Nurhasim,S.lp selaku Tergugat II Intervensi dan Azri Amran selakuTergugat II Intervensi 1 selaku Para Pemohon Kasasi.SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAHUNTUK KEPENTINGAN SWASTA No. 593.82/556/PHT/96,tanggal 1551997, milik adat, seluas 680 m2, yang dilakukandan ditandatangani oleh Jabar bin Kipan selaku pemilik tanahkepada PT.

Karabha Digdaya selaku pihak yangmembebaskan.SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAHUNTUK KEPENTINGAN SWASTA No. 593.82/2173/PHT/94,12 Januari 1994, milik adat, seluas 2.014 m2, yang dilakukandan ditandatangani oleh Tinneke Inkiriwang selaku pemiliktanah kepada PT.

Karabha Digdaya selaku pihak yangmembebaskan.SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAHUNTUK KEPENTINGAN SWASTA No. 593.82/513/XII/1991,tanggal 12 Februari 1992, milik adat, seluas 810 m2, yangdilakukan dan ditandatangani olen SAUN KIPAN selakupemilik tanah kepada PT.

Karabha Digdaya selaku pihak yangmembebaskan.SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAHUNTUK KEPENTINGAN SWASTA No. 593.82/512/XII/1991,tanggal 12 Februari 1992, milik adat, seluas 410 m2, yangdilakukan dan ditandatangani oleh DJAPAR selaku pemiliktanah kepada PT.

Karabha Digdaya selaku pihak yangmembebaskan.SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAHUNTUK KEPENTINGAN SWASTA No. 593.82/224/X/1991,tanggal 8 Oktober1991, milik adat, seluas 2.830 m2, yangdilakukan dan ditandatangani oleh NGADIKEM selaku pemiliktanah kepada PT. Karabha Digdaya selaku pihak yangmembebaskan.SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAHUNTUK KEPENTINGAN SWASTA No. 593.82/70/IV/1991,tanggal 2 April 1991, milik adat, seluas 3.710 m2, yangdilakukan dan ditandatangani oleh H.M.

Dokumen Akta Pelepasan Hak Nomor : 593.82/393/26.73/2010tanggal O7 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatanganidihadapan Camat Martapura;b. Surat Hibah tanggal 2 Agustus 2010;c. Surat Keterangan Nomor : 593.82/02/2009/2010 tanggal 06Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh LurahMartapuraKetiga Dokumen / Surat tersebut ditandatangani oleh Iskandar BinAbdullah selaku Pihak Penerima Hibah dan Halimah BintiAbudllah sebagai Pihak yang menghibahkan;10.

Tanda Register Surat Keterangan dan Surat Pernyataan PengakuanHak atas Tanah (SPPHT) No Reg : 593.82/65/2673/2001 tanggal 1Juni 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Martapura.Adalah SAH milik PENGGUGAT3. Menyatakan tanah persawahan seluas 10.000 m yang terletak Jl.Diponegoro Rt02/RW 02 Tanjung Aman Martapura, Kab. OKU Timuradalah SAH milik Penggugat.4.

Menyatakan:Hal. 9 dari 44 hal.105.10a.Dokumen Akta Pelepasan Hak Nomor : 593.82/393/26.73/2010tanggal 07 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani olehCamat Martapura;Surat Hibah tanggal 2 Agustus 2010;.

/65/2673/2001 tanggal 1 Juni 2002yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Martapura yang menyatakanadanya tanah persawahan seluas 10.000 M2 yang terletak di JlDiponegoro RI 02/RW O02 Tanjung Aman Martapura Kabupaten OganKomering Ulu Timur adalah SAH milik PENGGUGAT;Menimbang, bahwa dengan demikian Dokumen Akta Pelepasan HakNomor : 593.82/393/26.73/2010 tanggal 07 Agustus 2010 yang dibuatdan ditandatangani oleh Camat Martapura, Surat Hibah tanggal 2Agustus 2010 dan Surat Keterangan Nomor : 593.82

Djoko Marsito (Kabag Pemerintahan Kodya DTIl Cirebon) yang bertindak untuk dan atas nama DEPDAGRIdengan memperoleh ganti rugi sebesar Rp 36.308.973,50, yangdibuat dihadapan Camat Kesambi dengan Nomor:593.82/06/Kec.Ksb/1989, tanggal 1 Desember 1989 yangditandatangani oleh Hj.RAMSINAH; Bahwa terhadap bidang tanah Ex Sertifikat Hak Milik No.1344/Sunyaragi tersebut diatas telah terbit Sertifikat Hak GunaBangunan No: 27/Sunyaragi atas nama PT.

Djoko Warsito (Kabag Pemerintahan KodyaDT Il Cirebon) dan tidak pernah menerima ganti rugi sejumlah Rp36.308.973,50, dihadapan Camat Kesambi(Tergugat Ill) denganNomor: 593.82/06/Kec.Ksb/1998 pada tanggal 1 Desember 1989; Bahwaterhadapsurat yang dibuat dihadapan Camat Kesambi(Tergugat III) dengan Nomor: 593.82 / 06 / Kec.Ksb / 1989 tanggal 1Desember1989 tersebut juga terdapat kejanggalan pada penomoransurat yang pada umumnya penomorannya menyesuaikan denganbulan diterbitkan nyasurat yaitu 12 bukan

DjokoWarsito (Kabag Pemerintahan Kodya DT II Cirebon) atas nama Mendagridan tidak pernah menerima ganti rugi sejumlah Rp 36.308.973,50,dihadapan Camat Kesambi (Tergugat III) dengan Nomor: 593.82/06 /Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor.611/Pdt/2018/PT.BDG.13.14.15.16.Kec.Ksb / 1998 tanggal 1 Desember 1989, serta tidak pernahmenyerahkan Sertifikat Hak Milik No: 1344/Sunyaragi atas nama Hj.Ramsinah baik sertifikat aslinya maupun sertifikat penggantinyakepadaDrs.

