karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79857/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79857P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4

/60/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015, tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1783 tanggal 8Oktober 2014 untuk Bagian Bulan Februari 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/158/Tahun2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/60/Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015, atas nama PT Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 tanggal 17 September 2019 sepanjang terkait lampiran Susunan Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pihak Ketiga yang memiliki kKepentinganlangsung dengan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat (Bupati Jayapura)dengan Obyek Sengketa berupa: Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341Hal. 27 dari 81 Hal.

Menyatakan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019Tentang Pengangkatan Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan DaerahBaniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 20192024 Tanggal 17September 2019 adalah sah menurut hukum;4.

Ondi, tertanggal 5 September 2019, PerihalPermohonan Informasi, (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/340 Tahun 2019, tanggal17 September 2019 Tentang Pergantian Anggota Badan PengawasPerusahaan Daerah Baniyau Masa Bhakti 20172020, (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019, tanggal17 September 2019 Tentang Pengangkatan Direksi Dan BadanPengawas Perusahaan Daerah Baniyau Periode Tahun 20192024, (fotokopi sesuai dengan aslinya

);Salinan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019,tanggal 17 September 2019 Tentang Pengangkatan DireksiPerusahaan Daerah Baniyau Periode Tahun 20192024, (fotokopisesuai dengan aslinya);Hal. 36 dari 81 Hal.

/341 Tahun 2019 TentangPengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura PeriodeTahun 20192024 (vide bukti surat P19=T1=T.Il.Intv1) dan Surat KeputusanBupati Jayapura Nomor : 188.4/341 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Direksidan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura PeriodeTahun 20192024 (vide bukti surat P18);Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat tercantum yang dijadikanobjek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 188.4/341Tahun 2019 Tentang

kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selakuayah kandungnya.Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dan tunduk pada Peraturan Pemerintah No.10 TahunHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab12.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai NegeriSipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan LembaranNegara Nomor 3250 ), Penggugat telah memperoleh izin melakukanperceraian sebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor : 188.4

Nomor: 188.4/14846/DISPUPR,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atasnama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017 padaPengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana perkara No.:3/G/2018/PTUN.Dps, sehingga dengan demikian gugatan Penggugatadalah prematur;B.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas) dapatTergugat berikan jawaban yakni sbb:Bahwa terhadap jin perceraian sebagaimana Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR,tertanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Balisedang dilakukan upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negarasebagaimana perkara No.: 3/G/2018/PTUN.Dps,7.

Tabdari atasannya dan terhadap ijin perceraian telah Penggugat perolehsebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Provinsi Bali, atas nama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15Desember 2017, akan tetapi saat ini Tergugat sedang menguji SuratKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR,Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atasnama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15 Desember

Izin Perceraian Nomor:188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Provinsi Bali, atas nama: Nengah Putra Yasa,ST., tertanggal 15Desember 2017 atau surat lain yang diajukan oleh Tergugat di persidanganmaka Majelis akan tetap mempertimbangkan Keputusan Pemberian IzinPerceraian tersebut sebagai surat sah secara hukum persyaratanperceraian bagi Pegawai negeri sipil dalam perkara Aquo sehinggaberdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat ini patut untuk di tolak;Menimbang,

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79859/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Putusan Nomor 321 B/PK/Pjk/2018Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Bulan April2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79859/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak April 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/62/Tahun 2015tanggal 6 Maret 2015; dan,4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Purworejo TA 2007;SK Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal 15 Pebruari 2007tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo TA 2007 Tahap ;. SK Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo TA 2007 Tahap Il;.

Purworejo TA2007;SK Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal 15 Pebruari 2007tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo TA 2007 Tahap ;. SK Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo TA 2007 Tahap Il;.

No. 954 K/Pid.Sus/201 117.SK Bupati Purworejo No. 188.4/69/2007 tanggal 15 Pebruari 2007tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Pemberian BelanjaHibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan BelanjaBantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan APBD Kab.Purworejo Tahun 2007;18.SK Bupati Purworejo No. 188.4/66/2007 tanggal 14 Pebruari 2007tentang Penetapan Kriteria Calon Penerima Belanja HibahKepada Kelompok Masyarakat/Perorangan dan Belanja BantuanSosial Organisasi Kemasyarakatan APBD Kab.

