• Dalam Penundaan1.Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaanadministratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/009/IUP. BID.1/X/2015/BP2T, tanggal 13 Oktober 2015, tentang Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT Tritunggal Sentra Buana yang dikeluarkan olehPara Tergugat;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 28 K/TUN/20202.

  Memerintahkan Para Tergugat dengan kewajiban untuk menundapelaksanaan administratif Surat Keputusan Tata Usaha Negara,yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T, tanggal 13 Oktober 2015, tentang IzinUsaha Perkebunan (IUP) PT Tritunggal Sentra Buana, selamasengketa tersebut sedang berjalan sampai ada putusan pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);B. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara Nomor 525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T, tanggal 13Oktober 2015, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT TritunggalSentra Buana;3. Memerintahkan Para Tergugat untuk Mencabut Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/009/IUP.BID.I/X/2015/BP2T,tanggal 13 Oktober 2015, tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PTTritunggal Sentra Buana;4.

• Bahwa pada tanggal 19 April 2012 berdasarkan Surat keputusan BupatiKotawaringin Timur Nomor : 525.26/228/Ek.SDA/IV/2012 perihal PencabutanPersetujuan Prinsip Arahan Lokasi maupun ijin Lokasi A.n. PT Hati Prima agro(HPA), Bupati Kotawaringin Timur mencabut dan tidak memberlakukan kembalipersetujuan prinsip Arahan Lokasi PT.Hati Prima Agro Nomor :525.26/354/VII/Ek.SDA/2009 tanggal 23 Juli 2009 maupun ijin Lokasi Nomor:706.460.42 tanggal16 Nopember 2009.7.

  Hati Prima Argo (HPA) Nomor: 525.26/354/VII/EKSDA/2009 yang dikeluarkan Oleh Bupati Kotawaringin Timur tanggal 29Juli 2009, ijin Lokasi Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor:706.460.42 Tanggal 18 Oktober 2009, Ijin Lokasi Perkebunan Nomor: 525.26/196/IV/EK.SDA/2010 tanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan Oleh BupatiKotawaringin Timur dan PT.

  Hati Prima Agro (HPA) berupa Ijinpelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan no. 186/KPTSII/2000dikeluarkan pada tanggal 29 Juni 2000, Persetujuan prinsip arahan lokasiPT.Hati Prima Agro (HPA) no. 525.26/354/VII/EKSDA/2009 dikelauarkanoleh bupati kotawaringin timur tanggal 29 Juli 2009, ijin lokasi keputusanbupati kotawaringin timur no 706.460.42 tanggal 18 Oktober 2009 yangdikeluarkan oleh bupati kotim WAHYUDI K.

  ANWAR , ljin Usaha Perkebunanno 525.26/ 196/IV/EK.SDA/2010 tanggal 30 April 2010 dikeluarkan oleh bupatikotim WAHYUDI K. ANWAR memberi lokasi kepada PT. Hati Prima Agro(HPA) untuk perkebunan kelapa sawit seluas +/ 4.810,72 (emapat ribudelapan ratus sepuluh koma tujuh puluh dua) hektar are dengan pembagianseluas +/ 3.847,72 (tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh koma tujuhpuluh dua) hektar are untuk kebun inti dan +/ 963 (sembilan ratus enampuluh tiga) hektar are plasma dengan lokasi Ds.

  Hati PrimaAgro (HPA) no. 525.26/354/VII/EKSDA/2009 dikelauarkan oleh bupatikotawringin timur tanggal 29 Jul 2009, ijin lokasi keputusan bupatikotawaringin timur no 706.460.42 tanggal 18 Oktober 2009 yang dikeluarkanoleh Bupati Kotim WAHYUDI K. ANWAR, Ijin Usaha Perkebunan no 525.26/196/IV/EK.SDA/2010 tanggal 30 April 2010 dikeluarkan oleh bupati kotimWAHYUDI K. ANWAR memberi lokasi kepada PT.

• Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapasawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 20September 2005;c.

  Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian zin Lokasi Lokasasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal20 September 2005;. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentang IjinUsaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;.

  Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian zin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapasawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untukHalaman 13 dari 73 hal.Put. Nomor 468 K/Pdt/2017keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT.

  Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian zin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapasawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK. 525.26/03/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian zin Lokasi Lokasasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal20 September 2005;c.

  Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian Izin Lokasi Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawitAtas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005 (Bukti bertandaP.13);b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/06/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunankelapa sawit Atas Nama PT.

• Peninjuan lapangan seperti diuraikan pada huruf a, tidaklah sebatas ada tidaknyamasyarakat yang setuju dan tidak setuju, tapi dilokasi tersebut terlihat hutanyangmasih rimbun yang menunjukan tidak ada aktifitas pihak Penggugat terhadap izinlokasi sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K939/HK/XI/2010tanggal 5 Nopember 2010 atas areal seluas + 6.517 Ha ;b. Surat Kepala Desa Kolek meminta izin lokasi Penggugat dicabut ; c.

  Pasal 5 ayat (1) huruf c PMA Nomor 2 Tahun 1999 normconditionnya adalah mengenai tenggang waktu izin lokasi, atau dikaitkan dengankronologis kasus ini adalah Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi yang diberikankepada Penggugat seluas + 6.517 Ha.

  Dalam Ultra Petita dan Reformatio Inpeus ; e Membatalkan Izin Lokasi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XXI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi yangdiberikan kepada Penggugat seluas +6.517; V.

  Fairco Agro Mandiri ;T2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT.

  Fairco Agro Mandiri akan tetapi isidari obyek sengketa adalah menolak permohonan perpanjangan Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 525.26/K.934/HK/XI/2010 tentang Izin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.

• Ijin Arahan Lokasi luas 15.000 Hekter Produk Keputusan Tergugat IIBupati Kotawaringin Timur Nomor :525.26/552 /XI/Ekbang/04 tanggal26 November 201418.2. Ijin Lokasi Perkebun luas 15.000 Hekter Produk Keputusan TergugatIl Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 212.460.42 tanggal 28 Februari2005.18.3. Ijin Usaha Perkebunan luas 15.000 Hekter Produk KeputusanTergugat II Bupati Kotawaringin Timur Nomor:525.26/604/VIII/Ekbang/06 tanggal 04 Agustus 2006.18.4. Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT.

  KMA Produk KeputusanTergugat II Bupati Kotawaringin Timur Nomor:525.26/442/VIII/EK.SDA/2012 tangga! 27 Agustus 2012.18.5. Ijin Lokasi Perkebun PT. KMA Produk Keputusan Tergugat II BupatiKotawaringin Timur Nomor: 188.45/360/HukBPN/2013 tanggal 1 Agustus2013;Hal. 22 dari 64 Hal.

  Ijin Arahan Lokasi luas 15.000 Hekter Produk Keputusan Tergugat IIBupati Kotawaringin Timur Nomor: 525.26/5521XI/Ekbang/04tanggal 26 November 2004.11.2. Ijin Lokasi Parkebun luas 15.000 Hektar Produk Kaputusan TergugatIl Kotawaringin Timur Nomor: 212.460.42 tanggal 28 Februari 2005.11.3. Ijin Usaha Perkebunan luas 15.000 Hekter Produk KeputusanTergugat I Bupati Kotawaringin Timur Nomor:525.26/604/VIII/Ekbang/06 tanggal 04 Agustus 2006.27.1. Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT.

  Ijin Usaha Perkebunan luas 15.000 Hekter Produk KeputusanTergugat Il Bupati Kotawaringin Timur Nomor:525.26/604/VIII/Ekbang/06 tanggal 04 Agustus 2006.18.4. Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT. KMA Produk KeputusanTergugat Il Bupati Kotawaringin Timur Nomor:525.26/442/VIII/EK.SDA/2012 tangga! 27 Agustus 2012.18.5. Ijin Lokasi Perkebun PT.

  KMA Produk KeputusanTergugat I Bupati Kotawaringin Timur Nomor:525.26/442/VIII/Ek.SDA/2012 tanggal 27 Agustus 2012.Hal. 51 dari 64 Hal. Putusan No. 68/PDT/2015/PT.PLK27.2.jin Lokasi Perkebun PT.

• Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapasawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau) NomorEK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. TanjungMenthobi tanggal 20 September 2005;c.

  Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapasawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan bBupati Lamandau NomorEK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobitanggal 20 September 2005;Hal. 17 dari 93 Hal.

  Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobitanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK. 525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasiuntuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT.Tanjung Menthobi tanggal 20 September 2005;c.

  Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluanperkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobitanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK. 525.26/03/IX/2005tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasiuntuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. TanjungMenthobi tanggal 20 September 2005;c.

  Pengugat belum memenuhi kewajiban sebagaimana Surat KeputusanBupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tanggal 23 April 2005tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan KelapaSawit milik an. PT. Tanjung Menthobi (Selanjutnya berubah namamenjadi PT. Mentobhi Makmur Lestari disingkat PT.

• Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian lIzin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapasawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untukHal. 3. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Pbu02.03.keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT.

  Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapasawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasi untukkeperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobitanggal 20 September 2005;c.

  Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IX/2005tentang perubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorHal. 20. Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN Pbu03.04.05.EK. 525.26/03/IV/2005 tentang pemberian lIzin Lokasi Lokasasiuntuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. TanjungMenthobi tanggal 20 September 2005;c. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/66/V/2006 tentangjin Usaha Perkebunan (IUP) tanggal 24 Mei 2006;d.

  Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tentangpemberian Izin Lokasi Lokasasi untuk keperluan perkebunan kelapasawit Atas Nama PT. Tanjung Menthobi tanggal 23 April 2005;b. Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK. 525.26/03/IX/2005 tentangperubahan pertama Keputusan Bupati Lamandau NomorEK.525.26/03/IV/2005 tentang pemberian Izin Lokasi Lokasasiuntuk keperluan perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. TanjungMenthobi tanggal 20 September 2005;c.

  Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN PbuPenggugat belum memenuhi kewajiban sebagaiman Surat KeputusanBupati Lamandau Nomor EK.525.26/03/IV/2005 tanggal 23 April 2005tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawitmilik a.n. PT. Tanjung Menthobi (Sselanjutnya berubah nama menjadi PT.Mentobhi Makmur Lestari disingkat PT.

• sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasidahulu sebagai Terbanding/ Tergugat II Intervensi di muka persidangan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :A.Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Yang Menjadi Obyek Gugatan1.BBahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara a quoadalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Kutai BaratNomor : 525.26

  Tentang Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan1.Bahwa Tergugat telah menerbitkan Tjin Lokasi Perkebunan Sawitberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.483a/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi UntukKeperluan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada Penggugatberlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal diterbitkannya(31 Juli 2008) (selanjutnya disebut sebagai Ijin Lokasi);Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Ijin Usaha PerkebunanPenggugat

  Putusan Nomor 322 K/TUN/2012Retribusi Ijin Lokasi sebesar Rp. 22.537.500, (dua puluh dua jutalima ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) dan oleh karenanyaPenggugat telah melakukan pelunasan atas retribusi tersebut sebagaimanaterbukti dengan adanya Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 2370tanggal 15 Oktober 2008;Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek gugatan Tata UsahaNegara (in casu Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K.943/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Pencabutan SuratKeputusan

  Hakim Banding hanya melihat dan mengambil sebagian (tidak secarakeseluruhan) pertimbangan hukum Hakim Pertama, yakni hanya berdasarkanpertimbangan di atas diperoleh fakta bahwa ijin lokasi atas nama PT.PerkebunanSentawar Membangun sesuai Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 525.26/K/483a/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk KeperluanInti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.Perkebunan Sentawar Membangunhanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 dan telah pula dicabut

  Putusan Nomor 322 K/TUN/20122020Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.647a/2009 tanggal 11 Agustus 2009tentang Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.525.26/K.483a/2006tanggal 31 Juli 2006 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Inti PlasmaPerkebunan Kelapa Sawit kepada PT.Perkebunan Sentawar Membangun, makamutatis mutandis diterbitkannya obyek sengketa berupa keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan Tergugat Bupati Kutai Barat No.525.26/K.943/2010 tanggal23 November 2010 tentang

• TapselNo.525.26/ 6558 tanggal 3 September 1996;8. Surat Menteri Pertanian R.I. No.HK.350/ES.894/10.96 tertanggal 24Oktober 1996 tentang Persetujuan Prinsip Usaha PerkebunanKelapa Sawit;Hal.4 dari 13 hal.Put.No.62 PK/Pdt/20089. Penglepasan dan Penyerahan Hak No.590/055/97 tertanggal 11Juni 1997;10.Surat Dirjen. Perkebunan RI No.HK.350/ES.69/01.98 tanggal 26Januari 1998 tentang perpanjangan Persetujuan Prinsip;11.

  Keputusan Kakan Pertanahan Kab.Tapsel No.460.1610/PIL/11/1998tanggal 10 Nopember 1998 tentang Perpanjangan Izin Lokasi;12.Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak disertai dengan kewajibanNo.1 tertanggal 4 september 1998;13.Surat Bupati KDH.TK.II Tapsel No.525.26/6078 tanggal 15 Juli 1999;14.Keputusan Menteri Kahutanan dan Perkebunan R.I No.905/KptsII/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan PT.Barumun Raya Padang Langkat;4.

  TapselNo.525.26/ 6558 tanggal 3 September 1996;8. Surat Menteri Pertanian R.I. No.HK.350/ES.894/01.96 tertanggal 24Oktober 1996 tentang Persetujuan Prinsip Usaha PerkebunanKelapa Sawit;9. Surat Dirjen.

  Perkebunan RI No.HK.350/ES.69/10.98 tanggal 26Januari 1998 tentang perpanjangan Persetujuan Prinsip;10.Keputusan Kakan Pertanahan Kab.Tapsel No.460.1610/PIL/11/1998tanggal 10 Nopember 1998 tentang Perpanjangan Izin Lokasi;11.Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak disertai dengan kewajibanNo.1 tertanggal 4 September 1998;12.Surat Bupati KDH.TK.II Tapsel No.525.26/6078 tanggal 15 Juli 1999;13.Keputusan Menteri Kahutanan dan Perkebunan R.I No.905/Kpts1/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pemberian Izin

• menangguhkan tindaklanjut pelaksanaan obyek gugatan yakni:1.Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 503/51/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Ijin Usaha Budidaya Perkebunan KomoditiKelapa Sawit PT Sasana Yudha Bakti tertanggal 26 Juli 2007, yangberlokasi di Desa Gunung Sari, Bulugq Sen, Ritan Baru dan TukungRitan, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, dengan luas areal 10.710 Ha (Sepuluh ribu tujuhratus sepuluh hektar); danKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26

  Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/005/IUP.BID.1/VIII/2015/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT PersadaBangun Jaya tertanggal 4 Agustus 2015, berlokasi di Desa GunungSari, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, dengan luas areal +2.242,06 Ha (Dua ribu duaratus empat puluh dua koma nol enam hektar);3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:a.

  Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/005/IUP.BID.1/VIII/2015/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT PersadaBangun Jaya tertanggal 4 Agustus 2015, berlokasi di Desa GunungSari, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, dengan luas areal +2.242,06 Ha (Dua ribu duaratus empat puluh dua koma nol enam hektar);Dan menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang barumengenai ljin Usaha Budidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit PTSasana Yudha Bakti dan

  Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 525.26/005/IUP.BID.1/VIII/2015/BP2T tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT PersadaBangun Jaya tertanggal 4 Agustus 2015, berlokasi di Desa GunungSari, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur, dengan luas areal +2.242,06 Ha (Dua ribu duaratus empat puluh dua koma nol enam hektar);Gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) ditolakseluruhnya; (atau setidaktidaknya menjatuhkan putusan WNietOntvankeljke Verklaard);Menghukum

• Tuat, Desa TanjungBeringin, Desa Cuhai dan DesaKarang Taba, Kecamatan Lamandaudan Kecamatan Batangkawa,Kabupaten Lamandau, ProvinsiKalimantan Tengah, berdasarkan:Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/04/V1/2005 Tentangpemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit A.n.PT. Sawit Lamandau Raya, tertanggal 08 Juni 2005 yang diterbitkanoleh Bupati Lamandau Bustani DJ Mamud;Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/68/V/2006 TentangPemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT.

  Afhanie;Keputusan Bupati Lamandau Nomor: Ek.525.26/SKIL/IX/2008tentang perpanjangan ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit A.n.PT. Sawit Lamandau Raya Di Wilayah Lamandau KabupatenLamandau, (tanpa tanggal) September 2008 yang diterbitkan olehBupati Lamandau Marukan;Surat Keterangan/Surat Pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah denganmengetahui Kepala Desa dan Kepala BPD serta Camat dariMasyarakat Batu Tambun, Desa Sei.

  Nomor 3246 K/Pdt/2019Lamandau Raya;berdasarkan:a) Keputusan Bupati Lamandau Nomor: EK.525.26/04/VI/2005 TentangPemberian izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa SawitA.n. PT. Sawit Lamandau Raya, tertanggal 08 Juni 2005 yangditerbitkan oleh Bupati Lamandau Bustani DJ Mamud;b) Keputusan Bupati Lamandau Nomor : EK.525.26/68/V/2006 TentangPemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sawit Lamandau Raya,(tanpa tanggal, bulan dan tahun) yang diterbitkan oleh BupatiLamandau H.GM.

  Afhanie;c) Keputusan Bupati Lamandau Nomor: Ek.525.26/SKIL/IX/2008Tentang Perpanjangan ljin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa SawitA.n. PT.

• Ijin Arahan Lokasi luas 15.000 Hekter Produk Keputusan Tergugat IlBupati Kotawaringin Timur Nomor :525.26/552 /XVEkbang/04 tanggal 26November 201418.2. lin Lokasi Perkebun luas 15.000 Hekter Produk Keputusan Tergugat IlBupati Kotawaringin Timur Nomor: 212.460.42 tanggal 28 Februari 2005.18.3. Ijin Usaha Perkebunan luas 15.000 Hekter Produk Keputusan Tergugat IlBupati Kotawaringin Timur Nomor: 525.26/604/VIlVEkbang/06 tanggal 04Agustus 2006.18.4. Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT.

  KMA Produk Keputusan Tergugatll Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 525.26/442/VIIVEkK.SDA/2012tangga! 27 Agustus 2012.18.5. jin Lokasi Perkebun PT.

  Ijin Lokasi Parkebun luas 15.000 Hektar Produk Kaputusan Tergugat llKotawaringin Timur Nomor: 212.460.42 tanggal 28 Februari 2005.11.3. lin Usaha Perkebunan luas 15.000 Hekter Produk Keputusan Tergugat IlBupati Kotawaringin Timur Nomor: 525.26/604/VIl/Ekbang/06 tanggal 04Agustus 2006.27.1. Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT. KMA Produk Keputusan Tergugatll Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 525.26/442/VIWVEk.SDA/2012tanggal 27 Agustus 2012.27.2. lin Lokasi Perkebun PT.

  Spt11.2.lin Lokasi Parkebun luas 15.000 Hektar Produk Kaputusan Tergugat IlKotawaringin Timur Nomor: 212.460.42 tanggal 28 Februari 2005.11.3.ljin Usaha Perkebunan luas 15.000 Hekter Produk Keputusan Tergugat IlBupati Kotawaringin Timur Nomor: 525.26/604/VIl/Ekbang/06 tanggal 04Agustus 2006.27.1. Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi PT. KMA Produk Keputusan Tergugatll Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 525.26/442/VIIVEk.SDA/2012 tanggal27 Agustus 2012.27.2.in Lokasi Perkebun PT.

  SptNomor 525.26/604/VIIVEK.BANG/2006 tentang izin usaha perkebunan a.n.

• Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; --------------------------------------------

  Dalam Pokok Perkara :

  - Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak ; ---------------------------

  Dalam Permohonan Penundaan :

  - Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat tentang izin usaha perkebunan untuk atas nama pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding Nomor : 525.26

  Menyatakan batal keputusan tata usaha Negara Nomor : 525.26 / 009/IUP.BID.1 / X / 2015 / BP2T Tanggal 13 Oktober 2015 Tentang IzinUsaha Perkebunan (IUP) PT. Tritunggal Sentra Buana ;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara Nomor : 525.26 / 009 / IUP.BID.I / X / 2015 / BP2T Tanggal 13Oktober 2015 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. TritunggalSentra Buana;Dan menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara Yang Barumengenai Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.

  SamarindaNomor: 127/G/2018/PTUNSMD tanggal 30 Januari 2019 yangdimohonkan bandinQ; 22 nnn nn nnn nnn nnnMENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi : Menerima eksepsi dari Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembandingdan Tergugat II Intervensi/Pembanding ; Dalam Pokok Perkara : Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak ; Dalam Permohonan Penundaan : Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusanTergugat tentang izin usaha perkebunan untuk atas nama pihak TergugatIl Intervensi/Pembanding Nomor : 525.26

• Bukti P.2 : Keputusan Bupati Kutai Timur (Termohon PeninjauanKembali/Tergugat) Nomor: 525.26/K.636/HK/X/2015 Tentang Izin LokasiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT.

  Kembali/Penggugat) seluas + 2.300 Hayang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan SandaranKabupaten Kutai Timur tanggal 8 Oktober 2015;Bukti ini diajukan untuk membuktikan bahwa Termohon PeninjauanKembali/Tergugat setelah menerima Pertimbangan Teknis Pertanahan dariBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor PertanahanKabupaten Kutai Timur Nomor : 29/2015 tanggal 10 September 2015 sesuaiBukti P.1, maka Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat telahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 525.26

  kepada TermohonPeninjauan Kembali/T ergugat supaya Termohon PeninjauanKembali/Tergugat dapat menerbitkan izin lokasi yang di mohon olehPemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut;Bahwa dengan terbitnya Pertimbangan Teknis Pertanahan dari BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan KabupatenKutai Timur Nomor : 29/2015 tanggal 10 September 2015 seluas + 2.355 Hasesuai halaman 5 point 4.6 tersebut, maka Termohon PeninjauanKembali/Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor:525.26

  Bina Karya Nuansa Sejahtera (Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat) seluas + 2.300 Ha yang terletak di KecamatanSangkulirang dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur tanggal 8Oktober 2015, dimana areal seluas + 1.391 Ha yang merupakan objeksengketa dalam perkara Nomor : 17//G/2013/PTUNSMD adalah menjadibagian dari izin lokasi yang telah diterbitkan oleh Termohon PeninjauanKembali/Tergugat sesuai Surat Keputusan Nomor: 525.26/K.636/HK/X/2015seluas + 2.300 Ha tanggal 8 Oktober 2015 tersebut;.

  Putusan Nomor 143 PK/TUN/2017menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 525.26/K.636/HK/X/2015 TentangIzin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT.

• EKBANG/ 525.26/ 27/I/ 2006 tanggal 16 Januari 2006 dan Surat Izin Lokasi Keperluan PerkebunanNo. 579.480.42/ BPN/ VII/ 2004 tanggal 21 Agustus 2004 dan Surat BeritaAcara Rapat Tim Koordinasi Perubahan Izin Lokasi Untuk Areal PerkebunanKelapa Sawit No. 20.480.42 tanggal 20 Agustus 2014 yang tercatat atas namaTERGUGAT, adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;7.

  EKBANG 525.26/27/1/2006 tanggal 16 Januari 2006 dan Izin LokasiKeperluaan Perkebunan No. 579.480.42/BPWN/VII/2004 tanggal 21 Agustus2004 dan Surat Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Perubahan Izin Lokasiuntuk Areal Perkebunan Kelapa Sawit No. 20.480.42 tanggal 20 Agustus2014 milik dan atas nama Tergugat adalah tidak sah dan Tidak memilikikekuatan hukum mengikat ;2.

  EKBANG/525.26/27/l/2006 tanggal 16Januari2006;9.

  EKBANG/525.26/27/l/2006 tanggal 16 Januari 2006 ;22.

  EKBANG 525.26/27/1/2006 tanggal 16 Januari 2006 dan Izin LokasiKeperluaan Perkebunan No. 579.480.42/BPN/VII/2004 tanggal 21 Agustus2004 dan Surat Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Perubahan Izin Lokasiuntuk Areal Perkebunan Kelapa Sawit No. 20.480.42 tanggal 20 Agustus2014 milik dan atas nama Tergugat adalah tidak sah dan Tidak memilikikekuatan hukum mengikat2.

• Putusan Nomor 27 PK/TUN/2019Timur;Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabutKeputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentangPerpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa SawitKepada PT.

  Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.162/ HK/III/2015tanggal 10 Maret 2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untukKeperluan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Cipta HijauBumi Etam Seluas + 13.600 Hektar yang terletak di KecamatanMuara Wahau dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;b.

  Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Keputusan BupatiKutai Timur No.525.26/K.162/HK/III/2015 tanggal 10 Maret 2015tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk Keperluan PerkebunanKelapa Sawit Kepada PT.Cipta Hijau Bumi Etam Seluas +13.600Hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau danKecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;b.