Djoko Marsito (Kabag PemerintahanHalaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor.611/Pdt/2018/PT.BDG.Kodya DT II Cirebon) yang bertindak untuk dan atas nama DEPDAGRIyang dibuat dihadapanCamat Kesambi (Tergugatlll)dengan Nomor:593.82/06/Kec.Ksb/1989 tanggal 1 Desember 1989 adalah tidak sahdan batal demi hukum.6. Menyatakan Tergugat telah tidak memanfaatkan tanah/lahansebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No.127/Sunyaragi dengan Surat Ukur No. 53/1990, tanggal 07021990seluas 30.275 m?

Djoko Marsito (Kabag Pemerintahan Kodya DT IICirebon) yang bertindak untuk dan atas nama DEPDAGRI yang dibuatdihadapan Camat Kesambi ( Tergugat Ill )dengan Nomor:593.82/06/Kec.Ksb/1989 tanggal 1 Desember 1989 adalah tidak sah danbatal demi hukum.Menyatakan Tergugat telah tidak memanfaatkan tanah/lahan sebagaimanadiuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 127/Sunyaragi denganSurat Ukur No. 53/1990, tanggal 07021990 seluas 30.275 m* atas namaPT.

Bahwa belum habis atas sewa terhadap tanah dan bangunan yang terletakdi Jalan Rangga Gempol No.1A Bandung, Penggugat telah membeli tanahdan bangunan tersebutdengan cara pemberian ganti rugi kepada Tergugat sesuai dengan surat keputusan Tergugat Nomor : 593.82/2186DisrumTentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai OlehHalaman 13 dari 97 Halaman Putusan Perkara No.126 /G/2018/PTUNBDGPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung.

Asas Kecermatan, yaitu. tindakan Para Tergugat yang telahmenerbitkan Objek Sengketa tidak cermat sedangkan diketahui atastanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rangga Gempol No.1AKota Bandung telah dilepaskan haknya kepada Penggugatberdasarkan Surat keputusan Tergugat Nomor : 593.82/2186DisrumTentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang DikuasaiOleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung.

Kepentingan Penggugat Tidak dirugikanBahwa sejak Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang dikuasai olehPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung Nomor : 593.82/2186Disrumtanggal 13 Oktober 1998 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593696 tentang Pengesahan Pelepasan Hak atas Tanah yang di kuasai PemerintahKotamadya Daerah Tingkat Il Bandung kepada Penyewa (Sdr.

Bahwa disini kami menemukan fakta adanya perbedaan identitas antara SKKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593696 tanggal 24 Agustus 1998dengan Surat Walikotamadya Kepala Daerah daerah tingkat II No 593.82/2186Disrum tanggal 13 oktober 1998.

Bahwa dengan itu Penggugat lalu berpendapat tindakan Tergugat telah menimbulkanketidak pastian hukum dalam hal kepemilikan hak atas tanah yang diperolehPenggugat berdasarkan Surat keputusan Tergugat Nomor : 593.82/2186DisrumTentang Surat Keputusan pelepasan Hak atas Tanah yang dikuasai oleh pemerintahKotamadya Daerah Tingkat Il Bandung tertanggal 13 Oktober 1998 dan berdasarkanSurat keputusan Menteri Dalam Negeri RI.

II Bogor.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa baratNomor 593.82/SK.303.S/AGRDA/28989 tanggal 31 Maret 1989tentang Perpanjangan masa berlakunya Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkat Jawa barat Nomor 593.82/SK.216.S/AGRDA/177 86 tanggal 26 Desember 1986 tentang Surat KeputusanKepala Daerah Tingkat Jawa Barat tentang Persetujuan Lokasi IzinPembebasan Tanah Seluas + 5 Ha terletak di Desa Kemiri MukaKecamatan beji Kotip Depok Kabupaten Daerah Tingkat II Bogoruntuk pembangunan Pasar

PetamburanJaya Raya.Bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat Jawa BaratNomor 593.82/SK.303.S/AGRDA/28989 tanggal 31 Maret 1989,yang dalam klausulnya pada bagian Menimbang,menyebutkanmengenai:1.

Bahwa perbuatan Terlawan dengan tidak menyerahkan Pasar KemiriMuka kepada Pemerintah Kabupaten Bogor ataupun kepada TurutTerlawan Il hingga saat ini adalah telah melanggar Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor:593.82/SK.216.S/AGRDA/17786.d.

Petamburan Jaya Rayabelum melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 593.82/SK.216.S/AGRDA/17786 tentangPersetujuan Lokasi dan Izin Pembebasan Tanah Seluas + 5Ha terletak diDesa Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kotip Depok, Kabupaten DaerahTingkat Il Bogor untuk Pembangunan Pasar Depok Lama Atas Nama PT.Petamburan Jaya Raya pada dictum kedua butir 2 dan atas tanahtersebut masih tercatat sebagai asset Pemerintah Kota Depok.g.

