Ditemukan 43 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : satya sarwa satia satra salwa
Penelusuran terkait : Satwa. Satwa Pelanggaran perlindungan satwa
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-02-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/PN.Pwk.
Tanggal 20 Februari 2014 — Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia LAWAN 1. Amah Binti Emad dkk. 2. Perum Perhutani cq Kepala Kantor Perhutani Kabupaten Purwakarta 3. P.T. P.L.N. P.J.B. II Sektor Cirata Cq Kepala Proyek Induk PLTA Cirata 4. B.P.N. Jabar cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta
99 — 24
  • Pwk.Bahwa terjadinya tukar menukar suatu kawasan hutan ditentukandengan terbitnya surat keputusan dari Menteri Kehutanan yang isinyamenyatakan bahwa suatu kawasan sudah ditukar dengan kawasanhutan lainnya.Bahwa kawasan hutan yang bisa ditukarguling adalah hutan produksi,hutan produksi terbatas dan hutan lindung, sedangkan hutankonservasi tidak bisa dilakukan tukar menukar.Bahwa yang dimaksud dengan hutan konservasi adalah dimanadidalamnya terkait perlindungan satwa, hutan lindung adalah hutanyang
Pengadilan PN PUWAKARTA
Putus : 20-02-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 13/Pdt.G.Plw/2014/PN.Pwk.
Tanggal 20 Februari 2014 —
43 — 10
  • tersangkut sengketa makayang bertanggungjawab adalah Pemohon.Bahwa terjadinya tukar menukar suatu kawasan hutan ditentukandengan terbitnya surat keputusan dari Menteri Kehutanan yang isinyamenyatakan bahwa suatu kawasan sudah ditukar dengan kawasanhutan lainnya.Bahwa kawasan hutan yang bisa ditukarguling adalah hutan produksi,hutan produksi terbatas dan hutan lindung, sedangkan hutankonservasi tidak bisa dilakukan tukar menukar.Bahwa yang dimaksud dengan hutan konservasi adalah dimanadidalamnya terkait perlindungan
    satwa, hutan lindung adalah hutanyang dikhususkan untuk menjaga keseimbangan dan kelesatarian tatakelola air, dan hutan produksi adalah hutan yang bisa memproduksihasil hutan.Bahwa ahli tidak tahu tentang tanah adat rakyat dalam kaitannyadengan tukar menukartanah.Bahwa secara struktural, hubungan antara Kementerian Kehutanandengan Perum Perhutani tidak ada, hubungan itu baru ada apabilaKementerian Kehutanan memberikan hak pengelolaan hutan kepadaPerhutani, yakni hak mengelola dari awal penanaman
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm
Tanggal 9 Mei 2019 — LAURENSIUS KOLO alias GONI sebagai terdakwa I RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS sebagai terdakwa II
463 — 79
  • Putusan Nomor 14/Pid.B/LH/2019/PN Kfm.Melaksanakan konservsi sumber daya alam dan ekosistem diwilayah unitKPH, Melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaanmasyarakat di daerah penyangga kawasan hutan, Melakukanpenyuluhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di wilayah unitKPH, Melakukan fasilitasi dan pendampingan pengembagan perhutanansosial ( HKM, HTR,HD dan kemitraan) , masyarakat hukum adat sertapenanganan konflik sosial /Aenurial diwilayah unit KPH, Melakukaninventarisasi dan perlindungan
    satwa yang tidak termasuk dalamlampiran CITES, Melakukan koordinasi dan konsultasi kegiatan denganunit/instansi dan pidah terkait agar terjalin kerjasama yang baik, Membuatlaporan bulanan, triwulan, tahunan hasil pelaksanaan tugas kedinasansesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yangtelah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;,Melaksanakan tugastugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasanbaik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untukkelancaran