MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa IWAN SIANTURI bin HORAS SIANTURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MELAKUKAN PRAKTEK KEDOKTERAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SIANTURI bin HORAS SIANTURI tersebut oleh karena itu, dengan pidana

sehingga perbuatanterdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (2) UndangUndang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktik Kedokteran ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakimunsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpahak melakukan praktek

kedokteran sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat melepaskan dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatanTerdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pengalaman, pengetahuan dan keahliankhusus mengenai kesehatan sehingga perbuatannya yang melakukan

praktek kedokteran dapatHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Bntmembahayakan kesehatan atau keselamatan orang lain, karena Terdakwa tidak mengetahuitentang pengetahuan maupun keahlian khusus mengenai kedokteran ;Menimbang, bahwa Terdakwa kooperatif dipersidangan dan menyesali perbuatannyakarena telah memberikan keterangan secara baik dan mengakui kesalahannya, sehinggamendukung lancarnya persidangan, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa perbuatan

Menyatakan terdakwa IWAN SIANTURI bin HORAS SIANTURI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAKMELAKUKAN PRAKTEK KEDOKTERAN ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SIANTURI bin HORAS SIANTURItersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.Bnt3.

Dalampertemuan inipun tidak tercapai kesepakatan apapun;Bahwa tindakan Tergugat yang telah tidak menandatangani rekammedis hasil pemeriksaan kesehatan aquo jelasjelas dan nyatanyatatelah melanggar ketentduan pasal 46 UU RI No. 29 tahun 2004tentang Praktek Kedokteran jo pasal 5 butir 4 Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;Bahwa kemudian atas rekam medis aquo yang penyampaiannyakepada Penggugat melalui Kepala Sekolah dan sebelumnya telahmelalui pula tenaga administrasi dan guru

Bahwa Tergugat ,Il dan Ill menolak secara tegas dalil gugatanPenggugat pada angka 2 halaman 2 gugatan, karenahasilPemeriksaan Medis merupakan hak dari seluruh siswa pasien yangdiperiksa kesehatannya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal47 ayat 1 UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yaitu : Dokumen hasil pemeriksaan medis sebagaimana dimaksuddalam pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau saranapelayanan kesehatan, sedangkan Hasil Pemeriksaan Medismerupakan milik pasien.Berdasarkan

bahwabenar Hasil Pemeriksaan Medis diserahkan ketika pembagian rapor dalamkeadaan tertutup diselipkan dalam rapor kepada orang tua atau wali murid/siswa, dan tidak ada orang tua murid yang merasa keberatan dengan metodepenyerahan yang dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti Tergugat diatas, terbuktipenyerahan Hasil Pemeriksaan Medis yang dilakukan oleh Tergugat II dan Illtelah sesuai dengan prosedur yang berlaku;Menimbang, bahwa berlandaskan pada pasal 47 ayat 1 UU No. 29tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran maka metode penyerahan HasilPemeriksaan Medis yang dilakukan oleh Tergugat II dan Ill, bukan merupakanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa posita gugatan point ketiga yang menyatakan akibatmengetahui adanya penyakit/gangguan yang dideritanya, anak/siswamengalami tekanan psikologis berupa depresi kepercayaan dalam prosesbelajar;Menimbang bahwa dari buktibukti Pengugat tidak ada alat bukti yangmenunjukkan anak Penggugat mengalami tekanan psikologis berupa depresikepercayaan dalam proses

langsung maupuntidak langsung kepada dokter atau dokter gigi:Dan melanggar asas dan tujuan sebagaimana Pasal 2 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran yangberbunyi: Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkanpada nilai ilmiah, manfaat, kKeadilan, kemanusian, keseimbangan, sertaperlindungan dan keselamatan pasien:Bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, berbunyi: Pengaturan praktek

kedokteran bertujuan untuk:a.

perbuatan malapraktik dan Tergugat IIadalah suatu kelalaian yang semestinya ia harus memberikanpertolongan dan harus melakukan Pemeriksaan sejak pasien di rawatinap hari Rabu tanggal 23 November 2011, jam 20:30 Wibtersebut dan baru memeriksa pasien pada tanggal 24 November 2011pukul 16:30 Wib dimana pasien sudah dalam keadaan kritis dandimasukkan ke ruang /CU yang pada akhirnya jam 20:30 Wib pasienmeninggal dunia, bertentangan dengan Pasal 2 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran yangberbuny!

