277/Pid. B/2013/PN.AM.

PUTUSANNomor : 277/Pid. B/2013/PN.AM.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidanapada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara ParaTerdakwa : 222 nne nn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn ncn nc cen ences1.

277/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

SALINANPUTUSANNOMOR: 277/Pdt.G/2013/PTA.Smg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata tertentu padaTingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraitalak antara;PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggaldi Kabupaten Klaten, semula sebagai TERMOHON sekarangsebagai PEMBANDING ;MELAWANTERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan

SLAMET JUFRI, M.H.. masingmasing sebagaiHakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi AgamaSemarang, tanggal 24 Desember 2013, Nomor: 277/Pdt.G/2013/PTA.Smg., telah ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebutdiucapkan oleh Hakim Ketua Majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengandidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.

277/Pdt.G/2013/PA.DP.

277 K/TUN/2011

PUTUSANNo. 277 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNGPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan diJalan Taman Jatibaru No. 1, Jakarta ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1. M. Yaya Mulyarso, SH., M.Si., Kepala Bidang Perizinan,Penertiban dan Peran Serta Masyarakat ;2.

No. 277 K/TUN/201110.11.1988, pada tanggal 2 November 1988 sebesar Rp. 15.000, (lima belas riburupiah) sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan No. 03/SM/XI/1988tertanggal 2 November 1988 ;Bahwa Penggugat selama ini membayar sewa rumah di Jalan GondangdiaKecil No. 8, Jakarta Pusat kepada Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakartadan pada Tahun 1988 Dinas Perumahan DKI Jakarta memandang perlumelakukan penetapan harga sewa baru atas rumah di Jalan GondangdiaKecil No. 8, Jakarta Pusat tersebut, kemudian hal ini

No. 277 K/TUN/201116.17.18.19.didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Daerah KhususIbukota Jakarta No.

No. 277 K/TUN/201120dan penguasaan Kepala Daerah dan pencabutan Surat Izin Perumahan (SIP)beserta eksekusinya masih tetap menjadi kewenangan Kepala KUP;PENJELASAN: Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun1981Ketentuan ayat ini menegaskan bahwa kewenangan untukmemutuskan hubungan sewamenyewa perumahan tanpa katasepakat kedua belah pihak, hanya dilakukan oleh Pengadilan Negeri.Kewenangan Pengadilan Negeri tersebut termasuk juga eksekusiuntuk melaksanakan keputusannnya.

No. 277 K/TUN/201122a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADL, SH.NIP. : 220 000 754

277/Pdt.G/2014/PA.Bjb

277/Pdt.G/2014/PTA.Smg

SALINANPUTUSANNomor : 277/Pdt.G/2014/PTA.SmgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkaratertentu. pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah mejatuhkanputusan dalam perkara Gugat Cerai antara ;PEMBANDING, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1,pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di KotaSurakarta, memberikan kuasa kepada Heru Sulistyo, SHAdvokat, beralamat di Gasingan, Kelurahan Luwang,Kecamatan

Putusan No.277/Pdt.G/2014/PTA.Smg3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu ; 4.

Putusan No.277/Pdt.G/2014/PTA.Smgmendengarkan kesaksian para saksi sekaligus sebagai keluarga dekat masingmasing SAKSI ( Kakak Kandung Penggugat ), SAKSI 2 dan SAKSI 3 ( temanteman Penggugat ) sedangkan saksi dari Tergugat : SAKSI 4 ( ayah Tergugat ),telah berusaha mendamaikan rumah tangga kedua belah pihak, ternyata rumahtangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat disatukan lagi maka telahterpenuhi pula maksud pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Jis.

Putusan No.277/Pdt.G/2014/PTA.SmgHAKIM KETUA.ttdDrs.H. IBRAHIM KARDI, SH, M.Hum.HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTAttd ttdDrs. HM. BADAWI, SH, MH. Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.PANITERA PENGGANTIttdH. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH.Perincian biaya perkara :1. Biaya Redaksi Rp. 5.000,2. Meterai Rp. 6.000,3. Biaya proses : Rp. 139.000.Jumlah Rp 150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah ) Disalin sesuai dengan aslinyaOlehPanitera Pengadilan Tinggi Agama SemarangTTD.H. TRI HARYONO, SH.Hal 6 dari 5 hal.

Putusan No.277/Pdt.G/2014/PTA.Smg

277/Pdt.G/2015/PA.Bjb

277/B/PK/Pjk/2019

PUTUSANNomor 277/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU749/PJ/2018,tanggal 22 Februari 2018;Pemohon

Putusan Nomor 277 B/PK/Pjk/2019Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak;b.

Putusan Nomor 277 B/PK/Pjk/2019sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, junctoUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 1 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepadaMahkamah Agung untuk memberikan

Putusan Nomor 277 B/PK/Pjk/20191. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.

Putusan Nomor 277 B/PK/Pjk/2019Andi Nur Insaniyah, S.H.Biayabiaya:1. Meterai Rp 6.000,002. Redaksi Rp 5.000,003. Administrasi PK Rp2.489.000,00Jumlah Rp2.500.000,00Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 19540924 198403 1 001. Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 277 B/PK/Pjk/2019

277/PDT/2015/PT MKS

PUTUSANNomor : 277/PDT/2015/PT.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara perdata antara : Hj. MIRA,1. SAID,2. AHMADpekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal diDusun Karampuang, Desa Bukit Tinggi, KecamatanGantarang, Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : RAFIDAHFAHMY,SH.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 November 2015Nomor :277/Pdt/2015/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :277/Pdt/2015/PT.MKStersebut dalam tingkat banding ; . Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi MakassarNomor :277/Pdt/2015/PT.MKS tanggal 04 November 2015 untukmendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadiliperkara tersebut ; on nnn nnn noe nnn nnn nen nner nen en nnn nnn nn nnn.

277/Pdt.G/2018/PTA.Smg

No.277/Pdt.G/2018/PTA.SmgTergugat/Pembanding berdasarkan surat bukti P.2 adalah PEMBANDING danberdasarkan surat bukti P.1 domisili/alamat Penggugat/Terbanding adalahbetul beralamat di Kabupaten Grobogan.

No.277/Pdt.G/2018/PTA.Smgpersidangan, maupun melalui Mediator dari Hakim Pengadilan AgamaPurwodadi bernama Hj.

No.277/Pdt.G/2018/PTA.Smgpihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. (4).

No.277/Pdt.G/2018/PTA.Smg1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (PEMBANDING aliasPEMBANDING bin Budi Santoso) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;3.

No.277/Pdt.G/2018/PTA.SmgRedaksi Rp. 5.000,Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,Jumlah Rp. 150.000,Salinan sesuai dengan aslinyaPlih. Panitera Pengadilan Tinggi Agama SemarangTtd.Dra. Hj. Nur Laela, MH. Hal 31 dari 31 hal Put. No.277/Pdt.G/2018/PTA.Smg

277/Pdt.G/2017/PTA.Smg

SALINAN PUTUSANNomor 277/Pdt.G/2017/PTA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Cerai Gugat antara :PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempatkediaman di Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikankuasa kepada Bayu Adi Susetyo,SH., Wahyuni,SH., danSri Wartini,SH.

Advokat berkantor di Jalan Imam BonjolNo.23 A Salatiga, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 1September 2017, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Boyolali tanggal 04 September 2017,semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;MelawanTERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempatkediaman di Kabupaten Boyolali, semulasebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Hal. 1 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Telah membaca

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Agama Boyolali, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 04September 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusanPengadilan Agama Boyolali Nomor 0671/Pdt.G/2017/PA.Bi tanggal 23 Agustus2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1438 Hijriyah,Hal. 2 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G

Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biayaperkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000, (seratus limapuluh ribu rupiah;Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yangHal. 10 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.dipimpin oleh Dr. H. Jaliansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. M.

Biaya Meterai :Rp. 6.000.Jumlah : Rp. 150.000,Hal. 11 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.Disalin sesuai dengan aslinyaOlehPit. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,TTDDrs. H. MukhidinHal. 12 dari 12 Salinan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

277/Pdt.G/2016/PTA.Smg

SALINAN PUTUSANNomor 277/Pdt.G/2016/PTA.SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan,tempat kediaman di Kabupaten Brebes, semula sebagaiTERGUGAT / sekarang sebagai PEMBANDING;MELAWANTERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam,

Menjatuhkan Talak satu bain Sughra dari Tergugat ( PEMBANDING )Hal. 9 dari12 Putusan Nomor 277/Padt.G/2016/PTA.Smg.kepada Penggugat ( TERBANDING ) ;3.

Djaelani KH, SH. masingmasingsebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan TinggiAgama Semarang tanggal 10 November 2016, Nomor 277/Pdt.G/2016/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengandidampingi para Hakim Anggota dan dibantu H.

Subandriyo,SHI. sebagaiPanitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding danTerbanding;Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PTA.Smg.Hakim Anggota, Ketua Majelis,Ttd. Ttd.Drs.HNOORUDDIN ZAKARIA, SH, MH. Drs.SYAHRIAL, SH.Hakim Anggota,Ttd.Drs.H.DJAELANI KH, SH.Panitera Pengganti,Ttd.H.SUBANDRIYO,SHI.Perincian biaya : 1. Biaya Pemberkasan :Rp 139.000,2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,3.

Biaya Meterai :Rp. 6.000.Jumlah :Rp 150.000,Disalin sesuai dengan aslinyaOlehPanitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,TTDSUPARDJIYANTO, SH.Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 277/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 277/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, tanggal 23 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;-----------------------------------------------------------------------3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----------------------------------------

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);o Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan tersebut MajelisHakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara ini telahmenjatuhkan putusan Nomor : 277/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 23Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut : 1.

mengajukanMemori Banding tertanggal 30 Januari 2017 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Januari 2017 dan MemoriBanding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01Pebruari 201 7 5 222022 rn ooo non non nnn nnn nn nnn nnn nn eneaooeanee Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwatelah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara oleh JurusitaPengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Surat Pemberitahuan untukmempelajari berkas perkara Nomor : 277

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klas A Kupang Nomor :277/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg Tanggal 23 Januari 2017.Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan TinggiKupang menyatakan bahwa :1.Menyatakan terdakwa PETRIC MARTHIN BOLLY,S.Ap , bersalahmelakukan tindak pidana Penelantaran dalam rumah tangga ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 49 huruf a UU Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga Sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan PenuntutUmum..

Memori Banding tersebut patutlahdikesampingkan 5 7= 2 20 roo on nn nnn nn nnn nnn nnn en nenmomen Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari danmencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 277/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

Halaman 8 dari 10sehingga dapat diterima kembali kehidupannya pada masyarakat denganbaik ; 222+ 2= no nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn een nnn nee eensoonene Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengandemikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan PengadilanNegeri Kupang Nomor : 277/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, tanggal 23 Januari2017, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut haruslahdipertahankan dan dikuatkan :Semen Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Amp;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Amp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara gugatan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Amp dalam register perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

277/Pdt.G/2023/PN Amp

MENETAPKAN :

Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Ke

MENETAPKAN :

Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dalam register perkara perdata Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Mks dinyatakan dicabut ;
Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mencoret perkara Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Mks dari dalam buku register perkara ;
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,- (sertatus

enam puluh ribu rupiah);

paniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dalam register perkara perdata Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Mks dinyatakan dicabut ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri untuk mencoret perkara Nomor 277/Pdt.P/2021/PN.Mks dari dalam buku register perkara ;
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,- (sertatus enam puluh ribu rupiah);

277/Pdt.P/2021/PN Mks

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Bmdari Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Bm telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.410000,- ( empat ratus sepuluh ribu rupiah);

277/Pdt.G/2021/PA.Bm

PENETAPANNomor 277/Pdt.G/2021/PA.BmZZN EN 2SEM) WashDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanpenetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:Nurkhairiyah, S.Kep.Ners binti H.A.

Raba, Kota Bima, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hariKamis tanggal 28 Januari 2021 dengan register perkara Nomor277/Pdt.G/2021/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagaiberikut:Dalam PositaHalaman 1/6 Penetapan Nomor 277

selesal;Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinansesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdiubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undangundang Nomor 50Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.Memperhatikan pasalpasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangHalaman 4/6 Penetapan Nomor 277

/Pdt.G/2021/PA.BmPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 dan peraturan perundangundangan lainnya serta hukum syarayang berkaitan dengan perkara ini;.MENETAPKANMengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor277/Pdt.G/2021/PA.Bm dari Penggugat;Menyatakan perkara nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Bm telah selesai karenadicabut;Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp.410000,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.Hakim Anggota,Halaman 5/6 Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.BmDani Haswar, S.HI.Perincian biaya :1.NO ORWNPendaftaranProsesPanggilanPNBP panggilanRedaksiMeteraiPNBP CabutJumlahRpPanitera Pengganti,Ma'ruf, S.Ag., M.H.30.000,50.000,280.000,20.000,10.000,10.000,10.000,410.000,(empat ratus ribu rupiah)Halaman 6 / 6 Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Bm

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 277/Pdt.G/2022/PA.Kdl;
2. Menyatakan perkara nomor277/Pdt.G/2022/PA.Kdl dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 369.000,-( tiga ratus enam puluh sembilanribu );

277/Pdt.G/2022/PA.Kdl

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Sby, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Sby, dari register perkara yang sedang berjalan;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

277/Pdt.G/2022/PN Sby

M E N G A D I L I :

1. DALAM PENUNDAAN
   1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
   2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 277/KEP/HK/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik Bangunan Hotel yang Melanggar Ketentuan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede dan Pantai Waecicu di Kecamatan

Komodo sepanjang atas nama Ayana Komodo Resort dan Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 277/KEP/HK/2021 tanggal 03 Desember 2021 Nomor Urut 8 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 277/KEP/HK/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik

   Bangunan Hotel yang Melanggar Ketentuan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede dan Pantai Waecicu di Kecamatan Komodo sepanjang atas nama Ayana Komodo Resort dan Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 277/KEP/HK/2021 tanggal 03 Desember 2021 Nomor Urut 8;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 277/KEP/HK/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik Bangunan Hotel yang Melanggar Ketentuan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai

   Pede dan Pantai Waecicu di Kecamatan Komodo sepanjang atas nama Ayana Komodo Resort dan Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 277/KEP/HK/2021 tanggal 03 Desember 2021 Nomor Urut 8;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp23.072.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu rupiah)

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut ;
2. Menyatakan perkara permohonan No. 277/Pdt.P/2020/PN Pkl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret register perkara perdata permohonan Nomor : 277/Pdt.P/2020/PN Pkl;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

277/Pdt.P/2020/PN Pkl

PENETAPANNOMOR : 277/Pdt.P/2020/PN PklDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdataPermohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan :Nama : MUKHAMMAD SADUN AKBARTempat lahir/Tgl.

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 12Oktober 2020, No : 277/Pdt.P/2020/PN PklI, perihal penunjukan Hakimuntuk memeriksa permohonan ini ;2.

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, tertanggal 12 Oktober2020 No : 277/Pdt.P/2020/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untukmemeriksa permohonan perkara ini;Setelan membaca surat permohonan pemohon tertanggal 12 Oktober2020;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke PengadilanNegeri Pekalongan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Menyatakan perkara permohonan No. 277/Pdt.P/2020/PN Pkl dicabut;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untukmencoret register perkara perdata permohonan Nomor277/Pdt.P/2020/PN PkI;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesarRp. 181.000, (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, TANGGALI 19 Oktober2020 oleh ELIN PUJIASTUTI, S.H.