Dasar Gugatan1.Bahwa Penggugat menerima Keputusan yang diterbitkan oleh TergugatBadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu Putusan Nomor199/KPTS/BAPEK/2014, Tanggal 10 Oktober 2014, bersamaanwaktunya dengan diserahkannya juga Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor M.HH44.KP.06.03, tanggal 23 April 2015perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Atas NamaABNER JOLANDO, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., berupa PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PegawaiNegeri

M.HH.44.KP.06.03 Tahun 2015Tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin ditetapkan di Jakartapada tanggal 23 April 2015 tertanda Menteri Hukum dan HAM RIYasonna H. Laoly, dengan Berita Acara No. W.10KP.0603096Tahun 2015, yang menyampaikan Kepala Bagian UmumKementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, A. Fauzi, S.H.;E. KeberatanKeberatan Kami Selaku Penggugat atas DikeluarkannyaPutusan Bapek:21.22.Bahwa berawal dari berita online detiknews terkait dengan adanyafasilitas bagi narapidana an.

Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia RI, Nomor M.HH36.KP.06.03 Tahun 2004,Tanggal 13 Februari 2014 karena di dalam Permasalahan,Analisa, Kesimpulan dan Rekomendasi Kementerian Hukum DanHak Asasi Manusia RI. Kantor Wilayah DKI Jakarta No.W10.PK.01.01.01, tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatanganioleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP.,M.Hum, NIP. 19580605 198 403 di atas tidak satupun disebutkansebagai berikut dibawah ini:23.1.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AsasiManusia RI., Nomor M.HH36.KP.06.03 Tahun 2004,Tanggal 13 Februari 2014;Halaman 14 dari 42 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2016Bahwa di dalam Permasalahan, Analisa, Kesimpulan DanRekomendasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRl. Kantor Wilayah DKI Jakarta No. W10.PK.01.01.01,tanggal 25 Juli 2013, dan yang ditandatangani oleh KepalaDivisi Pemasyarakatan Drs. Djoni Priyatno, Bc.IP., M.Hum.

Abner Jolanda, A.Md.IP., S.Sos., M.Si., denganpangkat Golongan III/C Eselon IV yaitu adalah Pejabat PembinaKepegawaian Pusat yang berhak menetapkan penjatuhanhukuman disiplin, berdasarkan ketentuan hukum dan penjelasankami di atas hal ini jelas membuat Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia RI., Nomor M.HH36.KP.06.03 TahunHalaman 17 dari 42 halaman.

Menetapkan menurut hukum bahwa di SURABAYA telah lahir seorang anak PEREMPUAN pada tanggal 28 FEBRUARI 2011, hari SENIN, jam 06.03 WIB anak ke-1 (SATU) yang diberi nama NABILA MUHAIBATUS ZAHRO dari pasangan suami istri MOHAMMAD NOR dan NURHAYATUN NOFI ; 3.

Menetapkan menurut hukum bahwa di SURABAYA telah lahir seorang anakPEREMPUAN pada tanggal 28 FEBRUARI 2011, hari SENIN, jam 06.03 WIBanak ke1 (SATU) yang diberi nama NABILA MUHAIBATUS ZAHRO daripasangan suami istri MOHAMMAD NOR dan NURHAYATUN NOFI ;3: Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabayauntuk mendaftarkan/mencatat tentang kelahiran tersebut diatas dalamregister kelahiran Tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan aktekelahiran dimaksud ;4.

Menetapkan menurut hukum bahwa di SURABAYA telah lahir seorang anakPEREMPUAN pada tanggal 28 FEBRUARI 2011, hari SENIN, jam 06.03 WIBanak ke1 (SATU) yang diberi nama NABILA MUHAIBATUS ZAHRO daripasangan suami istri MOHAMMAD NOR dan NURHAYATUN NOFI ;3. Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabayauntuk mendaftarkan/mencatat tentang kelahiran tersebut diatas dalamregister kelahiran Tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan aktekelahiran dimaksud ;4.

Tanda Penduduk No : 1901060107730025 atasnama SAPRAN Bin ASRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinasdan Kependudukan Catatan Sipil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangkapada tanggal 15 April 2008;P2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No : 1901064107780056 atas namaZAITI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan CatatanSipil Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka pada tanggal 15 April 2008;P3 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No : 474/73/06.03/2012 atasnama JULIANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dalil

bukti tertulis Bukti P1 berupaFotocopy Kartu Tanda Penduduk No : 1901060107730025 atas nama SAPRAN BinASRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan SipilKecamatan Bakam Kabupaten Bangka pada tanggal 15 April 2008, Bukti P2 berupaFotocopy Kartu Tanda Penduduk No : 1901064107780056 atas nama ZAITI yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kecamatan BakamKabupaten Bangka pada tanggal 15 April 2008, Bukti P3 berupa Fotocopy SuratKeterangan Kelahiran No : 474/73/06.03

/2012 atas nama JULIANTO yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Dalil pada tanggal 06 Juli 2012, Bukti P4 berupa Fotocopy SuratKeterangan Kelahiran No : 474/73/06.03/2012 atas nama JULIANTO yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Dalil pada tanggal 06 Juli 2012, Bukti P5 berupa Foto copy KutipanAkta Nikah Nomor : 568/45/II/P.001/1999 atas nama SAPRAN Bin ASRI dan ZAITIBinti Binti DETAR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SungailiatKabupaten Bangka pada tanggal 05 Februari 1999, Bukti P6 berupa

Bahwa awalnya, Penggugat dijatuhi hukuman disiplin oleh atasanPenggugat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI(Menkumham) sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: M.HH33.KP.06.03 Tahun 2017 tanggal 05 April 2017, tentangHukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemberhentian Dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS;b.

Dasar ini dikutip dari Keputusan MenteriHukum dan HAM RI Nomor: M.HH33.KP.06.03 Tahun 2017tanggal 05 April 2017, yang merupakan pemeriksaan oleh TimPemeriksa;b. Bahwa demikian pula atasan Penggugat yang kemudian dikuatkanTergugat, dalam memeriksa Penggugat hanya berdasarkan suratperintah bukan berdasarkan surat keputusan, sebagaimanatercantum dalam Berita Acara pemeriksaan Nomor:W.18.Ee.PW.02.020113b tanggal 23 Januari 2016.

Bahwa dalam konsideran menimbang huruf a angka 2 (dua) ObjekSengketa Tergugat menyampaikan Penggugat telah melanggar ketentuanPasal 3 angka 4, 5, 6, dan 17 PP No. 53 Tahun 2010, sebagaimana dasartersebut terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAMNomor: M.HH33.KP.06.03 tahun 2017, tanggal 5 April 2017. Bahwakemudian, dalam konsideran menimbang huruf f pada Objek Sengketa,Tergugat menganggap Penggugat melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4dan 6 PP No. 53 Tahun 2010;4.

Jika dihnubungkan dengan sengketa inlitis, atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidakberlaku adil terhadap Penggugat, karena penjatuhan hukuman disiplinterhadap Penggugat diperlakukan tidak sama dengan teman Penggugatyaitu Saudara Mujianto yang hanya dijatuhi hukuman disiplin PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, sesuai denganKeputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH19.KP.06.03 Tahun2017 tanggal 02 Maret 2017.

M.HH33.KP.06.03. Tahun2017 tanggal 5 April 2017, yang diterima oleh Rudiman in casuPenggugat pada tanggal 19 April 2017 (vide bukti P2);2. Bahwa Penggugat telah mengajukan banding admnistratif pada tanggal20 April 2017 sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca angka1 objek sengketa (vide bukti P3=T1), dan diterima oleh Bapek padatanggal 21 April 2017 sebagaimana tertuang dalam konsideranMenimbang huruf b objek sengketa (vide bukti P3=T1);3.

