Para Pemohon dalam petitumpertama beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkandianggap tidak relevan sehingga alat alat bukti tersebut dikesampingkan;Menimbang, dalam perkara ini Hakim merasa perlu untuk memperingatkan,khususnya kepada Pemohon I, bahwa Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahunhal 8 dari 10 halaman penetapan nomor 452/Pdt.P/2021/PN Dps2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnyaakan disebut dengan UU Penghapusan

KDRT) menyebutkan setiap orangdilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menuruthukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajibmemberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut,dalam perkara ini Seorang suami dilarang untuk menelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahui terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimana Pasal 9UU Penghapusan KDRT akan dipidana

permohonan Pemohon dikabulkansebagian maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitumpertama tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidakdipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat alat bukti tersebutdikesampingkan;Menimbang, dalam perkara ini Hakim merasa perlu untukmemperingatkan kepada Pemohon, bahwa Pasal 9 Undang Undang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untukselanjutnya akan disebut dengan UU Penghapusan

KDRT) menyebutkansetiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaanHalaman 10 dari 12 HalamanPenetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Ginkepada orang tersebut, dalam perkara ini seorang suami dilarang untukmenelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahui terhadap seseorang yang melakukan penelantaran

sebagaimanaPasal 9 UU Penghapusan KDRT akan dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00(lima belas jutarupiah);Memperhatikan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam

Pemohondikabulkan seluruhnya maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohondalam petitum pertama beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidakdipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat alat bukti tersebutdikesampingkan;Menimbang, dalam perkara ini Hakim merasa perlu untukmemperingatkan, khususnya kepada Pemohon I, bahwa Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (untuk selanjutnya akan disebut dengan UU Penghapusan

KDRT)menyebutkan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, ataupemeliharaan kepada orang tersebut, dalam perkara ini seorang suami dilaranguntuk menelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahul terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimanaPasal 9 UU Penghapusan KDRT akan dipidana

Tanggal 4Nopember 2010 ;Perbuatan terdakwa MOHAMAD ALEK MASHADI BinKADARUSMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 5 huruf UU No.23tahun 2004 tentang penghapusan KDRT ;Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut UmumKejaksaan Negeri Tuban ter tanggal 30 Mei 2011 REG.PERK PDM140/ TUBAN/III/ 2011, Terdakwa telah dituntutsebagai berikutMenyatakan terdakwa MOHAMAD ALEK MASHADI BinKADARUSMAN bersalah melakukan tindak pidana KEKERASAN PSIKIS DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA sebagaimana

Menyatakan terdakwa MUTIA ABADI Bin LAHMUDDIN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalamlingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamHalaman 1 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2015/PN.Tkn.Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 44 ayat 4 UU RI Nomor 23 tahun 2004tentang Penghapusan KDRT;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUTIA ABADI Bin LAHMUDDINdengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwauntuk ditahan;3.

permohonan ini adalah untuk kepentingan dariPara Pemohon sendiri maka Para Pemohon dibebankan membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini;Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidakdipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat alat bukti tersebutdikesampingkan;Menimbang, dalam perkara ini Hakim merasa perlu untukmemperingatkan kepada Pemohon, bahwa Pasal 9 Undang Undang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untukselanjutnya akan disebut dengan UU Penghapusan

KDRT) menyebutkansetiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajid memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaankepada orang tersebut, dalam perkara ini seorang suami dilarang untukmenelantarkan istri dan anaknya;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRTdiketahul terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimanaPasal 9 UU Penghapusan KDRT akan dipidana

Menyatakan terdakwa NASRUDDIN BIN MAHMUD terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalamHalaman 1 dari 21 Putusan Nomor xx/xx.xx/2020/PN Mrnlingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat(1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam dakwaanPrimair Penuntut Umum.2.

