Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 2 April 2018 yang pada intinya Putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak September 2013 Nomor : 00455/107/13/055/15tanggal 3 September 2015, atas nama Penggugat, NPWP01.061.553.2055.000, sehingga perhitungan Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berupa sanksi administrasi dendaPasal 14 ayat (4) KUP Masa Pajak September 2013 menjadi nihil, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali dan dibatalkannya Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor : 00455/107/13/055/15 tanggal 3 September2015, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan

menjadi Nihil:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88179/PP/M.IB/99/2017, tanggal O1 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00247/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 16 Maret 2017, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor00045/107/11/092/16 tanggal 29 Juni 2016, atas nama PT MitsubishiChemical Indonesia, NPWP 01.543.132.3092.000, beralamat di GedungSetiabudi Atrium Suite 710, Jalan H.R.

Putusan Nomor 1705/B/PK/Pjk/2018Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor00045/107/11/092/16 tanggal 29 Juni 2016, atas nama Penggugat, NPWP :01.543.132.3092.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa PajakJuli 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP79/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22Desember 2015, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP01.071.733.8057.000, beralamat

PutusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dengan terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00592/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 Februari 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00264/107/13/057/15 tanggal 8 Juli 2015 Masa Pajak Juli 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP79/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 22 Desember 2015, atas nama Penggugat, NPWP01.071.733.8057.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu gugatan atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C yang telah dipertimbangkanberdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar.Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkankembali putusan Pengadilan Pajak aquo karena penerbitan keputusanTergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dilakukanberdasarkan kewenangan

mengajukansurat tanggapan tanggal 05 Maret 2020;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000745.99/2020/PP/M.XXA Tahun 2020, tanggal 27 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP03184/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 27Desember 2019 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00016/107/17/058/19, tanggal 17 Januari 2019 Masa Pajak April2017 atas nama PT Kencana Sawit Indonesia, NPWP 01.071.361.8058.000,dengan alamat di Multivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B,Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan alamat korespondensi diGedung B&G Tower Lantai 9, Jalan Putri Hijau Nomor 10, Kesawan, MedanBarat 20111;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP03184/NKEB/WPJ.07/2019, tanggal 27 Desember2019 perihnal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor 00016/107/17/058/19, tanggal 17Januari 2019 Masa Pajak April 2017 atas nama PT Kencana SawitIndonesia, NPWP 01.071.361.8058.000, dengan alamat diMultivision Tower Lantai 15, Jalan Kuningan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00016/107/17/058/19,Halaman 3 dari 7 halaman.

Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00016/107/17/058/19, tanggal17 Januari 2019, Masa Pajak April 2017, berupa Denda Pasal 14 ayat (4) UUKUP sebesar Rp473.591.045,00, karena FakturFaktur Pajak Keluaranditandangani oleh Sdr Budi Alim (sesuai spesimen tandatangan), namunstatus Sdr Budi Alim bukan sebagai pejabat/pegawai dari Penggugat (PTKencana Sawit Indonesia), melainkan sebagai Staf Akuntansi Group;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah

Membatalkan KEP00128/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perihal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00002/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Oktober 2010;atas nama PT AMP Plantation, NPWP 01.266.975.0092.000, denganalamat di Desa Tapian Kandis, Tapian Kandih Pelembayan, KabupatenAgam Sumatera Barat, dengan alamat korespondensi di Gedung B & GTower Lantai 9, Jalan Putri Hijau, Nomor

Menyatakan menolak membatalkanKEP00128/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP)Bunga Penagihan Nomor 00002/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus2017 Masa Pajak Oktober 2010;3.4.

Putusan Nomor 3459/B/PK/Pjk/2019Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00002/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Oktober2010, atas nama Penggugat, NPWP 01.266.975.0092.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan

Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00128/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan TergugatNomor KEP00128/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00002/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Oktober 2010, oleh

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa karena permohonan WajibPajak Masa Pajak November 2014 Nomor 00028/107/14/092/17,tanggal 17 November 2017, atas nama PT PanasonicManufacturing Indonesia, NPWP 01.000.604.7092.000,beralamat di Jalan Raya Bogor KM 29, Pekayon, Pasar Rebo,Jakarta Timur 13710, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00783/NKEB/WPuJ.19/2018, tanggal 25 Oktober 2018, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat

Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib Pajak MasaPajak November 2014 Nomor 00028/107/14/092/17, tanggal 17 November2017, atas nama Penggugat NPWP 01.000.604.7092.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP00783/NKEB/WPu.19/2018,tanggal 25 Oktober 2018, tentang Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak November 2014Nomor 00028/107/14/092/17, tanggal 17 November 2017, oleh MajelisHakim

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa gugatan atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang telah dipertimbangkanberdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepatdan benar.

Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanSKP Tahun Pajak 2003 Nomor 00020/109/03/059/06, tanggal 30 Juni2006 atas nama : PI.