• PT FaircoAgro Mandiri tanggal 5 Desember 2011 (vide bukti P16);c Telaahan staf Nomor : 591/144/DisPL&TR/I/2012 tanggal 22Pebruari 2012 (vide bukti P17);cLokasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Izin Lokasi Nomor : 525.26/K.934/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 (vide bukti P10), yangditolak perpanjangannya oleh Tergugat terletak di dalam 3 (tiga)Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 347 K/TUN/2013kecamatan yaitu Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Kaubun danKecamatan Kaliorang yang keseluruhannya

  Dalam diktum KELIMA Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :525.26/K.934/HK/XXI1/2010 tanggal 5 Nopember 2010 termuat norma bestuurdwang jika pemegang izin lokasi tidak mempunyai aktifitas dilapangan selama 6(enam) bulan;a.

  Membuat laporan perkembangan bagi pemenang izin lokasi karakter yuridisnyaadalah merupakan suatu perintah bersifat keharusan (gebood) sebagaimanatermuat di dalam diktum KEDUA huruf b Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 525.26/K939/HK/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 yang harusdilaksanakan oleh pemegang izin lokasi, hal ini juga sesuai ketentuan Pasal 9PMA Nomor 2 Tahun 1999 bukan berkarakter yuridis suatu yang bersifatkebolehan (mogen).

  Peninjuan lapangan seperti diuraikan pada huruf a, tidaklah sebatas adatidaknya masyarakat yang setuju dan tidak setuju, tapi dilokasi tersebutterlihat hutan yangmasih rimbun yang menunjukan tidak ada aktifitas pihakPenggugat terhadap izin lokasi sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :525.26/K939/HK/XI1/2010 tanggal 5 Nopember 2010 atas areal seluast 6.517Ha;b. Surat Kepala Desa Kolek meminta izin lokasi Penggugat dicabut;c.

  Pasal 5 ayat (1) huruf c PMA Nomor 2 Tahun 1999normcondition nya adalah mengenai tenggang waktu izin lokasi, atau dikaitkandengan kronologis kasus ini adalah Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :525.26/K.934/HK/XXI1/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang izin lokasi yangdiberikan kepada Penggugat seluas + 6.517 Ha.

• Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perkebunan,dengan luas 9.500 Ha (sembilan ribu lima ratus Hektar) berdasarkan IzinUsaha Perkebunan, Nomor 525.26/708/X/EKBANG, Tahun 2007, Atas NamaPT. Uni Primacom, yang terletak di desa Barunang Miri, KecamatanParenggean dan desa Sebungsu, Kecamatan Tualan Hulu, KabupatenKotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.2. Bahwa Penggugat berdasarkan Izin Usaha Perkebunan, Nomor525.26/708/X/EKBANG, Tahun 2007, Atas Nama PT.

  Berkenaan hal tersebut, dimana letakObjek Sengketa adalah berada dalam wilayah hutan negara yang dibuktikandengan terbitnya Izin Usaha Perkebunan Nomor 525.26/708/X/EKBANG,tahun 2007, untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atasnama PT. UNI PRIMACOM seluas 9.500 Ha (Sembilan ribu lima ratusHektar) yang diterbitkan oleh Bupati Kotawaringin Timur.12.

  Menyatakan bahwa Penggugat memiliki secara sah sebidang tanahperkebunan dengan luas 9.500 Ha (Sembilan ribu lima ratus Hektar)berdasarkan Surat Izin Usaha Perkebunan, Nomor 525.26/708/X/EKBANG,Tahun 2007, Atas Nama PT. Uni Primacom, yang terletak di Sebungsu,Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, ProvinsiKalimantan Tengah.4.

  UNI PRIMACOM, pada tahun20092010 telah melakukan kegiatan pembebasan lahan/ganti rugi lahandan tanam tumbuh milik masyarakat yang terletak di sekitar Simpang SungaiPongon, Sebelah Timur Sungai Koeng, Desa Sebungsu, RT 02 RW 01,Kecamatan Tualan Hulu, Kebupaten Kotawaringin Timur, sebab tanahtersebut berada di luar Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan olehBupati Kotawaringin Timur dalam Surat Keputusannya Nomor:525.26/708/X/EKBANG/2007 tertanggal 25 Oktober 2007.18.

  Menyatakan bahwa Penggugat memiliki secara sah sebidang tanahperkebunan dengan luas 2,16Ha (dua koma satu enam Hektar) berdasarkanSurat Izin Usaha Perkebunan, Nomor 525.26/708/X/EKBANG, Tahun 2007,Atas Nama PT. UniPrimacom, yang terletak di Sebungsu, KecamatanParenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepadaPenggugat tanpa syarat apapun;5.

• Kutai Barat (DISTAN) Nomor : 525.26 / 1775 / Distan-KB / IX / 2018 tanggal 12 September 2018 perihal Advix Teknis terhadap Permohonan Rencana Izin Lokasi Jalan Angkut Batubara PT. FKP di Kab. Kutai Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Kutai Barat(DISTAN) Nomor : 525.26 / 1775 / DistanKB / IX / 2018 tanggal 12September 2018 perihal Advix Teknis terhadap Permohonan RencanaIzin Lokasi Jalan Angkut Batubara Pt. FKP di Kab. Kutai BaratTetap terlampir dalam berkasHalaman 2 dari 30 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Sdw4.

Kutai Barat (DISTAN) Nomor : 525.26 / 1775 / DistanKB / IX / 2018 tanggal12 September 2018 perihal Advix Teknis terhadap Permohonan Rencana IzinLokasi Jalan Angkut Batubara Pt. FKP di Kab.

Firman Ketaun Perkasa, Surat DinasPertanian Kabupaten Kutai Barat (DISTAN) Nomor : 525.26/ 1775/ DistanKB/IX/2018, tanggal 12 September 2018, Advis Teknis terhadap PermohonanRencana ljin Lokasi Jalan Angkut Batubara PT. Firman Ketaun Perkasa diKabupaten Kutai Barat Dan berdasarkan hal tersebut maka sudah dapatdipastikan bahwa PT.

KutaiBarat (DISTAN) Nomor : 525.26 / 1775 / DistanKB / IX / 2018 tanggal 12September 2018 perihal Advix Teknis terhadap Permohonan Rencana IzinLokasi Jalan Angkut Batubara Pt. FKP di Kab.

Kutai Barat(DISTAN) Nomor : 525.26 / 1775 / DistanKB / IX / 2018 tanggal 12September 2018 perihal Advix Teknis terhadap Permohonan Rencana IzinLokasi Jalan Angkut Batubara PT. FKP di Kab. Kutai Barat;Tetap terlampir dalam berkas perkara4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.

• EKBANG/525.26/597/XII/2006 Tanggal 30 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Bupati Kotawaringin Barat ; b. Aspek Penatagunaan Tanah dalam rangka pemberian HGU No. /ASPEK-PGT/VIII/2007 Tanggal 12 Agustus 2007 dan Peta Bidang Tanah Tanggal 5 Agustus 2007 ;c. Izin Lokasi No. 644.480-42/BPN/09/06 Tanggal 27 September 2006 dan Perubahan Ijin Lokasi No. 267.480.42/BPN/V/2007. Tanggal 14 Mei 2007 ;d.

  IUP No.EKBANG/525.26/597/XI/2006 Tanggal 30 Desember 2006;b. Aspek Penatagunaan Tanah dalam rangka pemberian HGU No./ASPEKPGT/VIIV2007 tanggal 12 Agustus 2007 dan Peta BidangTanah tanggal 5 Agustus 2007;c. Izin Lokasi No. 644.48042/BPN/09/06 tanggal 27 September 2006 danperubahan jin Lokasi No. 267.480.42/BPN/V/2007 tanggal 14 Mei 2007;d.

  /525.26/597/XIV2006 milik Penggugat lebih dulu terbitnya dari jjinLokasi Nomor : 267.48042/BPN/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 yaitu terbittanggal 30 Desember 2006.

  /525.26/597/XIV2006 kepunyaan Penggugat lebih dulu terbitnya darijin Lokasi Nomor : 267.48042/BPN/V/2007 tanggal 14 Mei 2007 yaitu terbittanggal 30 Desember 2006.

  (IUP) Nomor : EKBANG/525.26/597/XI/2006 Tanggal 30 Desember 2006,Surat Aspek Penatagunaan Tanah dalam rangka pemberian HGU No.

  Foto copy Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat NomorEKBANG/525.26/597/XIV2006 tanggal 30 Desember 2006 tentang IzinUsaha Perkebunan (IUP) An. PT. Surya Sawit Sejati (diberi tanda P2);4. Foto copy Aspek Penatagunaan Tanah Dalam Rangka Pemberian HGU a.n.PT. Surya Sawit Sejati, Luas: 3.922,097 Ha.