No. 954 K/Pid.Sus/201 125.SK Bupati Purworejo No. 188.4/52/2008 tanggal 13 Pebruari 2008tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Hibahdan Bantuan Sosial dari Anggaran APBD Tahun 2008;26.SK Bupati Purworejo No. 188.4/73/2008 tanggal 1 Maret 2008tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan BantuanHibah Pos Batuan Imbal Swadana dari APBD Kab.

. 188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah Kepada KelompokMasyarakat/Perorangan (bantuan Imbal Swadana Sekolah)Kab.Purworejo Tahun Anggaran 2007 Tahap Il;Hal. 76 dari 98 hal.

Syafe'i sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembuatan Kebun Bibit Karet pada DinasPertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan yang diangkatberdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No: 188.4 /81.D / DPK /2008 tanggal 15 September 2008 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten BangkaSelatan Tahun Anggaran 2008, telah melakukan atau turut serta melakukanperbuatan dengan saksi Hendra Sanjaya bin Cholid Sanjaya sebagai

Syafe'i sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Pembuatan Kebun Bibit Karet pada Dinas Pertaniandan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SKKepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4 / 01 / DPK / 2008 tanggal25 Pebruari 2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatandan adanya pengesahan anggaran perubahan Tahun Anggaran 2008sehingga perlu merevisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/81.

No. 1183 K/Pid.Sus/2012Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkanSK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal25 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan danadanya pengesahan anggaran perubahan Tahun Anggaran 2008 sehingga perlumerevisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Surat Keputusan KepalaDinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/81.D/DPK/2008 tanggal 15 September2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis

Syafe'i sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PP TK) Pembuatan Kebun Bibit Karet pada Dinas Pertaniandan Kehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SKKepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal25 Pebruari 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatandan adanya Pengesahan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2008sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana teknis kegiatan dengan SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian dan KehutananNo.188.4/81.D/DPK/2008

No. 1183 K/Pid.Sus/2012 Bahwa Terdakwa sebagai PPIK dalam proyek tersebut ditunjukberdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008, dan pengesahananggaran perubahan Tahun Anggaran 2008 sehingga direvisi PPTKberdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/81.D/DPK/2008 tanggal 15 September 2008; Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai PPIK dalam proyek iniberdasarkan SK kepala Dinas tersebut bertugas mengendalikanpelaksanaan kegiatan, melaporkan

yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107555.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4

Indonesia atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2016 nomor973/0290/DISPENDA tanggal 22 Februari 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107555.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/184/Tahun 2016Tanggal 11 Mei 2016; dan,4.

Putusan Nomor 512/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor: 188.4/184/Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2016Nomor 973/0290/DISPENDA tanggal 22 Februari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp22.834.833.923,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan

Objek Gugatan ;Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukimandan Penataan Ruang kota Medan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/X1I/19 tanggal 15 November 2019 tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang sebagai Pengguna Anggaran ; Il. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;1.

Putra Pertama (nomor : 188.4/14180/DPKPPR/IX/19) ; CV. Putra Samudera (nomor: 188.4/14175/DPKPPR/XI/19) ; CV.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kotaMedan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/XI/19 tanggal 15November 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam olehKepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PenataanRuang sebagai Pengguna Anggarean ; 3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruangkota Medan Nomor : 188.4/14175/DPKPPR/XI/19 tanggal 15November 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam olehKepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PenataanRuang sebagai Pengguna Anggarean ; 4.

Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukimandan Penataan Ruang Kota Medan Nomor : 188.4/14179/DPKPPR/XI/19 tentang Penetapan Sanksi Daftar HitamOleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Sebagai Pengguna Anggaran tanggal 15November 2019.0... ..c.ccccccccccccceceseeeseaeeeeeeeeeeeeeees (Bukti P8);9.

Nomor Surat Keputusan Nama Jabatan1. 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 Rusli.