Putusan Nomor 75/B/PK/Pjk/2012Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP)Bunga Penagihan SKP Tahun Pajak 2003 Nomor 00020/109/03/059/06 tanggal 30 Juni 2006, telah sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;C.

Tentang Majelis Hakim Telah Memutus Sengketa Gugatan atas SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor S00032/WPJ.07/KP.0903/2010tanggal 25 Februari 2010 mengenai Pemberitahuan SuratPermohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasiyang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan SKP Tahun Pajak 2003 Nomor 00020/109/03/059/06tanggal 30 Juni 2006 melebihi kKewenangan sehingga bertentangandengan Pasal 31 ayat (3) UndangUndang Pengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan

Putusan Nomor 75/B/PK/Pjk/2012Tentang Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S00032/WPUJ.07/KP.0903/2010 tanggal 25 Februari 2010 mengenai PemberitahuanSurat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP)Bunga Penagihan SKP Tahun Pajak 2003 Nomor 00020/109/03/059/06 tanggal 30 Juni 2006, telah sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;1.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2003 Nomor00015/206/03/059/05 tanggal 24 Maret 2005 dan olehkarena Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) belum melakukan pembayaran atas pajakyang terutang menurut SKPKB tersebut, kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00020/109/03/059/06 tanggal 30 Juni 2006;5.2.

Atas jumlah utang pajak tersebut, sebagian telah dibayar sehingg:Penggugat keberatan jika dianggap sebagai Wajib Pajak yang tidak kooperatif;bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMei 2008 Nomor: 00003/107/08/432/13 tanggal 10 Januari 2013 diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak (KPP) Pratama Bekasi Selatan;bahwa atas STP a quo, Penggugat mengajukan Pembatalan Ketetapan Pajak atas STP P.Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf

.22/BD.06/2013 tanggeOktober 2013 merupakan jawaban dari Tergugat atas surat dari Penggugat Nomor: (AFA/04/13 tanggal 4 April 2013 berupa Surat Pembatalan Ketetapan Pajak atas STagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 :(1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2008;bahwa Penggugat tidak setuju atas penerbitan Surat Keputusan Nomor: KEP1371/WPJBD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang penolakan atas surat permohonan Pembat:Ketetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan .berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak 2008 sehingga mengajukan gugatan;bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 23 (2) huruf c UU KUP;bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundNomor 28 Tahun 2007 diatur bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung P.terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan

keputusan perpajakan, seyang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada baperadilan pajak;bahwa gugatan Penggugat diajukan atas Surat Keputusan Nomor: KEP1371/WPJBD.06/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang penolakan atas surat permohonan Pembat:Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan .berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak 2008;bahwa menurut Tergugat, pada surat gugatan halaman dua pada

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei2008, atas nama: PT.

Putusan Nomor 1691/B/PK/Pjk/2018Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor00066/107/10/092/15 tanggal 25 November 2015, atas nama Penggugat,NPWP: 01.543.132.3092.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan

Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP03678/NKEB/WPJ.19/2016tanggal 30 Desember 2016, tentang Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak (STP) Karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2010 Nomor 00066/107/10/092/15 tanggal 25November 2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan

yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP00618/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 Maret 2017, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36Ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Agustus2014, Nomor: 00017/107/14/056/16, tanggal 19 Januari 2016, atas namaPenggugat, NPWP: 02.115.896.9056.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00618/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 Maret 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danHalaman 4 dari 8 halaman.

Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP07219/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 21 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut85275/PP/M.XIB/99/2017, tanggal 26 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan

2017 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP07219/NKEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 Desember 2016, denganmembatalkan Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak September 2014 Nomor: 00281/107/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016,atas nama Penggugat, NPWP: 31.164.521.2431.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP07219/NKEB/WPJ.22/2016tanggal 13 Desember 2016, dengan membatalkan Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor:00281/107/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016, oleh Majelis Hakim PengadilanHalaman 4 dari 8 halaman.

Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 Nomor:00281/107/14/431/16 tanggal 3 Mei 2016 oleh Majelis Pengadilan Pajaksudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quokarena atas Faktur Pajak a quo lebih bersifat administrasi semata dantidak terdapat adanya unsurunsur atas hilangnya atau kerugian ataspendapatan negara dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam

putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00022/107/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atas namaPenggugat NPWP: 01.001.773.9057.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1257/B/PK/Pjk/2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP3368/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang

Putusan Nomor 3446 /B/PK/Pjk/2018Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap SuratTagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Februari 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya

gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak Februari2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat

benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yangTidak Benar Atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057/17 tanggal 13 Juli 2017 untukMasa Pajak Juli 2016.