/SK.216.S/AGRDA/17786 tanggal 26 Desember1986, dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 593.82/SK.303.S/AGRDA/28989 tanggal 31 Maret 1989; Bahwa benar diatas tanah Pasar Kemiri Muka telah berdiri bangunan yangdibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Depok dan terinventarisasi sebagaiaset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok, yaitu:1.

Bahwa pada tanggal 4 April 2013, TERGUGAT telah melaksanakankewajibannya untuk mengurus perubahan peruntukan obyek sengketatersebut ke instansi yang berwenang dengan menitipkan buktiperubahannya berupa Informasi Tata Ruang (ITR) Nomor :593.82/1469/DCK, tertanggal 20 Maret 2013 kepada Notaris Richard YerryPuryatma,S.H.,M.Kn..; 9.

Surat Kepala Dinas Cipta Karya Kebuapten Badung Nomor :593.82/1469/DCK. Tertanggal 20 Maret 2013, yang padapokoknya menyatakan bahwa permohonan informasi TataRuang atas nama Dokter KETUT RINA, denganpembangunan Pondok Wisata pada zona budidaya 4 (b.4)sesuail dengan zonanya, sepanjang memenuhi ketentuan TataBangunan dan Lingkungan Yang berlaku ;b.

Surat Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten BadungNomor : 593.82/1470/DCK, tertanggal 20 Maret 2013, yangpada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Informasi TataRuang atas nama Dokter KETUT RINA, dengan rencanapembangunan Pondok Wisata pada zona budidaya 4 (b.4)sesuai dengan zonanya, sepanjang memenuhi ketentuan TataBangunan dan Lingkungan yang berlaku ;Atas penyerahan 2 (dua) buah surat tersebut, maka TERGUGATtelah memenuhi kewajiban perjanjian yang dimanatkan dalamperjanjian yang dibuat oleh Notaris

,MKn., masing masing :(a), Surat Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Nomor :593.82/1469/DCK tertanggal 20 Maret 2013 dan (b) Surat KepalaDinas Cipta Karya Kabupaten Badung Nomor : 593.82/1470/DCKtertanggal 20 Maret 2013. atas penyerahan 2 (dua) surat tersebut diatas, PENGGUGAT Rekonvensi (Penjual) telah memenuhi kewajibansebagaimana dimaksud dalam pernjian Pasal 1. Berdasarkanpenyerahan surat tersebut, maka Notaris RICHARD YERRYPURYATMA, S.H.

Foto copy Informasi Peta Tata Guna Tanah No.47354/2012 danInformasi Peta Tata Guna Tanah No. 47356/2012, keduanyatertanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung, lalu diberi tandabukti10.Foto copy Surat dari Cipta Karya Kabupaten BadungNo.593.82/1469/DCK perihal Informasi Tata Ruang tertanggal 20Maret 2013, lalu diberi tanda bukti11.Foto copy Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berupatanda terima pelayanan pendaftaran pencatatan blokir

Surat ...... a 2005, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan MenteriNegara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan PembatalanKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dengan buktialas hak : 2.1 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal09 Juli 2003 Nomor64.02.33/593.82/PHAT/Tgr.S/1478/VII/2003 yang diketahuioleh Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Desa Loa Lepudan Camat Tenggarong Seberang ; 2.2 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal

09 Juli2003 Nomor 9/64.02.33/593.82/SKT/332/VII/2003 , yangdiketahui oleh Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala DesaLoa Lepu dan Camat Tenggarong Seberang ; Dad Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Juni2003 yang diketahui oleh Ketua RT II dan Kepala DesaLoa Lepu ;2.4 Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan PemasanganTanda Patok Batas tanggal 30 Juni 2003 yang diketahuioleh Ketua RT MII dan Kepala Desa Loa Lepu ;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Petitum Penggugat yangmenyatakan Tergugat tidak melakukan

15 Desember 2005 Nomor : 302 520.144.3 2005 sebagaimana yang diatur dalam PeraturanMenteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 03 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan danPembatalan kKeputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara,telah diterbitkan sesuai prosedur hukum yang berlaku,diterbitkan setelah adanya permohonan dari Tergugat MIIIntervensi (R.MUSLIANTO) berdasarkan alas hak yangdimilikinya yaitu : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 09Juli 2003 Nomor64.02.33/593.82

/PHAT/Tgrs.S/1478/VI1I/2003, yangdiketahui Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Desa LoaLepu dan Camat Tenggarong Seberang ; Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 09 Juli 2003Nomor : 09/64.02.33/593.82/SKT/33 2/VII/2003, yangdiketahui Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Desa LoaLepu dan Camat Tenggarong Seberang ; # Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 30 Juni 2001,yang diketahui oleh Ketua RT.

Kutai Karta Negara kepadaPanitia A & Juru Ukur dll, Nomor : 500/327/BPN44.3/2005, tanggal 10 Oktober 2010, PerihalUndangan Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah atas namaPosman Sitorus dkk (18 Orang) ; Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan UntukT 9T 10T 11T 12T 13T= 14 Te TA awiewwies 34 Mendapatkan Hak Mlik, tanggal 21 Agustus 2005, atasnama pemohon R.MUSLIANTO ; Foto copy sesuai dengan aslinya Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 09 Juli 2003Nomor : 64.02.33/593.82/PHAT/Tgr.s/ 1478

Bahwa dengan seluruh syarat untuk membeli rumah Jalan Suatama No. 10telah terpenuhi, maka pada tanggal 26 Mei 1999 dikeluarkan surat pelepasanhak Pemerintah Kota Bandung No. 593.82/SI 1133 DISPERUM yang padaintinya adalah Pemerintah Kota Bandung melepaskan hak atas tanah JalanSuatama No. 10, (P6) ;9.