Nomor 173 PK/Pdt/2017biotik sebanyak 3 (tiga) botol ukuran makro dengan melalui petunjuktelepon kepada perawat rumah sakit Tergugat I: Bahwa perbuatan dokter memeriksa pasien menggunakan alat teleponuntuk memberikan obat melalui perawat rumah sakit yangmengakibatkan pasien meninggal dunia tersebut, dan tidakmenggunakan alat stateskop secara langsung adalah malapraktik;Perbuatan tersebut melanggar Pasal 51 huruf (a) UndangUndang Nomor29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang berbunyi: Dokter ataudokter

nadatinggi dan angkuh menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat hanyamau menyerahkan isi rekam medis Ismi kalau di Pengadilan;Bahwa perbuatan Tergugat sebagai sarana pelayanan kesehatan yangtidak bersedia memberikan isi rekam medis Ismi kepada Penggugat selakuorang tua kandung Ismi secara hukum jelas merupakan perbuatan yangbertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, karenanya merupakanperbuatan melawan hukum;Bahwa terkait dengan isi rekam medis ini, dalam UndangUndang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran antara lain telah diatur danditetapkan sebagai berikut: Pasal 46 ayat (1): Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau saranapelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milikpasien;Pasal 52: Pasien dalam menerima pelayanan praktik kedokteran,mempunyai hak:a.

Tergugat telah memberikan ringkasan Rekammedis kepada kuasa Penggugat yang sebelumnya", bahwa yang telah diberikanTergugat kepada Para Penggugat adalah Ringkasa Rekam Medis (ResumeMedis), bukan Isi Rekam Medis (Semua isi catatan medis) sebagaimana yangdiharuskan oleh ketentuan Pasal 52 huruf e Undangundang Nomor 29 Tahun2004 tentang Praktek Kedokteran;Dalam hal ini terbukti bahwa Tergugat/Termohon Peninjauan Kembalisecara sengaja telah tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkanIsi Rekam

bukan dalam bentuk Ringkasan Rekam Medis;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim ataukekeliruan yang nyata dan Tergugat telah memberikan ringkasan rekam mediskepada Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan ketentuan PermenkesNomor 269/Menkes/Per/II/2008 tanggal 12 Maret 2008 dan Permenkes tersebutmerupakan penjabaran dan aturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 29Tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran maka Tergugat telah memenuhikewajibannya sebagaimana diatur dalam Permenkes tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimobangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon PeninjauanKembali ADE ZULHERMAN dan kawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPara Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini;Memperhatikan

tahun dan sudah bercerai;Bahwa terdakwa berpacaran dengan Indri Winasti Yuliana karena terdakwasudah ada benihbenih koflik antara terdakwa dengan isterinya dan benihbenihkonflik tersebut dikarenakan isterinya statusnya perawan namun kenyataannyasudah mempuyai anak;Bahwa penipuan yang dilukakan terdakwa terhadap Indri Winasti Yuliana adalahterdakwa mengaku sebagai Dokter dari anggota Angkatan Laut Surabaya yangsedang menjalani study kedokteran pada Kampus Unair Surabaya yang sekarangsedang menjalani praktek

kedokteran pada Rumah Sakit Dr.Soetomo Surabaya;Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengaku sebagai Dokter dari anggotaAngkatan Laut Surabaya yang sedang menjalani study kedokteran pada KampusUnair Surabaya yang sekarang sedang menjalani praktek kedokteran padaRumah Sakit Dr.Soetomo Surabaya kepada Indri Winasti Yuliana agar supayaIndri Winasti Yuliana mau berpacaran kepada terdakwa;Bahwa yang dilakukan terdakwa untuk membuat atau meyakinkan Indri WinastiYuliana yaitu: terdakwa membantu untuk proses

pernah menikah namun terdakwa sudah cerai dan waktu ituterdakwa mengaku duda dan Indri Winasti Yuliana percaya kepada terdakwa;Bahwa kenyataannya terdakwa masih mempunyai istri dan tidak bekerja menjadiAnggota TNI AL Surabaya namun kenyataannya terdakwa bekerja menjadiSatpol PP di Rumah Sakit Dokter Soetomo Surabaya;Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengaku sebagai Dokter dari anggotaAngkatan Laut Surabaya yang sedang menjalani study kedokteran pada KampusUnair Surabaya yang sekarang sedang menjalani praktek

kedokteran padaRumah Sakit Dr.Soetomo Surabaya kepada Indri Winasti Yuliana agar supayaIndri Winasti Yuliana mau berpacaran dengan terdakwa;Bahwa yang dilakukan terdakwa untuk membuat atau meyakinkan Indri WinastiYuliana yaitu: terdakwa membantu untuk proses operasi kakak dari Indri WinastiYuliana, terdakwa selalu memberikan perhatian kepada Indri Winasti Yuliana,terdakwa mengirimkan fotofotonya kepada Indri Winasti Yuliana yangmenggunakan pakaian angkatan berpangkat Letnan Satu kepada Indri WinastiYuliana

Chairul Sahriyang menerima informasi dari Ketua Umum PB PDGI yang menyatakanadanya kegiatan praktek kedokteran Gigi illegal atas nama Robi Sugarayang terletak di Jalan Surabaya dengan nama flank tempat praktek MR.BEHEL SHOP dan bertuliskan Spesialis Orthodontik dan mencantumkanlogo PDGI berwarna ungu dan telah memfosting di media social dan atasinterogasi yang dilakukan oleh saksi Drg.

kedokteran Gigiillegal dengan nama flank tempat praktek MR.

izin apapun yang baik DinasKesehatan Kota Pekanbaru maupun dari instansi lainnya.Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapatlah diyakini menuruthukum, bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan praktekkedokteran Gigi illegal kepada masyarakat, dengan menggunakan peralatanperalatan medik, dan dengan menggunakan metode praktek sebagaimanalayaknya dokter gigi, sedangkan Terdakwa sendiri, secara formal tidakmempunyai keahlian dibidang itu, dan juga tidak mempunyai izin untukmelakukan praktek

kedokteran gigi sebagaimana yang dimiliki oleh seorangdokter gigi, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukanpraktek sebagaimana layaknya seorang dokter ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur ini telah terbukti secara sahdan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.Ad. 3.

Pasal 36: Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran diIndonesia wajib memiliki surat izin praktik.Pasal 37 : (1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempatpraktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan. (3)Ketentuan lebih lanjutmengenai surat ijin praktek diatur dengan peraturan Menteri.18e Sesuai pasal 1 ayat (1), (3), dan ayat (5) Permenkes RI Nomor: 512/MENKES/PER/IV/2007 adalah : (/)Praktek

kedokteran adalahrangkaian yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasiendalam melaksanakan upaya kesehatan, (3)Surat jin Praktek selanjutnyadisebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas KesehatanKabupaten/Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhipersyaratan untuk menjalankan praktek kedokteran. (5)Surat tandaregistrasi dokter dan dokter gigi yang selanjutnya disebut STR adalahbukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepadadokter dan dokter

Kunir Kabupaten Lumajang, saksi bersama dengan rekansaksi yaitu Aiptu Nurkamim, SH, Brigadir Mugi Setiawan, Sh, dan Briptu FerryFebriyanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKHMAD ARIISBin MULYADI oleh karena terdakwa AKHMAD ARIIS Bin MULYADI telahmelakukan praktek kedokteran / menjual obatobatan tanpa memiliki ijin daripihak yang berwenang dirumahnya; Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksiada mendapatkan informasi dari masyarakat lalu saksi bersama denganrekanrekan

KunirKabupaten Lumajang, saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Aiptu Nurkamim, SH,Brigadir Mugi Setiawan, Sh, dan Brigadir Sigit Rudi Hantoro telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa AKHMAD ARIIS Bin MULYADI oleh karenaterdakwa AKHMAD ARIS Bin MULYADI telah melakukan praktek kedokteran /menjual obatobatantanpa.....10tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dirumahnya;Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi adamendapatkan informasi dari masyarakat lalu saksi bersama