Luka lecetsedalam nol koma satu centimeter, terdapat setitik darah yang sudah mengeringpada luka, hal tersebut diperkirakan akibat benturan benda tumpul.Bahwa antara SAKS/ 1 dengan terdakwa NASRUDDIN BIN MAHMUD masihterikat tall perkawinan sesuai kutipan akta nikah nomor: 109 / 10 / XI / 2010tanggal 21 November 2010.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor xx/xx.xx/2020/PN MrnSUBSIDIAIR

Luka lecetsedalam nol koma satu centimeter, terdapat setitik darah yang sudah mengeringpada luka, hal tersebut diperkirakan akibat benturan benda tumpul.Bahwa antara Saksi 1 dengan terdakwa NASRUDDIN BIN MAHMUDmasih terikat tali perkawinan sesuai kutipan akta nikah nomor: 109 / 10 / XI /2010 tanggal 21 November 2010.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan

Penuntut Umum mengenai beratringannya hukuman tidak dapat dibenarkan, karena hal itu merupakankewenangan judex facti yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaantingkat kasasi;Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama (Pengadilan NegeriSingaraja) yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum berdasarkanPasal 44 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2004 tentang Penghapusan

KDRT menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa selama 1 (satu) bulan, sedangkan Judex Facti Tingkat Banding(Pengadilan Tinggi Denpasar) mengubah pidana penjaranya menjadi 1(satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecualijika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain,disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidanasebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir, tidak salahmenerapkan hukum;Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar

Menyatakan terdakwa Said Asmadi Bin Said Hamzali Terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan FisikttDalam Lingkup Rumah Tangga Dengan Melanggar Ketentuan dalam Pasal 44ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT sesuai dakwaankesatu;2.

Moo Page Faofl2Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh JPU dalamdakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT , Kedua melanggar Pasal 351 KUHP, makamajelis akan memilih salah satu dari Dakwaan JPU yang dianggap terbukti ada dalamperbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu yang unsurunsurnya adalah sebagai berikutAd.1.

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 KitabUndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 49 huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT, UndangUndang Nomor31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganHal. 5 dari 6 hal.

dipersidangan olehPenuntut Umum ;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, agar menjatuhkan putusan pada diri terdakwa sebagai berikut :Menyatakan terdakwa RIZKY ABDULLAH LUBIS Als KIKI Als KIBERbersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tanggasebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan tunggal melanggar Pasal44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan

KDRT ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY ABDULLAH LUBIS Als KIKIAls KIBER oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa :e (satu) buah sapu rumah tangga berwarna biru gagang kayu patah 3(tiga)dirampas untuk dimusnahkan.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,(seribu rupiah).Telah mendengar Permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan

bagian belakang (punggung)kanan bagian bawah luka memar ukuran 6 x 6cm.Perut : Tidak dijumpai tanda tanda kekerasan.Anggota Gerak Pada daerah tangan kiri bagian belakang terdapat luka robek yangsudah mengering ukuran 4 x 0,5 cmDiagnosa Luka robek yang telah mengering + luka memarKesimpulan Sebagai akibatnya terjadi sakit dan tidak ada halangan untukmelakukan pekerjaan dan jabatannya. w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

KDRT Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakantelah mengerti dan tidak mengajukan Eksepi (keberatan) ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil dakwaannya Penuntut Umumdipersidangan mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu :1 ZUBEIR LUBIS, DRS ;2 S.NAZLI;3.

Sesual dengan UU *Penghapusan KDRT Pasal 5 butir (b)yakni kekerasan psikis.

dalamPasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakankepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur unsurselanjutnya;Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhimenurut hukum;Unsur ke2 : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumahtangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;Menimbang, bahwa pengertian kekerasan fisik sebagaimana dalamPasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT adalahperbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.Hal 14 dari 21 halaman, No. 236/Pid.Sus/2014/PN JpaMenimbang, bahwa Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam Pasal2 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT meliputi : a.

Unsur 'Melakukan perbuatan kekaasan fisikYang dimaksud dengan Kekerasan Fisik sesuai ketentuan Pasal 6 UU Nomor23 Tahun 2004 penghapusan KDRT bahwa "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibarkan rasa sakit, jatuh sakit, atauluka berat'.Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, surat berupa Visum etRepertum, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangandiperoleh faktafakta hukum bahwa terdakwa PARIDI bin KANDAR pada

Unsur '" Dalam lingkup rumah tangga ".16Bahwa yang dimaksud "Lingkup rumah tangga" menurut ketentuan pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, meliputi:a. Suami, isteri, dan anak;b. Orangorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orangsebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,persusuan, pengasuhan, dan perwalian" yang menetap dalam rumahtangga;dan/atau.c.

Bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak menafkahi /menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak hasil perkawinanmereka selama bertahuntahun adalah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (UU Penghapusan KDRT);29.

gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;2.Menyatakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensimerupakan suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalamPasal 284 KUHP;3.Menyatakan sikap Tergugat Rekonvensi yang tidak menafkahi /menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak hasil perkawinanmereka selama bertahuntahun adalah merupakan suatu perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga (UU Penghapusan

KDRT);Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Son4.Menghukum Tergugat Rekonvensi mengganti selurun biaya yangdikeluarkan Tergugat selama ini untuk membiayai hidupnya dan anaknya,yakni sebesar Rp. 5.000.000 x 65 bulan = Rp. 325.000.000,(Tiga RatusDua Puluh Lima Juta Rupiah);Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa untuk seterusnya kedua belah pihak menyerahkanreplik serta duplik sebagaimana merujuk pada berita acara persidangan

Penggugat Rekonvensi menuntutTergugat Rekonvensi atas baik perselingkuhan yang dilakukan maupun sikapyang tidak menafkahi / menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak hasilperkawinan mereka selama bertahuntahun merepakan perbuatan melawanhukum, baik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP maupun dalam Pasal9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT) karena mengabaikantanggung jawabnya sebagai suami selama 5 tahun 6 bulan (terhitung sejak

PATTOLA bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalamlingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1)Undangundang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT,sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. MUH. ALWIFATAHILLAH, M.Pd., M.Si Bin H. PATTOLA dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan;3.

PATTOLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalamlingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT ;3. Menjatuhnkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidanaselama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan penjara ;4.

Tahib tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 23Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; SUB SIDIAIR ft2seeseeseeecneecareerncnacaeserenteneenaesensnsiauanasenneienieenseeaMeeeEeneBahwa terdakwa Samsuar Bin Alm M. Tahib pada hari Minggu tanggalHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.SusPrk/2016/PN.Mbo.20 Desember 2015 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulanDesember di tahun 2015, bertempat di Desa Kuala Baro, Kec. Kuala Pesisir,Kab.

Tahib tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 23Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwamenyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/PenuntutUmum telah menghadapkan saksisaksi dan di persidangan saksisaksi tersebutmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkanSEHAQ al DENI KUL Seren nnnnnssnsnen remission nner

No. 23 tahun 2004tentang Penghapusan KDRT ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umumtanggal15 Januari 2014 No.Reg.Perkara: PDM491 / TANGGA/ 09 /2013, yang padapokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1.

Surat tersebut dibuat atas permintaanKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMURRESORT PELABUHAN TANJUNG PERAK dengan surat permintaannyatanggal 02 Januari 2017 Nomor:VER B/03/V2017/SPKT terhadap seorangperempuan bernama YESICA NOVALINDA.Perbuatan Terdakwa BAMBANG ARI UTOMO sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) undangundang RI No 23Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Pasal 5 dan Pasal 6 UndangUndang Nomor 23Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT jis.

Konsideran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan KDRT);Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan KDRT adalahmemelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (vide. Pasal 4huruf (d) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT),terbukti ternyata dengan adanya tindakan kekerasan oleh Tergugat terhadapPenggugat berakibat kepada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat danTergugat.