Foto copy Surat Pelepasan Hak Pemerintah Kota Bandung No. 593.82/Si 1133 DISPERUM, diberi tanda bukti P6 ;7. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 822/2002 tertanggal 20 Desember 2002diberi tanda bukti P7 ;Halaman 22 dari 54 hal Putusan Nomor 493/ Pdt/G/2016/PN.Bdg8. Foto copy Kutipan Akta Kematian No 05/2005 tertanggal 6 Februari 2005. diberitanda bukti P8 ;9. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 234/1976 tertanggal 30 April 1976,diberi tanda bukti P9 :10.

Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai OlehPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung No. 593.82/ 1333Disperum, diberi tanda bukti T5 ;6. Foto copy Bukti Pembayaran PBB atas nama TERGUGAT Tahun 2010 s/d2013, 2015 s/d 2017, diberi tanda bukti T 6 ;7. Foto copy Bukti Pembayaran PBB atas nama Tergugat Tahun 2014 dan KartuKeluarga No. 33273061805110035, diberi tanda bukti T7 ;8.

Foto copy Surat Pelepasan Hak Pemerintah Kota Bandung No. 593.82/SI 1133 DISPERUM, diberi tanda bukti P 6 ;7. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 822/2002 tertanggal 20 Desember 2002,diberi tanda bukti P7 ;8. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 05/2005 tertanggal 6 Februari 2005,diberi tanda bukti P8 ;9. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 234/1976 tertanggal 30 April 1976,diberi tanda bukti P9 ;10.

Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai OlehPemerintah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung No. 593.82/ 1333Disperum, diberi tanda bukti T5 ;6. Foto copy Bukti Pembayaran PBB atas nama TERGUGAT Tahun 2010 s/d2013, 2015 s/d 2017, diberi tanda bukti T6 ;7. Foto copy Bukti Pembayaran PBB atas nama Tergugat Tahun 2014 dan KartuKeluarga No. 332730618051 10035, diberi tanda bukti T7 ;8.

Berdasarkan suratketerangan penggarap tanah negara bebas (GG) tanggal26072014 nomor: 593.82/34/2012/VII/2014 s/d nomor:593.82/42/2012/VII/2014 ( Fotocopy sesuai denganfotocopy );Fotocopy Surat Risalah Panitia Pemeriksaan tanah "A" yang menjadi dasar terbitnya SHGB No. 12, riwayat tanah adalahbahwa status tanah yang dimohon adalah tanah negarayang belum terdaftar dengan sesuatu hak, asalnya digarapoleh Holid, seluas + 19.920 M* yang terletak di DesaMekarsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumiberdasarkan

/34/2012/VII/2014 tertanggal 26Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/35/2012/VII/2014 tertanggal 26Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/36/2012/VII/2014 tertanggal 26Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/37/2012/VII/2014 tertanggal 26Juli 2014 ( Fotocopy sesuai

denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/38/2012/VII/2014 tertanggal 26Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/039/2012/VII/2014 tertanggal26 Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/40/2012/V1I/2014 tertanggal 26Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap

Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/041/2012/VII/2014 tertanggal26 Juli 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/27/2012/IX/2014 tertanggal 18September 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy ):;Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/14/2012/IX/2014 tertanggal 18September 2014 ( Fotocopy sesuai denga fotocopy );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/30/2012

T 13SBukti T 13 TBukti T 13 UBukti T 13 VBukti T 13 WBukti T 13 XBukti T 13 YBukti T 13 ZBukti T 13 AABukti T 13 BBBukti T 13 CCasli );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/041/2012/VII/2014 tanggal26 Juli 2014 atas nama SAJUD ( Fotocopy sesuai dengan asli );Fotocopy Surat Fisik Bidang Tanah(SPORADIK) tanggal 15 Desember 2015 ( FotocopysesualPernyataandenganasli );Fotocopy Surat Keterangan Penggarap Tanah NegaraBebas (GG) Nomor : 593.82/40/2012/VII/2014 tanggal26

Bahwa di Desa Jatimulya telah dilakukan tahapan pengadaan tanahberdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.312PPT/2015 Tanggal 28 Juli 2015 dengan perincian klasifikasi sebagaiberikut:a. Zoning 1/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.200.000,/m2oO. Zoning 2/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 950.000,/m2QOZoning 3/ Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp575..000,/m2a. Zoning 4/Tanah Sawah/ dengan nilai Rp.525.000,/m2.

Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan atas Surat Keputusan PanitiaPengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.312 PPT/2015 Tanggal 28 Juli2015 dengan Surat Keputusan Wakil Bupati Sumedang No : 590/KEP.409HUK/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 dengan Perincian klasifiaksi sebagaiberikut :a. Zoning 1/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.530.000,/m2oO. Zoning 2/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.207.000,/m2QOZoning 2a/ Tanah Persawahan/ dengan nilai Rp869..000,/m2a.

/405SPH38/PPT/2015 Atas Nama Angga Wijaya, selanjutnyabertanda T.llk2 ;Fotocopy Kwitansi/Bukti Pembayaran No 27/JTM/CSD/VIV2015 Atas NamaAgus Sukaryadi, selanjutnya bertanda T.lll3 ;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas TanahNo. 593.82/379SPH23/PPT/2015 Atas Nama Angga Wijaya, selanjutnyabertanda T.llk4 ;Fotocopy Kwitansi/Bukti Pembayaran No 28/JTM/CSD/VIV2015 Atas NamaSari , selanjutnya bertanda T.IIl5 ;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas TanahNo. 593.82

/380SPH24/PPT/2015, selanjutnya bertanda T.IIk6 ;Fotocopy Kwitansi/Bukti Pembayaran No 124/JTM/CSD/VIV2015 BidangNomor 02656 berada di zoning 2 dengan nilai Rp.1.207.000.00 (satu jutadua ratus tujuh ribu rupiah)/Meter 2, selanjutnya bertanda T.Ill7;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas TanahNo. 593.82/470SPH94/PPT/2015, selanjutnya bertanda T.II8 ;Halaman 40 dari52 Putusan Nomor 20/Pdt.Sus/2016/PN.SMD9.

Fotocopy Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593.82/KEP.312PPT/2015 Tentang Penetapan Hasil Musyawarah Harga Ganti Rugi untukpenggunaan Jalan Tol Cileunyi SumedangDawuan Kabupaten Sumedang,selanjutnya diberitanda T.Ill9 ;10.

Bahwa di Desa Jatimulya telah dilakukan tahapan pengadaan tanahberdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.312PPT/2015 Tanggal 28 Juli 2015 dengan perincian klasifikasi sebagaiberikut:a. Zoning 1/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.200.000,/m2b. Zoning 2/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 950.000,/m2c. Zoning 3/ Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp575..000,/m2d. Zoning 4/Tanah Sawah/ dengan nilai Rp.525.000,/m2.

Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan atas Surat Keputusan PanitiaPengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.312 PPT/2015 Tanggal 28 Juli2015 dengan Surat Keputusan Wakil Bupati Sumedang No : 590/KEP.409HUK/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 dengan Perincian klasifiaksi sebagaiberikut :a. Zoning 1/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.530.000,/m2b. Zoning 2/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.207.000,/m2c. Zoning 2a/ Tanah Persawahan/ dengan nilai Rp869..000,/m2d.

/405SPH38/PPT/2015 Atas Nama Angga Wijaya, selanjutnyabertanda T.lll2 ;Fotocopy Kwitansi/Bukti Pembayaran No 27/JTM/CSD/VII/2015 Atas NamaAgus Sukaryadi, selanjutnya bertanda T.III3 ;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas TanahNo. 593.82/379SPH23/PPT/2015 Atas Nama Angga Wijaya, selanjutnyabertanda T.III4 ;Fotocopy Kwitansi/Bukti Pembayaran No 28/JTM/CSD/VII/2015 Atas NamaSari , selanjutnya bertanda T.III5 ;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas TanahNo.

593.82/380SPH24/PPT/2015, selanjutnya bertanda T.III6 ;Fotocopy Kwitansi/Bukti Pembayaran No 124/JTM/CSD/VII/2015 BidangNomor 02656 berada di zoning 2 dengan nilai Rp.1.207.000.00 (satu jutadua ratus tujuh ribu rupiah)/Meter 2, selanjutnya bertandaT.III7;Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas TanahNo. 593.82/470SPH94/PPT/2015, selanjutnya bertanda T.III8 ;Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus/2016/PN.SMD9.

Fotocopy Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593.82/KEP.312PPT/2015 Tentang Penetapan Hasil Musyawarah Harga Ganti Rugi untukpenggunaan Jalan Tol Cileunyi SumedangDawuan Kabupaten Sumedang,selanjutnya diberitanda T.III9 ;10.

PTUNJKT.atas nama Penggugat dengan ukuran panjang seluas 5000 meter(lima ribu meter), dan Lebar seluas 5000 meter (lima ribu meter),selain sebagai identitas kepemilikan lahan surat pernyataan tersebutdi pergunakan untuk memenuhi syarat mendapatkan BantuanPresiden berupa Tambahan Bantuan Ternak kerbau rawa sertapengembangbiakan kerbau rawa.Pada tanggal 07 Desember 1990, Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Tengah menetapkan Surat Keputusan Gubernur kepaladaerah Tingkat Kalimantan Tengah No. 593.82

lokasi dan pembebasan tanah/pembelian tanah kepada perum tambang batu bara atas tanah seluas419,02 Ha untuk pembangunan jalan dan tapak pelabuhan diKecamatan Banua lima, Kecamatan Dusun Timur dan KecamatanDusun hilir kabupaten daerah Tingkat Il Barito Selatan denganlampiran peta Kabupaten Barito Selatan dimana lokasi jalan dan tapakpelabuhan berada di lekukkan sungai Barito kecamatan dusun hilir,Desa Kalanis (selanjutnya disebut Surat Keputusan Gubernur kepaladaerah Tingkat Kalimantan Tengah No. 593.82

/295/Pem.Um).Sejak terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um, PT.

Terdapat perbedaan antara Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Tengah No. 593.82/295/Pem.Um, yangmenjadi dasar pertimbangan dan prasyarat penerbitan objek sengketadalam sengketa a quo dengan objek sengketa dalam sengketa a quoantara lain :a) Site Lokasi (Letak Tepat) jalan dan pelabuhan pada lampiranSurat Keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat KalimantanTengah No. 593.82/295/Pem.Um berpindah + 3 Kilometer dari titikpada lampiran objek sengketa dalam sengketa a quo.Hal. 19 dari

PPA dan kami hanya mempunyai hubungan hukum denganpemilik asal.Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1988 PT.PPA mengirimkan surat kepadaorang tua Penggugat dengan surat No.P183/PPA/VIII/1988 perihalpemberitahuan pembangunan tanah bekas Kopen berdasarkan SK GlobalGubernur No.593.82.SK.31.S.AGR.DA.83.83, sehubungan surat PT.PPApada tanggal 3 Agustus 1988, orang tua Penggugat melalui kuasahukumnya dari LBH Harbin mengirimkan surat Somasi kepada PT.PPAdengan Nomor. 001/HARBIN/SK/ KB/VIII/1988, perihal pemberitahuanlarangan

Ocim selaku mantan RT dan masyarakat sekitaryang mengetahui asalasul tanah tersebut (Bukti P9)Bahwa pada bulan Juli 2017, Penggugat sangat kaget melihat adapembangunan pagar dan memasang Plang menyatakan tanah tersebutmilik PT.PPA berdasarkan SK Gubernur No.593.82.SK.31.S.AGR.DA.83.83(terlampir) yang dilakukan oleh tukang suruhan Sdr. Yusuf yang mengakupihak dari PT.PPA.

Kopen Seblu Cs sebagaimana kami uraikan diatas dan pada saat ituPT.PPA tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut, kecuali SKGubernur No.593.82.SK.31.S.AGR.DA.83.83 sedangkan SK Gubernurbukan bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai syarat untukpembebasan tanah. Kami menduga adanya surat/dokumen tidak benar olehPT.PPA.Bahwa dapat kami informasikan kepada Majelis hakim, Bukti Serifikat HGBNo.1 Tahun 1986 yang dijadikan bukti kepemilikan atas tanah yang tersebutHal 7 putusan PT.

SK915/HGB/85, SK Gub TK Jabar tanggal 12 Mei 1982 No. 593.82/SK.602Pem.Um/82. Bahwa Tergugat melepaskan hak yang di antaranya yaitu:i) Kohir no 201 Persil 16, seluas 6.225m2 (enam ribu duaratus duapuluhlima meter persegi) tertulis atas nama Seblu Sedinil) Kohir no 201, seluas 2.505 m2 (dua ribu lima ratus lima meter persegi)atas nama Kopen Seblu Sedinill) Kohir no.

SK 915/HGB/85, SK Gub TK Jabar tanggal 12Mei 1982 No. 593.82/SK.602Pem.Um/82. (BUKTI P2 sampai P5). Bahwa disebutkan dalam Pasal 7 akta Pelepasan Hak yaitu: Pihak Pertama(pemilik awal) menjamin kepada Pihak Kedua (PPA) bahwa tanah tersebuttidak digadaikan, tidak dijadikan untuk kepentingan siapapun juga, bebas dariHal 11 putusan PT.

( Penggugat ) Jo AktaPengikatan jual beli nomor 933/W/X/2015, tanggal, 23 oktober 2015 seluas10x15 Selaku Penjual An.Laode Mustafa adalah TIDAK SAH DAN TIDAKMENGIKAT SECARA HUKUM, Sehingga pertimbangan hukum Ketua / Majelishakim tersebut pada halaman 18 Alinea 6 dan 7adalah keliru dan tidak benar.Alasan Banding Ke duaBahwa begitu pula pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 19 alinea2 dan 3 yang pada intinya mengatakan bahwa Bukti T.I,II,III1 berupa SuratKeputusan Walikota Nomor.578/S.Kep/593.82

/97, tertanggal 4 November 1997An.Intje Koemala, Bukti T.I,I,II2 berupa Surat Keputusan WalikotaNomor.543/S.Kep/593.82/98, tertanggal 11 November 1998 An.Intje Koemaladan Bukti TLL TH3 berupa Surat Keputusan WalikotaNomor.87.a/S.Kep/593.82/2001, tertanggal 24 February 2001 An.Intje Koemalaadalah Tentang Penetapan Kembali bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanahyang terkena pembebasan jalan Tol di Kecamatan Tallo atas nama IntjeKoemala adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat kelirudanterkesanKetua

Artiono JP, Pada waktu itu selakuCamat Karangpilang;Bahwa Pada Tahun 1993, Tanah Petok D nomor 866, seluasHalaman 7 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.10.940 m2 tersebut dijual oleh Turut Tergugat kepadaPenggugat, melalui Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah nomor 593.82/076/402.91.03/93. dibuat pada tanggal24 April 1993 dihadapan Drs. Soeparrnan yang pada waktuitu. merupakan Camat Karangpilang;b.

Artiono JP,Pada waktu itu selaku CamatHalaman 8 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.Karangpiland; 2222 n enn nnn ne ne eeBahwa Pada tahun 1993, tanah tersebut dijual oleh TurutTergugat Il Kepada Penggugat melalui Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/81/402.31.03/93.dibuat pada tanggal 24 April 1993 dihadapan Drs. Soeparrnanyang pada waktu itu merupakan Camat Karangpilang;Petok 858;Bahwa Sebelum tahun 1960 tanah tersebut merupakantanah yang dikuasai oleh :i.