Mas,Kabupaten Muara EnimYang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujan Masing;oe6.Bahwa syaratsyarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlakutelah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapaiumur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujan Mas dengan Surat Nomor:KK.06.03

Foto copy Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama KecamatanRambang Dangku Nomor: Kk.06.03/18/PW.01/17/2014 tanggal 03 Februari2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dilegalisir sertatelah diberi meterai cukup, diberi kode (P.5);Menimbang, bahwa di samping itu para Pemohon telah mengajukan saksisaksisebagai berikut :1.

sebagai calon isteri anak para Pemohon ternyata rencana pernikahan calon suamiisteri tersebut dan telah dimusyawarahkan kedua belah pihak keluarga bahkan telahdiurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim akan tetapi ternyata mendapatpenolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut karena anak lakilaki para Pemohonsebagai calon suami belum mencapai usia perkawinan menurut UndangUndangsebagaimana surat bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Muara Enim Nomor: Kk.06.03

., kesemuanya warganegaraIndonesia, pekerjaan Pegawai Kementerian Hukumdan HAM RI berdasarkan surat kuasa khusus No.M.HH.KP.06.03 65 tanggal 3 Mei 2011,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaTEFSEBUT fq erm er mn wr te ee enTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 36/PENDIS/2011/PTUNJKT.,tanggal 3 Maret 2011 tentang Pemeriksaan dengan acaraDIMISAg

Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan an.Julia Sinta Sari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Selatan , Kota Lubuklinggau Nomor: B.45/KUA.06.03/PW.01/1/2019 tanggal 28 Januari 2019, diberi kode P.3;4. Asli Surat Penolakan Pernikahan an. Julia Sinta Sari, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selatan , Kota LubuklinggauNomor: B.46/KUA.06.03/ PW.01/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, diberikode P.4;B. Saksi:1.

syarat syarat untuk melaksanakan pernikahanterhadap anak Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islammaupun peraturan perundangundangan yang berlaku telah terpenuhi;Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anakPemohon belum terpenuhi karena usia anak tersebut belum mencapai 16tahun, oleh sebab itu pengajuan syaratsyarat pernikahan anak Pemohontersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KecamatanUjan Mas, sebagai mana yang tertuang di dalam Surat Nomor:KK.06.03

Fotokopi Kartu Keluarga, dengan Pemohon sebagai Kepala KeluargaNomor: 1603110705052262, tanggal 03 November 2008, dikeluarkanoleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, telah dicocokkandengan aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos, kemudiandiberi kode bukti: P.2;3.Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon Nomor: MI.465/06.03/PP.011/010/2012, tanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepalasekolah Madrasah Ibtidaiyyah Tanjung Raman Kabupaten Muara Enim,telah dicocokkan dengn aslinya

, telah bermeterai cukup, dan distempelpos, kemudian diberi kode bukti: P.3;Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan terhadap pengajuan pernikahanatas nama anak Pemohon Nomor: KK.06.03/18/PW.01/180/2015 tanggal15 Juni 2015, yang dikeluarkan olen KUA Kecamatan Ujan Mas, telahdicocokkan dengn aslinya, telah bermeterai cukup, dan distempel pos,kemudian diberi kode bukti: P.4;Bahwa selain suratsurat, Pemohon juga mengajukan saksisaksi dipersidangan sebagai berikut:1.

. : PDM469/Eku.2/BDG /12/2019, pada pokoknya sebagai berikut :PERTAMA :Bahwa ia Terdakwa ROMAN VAKAL pada hari Kamis tanggal 24Oktober 2019, sekira pukul 06.03 Wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 26Oktober 2019, atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulanOktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di ruangAutomatic Teller Machine (ATM) Bank BNI dengan ID mesin SIJRNNRO2Oyang berlokasi di Jalan Pantai Batu Bolong Nomor 56 Desa Canggu,Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten

Pasal 46 Ayat (1) UU RI No.19Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik.ATAUKEDUAHal 4 dari 32 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2019/PN DpsBahwa ia Terdakwa ROMAN VAKAL pada hari Kamis tanggal 24Oktober 2019, sekira pukul 06.03 Wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 26Oktober 2019, atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulanOktober tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di ruangAutomatic Teller Machine (ATM) Bank BNI

Setelahdilakukan pengecekan terhadap hasil rekaman CCTV bahwa terlihatbahwa pada pada tanggal 24 Oktober 2019 pukul 06.03 Wita pelakumenggunakan helm, memakai jaket warna hitam bergaris putihsedang melakukan pergantian alat hidden camera yang terpasangpada instalasi kabel listrik yang terdapat dinding mesin ATM sebelahkiri.Bahwa, berdasarkan hasil pengecekan rekaman CCTVtersebut saksi bersama rekan kerja saksi dari Subdit V (siber) an.

Setelah dilakukanpengecekan terhadap hasil rekaman CCTV terlihat bahwa pada tanggal 24Oktober 2019 pukul 06.03 Wita pelaku menggunakan helm, memakai jaketwarna hitam bergaris putin sedang melakukan pergantian alat hiddenHal 27 dari 32 Putusan Nomor 1511/Pid.Sus/2019/PN Dpscamera yang terpasang pada instalasi kabel listrik yang terdapat dindingmesin ATM sebelah kiri.

Bukan kepada PDAM Tirta SiakPekanbaru, apalagi Pemerintah Kota Pekanbaru ;Bahwa dalam persidangan Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengajukan buktisurat yang membuktikan bahwa belum adanya satu suratpun yang mengakhiri kontrakPerjanjian Kerjasama Operasi optimalisasi Pelayanan Air Minum PDAM Tirta SiakPekanbaru Nomor : 134/WK/2003 tanggal 24 Juni 2003 antara Pemohon dan Termohon;Bahwa selama kurun waktu Perjanjian Kerjasama Operasi OptimalisasiPelayanan PK/KTDP/06.03, tanggal 24 Juni 2003, PDAM Tirta

KTDP);Bahwa berdasarkan Pasal 32.1 Perjanjian Kerjasama Operasi OptimalisasiPelayanan Air Bersih PDAM Tirta Siak Pekanbaru Nomor: 134/WK/200317.00 danHal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 862 K/Pdt.Sus/2012PK/KTDP/06.03, tanggal 24 Juni 2003, menyebutkan: Setiap perselisihan atauperbedaan dalam bentuk apa pun yang timbul diantara Para Pihak sehubungan denganatau sebagai akibat dari perjanjian ini dalam tingkat pertama akan diselesaikan secaramusyawarah dan mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

Oleh karena itu, kami meminta kepada PT, Karsa Tirta Dharma Pangada selakuPemohon untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjianKerjasama Operasi Optimalisasi Air Bersih PDAM Tirta Siak Nomor: 134/WK/2003dan Nomor: 17.00/PK/KTDP/06.03, tanggal 24 Juni 2003.Berdasarkan alasan hukum dan penjelasan duduknya perkara di atas, maka dapatkami simpulkan sebagai berikut:Bahwa Majelis Arbitrase telah keliru menafsirkan Berita Acara KesepakatanNomor: 06/BAWK/XII/2009 juncto Nomor: 017

KTDP;Berdasarkan perjanjian Nomor: 134/WK/200317.00 dan PK/KTDP/06.03,tanggal 24 Juni 2003, ditegaskan Pihak Pertama adalah Walikota Pekanbaru selakukuasa PDAM Tirta Siak Pekanbaru yang berkedudukan di Pekanbaru;Pihak Kedua yaitu PT.

KTDP;Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor: 134/WK/ 200317.00dan PK/KTDP/06.03, tanggal 24 Juni 2003, menyatakan Pihak Pertama yaitu WalikotaPekanbaru selaku kuasa PDAM Tirta Siak Pekanbaru;Artinya, kapasitas Walikota Pekanbaru bukanlah sebagai Para Pihak, tetapisebagai kuasa dari Pihak Pertama (PDAM Tirta Siak Pekanbaru).

Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH22.KP.06.03 Tanggal31 Januari 2013 yang diperkuat Surat Keputusan Tergugat aquonyatanyata melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a)UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 yang menyatakan :Alasanalasanyang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ituHim. 4 dari 27 him. Put. No. 04/G/2015/PT.TUN.

JKT.ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b), UndangUndang No.5 Tahun1986, sehingga Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia No : MHH22.KP.06.03 Tahun 2013 tanggal 31 Januari2013 yang diperkuat Surat Keputusan Tergugat aquo, harusdibatalkan demi hukum.

Surat Tanggapan dari Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia atas pengajuan Banding administratifPenggugat ke Bapek Nomor : M.HH.KP.06.03145tanggal 19 Juli 2015 (foto copy sesuai dengan asli); Surat Keputusan Kepala Lembaga PemasyarakatanKlaslA Besi Nusakambangan Nomor : W9.Egg.KP.06.01 662tanggal 16 Agustus 2011 tentang hukuman disiplinringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis (fotocopy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir);Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor : M.HH22.KP.06.03

Pasal 51 ayat (3) UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa ini; Bahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor M.HH22.KP.06.03 tahun 2013 tanggal 31 Januari2013 pada tanggal 5 April 2013 kemudian mengajukan permohonanbanding administratif ke Badan Pertimbangan

puluh empat) hari terhitung tanggal 9 Mei2011 s/d 15 Agustus 2011 (bukti T2);Bahwa Penggugat kembali dipanggil Atasan Langsung di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Besi Nusakambangan dengan Surat Panggilanll (susulan) tanggal 27 September 2011 sehubungan tidak masuknyaPenggugat tanpa keterangan selama 108 (seratus delapan) hari terhitungtanggal 9 Mei 2011 s/d 24 September 2011 (bukti T3); Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan SuratKeputusan tanggal 31 Januari 2013 Nomor M.HH22.KP.06.03

BV4746 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Negara Vietnampada hari Rabu tanggal 3 September 2008 sekira pukul 06.03 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 bertempat di PerairanIndonesia pada posisi 06 01 78 U 107 04 15 T yang merupakan wilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki,menguasai

BV4746 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Negara Vietnampada hari Rabu tanggal 3 September 2008 sekira pukul 06.03 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2008 bertempat di PerairanIndonesia pada posisi 06 01 78 U 107 04 15 T yang merupakan wilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memilikidan/atau

Bahwa Penggugat menerima Keputusan yang diterbitkan oleh TergugatBadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu Putusan Nomor198/KPTS/BAPEK/2014, tertanggal 10 Oktober 2014, bersamaanwaktunya dengan diserahkannya juga Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor M.HH45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat BerupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil, yaitu diterima dengan berita acara KantorHalaman 2

2014, tanggal 10 Oktober 2014 atas nama YangTerhormat Saudara Bambang Mardi Susilo, S.H., tersebut ke KanwilKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jakarta, dan baru padatanggal 12 Juni 2015 kami diberikan Keputusan Kepala BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 198/KPTS/BAPEK/2014,tanggal 10 Oktober 2014, atas nama Yang Terhormat SaudaraBambang Mardi Susilo, S.H., Keputusan BAPEK tersebut diserahkanbersamaan dengan diserahkannya Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor M.HH45.KP.06.03

(Bukti terlampir);Bahwa setelah itu kKemudian diterbitkan Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor M.HH25.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal11 Februari 2014 perihal Penjatunan Hukuman Disiplin Tingkat BeratBerupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil;Bahwa Surat Keputusan Hukuman Disiplin diterima dengan berita acaraKantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKIJakarta Nomor W.10.KP.06.0326 Tahun 2014.

,;Dengan adanya pelanggaran terhadap AsasAsas Umum Pemerintahanyang baik maka sudah terpenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf bUndangUndang RI., Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara beserta Penjelasannya juncto UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya;Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI., Nomor M.HH36.KP.06.03 Tahun 2004, tanggal 13 Februari 2014 yang dijadikandasar

Keputusan BAPEK tersebut diserahkan 1 (satu) tahun kemudian bersamaandengan diserahkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI Nomor M.HH45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015 perihal PenjatuhanHalaman 34 dari 43 Halaman.

tertanggal 14 APRIL1988 tercatat bahwa di Kediri pada tanggal 7 April hari Kamis Kliwon1988 jam :17.25 WIB telah dilahirkan seorang anak perempuan dari suamiisteriONGKOWIDJOJO dengan TJOA SIOE HONG alias SUHARTINI, kepada anakmana telah diberikan namanama kecil : NANIK SETYOWATI ;Bahwa berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipilKotamadya Daerah Tingkat IT Kediri Nomor : 90/WNI/1993 tertanggal 30 Juli 1993tercatat bahwa di Kediri pada tanggal 23 Juli hari Jumat Pon 1993 jam : 06.03

Akta Kelahiran 90/WNI/1993 tertanggal 30 Juli 1993 tercatat bahwa di Kediri padatanggal 23 Juli hari Jumat Pon 1993 jam : 06.03 WIB telah dilahirkan seorang anaklakilaki dari suami isteri : ONG KA TING alias ONGKOWIDJOJO dengan TJOASIOE HONG alias SOEHARTINI, kepada anak mana telah diberikan namanamakecil : YUDI CANDRA untuk ditulis dan dibaca seterusnya menjadi ..........