Putusan Nomor 2906 B/PK/Pjk/2020Permohonan Wajib Pajak, atas nama Penggugat NPWP 01.071.733.8057.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Surat Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor S183/WPJ.07/2018 tanggal 15 Januari 2018tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Atas Surat

Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00242/107/16/057/17tanggal 13 Juli 2017 untuk Masa Pajak Juli 2016.

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pasal 36 ayat (1) huruf c yang telah dipertimbangkan berdasarkan faktadan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casupenerbitan keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembalitelah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukurHalaman 4 dari 7 halaman.

Membatalkan KEP00125/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perinal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00005/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Juni 2010:atas nama PT AMP Plantation, NPWP 01.266.975.0092.000, dengan alamatdi Desa Tapian Kandis, Tapian Kandin Pelembayan, Kabupaten AgamSumatera Barat, dengan alamat korespondensi di Gedung B&G Tower Lantai9, Jalan Putri Hijau, Nomor 10,

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00125/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00125/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat

Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00005/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Juni 2010,atas nama Penggugat, NPWP 01.266.975.0092.000, adalan sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 421/B/PK/Pjk/2020Tergugat Nomor KEP00125/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perihal Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00005/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Juni 2010,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan

benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa Alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatanPenggugat dengan membatalkan Surat Keputusan Tergugat NomorKEP08959 /NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2015 Nomor 00003/167/15/ 057/16 tanggal 24 Juni 2016, atas namaPenggugat, NPWP 01.711.061.0732.001, sehingga pajak yang masihharus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP08959/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2015Nomor

Putusan Nomor 304/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan TergugatNomor KEP00814/NKEB/WPVJ.27/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00060/107/14/331/17 tanggal 13Desember 2017 Masa Pajak Januari 2014 Karena Permohonan WajibPajak dengan membatalkan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Penggugat) terhadap Surat Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Tergugat) Nomor KEP00814/NKEB/WPJ.27/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00060/107/14/331/17 tanggal 13 Desember2017 Masa Pajak Januari 2014 Karena Permohonan Wajib Pajak denganmembatalkan

Keputusan Tergugat a quo dan Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00060/107/14/331/17tanggal 13 Desember 2017 Masa Pajak Januari 2014 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00060/107/14/331/17tanggal 13 Desember 2017 Masa Pajak Januari 2014 yang telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan atau dibatalkankeputusan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenapenerbitan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00060/107/14/331/17 tanggal

intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Keputusan TergugatNomor KEP2605/WPJ.20/2015 tanggal 22 Desember 2015, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakDesember 2012, atas nama Penggugat, NPWP 02.906.402.9006.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP2605/WPJ.20/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak Desember 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidakdapat dibenarkan, karena setelah meneliti

perkara a quo yangtelah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta diputusmelalui pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbanganhukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo karenakegiatan perusahaan Penggugat (sekarang Termohon PeninjauanKembali) belum berproduksi atau belum pernah menyerahkan BarangKena Pajak/Jasa Kena Pajak, penerapan Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) tidak dapat diterapbkan pada Surat

Tagihan Pajak (STP)dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal14 dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 9ayat (6a) serta Pasal 14 ayat (1) huruf g UndangUndang PajakPertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak

Putusan Nomor 2438/B/PK/Pjk/2018KEP00528/NKEB/WPJ.05/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Kedua atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari2015 Nomor 00002/107/15/086/16 tanggal 9 Februari 2016, yang terdaftardalam berkas perkara Nomor 991122072015 atas nama: PT.DermagaKencana Indonesia, NPWP : 02.379.966.1086.000, yang beralamat diKencana Tower Lantai 8

Pjk/2018Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhnadap Keputusan TergugatNomor KEP00528/NKEB/WPJ.05/2017 tanggal 22 Maret 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Kedua atas Surat

Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak atasSurat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari2015 Nomor 00002/107/15/086/16 tanggal 9 Februari 2016, atas namaPenggugat, NPWP 02.379.966.1086.000, sehingga pajak yang masihharus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00528/NKEB/WPJ.05/2017 tanggal 22 Maret 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Kedua atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2015 Nomor 00002/107

PP/M.XXA/99/2017 21 November 2017, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3: Dengan mengadili sendiri :3..1 Menerima permohonan Gugat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat):3..2 Menyatakan Keputusan 'Direktur Jenderal Pajak NomorKEP452/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 26 April 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat

tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor : 00553//107/13/007/15 tanggal 2Desember 2015 atas nama PT.

2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakgugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP452/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 26 April 2017 perinhal Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat

Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00553/107/13/007/15 tanggal 2Desember 2015 Masa Pajak Desember 2013, atas nama Penggugat, NPWP01.322.966.1.007.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 2983/B/PK/Pjk/2018Termohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP452/NKEB/WPJ.20/2017tanggal 26 April 2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00553/107/13/007/15tanggal 2 Desember 2015 Masa Pajak Desember 2013 oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang