b. Fredy E. J. Maramis S.Sit, Kepala Seksi Hak Tanah dan PendaftaranTanah pada kantor pertanahan Kab. Manggarai Barat;c. Max...Putusan Nomor : 41/PDT/2013/PTK. Halaman 1 dari 17 halaman2c. Max M.

PT NTT INDONESIA

PT NTT GLOBAL DATA CENTERS INDONESIA (dahuluPT NTT INDONESIA NEXCENTER) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pemohon:
Erna Agustina Paulina Fanggidae
Termohon:
Kepolisian RI Kepolisian Daerah NTT Kasad Reskrim Polda NTT

KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq .KOMBES POLISI SAM YULIANUS KAWENGIAN2.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq . Ipda YOHANIS WILA MIRA3.KAPOLRI Cq. KAPOLDA NTT Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT Cq . Bripka PATRY M. SELAN

KepalaKepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur Cq.Direktur Reserse Kriminal Polda NTT, Kombes Polisi SamYulianus Kawengian, sesuai alamat yang tercantum dalamSurat Panggilan adalah Direskrim Polda NTT, JalanSoeharto, Nomor 3, Kota Kupang, NTT selanjutnya disebutTergugat ;2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq.

KepalaKepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur Cq.Direktur Reserse Kriminal Polda NTT, Cq. lpda YohanisWila Mira beralamat Direskrim Polda NTT, Jalan Soeharto,Nomor 3, Kota Kupang, NTT selanjutnya disebut TergugatIl;3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta Cq. KepalaKepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur Cq.Direktur Reserse Kriminal Polda NTT, Cq.

Bipka PATRY M.SELAN, beralamat Direskrim Polda NTT, Jalan Soeharto,Nomor 3, Kota Kupang, NTT selanjutnya disebut TergugatIll;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Surat Gugatan Penggugat ;Telah mempelajari suratsurat dalam berkas perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYA:Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupangpada tanggal 4 Agustus 2017 dibawah Register perkara Nomor180/Pdt.G/2017/PN.Kpg telah mengajukan

,dapat Sidang untuk Mewakili WEKLIEF NISNONI demi kelancaranPersidangan Proses Acara Cepat, Singkat dan Biaya Murah ;Bahwa sesuai FAKTA dan BUKTI: T.25.1 dari POLDA NTT yang diajukandalam sidang ex perkara perdata Nomor : 81/Pdt.G.PMH/2014/PN.KPG,berdasarkan LAPORANREKAYASA dari GEORGE FERDINANDNISNONI pada POLISI tenggal 20 Maret 2014 Nomor : LP/B/IIV2014/SPKTPolda NTT yang mengatakan bahwa Penggugat ALEXANDER RANGGABORO, SH mengurus Surat Keterangan pada LURAH OETETE tentangASALUSUL hubungan Keluarga

AKAL, dan untuk relaas Panggilan kepada Tergugat Ilmenerangkan untuk Tergugat Il telah pindah tugas ke POLRES LEMBATAsebagai KASAD SERSE , sehingga yang menandatangani relaas Panggilanadalah Kasubag Renmin Polda NTT SAM S. AKAL selanjutnya untuk RelassPanggilan kepada Tergugat Ill, Tergugat Ill tidak berada ditempat karena lepasTugas maka yang menandatangani Relaas Panggilan dimaksud adalahKasubag Renmin Polda NTT SAMS.

PT NTT GLOBAL DATA CENTERS INDONESIA dahuluPT NTT INDONESIA NEXCENTER vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NTT INDONESIA

-BANK NTT CABANG SOE -ANGGRENI LUSIANA PITAY

OKTOVIANUS SINE; PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN MENTARI NTT

., Ketua DPCFKUISBSI Kabupaten dan Kota Kupang, berkantor di JalanGunung Meja II/57, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima,Kota Kupang ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;melawan:PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN MENTARI NTT,berkedudukan di Jalan Timor Raya, Nomor 111 A, KelurahanKelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi

No. 015 K/Pdt.Sus/2010UMP NTT (Upah Minimum Propins)) ;3.Bahwa pada tanggal 01 September 2006, dibuat perjanjian/kontrak ke 2 (dua)sampai dengan tanggal 30 Agustus 2007 antara Penggugat dan Tergugat,akan tetapi setelan tanggal 30 Agustus 2007, Tergugat tidak membuatkontrak kerja lagi Sampai Penggugat di PHK oleh Tergugat ;4.Bahwa bila dihitung sejak Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 24Juli 2001 s/d di PHK pada tanggal 28 Maret 2008, maka jumlah tahunpengabdian Penggugat pada Tergugat

sebanyak 7 tahun 8 (delapan) bulan.Dengan PHK yang tidak procedural dan bertentangan dengan aturan karenatanpa alasan jelas, maka sesuai dengan Undangundang No. 2 Tahun 2004,Penggugat meminta diadakan proses Bipartit dan Mediasi akan tetapi tidakada titik penyelesaian ;5.Bahwa melihat pada PHK yang tidak berdasarini, maka sudah jelas bahwatindakan PHK tersebut adalah tindakan efisiensi yang dilakukan oleh pihakTergugat/Yayasan Pendidikan Mentari NTT.

No. 015 K/Pdt.Sus/2010sebesar Rp 350.000, pada kontrak tahap pertama dan Rp400.000, pada kontrak tahap kedua adalah disesuaikan dengankemampuan keuangan Yayasan Mentari NTT sesuai dengankesepakatan kedua belah pihak yang dibuktikan denganpenandatanganan perjanjian kontrak kerja ;8.

Bahwa Penggugat sendiri telah menyatakan menolak penetapantentang Upah Minimum Regional yang ditetapkan PemerintahPropinsi NTT terhitung sebagaimana Surat Pernyataan PenolakanHak terhitung tanggal 01/9/06 s/d 30/8/2007, sehingga dalilgugatan Penggugat yang berhubungan dengan UMR haruslahditolak ;9.