No. 21 PPHUM/2011mengajukan permohonan Hak Uji Materiil dengan alasanalasan padapokoknya atas dalil sebagai berikut :1.4.1.4.2.Bahwa tahun 2006 setelah menjalani Operasi, Pemohon atas Hakhaknya berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia No. 29 Tahun2004, pasal 47 tentang Praktek Kedokteran, meminta Isi RekamanMedis, namun ditolak oleh pihak rumah sakit WILLIAM BOOTHSurabaya dengan alasan yang bisa diberikan hanyalah dalam bentuk :Resume Medis, merujuk Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/Menkes/Per

Pasal1 angka 1 rekam medis adalah berkas yang berisikan catatandan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;Pasal 1 angka 3 sarana pelayanan kesehatan adalah tempatpenyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapatdigunakan untuk praktek kedokteran atau kedokteran gigi;Pasal 1 angka 5 pasien adalah setiap orang yang melakukankonsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanankesehatan yang diperlukan baik secara

Flamboyan No. 06 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Melajah, KecamatanBangkalan, Kabupaten Bangkalan, yang berpendapat dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut : e Bahwa............e Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat maupunPenggugat, tetapi kenal dengan Tergugat dan Penggugat ;e Bahwa sesuai UU No. 29 Tahun 2004 pasal 70 dan pasal 71 bahwa organisasiprofesi bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap praktekkedokteran ; Bahwa IDI terkait dengan pengawasan tentang praktek kedokteran

etiktesebut, maka menjadi penyebab adanya dugaan malpraktek dan istilah malpraktek tidak dikenal dalam Peraturan Perundangundangan ; e Bahwa apabila masyarakat dirugikan dengan kinerja dokter, maka diberi hakuntuk melapor ke MKDKI yang kedudukannya di Jakarta atau masyarakatmasih bisa menuntut ke Pengadilan melalui hukum pidana dan perdata ;e Bahwa audit Komite Medik itu merupakan sarana pembenahan bila adamasalah ; e Bahwa MKDKI berwenang memberi sanksi terhadap kesalahan prosedurterkait dengan tugas praktek

kedokteran seorang dokter ; Bahwa apabila dokter seorang PNS, yang perlu dipertimbangkan adalah terkaitdengan praktek kedokteran ataukah pelanggaran disiplin Pegawai NegeriMenimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masingmasing mengajukankesimpulannya pada persidangan tanggal 30 JuliMenimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuatdalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk pada Berita AcaraPersidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

CitraAditya Bakti, Bandung hal. 123);Menimbang, adapun pendapat Kartono Muhamad, malpraktek kedokteraan adalahistilah hukum yang dari sudut harfiah artinya praktek kedokteran yang buruk atau jelek karenasalah atau menyimpang dari yang semestinya (dalam Oemar Seno Adji, 1991, Profesi Dokter,Penerbit Erlangga, Jakarta, hal.167);Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa istilahmalpraktek digunakan kalangan profesi untuk menggambarkan kelalaian, penyimpangan,kesalahan atau

DoroSoendoro (Tergugat Ill) secara tetap dan untuk selamanya, serta tidakmenerbitkan izin apapun terkait praktek kedokteran atau di bidangkesehatan kepada Tergugat II dan Tergugat III di kKemudian hari.PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT TERGUGAT 50.51.52.Bahwa berdasarkan Pasal 27 UndangUndang No. 44 Tahun 2009 tentangRumah Sakit:Izin Rumah Sakit dapat dicabut jika:a. Habis masa berlakunya;b. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar;c.

Memerintahkan kepada Tergugat IV dan Tergugat V untuk mencabut izinpraktek dokter dari Tergugat II dan Tergugat Ill secara tetap dan untukselamanya, dan tidak menerbitkan izin apapun di bidang kesehatan dan/atau izin praktek kedokteran untuk dan atas nama Tergugat II dan TergugatIll dikemudian hari, serta melarang Tergugat II dan Tergugat III untukmenjalankan praktek kedokteran, melakukan tindakan kedokteran danpengobatan dimanapun baik di Rumah Sakit maupun di tempat fasilitaskesehatan lainnya;.

Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas dalildalilPenggugat dalam butir 8 s/d butir 18 halaman 5 s/d 18 Gugatan karenasampai saat ini, tidak ada putusan dari MKDKI, sesuai dengankewenangannya yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14) UndangUndangRI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, gunaMENENTUKAN ADA TIDAKNYA KESALAHAN yang dilakukan dokter, incasu terhadap Tergugat II dan Tergugat Ill.2.

DoroSoendoro (Tergugat Ill) secara tetap dan untuk selamanya, serta tidakmenerbitkan izin apapun terkait praktek kedokteran atau di bidang kesehatankepada Tergugat II dan Tergugat III di kemudian hari.2.3.

kedokteran untuk dan atas namaTergugat Konvensi Ill dikemudian hari, serta melarang Tergugat Konvensi IIIuntuk menjalankan praktek kedokteran, melakukan tindakan kedokteran danpengobatan dimanapun baik di Rumah Sakit maupun di tempat fasilitaskesehatan lainnya; memerintahkan Tergugat Konvensi III untuk menghentikanpraktek kedokteran dan pengobatan dalam bentuk apapun;Halaman 91 dari 138 halaman Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt Brt1b.

Cilacap adalah hartabersama yang diperoleh Penggugat I dan Tergugat semasa dalam perkawinan ;IV Menghukum Tergugat dan Penggugat I untuk membayar biaya pendidikan,biaya asrama, biaya nafkah selama 5 (lima) tahun, dan biaya praktek Kedokteran,dan biaya pembelian alatalat kesehatan Kedokteran sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyard) kepada Penggugat II guna membayar Bank gransibiaya masuk di Perguruan Tinggi Universitas Kedoteran Mahalawati di KotaLampung Sumatra Barat ;V.

Katingan. dan jugaAhli memiliki keahlian dan pengetahuan ketentuan perundangundangan terkait kesehatan dan atau kedokteran ;e Bahwa benar berdasarkan UndangUndang RI Nomor: 29 tahun2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa syarat syarat yang harusdipenuhi untuk kegiatan pelayanan kesehatan gigi yaitu dilakukandi tempat yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan yangmenyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang dapatdigunakan untuk praktek kedokteran atau kedokteran gigi antaralain :Halaman 23 dari

dalamperawatan ortodontik removable atau fixed pada pasien anak ataudewasa yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan kedokteran gigiyang dilakukan pada tempat yang telah ditentukan atau yang telahmemiliki izin dari instansi terkait yang mana berdasaranPermenkes RI Nomor 1871 / Menkes / Per / IX / 2011 tentangpencabutan permenkes RI Nomor : 339 / Menkes / Per / V /1 989Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.Ksntentang pekerjaan tukang gigi bahwa tukang gigi tidak dibenarkanmelakukan praktek

kedokteran berupa pemasangan alat ortodontiberupa bracket (behel), perawatan alat ortodonti berupa bracket(behel) ;e Bahwa benar praktek kedokteran yang dilakukan oleh terdakwaberupa pemasangan Gigi Palsu, Pencabutan Gigi, Tambal Gigi,pemasangan Bracket atau behel atau alat Ortodonti, perawatanalat ortodonti berupa bracket (behel) tanpa memiliki izin praktik dariinstansi terkait, maka kegiatan tersebut merupakan perbuatanyang tidak dibenarkan dan diancam sanksi pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal

kedokteran di bidang Gigi yang tidaksetiap hari mendapat pasien dan juga terdakwa melakukan hanyauntuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga karenaterdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk memenuhikebutuhan terdakwa seharihari dan juga untuk membiayaikebutuhan sekolah anak terdakwa ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang buktisebagai berikut:1) 1 (satu) Set peralatan Mini Air Compresor merk SGL PremiumAS06 warna Biru alat untuk mengebor Gigi.2) 1 (satu) buah Tas merk

Bahwa yang dimaksud dengan Sarana Pelayanan Kesehatan menurut pasal 1 angka 9 UU No. 29 Tahun 2004 tentang PraktikKedokteran adalah upaya pelayanan kesehatan yang dapatdigunakan untuk praktek kedokteran atau krdokteran gigi.Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2016/PN.KsnBahwa yang dimaksud dengan Profesi Kedokteran atau KedokteranGigi menurut pasal 1 angka 10 UU No. 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran ataukedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan

;3 Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan keluarganya dan ;4 Menerima imbalan jasa ;Dan tentang kewajiban diatur dalam Pasal 51 yakni ;1 Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar proseduroperasional serta kebutuhan medis pasien ;2 dst;3 dst;4 dst;Terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 tersebut ;Adanya surat keputusan yang menjadi objek gugatan a quo, seolaholahmenunjukan kepada publik bahwa Penggugat telah melakukan suatu pelanggarankode etik dalam praktek

kedokteran, sehingga nama baik Penggugat menjaditercemar karenanya, kerugian mana sesungguhnya adalah tidak ternilai harganyadan kerugian materiil berupa hilangnya uang jasa pelayanan medis yang biasaditerima oleh Tergugat selama menjalankan Praktek kedokteran di RSUP DR MDJAMIL PADANG yang kalau dihitung rata rata adalah sebasar Rp. 50.000.000(lima puluh juta rupiah) per bulan, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2012 tersebut ;Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni

Penggugat sebagai dokter menjaditercemar,sehingga akan berakibat menurunnya kepercayaan pasien kepadaPenggugat yang merupakan hal yang fondamental dalam dunia kedokteran;Tidak maksimalnya pelayanan terhadap pasien pasien yang membutuhkankeahlian Penggugat sebagai ahli bedah terutama pasien pasien yang inginmelakukan kontrol ulang penyakitnya yang selama ini sudah ditangani olehPenggugat ;Tidak maksimalnya tugas Penggugat sebagai dosen dalam melakukan transfer ofknowledge and skill, dalam pengajaran praktek

kedokteran yang hanya bisadilakukan melalui praktek langsung di RSUP M Djamil Padang sebagaimanasurat tugas membimbing calon dokter spesialis bedah yang stase di bedahdigisif, akan tetapi dengan dibebaskannya sementara Penggugat dalammemberikan pelayanan terhadap pasien dan tindak medik, maka hal itu tidakdibisa dilakukan ;Hilangnya penghasilan Penggugat sebagai dokter spesialis di RSUP DR MDjamil Padang dalam bentuk Jasa medis yang rataratanya diterima olehPenggugat setiap bulannya kurang lebih

Organisasi dan Tata Laksana)No.0693/PB/A.4/08/2019 adalah : Harus lulus dokter denganditunjukkan dengan ljasah Dokter (Profesi); Mempunyai STR (SuratTanda Registrasi) yang diterbitkan oleh KKI (K onsil KedokteranIndonesia) Jakarta; Mengajukan diri untuk menjadi anggota IDI Kab.KediriBahwa 1 (satu) buah ljasahn Sarjana Kedokteran UmumNo.I51/pt40/6/sI/1994 atas nama AGUS WIJAYANTO yang dikeluarkanoleh Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dipergunakan terdakwaAGUS WIJAYANTO untuk melakukan kegiatan praktek

kedokteran;Bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.

;Bahwa kegiatan praktek kedokteran yang telah dilakukan oleh terdakwaAGUS WIJAYANTO, S.

padaFKPP dan RS; Koordinasi dengan organisasi bidang kesehatan dalamrangka pemberian rekomendasi ijin praktek; Pelaksanaan Koordinasilintas program dan lintas sektor terkait dalam rangka pemantauan,pembinaan dan evaluasi SDMK;Bahwa 1 (satu) buah ljasahn Sarjana Kedokteran UmumNo.I51/pt40/6/sI/1994 atas nama AGUS WIJAYANTO yang dikeluarkanHalaman 14 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Gproleh Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dipergunakan terdakwaAGUS WIJAYANTO untuk melakukan kegiatan praktek

kedokteran, saksimenerangkan bahwa terdakwa AGUS WIJAYANTO, S.

Bahwa Tergugat V selaku pemilik RS ASRI (Tergugat 1) terbuktimelawan hukum dengan melalaikan kewajiban hukumnya untuk melakukanpengawasan yang seharusnya dilakukan terhadap kegiatan pelayanankesehatan dan praktek kedokteran yang dilakukan oleh Tergugat , Tergugat Illdan Tergugat IV.

TergugatVI juga telah membiarkan Tergugat II menyediakan pelayanan persalinandengan metode water birth dan praktek kedokteran yang dilakukan olehTergugat Ill dimana Penggugat melakukan konsultasikonsultasi sejakkehamilan awal sampai dengan akan melahirkan;32.

Surat Keputusan MKDKI Nomor 10/P/MKDKI/V/2012, tanggal 23Juli 2013 tentang disiplin praktek kedokteran yang dijadikan dasar olehPenggugat untuk menggugat Tergugatlll masih dalam prosespemeriksaan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta padaperkara Nomor 187/G/2013/PTUN JKT karena Surat Keputusan MKDKItersebut cacat administratif dan cacat Substanstif akibat memuat danmengutip keterangan saksi Ahli yang tidak benar dan kontradiksi kedalamisi Surat Keputusan MKDKI.

kedokteran sebagai pihak karena telahdisebutkan didalam pokok gugatan dan diatur UndangUndang maka jelasgugatan Penggugat disebut gugatan yang kurang pihak;Berdasarkan uraian mengenai Eksepsi tersebut diatas, sungguh tidakberkelebihan jika surat gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Niet on van kelijk verklaard);Dalam Rekonvensi1.

Kedokteran;3.

Ade yang tidak memiliki kompetensiuntuk bertindak mewakili TERGUGAT dan TERGUGAT II adalah suatutindakan yang melecehkan PENGGUGAT;PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TEGUGAT DAN TERGUGAT IlTERHADAP UNDANGUNDANG PRAKTEK KEDOKTERAN DAN UNDANGUNDANG RUMAH SAKIT KARENA MEMBIARKAN DOKTER MELAKUKANPRAKTEK TANPA IZIN.Bahwa UU Praktek Kedokteran menyatakan setiap dokter yangmelakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki tanda dan suraiin praktik yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Ikatan DokterIndonesia

Namun demikian, ijinTERGUGAT Ill baru DIPERPANJANG pada tanggal 3 Februari 2012sebagaimana termaktub dalam kedua surat rekomendasi tersebut.Dengan demikian pada saat melakukan tindakan medis sampai denganmeninggalnya Almarhum pada tanggal 23 Desember 2011, TERGUGATIll telah melakukan praktek kedokteran secara ILEGAL, tanpa memilikiizin praktek yang sah.

Oleh karena itu TERGUGAT dan TERGUGAT IItelah melakukan perobuatan melawan hukum dengan sengaja telahmempekerjakan dokter yang tidak memiliki izin praktek yang sah;27.Bahwa berdasarkan Pasal 42 UU Praktek Kedokteran, TERGUGAT danTERGUGAT II telah melakukan perbuatan hukum karena telahmengijinkan TERGUGAT III untuk melakukan tindakan medis di saat ijinprakteknya sudah tidak berlaku lagi.

kedokteran di rumahsakit.

Berdasarkan penjelasan di atas, oleh karena STR TergugatIll tidak pernah habis masa berlakunya sehingga SIP nya punmasih tatap berlaku, maka dengan demikian terbukti ParaTergugat tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1),(4) dan Pasal 36 UU Praktek Kedokteran dan Pasal 13 ayat (1) UURumah Sakit.37.Bahwa dengan demikian maka haruslah ditolak dalil Penggugatdalam gugatannya Angka 2434 Halaman 69 yang menyatakanbahwa Tergugat dan Tergugat II telah melanggar Pasal 29 ayat(1), (4) dan Pasal

adalah untukmemperbaiki susunan gigi baik yang diakibatkan oleh kelainan dental dan atau skeletal;Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam melakukan praktik pemasangan atau perawatanbehel tidak dibenarkan karena terdakwa bukan seorang dokter gigi dan tidak memilikiizin praktik izin praktik;Bahwa benar yang berwenang melakukan praktik pemasangan atau perawatan beheladalah dokter gigi yang telah memiliki Surat Izin Praktek sesuai Permenkes nomor :2052/Menkes/per/X/2011 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek

kedokteran ;Bahwa benar kegiatan penjualan dan pemasangan behel yang dilakukan terdakwamerupakan sebuah kegiatan "praktek Kedokteran Gigi" karena alatalat yang digunakanterdakwa seperti braket (behel), kawat niti archwir, Power chan (karet behel),seperangkat alat pemasangan gigi behel, sarung tangan, masker, gun shooter, sonde,karet (power O, motif), etsa gel, heliosit, alkohol 70 %, pembuka mulut (mouth gate),pinset, tang besar tang kecil dan bracket aksesoris adalah peralatan yang lazimdigunakan

Dengan demikian Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diaturdalam Pasal 1 butir 8 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, yaitubadan atau pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusanpemerintah yudikatif dalam bidang kesehatan berupa penegakandisiplin kedokteran atas dokter dan dokter gigi dalampenyelenggaraan praktek kedokteran;Begitu. pula Konsil Kedokteran Indonesia (KKl)/Tergugat Ilmerupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang memilikitugas melakukan registrasi

yang berlakuBahwa, Tergugat dan Tergugat Il merupakan badan atau pejabatTata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, yang mana Tergugat danTergugat Il memiliki fungi, tugas, dan wewenang diatur olehperaturan perundangundangan yaitu UU 29/2004 serta PeraturanKonsil Kedokteran Indonesia untuk menjalankan urusanpemerintahan yang yudikatif dan eksekutif dalam bidang kesehatanberupa penegakan disiplin kedokteran atas dokter dan dokter gigidalam penyelenggaraan praktek

kedokteran, yaitu:a.

Pasal 52 huruf a UU PraktekKedokteran, yang menyatakanPasien dalam menerimapelayanan pada praktek kedokteran mempunyai hakmendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakanmedis.Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh daribeberapa sumber, Teradu 2 ternyata pada faktanya barumenyelesaikan Pendidikan Spesialis Kebidanan danKandungan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Teradu 2 belummemiliki pengalaman yang cukup dalam menangani pasien,khususnya

(Vide, Bukti Terlampir) ;Surat Tanda Registrasi sebagai dokter (STR) dan Surat ljin PraktekPenggugat tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur didalam Pasal 1angka 2, angka 7, angka 8, Pasal 36 UndangUndang Nomor 29 tahun2004 tentang Praktik Kedokteran ;Bahwa, Selama Penggugat berpraktek di beberapa Rumah Sakit atauselama bertugas menjalankan Praktek Kedokteran selalu menjalankantugasnya dengan baik sebagai Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi ;Bahwa, Pada tanggal 20 April 2011 Penggugat

Bertentangan dengan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal45, Pasal 69 ayat (1) ; (2) ; (3) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktek Kedokteran, serta bertentangan dengan prinsipprinsiphukum acara yang berlaku serta melanggar ketentuan Pasal 1866KUHPerdata tentang Hukum Pembuktian serta pula bertentangandengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang meliputi : asaskepastian hukum, asas tertidb penyelenggaraan negara, asasketerbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan

UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;Bahwa, Demikian pula penerbitan Objek Sengketa pada point Keenamyang menyebutkan :Konsil Kedokteran Indonesia melalui Divisi Pembinaan KonsilKedokteran bersama Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan, IkatanDokter Indonesia Cabang Kota Jakarta Selatan, melakukan pembinaankepada Saudara Tamtam Otamar Samsudin, dr, Sp.OG, denganmengacu pada pedoman penyelenggaraan praktik kedokteran yang baikpaling sedikit 1 (satu) kali ;Adalah juga merupakan

kedokteransebagaimana diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran No. 4 Tahun2011 tentang Disiplin Profeisonal Dokter dan Dokter Gigi:Pasal 3 Ayat (2) huruf f yang berbunyi :tidak melakukan tindakan/asuhanmedis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakanpasien yaitu Teradu tidak melakukan persiapan operasi dengan baik.Pasal 3 Ayat (2) huruf h yang berbunyi : tidak memberikan penjelasanyang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien ataukeluarganya dalam melakukan praktek

kedokteran yaitu tidakmemberikan penjelasan tentang resiko tindakan seksio ke empat kalinya.Menjatuhkan sanksi kepada Teradu, Tamtam Otamar Samsudin, dokter,Spesialis Obsetri dan Ginekologi, berdasarkan pelanggaran pada angkaHalaman 30 dari 41 halaman.