Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nagan Rayadimana dalam keterangannya menyebutkan bahwa surat izin lokasi dariBupati Nagan Raya bukanlah sebagai alat bukti hak tanah dan tidak bolehmelakukan kegiatan sebelum memiiiki Izin Usaha Perkebunan Budidaya(IUPB) dari BP2T Provinsi Aceh sehingga kegiatan pembukaan lahantersebut tidak dibenarkan menurut hukum dan juga tidak pernah melaporkankegiatan tersebut ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten NaganRaya dan pernah diberikan surat teguran Nomor 525.25

Dukungan pembukaan lahan dari Dinas Pemberdayaan MasyarakatNo. 525.25/2078/2005 tanggal 08 Agustus 2005.6. Rekomendasi /Dukungan Kepala Desa Camba, Kec. Kota Besi Kab.Kotim No. 410/03/CB/Bang, tanggal 8 Agustus 2005.7. Surat Rekomendasi/Dukungan dari Kepala Desa Bajarum No.520/40/BRM/Bang tanggal 29 Agustus 2005.8.

Surat dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat KabupatenKotawaringin Timur Nomor :525.25/207/8/2005 tanggal 08 Agustus 2005tentang Pembukaan lahan petani Karet Haroyong Desa Kandan.. Surat Rekomendasi Camat Kota Besi Nomor :662/221/Bang tanggal1 Agustus 2005.. Surat Rekomendasi Pengurus Lembaga Musyawarah Masyarakat DayakDan Daerah Kalimantan Tengah No:24/Pengda.LMMDDKT/Kotim/VI/2005 tanggal 28 Juli 2005..

Surat Keputusan Bupati mandailoing NatalNomor.525.25/105/K/2009, tanggal 28 Januari 2009, tentangPemberian lzsin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepadaKoperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara yangditanda tangani oleh Bupati Mandailing Natal An. Amru Daulay,SH;4. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mandailing NatalNomor.525/3925/Hutbun/VIV/2011, tanggal 15 Juli 2011, tentaqngpersetujuaan Pembukaan Lahan/Land Clearing;5.

Pembukaan hutan murni tersebut mendapat persetujuan/rekomendasi dari :1.Damang Kepala Adat Kecamatan Kota Besi No.09/DKAKB/VIII/2005, tanggal 2 Agustus 2005.Rekomendasi/Dukungan dari Dinas Perkebunan No.527/292/UT/2005 tanggal 03 Agustus 2005.Surat Rekomendasi/Dukungan dari Kepala Desa Kandan No.529/26/KDN/Pem tanggal 9 Agustus 2005.Surat Kepala Desa Kandan No. 525/27/KDN/Perekonomian tanggal4 Agustus 2005.Dukungan pembukaan lahan dari Dinas Pemberdayaan MasyarakatNo. 525.25/2078/2005 tanggal 08

Bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memberikan izin asaHaperkebunan kepadaTergugat untuk jenis kelapa sawit seluas + 15.900 Ha,terletak:Di Kecamatan Lingga Bayu seluas + 5000 HaDi Kecamatan Batahan seluas + 10.300 HaDi Kecamatan Natal seluas + 600 Ha(keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/151/K/200 tanggal 28032007)Dengan demikian, Tergugat menguasai tanah tersebut adalah sah menuruthukum sehinggaTergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;8.

Foto Copy Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 525.25/151/K/200tertanggal 30 Maret 2007 tentang pemberian izin Lokasi untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit, yang telah diberi materai yang cukup, dan telahdisesuaikan dengan Fotocopynya selanjutnya diberi tanda buktiT5. Foto Copy Surat Pernyataan PenyeraHan Tanah Ulayat Desa tertanggal 21Agustus 2004, yang telah diberi materai yang cukup, dan telah disesuaikandengan fotocopynya selanjutnya diberi tandaT6.

Surat Keputusan Bupati mandailoing NatalNomor.525.25/105/K/2009, tanggal 28 Januari 2009, tentangPemberian lzsin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepadaKoperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara yangditanda tangani oleh Bupati Mandailing Natal An. Amru Daulay,SH;4. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mandailing NatalNomor.525/3925/Hutoun/V1V2011, tanggal 15 Juli 2011, tentaqngpersetujuaan Pembukaan Lahan/Land Clearing;5.

Surat Keputusan Bupati mandailoing NatalNomor.525.25/105/K/2009, tanggal 28 Januari 2009, tentangPemberian lzsin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepadaHalaman 13 dari 62 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara yangditanda tangani oleh Bupati Mandailing Natal An. Amru Daulay,SH;4. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mandailing NatalNomor.525/3925/Hutoun/V1IV2011, tanggal 15 Juli 2011, tentaqngpersetujuaan Pembukaan Lahan/Land Clearing;5.

Surat Keputusan Bupati mandailoing NatalNomor.525.25/105/K/2009, tanggal 28 Januari 2009, tentangPemberian lIzsin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepadaKoperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara yangditanda tangani oleh Bupati Mandailing Natal An. Amru Daulay,SH;4. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mandailing NatalNomor.525/3925/Hutoun/V1V2011, tanggal 15 Juli 2011, tentaqngpersetujuaan Pembukaan Lahan/Land Clearing;5.

Surat Keputusan Bupati mandailoing NatalNomor.525.25/105/K/2009, tanggal 28 Januari 2009, tentangPemberian lzsin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepadaKoperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara yangditanda tangani oleh Bupati Mandailing Natal An. Amru Daulay,SH;4. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mandailing NatalNomor.525/3925/Hutoun/V1IV2011, tanggal 15 Juli 2011, tentaqngpersetujuaan Pembukaan Lahan/Land Clearing;5.

Peputra Supra Jaya mendapat surat dari BupatiKampar dengan Nomor: 525.25/TP/1759 tertanggal 1 April 1996 perihalPersetujuan Prinsip Pembukaan Lahan (Land Clearing) di Kec. Langgam, Kab.Kampar ;Bahwa benar Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dariDepartemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau dengan Nomor2655/Kw16/1996 tertanggal 10 September 1996 perihal persetujuanpencanangan lahan untuk usaha perkebunan An. PT. Peputra Supra Jayaseluas + 8.400 Ha ;Bahwa benar Terdakwa PT.

Peputra Supra Jaya jugamendapat surat dari Bupati Kampar dengan Nomor: 525.25/TP/1759 tertanggal 1April 1996 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan (Land Clearing) di Kec.Langgam, Kab. Kampar (bukti T10) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya jugamendapat surat Rekomendasi dari Departemen Kehutanan Kantor WilayahPropinsi Riau dengan Nomor : 2655/Kw16/1996 tertanggal 10 September 1996perihal persetujuan pencanangan lahan untuk usaha perkebunan An. PT.

Peputra Supra Jaya mendapat surat dariBupati Kampar dengan Nomor: 525.25/TP/1759 tertanggal 1 April 1996 perihalPersetujuan Prinsip Pembukaan Lahan (Land Clearing) di Kec. Langgam, Kab.Kampar (bukti T10) ;Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Peputra Supra Jaya mendapat surat dariDepartemen Kehutanan Kantor Wilayah Propinsi Riau dengan Nomor : 2655/Kw16/1996 tertanggal 10 September 1996 perihal persetujuan pencanangan lahanuntuk usaha perkebunan An. PT.

Peputra Supra Jaya yang telahmemiliki izin/ surat rekomendasi dari pemerintah daerah, pemerintah propinsi danpemerintah pusat sejak Tahun 1996 sampai tahun 2011 yaitu berupa izin prinsipHalaman 226 dari 278 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Plwdari Bupati Kampar Nomor : 050/TP/1197 tertanggal 25 Oktober 1995 seluas 8.000Ha, Surat dari Bupati Kampar dengan Nomor: 525.25/TP/1759 tertanggal 1 April1996 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan (Land Clearing) di Kec.Langgam, Kab.

Peputra Supra Jaya melakukan usaha budidaya perkebunan dengankomoditi tanaman sawit berdasarkan izin dari pemerintah daerah, pemerintahpropinsi dan pemerintah pusat sejak Tahun 1996 sampai tahun 2011 yaitu berupaizin prinsip dari Bupati Kampar Nomor : 050/TP/1197 tertanggal 25 Oktober 1995seluas 8.000 Ha (bukti T9), Surat dari Bupati Kampar dengan Nomor:525.25/TP/1759 tertanggal 1 April 1996 perihal Persetujuan Prinsip PembukaanLahan (Land Clearing) di Kec. Langgam, Kab.

Amru Daulay, SH;Surat Keputusan Bupati mandailoing Natal Nomor.525.25/105/K/2009, tanggal28 Januari 2009, tentang Pemberian Izsin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawitkepada Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara yang ditanda tangani olehBupati Mandailing Natal An.

Bahwa tergugat 12 PT.Gersindo Minang Plantation(sebelumnya PT.Bukit Taun) Mendapat Rekomendasi dari BupatiPasaman Melalui Gubernur Sumatera Barat Tentang adanyaPencadangan Lahan Untuk Perkebunan melalui Surat GubernurSumatera Barat Nomor : 525.25/1441/Perek/90 tanggal 25Agustus 1990, Kemudian Oleh Gubernur Sumatera Baratditerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pencadangan lahan UntukPerkebunan dengan Suratnya Nomor: 525.26/633/Prod1991tanggal 26 Februari 1991 dengan areal seluas +/ 7000 Ha.4.

Kemudian oleh Tergugat, dengan sewenangwenang telahmenerbitkan objek sengketa Il, dengan areal lokasi yang meliputisebahagian areal lokasi milik Penggugat (vide Keputusan BupatiParigi Moutong Nomor 525.25/2663/Bag.Usbun, tanggal 20September 2011). Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa IIdimaksud, tentu juga berimplikasi pada Investasi Penggugat, yangoleh Tergugat diberikan kepada pihak lain (PT Rimbun HijauLestari).

KomoditiKelapa Sawit yang ditujukan Kepada PT Peputra Supra Jaya (sesuaidengan aslinya), diberi tanda T7;Berita Acara Musyawarah Masyarakat Pemilik Lahan Kiri KananJalan Langgam Pangkalan Gondai tertanggal 17 April 1998 (sesuaidengan aslinya), diberi tanda T8;Izin Prinsip Pelaksanaan Agro Industri Komoditi Kelapa SawitProgram KKPA di lokasi Desa Langgam Kecamatan Langgam dariBupati Kabupaten Kampar Nomor 050/TP/1197 tertanggal 25Oktober 1995 (Sesuai dengan aslinya), diberi tanda T9;Surat Bupati Kampar Nomor 525.25

sesualdengan asli);Keputusan Bupati Pelalawan NomorKPTS.400/IL/BPD/2008 tentang PemberianIzin Lokasi Untuk Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit dan Pabrik Kelapa Sawit SertaFasilitas Lainnya atas Nama PT Peputra SupraJaya (Sesuai dengan asl);Keputusan Bupati Pelalawan NomorKPTS.525.3/DISBUN/2017/III tentang IzinUsaha Perkebunan Pengolahan (IUPP) PT.PEPUTRA SUPRA JAYA dan Peta Izin UsahaPerkebunan Pengolahan (IUPP) PT.PEPUTRA SUPRA JAYA (sesuai denganfotocopi);Persetujuan Prinsip Pembukaan LahanNomor : 525.25

Perkebunan Nusantara IV(Persero), yang telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya,sebagaimana yang dimaksud dalam alat bukti yang diberi tandaBukti P145;Bahwa dari bukti P145 yang dikeluarkan oleh perangkat desasetempat, jelas menunjukkan bahwa Desa Kampung Kapas tidaktermasuk di dalam Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal, tanggal14 Nopember 2006, Nomor 525.25/691/K/2006, tentang ijin usahaperkebunan, yang masuk didalamnya adalah Desa Kampung KapasOP 1 yaitu Desa Kampung Kapas Transmigrasi.Dapat

131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN.Psb2)3)4)))6)7)Bahwa Tergugat adalah Badan HukumberdasarkanKeputusan Menteri Kehakiman tanggal 5 Agustus 1997 NomorC27605.HT.01.04.TH 97 didaftarkan pada Kantor PendaftaranPerusahaan Kotamadya Padang tanggal 11 September 1997Nomor 39/BH.03.07/IX/97 dan telah memenuhi syarat sebagalsubyek hak.Bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha seluas 4.790 Hatersebut oleh Bupati Pasaman (sekarang Turut Tergugat Ill)dengan surat tanggal 17 Desember 1990 Nomor 525.25

tanggal19November1990tanahtersebuttelanmenjaditanah yangdikuasailangsung oleh negara serta dapat diberikan dengan sesuatuhak.21) Bahwa Tergugat adalah Badan WHukumberdasarkanKeputusan Menteri Kehakiman tanggal 5 Agustus 1997 NomorC27605.HT.01.04.TH 97 didaftarkan pada Kantor PendaftaranPerusahaan Kotamadya Padang tanggal 11 September 1997Nomor 39/BH.03.07/IX/97 dan telah memenuhi syarat sebagalsubyek hak.22) Bahwa tanah yang dimohon Hak Guna Usaha seluas 4.790 Hatersebut olehTurut Tergugat III dengan surat tanggal 17Desember 1990 Nomor 525.25

Fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat' Il KamparNo.525.25/TP/VII/99/1090 tanggal 26 Juli 1999 Tentang RekomendasiKemitraan Bupati, telah diberi materai secukupnya dan tidak dapatdiperlinatkan aslinya, diberi tanda bukti T.II8;9.

ditanamkan Penggugat selamaini yang telah mencapai hingga kurang lebih Rp. 19.885.000.000,(Sembilan belas miliyar delapan ratus delapan puluh lima jutarupiah) di areal lokasi Izin Usaha Perkebunan Penggugat yaitu diKecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan Tinombo KabupatenParigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah.Kemudian olehTergugat, dengan sewenangwenang telah menerbitkan ObjekSengketa I, dengan areal lokasi yang meliputi sebahagian areallokasi milik Penggugat (vide Keputusan Bupati Parigi MoutongNomor 525.25