,telah dilahirkan seorang anak perempuan dari suami isteri : ONG KA TJOEN dan TANLIE VANG, kepada anak mana telah diberikan namanama kecil : NANIKSETYOWATI ;e Akta Kelahiran 90/WNI/1993 tertanggal 30 Juli 1993 tercatat bahwa di Kediri padatanggal 23 Juli hari Jumat Pon 1993 jam : 06.03 WIB telah dilahirkan seorang anaklakilaki dari suami isteri : ONG KA TING alias ONGKOWIDJOJO dengan TJOASIOE HONG alias SOEHARTINI, kepada anak mana telah diberikan namanamakecil : YUDI CANDRA untuk ditulis dan dibaca

Akta Kelahiran 90/WNI/1993 tertanggal 30 Juli 1993 tercatat bahwa di Kediripada tanggal 23 Juli hari Jumat Pon 1993 jam : 06.03 WIB telah dilahirkanseorang anak lakilaki dari suami isteri : ONG KA TING aliasONGKOWIDJOJO dengan TJOA SIOE HONG alias SOEHARTINI, kepadaanak mana telah diberikan namanama kecil : YUDI CANDRA untuk ditulisdan dibaca seterusnya menjadi ..........

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRI Nomor: M.HH73.KP.06.03 Tahun 2014 tanggal 1 Juli 2014,Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil ( Bukti P8).10.

Bahwa karena tidak puas atas Keputusan Menteri Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH73.KP.06.03 TAHUN 2014 tanggal1 Juli 2014, lalu Penggugat lalu mengajukan banding administratifkepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan surat tertanggal 14Agustus 2014;11.

pemeriksaan merupakansalah satu alat bukti serta untuk mengetahui benar /tidaknya pelanggarandisiplin yang dilakukannya;Keputusan Melebihi Tenggang Waktu Yang Ditentukan.a) Bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepadaTergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) tanggal 14 Agustus2015 ( Bukti P10).b) Bahwa kemudian Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian)mengambil keputusan dalam sidangnya tanggal 18 Juni 2015 yaitumemperkuat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor: M.HH73.KP.06.03

DASAR GUGATAN.1.Bahwa Penggugat menerima Keputusan yang diterbitkan oleh TergugatBadan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yaitu Putusan Nomor198/KPTS/BAPEK/2014), tertanggal 10 Oktober 2014, bersamaanwaktunya dengan diserahkannya juga Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor M.HH45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015perinal Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat BerupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil, yaitu diterima dengan berita acara

Keputusan BAPEK tersebut diserahkanbersamaan dengan diserahkannya Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor M.HH45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015perinal Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat BerupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil, yaitu diterima dengan berita acara KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI JakartaNomor W.10.KP.06.03097 Tahun 2015 dan Tanda Terima padatanggal 12 Juni 2015 (Bukti terlampir);Bahwa

(Bukti terlampir);Bahwa setelah itu kemudian diterbitkan Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor M.HH25.KP.06.03 Tahun 2014 tanggalHalaman 8 dari 40 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/201611 Februari 2014 perinal Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat BeratBerupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai NegeriSipil;19.

Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimanatertuang didalam poin 20 (dua puluh di atas) baru diterima tanggal 12Juni 2015, bersamaan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor M.HH45.KP.06.03, tanggal 23 April 2015perinal Penjatuhan WHukuman Disiplin Tingkat Berat BerupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil, yaitu diterima dengan berita acara KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI JakartaNomor W.10

;Dengan adanya pelanggaran terhadap asasasas umumpemerintahan yang baik maka sudah terpenuhi ketentuan Pasal 53ayat (2) huruf b UndangUndang RI, Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya junctoUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara beserta penjelasannya;Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorM.HH36.KP.06.03 Tahun 2004, tanggal 13 Februari 2014 yangdijadikan dasar atau

mencederai rasa keadilan, tidakmanusiawi dan tidak sesuai prosedur hukum yang benar bahkan telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku danasasasas umum pemerintahan yang baik (khususnya asas kepastianhukum, asas kecermatan, asas proporsional, dan asas laranganbertindak sewenangwenang).Bahwa dalam keputusan Tergugat Nomor 197/KPTS/BAPEK/2014tanggal 10 Oktober 2014, telah terdapat perubahan dalam dasarpertimbangan, dimana dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor M.HH152 KP.06.03

karena telah melampaui batas waktu yang ditetapkan olehperaturan perundangundangan yang berlaku yakni Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian(BAPEK), dimana dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan: BAPEK wajibmemeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180(seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya Banding Administratif*,dimana Banding Administratif Penggugat terhadap Keputusan MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorM.HH152.KP.06.03

No. 14/G/2015/PT.TUN.JKT.1211.hukuman disiplin tersebut dengan imingiming paling lama 1 (satu) tahun,Penggugat pasti kembali mendapat jabatan, namun Penggugat tidakberkenaan dan tetap bersikukuh untuk mengajukan keberatan yang padaakhirnya keberatan Penggugat pun diterima oleh atasan.Pada tanggal 30 Mei 2013 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RImengeluarkan sebuah Surat Keputusan Nomor M.HH64.KP.06.03 Tahun2013 yang berisi tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupaPenurunan Pangkat Setingkat

Akhirnya pada tanggal 21 Oktober 2013, Penggugat punmengajukan gugatan terhadap Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusiamelalui Pengadilan Tata Usaha Jakarta atas Surat Keputusan NomorM.HH64.KP.06.03 Tahun 2013 Tanggal 30 Mei 2013.Setelah melalui proses persidangan yang panjang di Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta, maka pada tanggal 5 Maret 2014 Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membuat keputusan yangdituangkan dalam Putusan Nomor 189/G/2013/PTUN/JKT, dengan isiputusan sebagai berikut

Nomor M.HH64.KP.06.03 Tahun2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat BeratBerupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3(Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2013;e Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baikPenggugat;e Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sejumlah Rp. 271.000.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca IVA KURNIA, lahir di Bandung 06 Juni 1987 adalah satu orang yang sama dengan IPA KURNIA, Lahir di Bandung 06 Juni 1987, IVA KURNIA, Lahir di Bandung 16 Juni 1987 sesuai Surat Keterangan Nomor: PR.06.03/636/VII/KEL/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
3. Memberi Ijin

kepada Pemohon untuk selanjutnya mencantumkan nama dan tanggal lahir IVA KURNIA lahir di Bandung 06 Juni 1987 dan selanjutnya tetap akan menggunakan nama dan tanggal lahir IVA KURNIA lahir di Bandung 06 Juni 1987 sesuai Surat Keterangan Nomor : PR.06.03/636/VII/KEL/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

enn nn nnn ce nnn nnneTENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan suratgugatannya tertanggal 11 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Mei2015 di bawah Register Perkara Nomor : 112/G/2015/PTUNJKT, dan telahpula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 11 Juni 2015, denganmengemukakan alasan alasan sebagai berikut :Objek Sengketa :Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor :M.HH05.KP.06.03

Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini untukmemutuskan sebagai berikut :1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH05.KP.06.03 Tahun 2015tanggal 5 Januari 2015 tentang Penindakan Administratif berupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaa SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dwi Nanto Sunjoyo ; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Dalil dengannomor : 474/645/06.03/2012 atas nama Ricky Riansyah (P3) ;4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Dalil dengannomor : 474/402/06.03/2012 atas nama Alia Adha (P4) ;5. Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian Anak atas nama Ricky Riansyah(P5);6. Fotocopy Surat keterangan Kesaksian anak atas nama Alia Adha (P6);7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 219.27/IX/Pw.01/2000 atas nama Asiandan Rika (P7);8.