Ditemukan 568 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-10-2019 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3415/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 14 Oktober 2019 — PT ALSTOM POWER ENERGY SYSTEMS INDONESIA
sekarang PT GENERAL ELECTRIC POWER SOLUTIONS
INDONESIA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3415/B/PK/Pjk/2019Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18, 23 juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 4A ayat (3), Pasal 9ayat (8) huruf f serta Pasal 13 ayat (5) juncto Pasal 16F UndangUndangPajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan
Register : 23-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2957 B/PK/PJK/2019 Tanggal 26 September 2019 — PT. YOROZU AUTOMOTIVE INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
memiliki sifat aantonder yang dapat dikelompokkan sebagai suratberharga/surat yang mempunyai nilai uang, sehingga in casu FakturPajak Keluaran tidak memiliki validitas hukum, dan oleh karenanyakoreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1687 B/PK/PJK/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NIRMALA AGROLESTARI;
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
quo lebih bersifat administrasi semata dan tidak terdapat adanyaunsurunsur atas hilangannya penerimaan pajak atau kerugian ataspendapatan negara dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14ayat (4) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 1 angka 17,18
Register : 23-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2973 B/PK/PJK/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 — PT YOROZU AUTOMOTIVE INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
memiliki sifat aantonder yang dapat dikelompokkansebagai surat berharga/surat yang mempunyai nilai uang, sehingga incasu Faktur Pajak Keluaran tidak memiliki validitas hukum dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1859/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIPTA KRIDATAMA
122 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
tetap dapat dikreditkan karena Faktur Pajak memiliki sifataantonder yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/suratyang mempunyai nilai uang dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam asal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18
Putus : 14-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 B/PK/PJK/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 — PT. BINAPERKASA INDOGRAHA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
331 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
331 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2686/B/PK/Pjk/2020Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18, 23 juncto Pasal 4, Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c serta Pasal 13 ayat(5), Pasal 16 D UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana
Register : 12-02-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 05-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1288 B/PK/PJK/2020 Tanggal 20 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT HUBEI HONGYUAN POWER ENGINEERING CO., LTD.;
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersifatadministrasi semata yang tidak unsurunsur yang menimbulkan kerugianterhadap pendapatan negara dan prosedur hukum administrasiperpajakan telah dipenuhi dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1812 B/PK/PJK/2020 Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CIPTA KRIDATAMA;
155 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
155 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
tetap dapat dikreditkan karena Faktur Pajak memiliki sifataantonder yang dapat dikelompokkan sebagai surat berharga/suratyang mempunyai nilai uang, dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, juncto Pasal 1 angka 17,18
Register : 08-02-2011 — Putus : 22-03-2011 — Upload : 28-09-2011
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 47/Pid.B./2011/PN.Pkl Tanggal 22 Maret 2011 — I. MUHAMMAD REZA FAHLEVI bin MUHAMMAD DUHRON
II. MUHAMMAD YUSUF alias USUP bin WAHYUDIN
27 — 2
27 — 2
Penuntut Umum tanggal 01 Pebruari 2011 Nomor : Prin 17,18/0.3.12/ Ep.1/02/2011 sejak tanggal Ol Pebruari 2011s/d tanggal 20 Pebruari 2011 ; . Hakim Pengadilan Negeri tanggal 08 Pebruari 2011Nomor : 47/Pen.Pid./2011/ PN.PkI. sejak tanggal 08Pebruari 2011 s/d 09 Maret 2011 ;.
Register : 11-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3705 B/PK/PJK/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INSANI BARAPERKASA;
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 1 angka 15, 17,18, 23 jo.
Register : 27-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2219 B/PK/PJK/2019 Tanggal 16 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER;
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak memilikisifat aantonder yang dapat dikelompokkan sebagai suratberharga/surat yang mempunyai nilai uang, sehingga Faktur PajakMasukan tetap dapat dikreditkan, dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18
Register : 15-01-2020 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 B/PK/PJK/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANASONIC GOBEL INDONESIA;
98 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Faktur Pajak maka apabila mungkin akan terjadi kerugianyang mungkin akan timbul dalam in casu tidak dapat dilimpahkankepada Pemohon Banding, sehingga Faktur Pajak Masukan tetap dapatdikreditkan, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diaturdalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18
Putus : 15-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3600 B/PK/PJK/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BAKER HUGHES INDONESIA;
122 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut dapat dikreditkan dan tidak terdapat dugaanadanya unsur kerugian terhadap penerimaan negara dan olehkarenanyakoreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 ayat (4), Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29ayat (2) Alinea Ketiga dan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18
Register : 20-04-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.TLG Tanggal 15 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
isteri yang sering kali berada dalam posisi lemahdan juga perlindungan hukum atas status dan masa depan anak yang dilahirkannyaHal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 0029/Pdt.P /2018/PATLG.selama perkawinan tersebut memenuhi syarat rukunnya, sesuai ketentuan syariatIslam dan Peraturan PerundangUndangan :Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta tersebut pula, maka dapatdiketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukunperkawinan sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, 17,18
Register : 11-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH;
36 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
terdapat tanda astrik (V) pada Faktur Pajaklebih bersifat administrasi semata, yang tidak terdapat kerugian negaradan oleh karenanya koreksi Tergugat (Sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam asal 14 ayat (4), Penjelasan Pasal 29 ayat(2) Alinea Ketiga Pasal 33 dan Pasal 36 ayat (1) huruf C UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 17,18
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1690 B/PK/PJK/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NIRMALA AGROLESTARI;
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
quo lebih bersifat administrasi semata dan tidak terdapatadanya unsurunsur atas hilangannya penerimaan pajak atau kerugianatas pendapatan negara dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14ayat (4) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 1 angka 17,18
Putus : 19-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT SEMEN TONASA
136 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Transsetelan status PKPnya telah dicabut, sehingga Faktur PajakMasukannya secara yuridis fiskal tidak dapat dikreditkan karena statusPKP telah dicabut, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18
Register : 04-07-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689 B/PK/PJK/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NIRMALA AGROLESTARI;
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
quo lebih bersifat administrasi semata dan tidak terdapatadanya unsurunsur atas hilangannya penerimaan pajak atau kerugianatas pendapatan negara dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14ayat (4) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 1 angka 17,18
Register : 16-06-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3013 B/PK/PJK/2020 Tanggal 28 September 2020 — PT. JOHNSON HOME HYGIENE PRODUCTS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
69 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3013/B/PK/Pjk/2020telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Pasal29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17,18, 23 juncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (5) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai;b.
Register : 01-04-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PN STABAT Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Stb Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
Iin Sundani Alias Bangda
19 — 24
Renhard Harve,SH.MH
Terdakwa:
Iin Sundani Alias Bangda
19 — 24
diketahui terdakwa tersebut bernama IINSUNDANI Alias BANGDA bahwa barang bukti yang ditemukan para saksitersebut di peroleh terdakwa dengan cara membeli dari temannya yangbernama USUF (DPO), kemudian terdakwa beserta Narkotika jenis sabu diamankan dan dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses hukumselanjutnya.Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero)Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didugaberisikan Narkotika jenis sabu. dengan berat bruto 17,18
diketahui terdakwa tersebut bernama IINSUNDANI Alias BANGDA bahwa barang bukti yang ditemukan para saksitersebut di peroleh terdakwa dengan cara membeli dari temannya yangbernama USUF (DPO), kemudian terdakwa beserta Narkotika jenis sabu diamankan dan dibawa ke Polsek Pangkalan Susu guna proses hukumselanjutnya..Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero)Stabat barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang didugaberisikan Narkotika jenis sabu. dengan berat bruto 17,18