Artiono JP, Padawaktu itu selaku Camat Karangpilang; Bahwa Pada tahun 1993, tanah tersebut dijual oleh TurutTergugat 11 Kepada Penggugat rnelalui Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/402.91.03.93 dibuatpada tanggal 24 April 1993 dihadapan Drs. Soeparman yangpada waktu itu merupakan Camat Karangpilang;4.

r 867; 22 nen nn nnn n nnn nn nnn nnn neeKemudian kedua petok tersebut dialinkan dari Turut Tergugat Il kepadaPenggugat sebagaimana BUKTI P10 dan BUKTI P10a mengenaiSurat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah, tertanggal 24 April 1993,dengan legalisasi no: 593.82/076/402.91.03/93 dihadapan CamatKarangpilang.

Serta Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas TanahHalaman 26 dari 31 Putusan Nomor 380/PDT/2020/PT.SBY.tertanggal 24 April 1993, dengan legalisasi no: 593.82/076/402.91.03/93dihadapan Camat Karangpilang. Mengenai kwitansi pembayaran telahdiberikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat Il atas tanah Petoktersebut sebagaimana tercantum didalam BUKTI P27a, BUKTI P27b;5. Bahwa Terbanding mohon menolak permohonan banding dariPembanding untukseluruhnya; 2222202 26.

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor :593.82/ 846/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr.NAWIR dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir.

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas TanahNomor : 593.82/ 847/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskanhak sdr. ABBAS dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir.

Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Garapan Atas Tanah Nomor :593.82/ 847/Pemt tanggal 28 April 2011, pihak yang melepaskan hak sdr.ABBAS dan Pihak yang menerima pelepasan hak sdr. Ir.

Tanah Milik Tjiang KimBQN G pastHalaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor: 06/G/2015/PTUN.Mks2.Bahwa adapun Penggugat memperoleh tanah tersebutberdasarkan jual beli dari Syamsuddin Samy dan HengkySartian Thung selaku ahli waris dari almarhum IntjeKoemala persil 27 DVV Il, kohir 65 Cl atas nama IntjeKoemala serta buktibukti pendukung lainnyaS@perti :1.Fotocopy surat dari Walikota tanggal 17 Nopember3.Fotocopy surat dari Gubernur tanggal 06 Oktober4.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Nomor 543/S.Kep/593.82

/98 tentang Penetapan Kembali bentuk danbesarnya uang ganti rugi atas tanah milik IntjeKOe@Mald. 7222225.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Nomor 87.a/S.Kep/593.82/2001 tentang Penetapan Kembali bentukdan besarnya uang ganti rugi atas tanah milik IntjeKO@Mala.2 22 noone nnn nnn nnn nnn nnn7.Fotocopy surat keterangan hak waris almarhum IntjeKoemala dari Balai HartaPEM GG All M1 ema ee8.Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/PK/Pdt/2009.9.Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Nomor 184/Pdt.G/2001.3.

Bukti P4 = :Foto copy Surat Walikotamadya Kepala DaerahTingkat Il Ujung Pandang Nomor : 592.2/988/T.PEM kepadaPimpro Pembebasan tanah untuk Jalan Tol Ujung Pandangperihal penyelesaian pembayaran ganti rugi atas tanahIntje Koemala yang terkena proyek jalan tol tertanggal 17Nopember 1997; (foto copy dari foto copy).5.Bukti P5 : Foto copy Surat Keputusan WalikotamadyaMakassar Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor :543/s.kep/593.82/98 Tentang Penetapan Kembali BentukDan Besarnya Ganti Rugi, Atas

Tanah Yang TerkenaPembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan JalanTol Di Kecamatan Tallo Atas Nama Intje Koemala tanggal 11Nopember 1998; (foto copy dari foto copy yang dilegalisir )6.Bukti P6 : Foto copy Surat Keputusan Walikota MakassarNomor : 8/7.a/s.kep/593.82/2001 Tentang PenetapanKembali Bentuk Dan Besarnya Ganti Rugi, Atas Tanah YangTerkena Pembebasan Tanah Untuk KepentinganPembangunan Jalan Tol Di Kecamatan Tallo Atas Nama IntjeKoemala tanggal 24 Pebruari 2001; (Sesuai aslinya )7.Bukti

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasaioleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 05 Agustus 2002 No.593.82/1729Disrum yang ditandatangani oleh AA. Tarmana, Walikota Bandung, tanah danbangunan mana, serta dengan hakhak Penggugat di atasnya untukselanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai objek sengketa. 2.

Penggugat selaku Penerima Pelepasan Hak telah melakukankewajibannya membayar ganti rugf kepada Pemerintah Kota Bandung antaralain Penggugat telah membayar uang seluruhnya sebesar Rp.425.469.825, (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapanratus dua puluh lima rupiah) dan pembayaran tersebut telah diterima olehPemerintah Kota Bandung sebagaimana ternyata dari Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandungtanggal 5 Agustus 2002 No.593.82

Bahwa pembayaran ganti rugi atas pelepasan obyek sengketa a quosebesar Rp.425.469.825, (empat ratus dua puluh lima juta empat ratusenam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh limarupiah)sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanahyang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung Bandung tanggal 5 Agustus2002 No.593.82/1729DISRUM biaya pelepasan tanah tersebut sebesarRp. 14.852.500, ( empat belas juta delapan ratus lima puluh dua ribulima ratus rupiah) adalah telah dibayar oleh

Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung tanggal05 Agustus 2002 No.593.82/1729 Disrum yang ditandatangani oleh AATarmana, Walikota Bandung.Bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah No.512/SPPHT/XII/2001tanggal 03 Desember 2001 maupun Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukan bukti kepemilikanmenurut hukum.Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Perdata Nomor 361 /Pdt.G/2015/PN.BdgBerdasarkan hal tersebut, maka gugatan

Bahwa benar, mengenai adanya pelepasan hak atas tanha berikut bangunantersebut dituangkan pula dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 05 Agustus2002 No.593.82/1729 Disrum yang ditandatangani oleh AA Tarmana,Walikota Bandung. 5.

Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasaioleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 05 Agustus 2002 No.593.82/1729Disrum yang ditandatangani oleh AA.

Penggugat selaku Penerima Pelepasan Hak telahmelakukan kewajibannya membayar ganti rugi kepada Pemerintah KotaBandung antara lain Penggugat telah membayar uang seluruhnya sebesarRp.425.469.825, (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluhsembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dan pembayaran tersebuttelah diterima oleh Pemerintah Kota Bandung sebagaimana ternyata dariSurat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh PemerintahKota Bandung tanggal 5 Agustus 2002 No.593.82

Bahwa pembayaran ganti rugi atas pelepasan obyek sengketa a quosebesar Rp.425.469.825, (empat ratus dua puluh lima juta empat ratusenam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanahyang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung Bandung tanggal 5 Agustus2002 No.593.82/1729DISRUM biaya pelepasan tanahtersebutsebesar Rp.14.852.500, (empat belas juta delapan ratus lima puluhdua ribu lima ratus rupiah) adalah telah dibayar oleh

Surat PernyataanPelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah KotaBandung tanggal O05 Agustus 2002 No.593.82/1729 Disrum yangditandatangani oleh AA Tarmana, Walikota Bandung;e Bahwa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah No.512/SPPHT/XII/2001tanggal 03 Desember 2001 maupun Surat Pernyataan Pelepasan HakAtas Tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukanbuktikepemilikan menurut hukum; Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan seperti ini termasuk kedalamkategori gugatan yang tidak jelas, terutama

Bahwa benar, mengenai adanya pelepasan hak atas tanha berikutbangunan tersebut dituangkan pula dalam Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung tanggal 05Agustus 2002 No.593.82/1729 Disrum yang ditandatangani oleh AATarmana, Walikota Bandung..

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubemur KDH TK Jawa Barat No.593.82/SK.522Pem.Um/1983 tanggal 23 Maret 1983 dan Surat KeputusanNo. 593.82/SK.499Pem.Um/1983 tanggal 24 Maret 1983 perihal Izin Lokasidan Pembebasan Tanah disebutkan bahwa PENGGUGAT memperolehpersetujuan lokasi dan izin pembebasan tanah seluas + 10 Hektar dan + 15Hektar, selurulmya + 25 Hektar untuk pembangunan perumahan sederhanadengan fasilitas KPRBIN terletak di Desa Pondok Karya (dfh PondokBetung), Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten

Zaenal dan Sertipikat Hak Milik No.696/Pondok Karya atas nama Azis Zaenal tersebut telah merugikan hakPENGGUGAT karena TERGUGAT XIl seharusnya tidak menerbitkan SertifikatHak Milik atas nama TERGUGAT karena bidang tanah tersebut merupakanhak milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Pelepasan Hak Tanggal 2 Juni1975 dan telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan sehinggaditerbitkan Gambar Situasi tanggal 2 April 1983 No. 3056/1983 dan juga telahditerbitkan Surat Keputusan Gubemur KDH TK Jawa Barat No.593.82

/SK.522Pem.Um/1983 Tanggal 23 Maret 1983 dan Surat KeputusanGubemur KDH TK Jawa Barat No. 593.82/SK.499 Pem.Um/1983 Tanggal 24Maret 1983 untuk Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah ;Bahwa tindakan TERGUGAT XII menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas namaTERGUGAT bertentangan dengan ketentuan ketentuan pertanahankhususnya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang PendaftaranTanah, bahkan tindakan TERGUGAT XII tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum ( Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal1365

/SK.522Pem.Um/1983 Tanggal 23 Maret 1983 dan Surat KeputusanGubemur KDH TK Jawa Barat No. 593.82/SK.499Pem.Um/1983 Tanggal24 Maret 1983 untuk Izin Lokasidan Pembebasan Tanah;Hal. 41 dari 50 hal.

Putusan No. 93/Pdt/2017/PT.BTNNo.695/Pondok Karya dan Hak Milik Sertipikat Hak Milik No.696/PondokKarya atas nama Azis Zaenal (Pembading/Tergugat ) adalah sah menuruthukum;Bahwa Surat Pelepasan Hak Tanggal 2 Juni 1975 , pengukuran oleh KantorPertanahan sehingga diterbitkan Gambar Situasi tanggal 2 April 1983 No.3056/1983 ,Surat Keputusan Gubemur KDH TK Jawa Barat No.593.82/SK.522Pem.Um/1983 Tanggal 23 Maret 1983 , Surat KeputusanGubemur KDH TK Jawa Barat No. 593.82/SK.499Pem.Um/1983 Tanggal24 Maret