Panitiatanggal 08 April 2013 yang/S.Sos Penerima Hasildiperbaharui dengan SK PekerjaanNomor : 188.4/30/B.4/DPU/ Sekretaris PanitiaBU/2013 tanggal O7 Juni Penerima Hasil2013 Gufrusan PekerjaanRusli.

/PN Bgl 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Romli Effendi, Ketua Panitiatanggal 08 April 2013 yang/S.Sos Penerima Hasildiperbaharui dengan SK PekerjaanNomor : 188.4/30/B.4/DPU/ Sekretaris PanitiaBU/2013 tanggal O07 Juni Penerima Hasil2013 Gufrusan PekerjaanRusli.

Nomor: 184.4/28/DPU/BU/2013tanggal 01 April 2013;Bahwa benar Pengguna Anggaran telah menunjuk Panitia Penerima HasilPekerjaan berdasarkan SK Nomor: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 tanggal08 April 2013 sebagaimana telah diubah denngan SK. No. 188.4/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni 2013 sebagai berikut:Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa : RUSLI.

Obyek6 aSurat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/270/2013, tentang PengesahanPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilinan Kepala Desa DiKabupaten Purworejo Tahun 2013 Menjadi Kepala Desa, tertanggal 29 April2013, sepanjang mengenai Lampiran Nomor Urut 90 mengenai pengangkatanWAHYU WIDAYAT sebagai Kepala Desa Kaliwungu;Tenggang.

Bahwa SURAT KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO No.188.4/270/2013,tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih HasilPemilinan Kepala Desa Di Kabupaten Purworejo Tahun 2013 MenjadiKepala Desa, tertanggal 29 April 2013 sepanjang mengenai LampiranNomor Urut 90 mengenai pengangkatan Wahyu Widayat sebagai KepalaDesa KaliwUngU. nnnn nn nnnnnn nnn nnn nnn nnn ne nnn ncnnnennnncnnns.

No.188.4/270/2013, tentang Pengesahan PengangkatanCalon Kepala Desa Terpilin Hasil Pemilihan Kepala Desa Di KabupatenPurworejo Tahun 2013 Menjadi Kepala Desa, tertanggal 29 April 2013beserta Lampiran Nomor urut 90 atas nama Wahyu Widayat pada tanggalB DUNT 201 D jee eseeee eee ere eee eeeMaka dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktuyang diperbolehkan oleh Undangundang sebagimana diatur dalam pasal55 UU No.5 tahun 1986 ~~ nn nnn nn nnn nn nnnDasarKGLIQ ELI j~~ ~~~ ~~~ mmm ncAdapun

;f. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor :188.4/469/III/DISTAMBEN tanggal 17 Pebruari 2005 tentangKuasa pertambangan Eksplorasi An. PT. Mentaya Iron Ore MiningPAGE 19dengan luas areal 2.000 Ha yang dilegalisir Dinas Pertambangandan Energi Kab. Kotim. ;g. 1 (satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor :188.4/112/DISTAMBEN/IV/2006 tanggal O07 April 2006 tentangKuasa Pertambangan Ekplorasi Bahan Galian Biji Besi An.

Longfair Iron Mining.e Keputusan Bupati Kotim No. 188.4/269/III/DISTAMEN 17 Pebruari2005 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi an. PT. MentayaIron Mining;e Keputusan Bupati Kotim No. 188.4/112/IV/DISTAMEN, tanggal 7April 2006 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Bahan GalianBiyih Besi an. PT. Mentaya Iron Ore Mining;e Keputusan Bupati Kotim No. 540/197/IV/DISTAMBEN/VIII/2006,tanggal 03 Agustus 2006 tentang Kuasa Pertambangan EksploitasiBiji Besi an. PT.

SUYADI, SE (PT.MIOM) sudah memiliki ijin berupa Keputusan Bupati Kotawaringin TimurNo. 188.4/269/Il/Distamben tanggal 17 Pebruari 2005 tentang jineksplorasi seluas 2.000 hektar atas nama PT. MIOM (diperpanjang lagidengan Keputusan Bupati No. 188.4/112/Distamben/IV/2006 tanggal 7April 2006 luas 1.953 hektar) ;Menimbang, bahwa dalam akta perjanjian kerja No. 230 tersebuttelah terdapat beberapa klasaula kesepakatan di antaranya penyerahan100% wewenang oleh PT. MIOM kepada PT.

LIM dan telah melakukan ekspor, halyang sama akan berlaku atas luas lahan selebihnya ;Manimbang, bahwa atas keputusan Bupati Kotawaringin Timur No.188.4/112/Distaben/IV/2006 tanggal 7 April 2006 telah terbit ijinperpanjangan kepada PT. MIOM seluas 1.953 hektar, dengan demikianPT. MIOM tetap berkedudukan sebagai pemegang kuasa pertambangan(KP) atas lahan tersebut ;Menimbang, bahwa adanya perubahan atas isi akta No. 230tanggal 30 Nopember 2005 dengan adanya kesepakatan antara PT.

;f. 1 (Satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor :188.4/469/III/DISTAMBEN tanggal 17 Pebruari 2005 tentang Kuasapertambangan Eksplorasi An. PT. Mentaya Iron Ore Mining denganPAGE 19luas areal 2.000 Ha yang dilegalisir Dinas Pertambangan dan EnergiKab. Kotim. ;g. 1 (Satu) exemplar foto copy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor :188.4/112/DISTAMBEN/IV/2006 tanggal 07 April 2006 tentang KuasaPertambangan Ekplorasi Bahan Galian Biji Besi An. PT.

Putusan Nomor 335 B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79873/PP/M.XVB/06/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/323/Tahun 2015 Tanggal 23 September 2015, tentangPenolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia AtasSurat

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1713/Dispenda tanggal 3 Agustus 2015 untuk Masa PajakJuni 2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/323/Tahun 2015 tanggal 23 September 2015; dan,4.

Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:188.4

Sus/201939)AO)41)42)43)4A)45)1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/34/19.05.01.2006/2014 tanggal 31 Desember 2014 TentangPenetapan Pemberian Dana Bantuan Hibah Pemerintah Desa Belo LautKepada Lembaga Kemasyarakatan Desa Belo Laut Tahun Anggaran2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/35/19.05.01.2006/2014 tanggal 31 Desember 2014 TentangPenetapan Pemberian Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Desa BeloLaut Kepada Organisasi Sosial

Masyarakat Desa Belo Laut TahunAnggaran 2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/36/19.05.01.2006/2015 tanggal 31 Desember 2014 TentangPenetapan Pemberian Dana Bantuan Sosial Pemerintah Desa Belo LautKepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa BeloLaut T.A. 2015:1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/4/19.05.01.2006/2015 tanggal 12 Januari 2015 TentangPembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa PadaAnggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Belo Laut Tahun Anggaran2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/14/19.05.01.2006/2015 tanggal 01 Juli 2015 Tentang PerubahanPembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa PadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Belo Laut Tahun Anggaran2015;1 (satu) Eksemplar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Belo Laut Nomor:188.4/31/19.05.01.2006/2015 tanggal 12 Oktober 2015 TentangPerubahan Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan PengadaanBarang

Desa Belo Laut Nomor:188.4/15/19.05.01.2006/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa(Kepala Seksi Kesejahteraan Desa) yang ditandatangani oleh KepalaDesa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01 Maret 2017:102) 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan Legalisir Surat Keputusan Kepala DesaBelo Laut Nomor: 188.4 /14/SK/19.05.01.2006/2017 TentangPengangkatan Perangkat Desa (Kepala Urusan Perencanaan Desa)yang ditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal01 Maret 2017:103) 1 (satu) Eksemplar Fotocopyan

Legalisir Surat Keputusan Kepala DesaBelo Laut Nomor: 188.4 /13/19.05.01.2006/2017 Tahun 2017 TentangPengangkatan Perangkat Desa (Kepala Urusan Keuangan Desa) yangditandatangani oleh Kepala Desa Belo Laut Amrin Saimi Tanggal 01Maret 2017:Hal. 11 dari 33 hal.

R Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa2013 t 125Febru 2013 Novi Valentino, ST Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/ JasaSyafrial Os wari, SH Anggota Panitia Pengadaan Barang/ JasaTasman, ST Anggota Panitia Pengadaan Barang/ JasaArry Haryudiansyah, ST Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa2. 188.4/06/B.4/DP U/ BU/2013 tanggal 01 Maret Syaftians yah, ST Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)20133, 188.4/28/B.4/DP U/ BU/2013 tanggal 01 April Ahyat, S.Ip Pengawas Lapangan20134. 188.4/26/B.4/DP U/ BU

Nomor Surat Keputusan Nama Jabatan1. 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 Rusli.

R Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasatanggal 25 Februari 2013 Novi Valentino, ST Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/JasaSyafrial Os wari, SH Anggota Panitia Pengadaan Barang/ JasaTasman, ST Anggota Panitia Pengadaan Barang/ JasaArry Haryudiansyah, ST Anggota Panitia Pengadaan Barang/ Jasa2. 188.4/06/B.4/DPU/BU/2013 Syaftians yah, ST Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatantanggal 01 Maret 2013 (PPTK)3. 188.4/28/B.4/DPU/BU/2013 Ahyat,S.Ip Pengawas Lapangantanggal 01 April 20134. 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013

M.SiBinti ISKANDARTJAJA (Alm) 52FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 TENTANGPEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BENGKULUUTARA TAHUN ANGGARAN 2013 TANGGAL 08 APRIL 2013 53FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR:188.4/26/B.4/

Nomor ;188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL 2013 Sebagaimana telah diubahdenngan SK. NO ; 188.4/B.4/DPU/BU/2013 Tannggal 07 Juni 2013 sebagai berikutKetua Panitia Pengadaan Barang/jasa :RUSLI.

Sampang nomor :188.4/26/434.112/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang tentangperubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Sampang nomor : 188.4/21/434.112/2013 tanggal 1 april 2013Halaman 7 Putusan No. 127/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.33.34.35.36.tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan TeknisKegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang.

Sampang nomor : 188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04Pebruari 2013 tentang Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksanan TeknisKegiatan (PPTK) pada Kantor Dinas Pertanian Kab.

Sampang nomor :188.4/26/434.112/2013 tanggal 27 Juli 2013 tentang tentangperubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab.Sampang nomor : 188.4/21/434.112/2013 tanggal 1 april 2013tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksanan TeknisKegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang.

Sampang nomor : 188.4 / 2 / 434.112 / 2013 tanggal 04Pebruari 2013telah mencairkan dana pengadaan Bibit Bentol, Bibit Ubi Kayu, PupukOrganik dan Anorganik, Negara Cq. Pemerintah Kab.

Sampang nomor :188.4/21/434.112/2013 tanggal 1 april 2013 tentang Penunjukkan danPengangkatan Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) pada DinasPertanian Kab.

Beli biji jarak 28.000 kg 1.000 28.000.000pagarJumlah Biaya Produksi 30.000.000 Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008, Kepala DinasKehutanan dan Perkebunan Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta menerbitkan danmenandatangani Surat Keputusan Kepala DinasPerkebunan DaerahKehutanan dan PropinsiIstimewa Yogyakarta Nomor : 188.4/3867 tentangPenunjukan Kelompok Sasaran Penerima BantuanKelembagaan untuk Kegiatan Pengelolaan HasilKomoditas Perkebunan Tahun 2008.

Beli biji jarak 28.000 kg 1.000 28.000.000pagarJumlah Biaya Produksi 30.000.000 13Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008, terbit SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakartanomor : 188.4/3867 tentang Penunjukan KelompokSasaran Penerima Bantuan Kelembagaan untukKegiatan Pengelolaan Hasil Komoditas PerkebunanTahun 2008.

Samijo Gumawang, 60.000.000Karya Putat, Patuk,GunungkidulMete Mitra = Suraji Kelor, 65.000.000Agung Karangmojo,GunungkidulDadi Bambang Purwodadi, 30.000.000Makmur Abdul Sulur Tepus,GunungkiduI Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta nomor : 188.4/3867tanggal 26 Juli 2008 tentang Penunjukan KelompokSasaran Penerima Bantuan Kelembagaan untuk14Kegiatan Pengelolaan Hasil Komoditas PerkebunanTahun 2008, Kelompok Tani/Kelompok

Dadi Bambang Purwodadi, 30.000.000Makmur Abdul Sulur Tepus, 2d Gunungkidu Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat KeputusanKepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta nomor : 188.4/3867tanggal 26 Juli 2008 tentang Penunjukan KelompokSasaran Penerima Bantuan Kelembagaan untukKegiatan Pengelolaan Hasil Komoditas PerkebunanTahun 2008, Kelompok Tani/Kelompok UsahaBersama mempunyai kewajiban :. Mempergunakan dana bantuan sesuai dengan usulan/rencanayang telah dibuat;.

SAPRIN diminta untuk berdiri saling berjabat tangan sebagaitanda perdamaian kemudian pada saat akan dilakukan foto bersama tibatiba terdakwa datang dari arah samping kiri saksi korban MUH AMRIN danlangsung memukul saksi korban MUH AMRIN dengan menggunakantangan mengepal dan mengenai wajah saksi koroban MUH AMRIN yangHalaman 2 dari 8 hal Putusan Perkara Pidana Nomor 19/Pid.B/2021/PN Rbimenyebabkan luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPTPuskesmas Paruga No : 188.4/014/PKM02/X1/2020

Amrin;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa VisumEt Repertum Nomor : 188.4/014/PKM02/X1/2020 tanggal 24 September 2020 an.MUHAMMAD AMRIN dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka memar padapipi atas kiri, terletak + 4 cm dari garis tengah hidung dan + 1,5 cm dari bawahmata.

Amrin;Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 188.4/014/PKM02/XI/2020 tanggal 24 September 2020 an. MUHAMMAD AMRIN denganhasil pemeriksaan luar : Terdapat luka memar pada pipi atas kiri, terletak + 4cm dari garis tengah hidung dan + 1,5 cm dari bawah mata.

Amrin; Bahwa benar berdasarkan Visum EtRepertum Nomor : 188.4/014/PKM02/XI/2020 tanggal 24 September 2020 an.MUHAMMAD AMRIN dengan hasil pemeriksaan luar : Terdapat luka memar padapipi atas kiri, terletak + 4 cm dari garis tengah hidung dan + 1,5 cm dari bawahmata.

Putusan Nomor 1218/C/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT009303.06/2018/PP/HT.I Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4/399/Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia atas

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Juli2017 Nomor: 973/1306/BAPPENDA, tanggal 1 Agustus 2017 junctoSurat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/399/Tahun 2017,tanggal 15 Desember 2017; dan,4.

Indonesiaberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan tidakdapat diterima banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Putusan Nomor 1218/C/PK/Pjk/2020a.bahwa pengajuan banding yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali (dulu Pemohon Banding) masih dalam tenggang waktu 3 bulansebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UndangUndangPengadilan Pajak, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali (duluPemohon Banding) baru menerima Surat Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (dulu Terbanding) Nomor: 188.4/399/Tahun 2017pada tanggal 8 Agustus 2018, sedangkan permohonan banding diajukanoleh Pemohon Peninjauan Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 328/B/PK/Pjk/2018Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP 973/2224tentang Kewajiban membayar PAP yang dikenakan oleh PemerintahProvinsi Papua;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79866/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/68/Tahun

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/2224 tanggal 12 November 2014 untuk Masa PajakNovember 2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/69/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/Tahun 2015tanggal 7 Mei 2015; dan4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahawa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :188.4

/69/ Tahun 2015 Tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/ Tahun 2015 tanggal7 Mei 2015, tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PemohonHalaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 318/B/PK/Pjk/2018itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/2389 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79855/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/58/Tahun 2015 Tanggal 6 Maret 2015

Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/226/Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015, atas nama: PTFreeport Indonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.Rasuna Said Kav.

Desember 2013 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/226/Tahun2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/58/Tahun 2015 tanggal 6 Juli 2015; dan4.

Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor :188.4/226/ Tahun 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.069.536.9.091000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangana.