Ditemukan 6757 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-05-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PT PALEMBANG Nomor 19/PDT/2015/PT.PLG.
Tanggal 21 Mei 2015 — 1. KENEDI Bin NAWI (Alm), DK VS BURNAS Bin DALUDIN (Alm),
2013
  • pertama yangmenyatakan bahwa Penggugat memiliki kebun karet yang terletak di DesaGunung Menang Kecamatan Penukal Kabupaten PALI yang batasbatasnya:sebelah Timur Jalan;sebelah Barat Cik Nalim;sebelah Utara Cik Nalim;sebelah Selatan Komarudin;adalah suatu perbuatan kezaliman dan kesimpulan yang sewenangwenangserta tidak dapat di buktikan kebenarannya;4 Bahwa dalil penggugat dilembaran kedua alenia kedua yangmenyatakan kebun karet tersebut telah Penggugat kuasai berdasarkanpemberian orang tua adalah
    tindakan sepihak dan sewenangwenang sertasematamata digunakan untuk kepentingan pribadi Penggugat karena orangtua Penggugat dan orang tua bapakTergugat Il wafatnya adalah yang lakilaki nama Daludin wafat pada.19 Mei 2001 dan yang perempuan nama Aniswafat 19 September 2011 sedangkan Surat Pernyataan yang menjadi dasargugatan Penggugat tertanggal 25 Mei 2014 dan surat pernyataan saksisepadan yang Penggugat agungagungkan tertanggal 26 Mei 2014;5 Bahwa dalil Penggugat di lembaran kedua alenia ke tiga
    Artinya saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbandingbukanlah saksi batas , keterangan halaman 12 alenia 3 keterangan saksiKomarudin Bin Nayip dan halaman 14 alenia 11 keterangan saksi CikNalim Bin Bandar.Bahwa majelis hakim belum sepenuhnya dan terkesan tidak cermatmendengarkan keterangan saksi Terbanding/Penggugat yang sangatmerugikan para Pembanding.
    Selayaknya majelishakim menyatakan gugatan kabur / tidak jelas.10 Bahwa para Pembanding keberatan atas pertimbangan majelis hakimhalaman 23 alenia ke6.
    Oleh karenanya selayaknya majelishakim mempertimbangkan bukti T.II 6 sampai T.II.8 karena para Pembandingtelah memperlihatkan kalau mereka telah menggunakan dan memiliki tanah dansekaligus menunaikan kewajiban dengan membayar pajak karena Negara.12.Bahwa para Pembanding keberatan dengan pertimbangan majelis hakim halaman24 alenia ke1, yang menyatakan Penggugat berhasil membuktikan dalilnya.Bahwa pertimbangan tersebut tidak cermat.
Register : 05-04-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 127/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 18 Mei 2017 — Pembanding/Penggugat : ANDI TEKKA PETTA CABBENG
Terbanding/Tergugat : MUNIRAH, S.Pd
239
  • menurut tata cara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan olehUndangUndang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima; n Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi dalam memori bandingnya Tertanggal 22 April 2016 telahmengemukakan alasan/keberatan banding pada pokoknya sebagai berikut :KEBERATAN PERTAMA: e Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inipada pertimbangan hukumnya halaman 9 alenis 2, halaman 15 bagianpertama dan pada alenia
    1 serta halaman 17 alenia 6, oleh Majelis Hakimmenyatakan dalam pertimbangannya bahwa KUASA PENGGUGATpadahal PENGGUGAT selaku subyek hukum selama dalam arus perkaraini Sama sekali tidak pernah memberi kuasa kepada siapapun, sedangkanpada halaman 20 alenia 3 dikatakan bahwa selain bukti Surat TERGUGATjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu HAMMA HATTA BINSULAEMAN danMUH.
    SAING BIN BINNASE hal inipun Majelis Hakimkembali melakukan sebuah kesalahan karena kedua saksi tersebut bukanTERGUGAT yang mengajukan akan melainkan diajukan olehPENGGUGAT dengan kenyataan seperti ini membuktikan kecerobohandalam membuat putusan yang pada gilirannya sangat beralasan jikaputusan ini patut untuk dinyatakan batal demi hukum;KEBERATAN KEDUA: Pertimbangan hukum halaman 25 alenia 3 sebagaiberikut : ........ceeeeeeeeeeee Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T2, T3, T4, T5, T6, T7,Hal
    , T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27 dan T28, bersesuain dan salingmendukung dengan keterangan saksi Jumardin Bin Anmad menerangkantanah sengketa telah dikuasai Secara temurun dan diupayakan secara terusmenerus sejak tahun 1986 oleh kakek Tergugat bernama Pawe BDeppungeng (T3) Ssampai dengan sekarang dikuasai oleh Tergugatsebagai Cucu Pawe B Deppungeng (Orang Tua Penggugat bernamaJawasang adalah anak dari Pawe B Deppungeng ) ; Kemudian pertimbangan selanjutnya halaman 25 alenia
    4dinyatakan bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dapat membuktikan dalilsanggahannya bahwa tanah sengekata telah dikuasai secara temurun dandigarap secara terus menerus oleh Tergugat ; e Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 25 alenia 3 dan 4tersebut diatas, adalah sebuah pertimbangan tidak hanya keliru dan salahakan tetapi lebih dari pada didasarkan atas semangat subyektif danmemihak karena saksi Jumardin Bin Ahmad sama sekali tidak
Putus : 21-11-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 716 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 21 Nopember 2011 — MAWARDI vs. PT. MEDIA KHATULISTIWA TELEVISI (KTV) PONTIANAK
259 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :ahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pontianak (Judex Factie), yang telah memberikanpertimbangan hukumnya pada halaman 12 alenia
    Put.pertimbangan hukumnya pada halaman 12 alenia keempat yang berbunyi :"Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P6 yaitu bukti surat pemberhentianMawardi, bahwa sejak tanggal 7 September 2010 dengan pertimbangan bahwatelah berakhirnya masa kontrak, dengan demikian Tergugat telah melakukanPemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat .
    bukti surat pemberhentian Mawardi tidak ada kalimat yang menyatakanPemutusan Hubungan Kerja antara TergugatTermohon Kasasi danPenggugatPemohon Kasasi, karena berakhimya masa kontrak dan disampingitu sejak tanggal 6 September 2008 tidak ada Perjanjian Kontrak antaraPenggugatPemohon Kasasi dengan TergugatTermohon Kasasi.Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pontianak (Judex Factie), yang telah memberikanpertimbangan hukumnya pada halaman 12 alenia
    Karena berdasarkan fakta hukum sejak tanggal 6September 2008 tidak ada perjanjian kerja antara PenggugatPemohon Kasasidengan TergugatTermohon Kasasi, sehingga tidak ada perjanjian yangmenyatakan perjanjian kerja antara PenggugatPemohon Kasasi denganTergugatTermohon Kasasi berakhir pada tanggal 6 September 2010.Bahwa adalah keliru pendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pontianak (Judex Factie), yang telah memberikanpertimbangan hukumnya pada halaman 13 alenia pertama
    Put.pertimbangan hukumnya pada halaman 13 alenia keempat yang berbunyi :"Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan diatas bahwa Tergugatmempekerjakan Penggugat dengan pekerja Kontrak dan telah di PHK, makasejak dilakukan PHK tersebut Penggugat tidak bekerja lagi ataupun tidak lagimenjalankan kewajibannya sebagai pekerja, dalam penyelesaian pemutusanhubungan kerja, sebelum adanya keputusan pemutusan hubungan kerja baikPengusaha maupun pekerja tetap menjalankan kewajibannya masingmasing,akan tetapi dalam
Register : 23-01-2015 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PTA JAYAPURA Nomor 4/Pdt.G/2015/PTA. Jpr
Tanggal 26 Maret 2015 — PEMBANDING V TERBANDING
9033
  • Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukummajelis hakim tingkat pertama pada halaman 26 alenia terakhir, 27 aleniaketiga dan terakhir serta halaman 28 alenia pertama.
    No.4/Pdt.G/2015/PTA.Jprmajelis tingkat pertama pada halaman 28 alenia kedua dan ketiga sertahalaman 29 alenia pertama bahwa perkara ini terlebin dahulu harusdibuktikan adanya perbuatan zinah yang menjadi ranah hukum pidana,setelah itu baru dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara perceraian ini.3.
    Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukummajelis hakim tingkat pertama pada halaman 32 alenia terakhir, 33 aleniapertama dan kedua, karena majelis hakim tingkat pertama tidakmempertimbangkan tentang bukti surat bertanda T1, T2, 13, T4, T5 danT6, sedangkan buktibukti surat tersebut ada relevansinya denganbantahan dari Pembanding/Tergugat.4.
    Pembanding/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan majelishakim tingkat pertama pada halaman 35 alenia ketiga dan halaman 36alenia pertama yang menilai dan menyimpulkkan bahwa karenaTerbanding/Penggugat telah meninggalkan rumah kurang lebih lima bulansudah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.
Register : 17-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 K/TUN/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS ALI AKBAR;
2216 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1 );Bahwa Penggugat menolak dalil yang dikemukakan Tergugat padahalaman 9 alenia ke 3, karena tembusan Surat Penggugat yangditunjukan ke perusahaan PT.
    HeinzABC di Surabaya dan surat tembusan tersebut dijadikan alasan memPHK Penggugat, dimana alasan PHK tersebut mengadaada dan tidakada kaitannya, karenanya dalil Tergugat ini patut ditolak;Bahwa Penggugat tidak setuju dengan putusan P4 Daerah PropinsiSulawesi Selatan dan putusan P4 Pusat ( Tergugat ) seperti teruraidiatas dan Penggugat dengan tegas menolak dalildalil Penggugat padahalaman 9 alenia ke 5, karena tembusan surat yang dilakukanPenggugat ke perusahaan PT.
    dan Tergugat salah menafsirkan tentangpenyelesaian keluh kesah yang prosedural, karena Penggugat telahmelakukan upayaupaya bipartit ( perundingan ) melalui surat, tapi PT.Pelita Makmur Makassar yang tidak respond dan dapat membahayakanprogram perusahaan yang berdampak pada kelangsungan hidupseluruh pekerja adalah alasan yang mengadaada dan tidak adarelefansinya dengan membayar hakhak normatif karyawan dapatmembahayakan perusahaan;Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat pada halaman10 alenia
    Pelita Makmur Makassar dan kalaupun pihak perusahaaningin menjaga citra baiknya, maka wajiblah memenuhi ketentuan hukumyang berlaku ( upah lembur dibayar dan jaminan bebas berserikat )sehingga dalil Penggugat pada halaman 10 alenia ke 3 patut ditolak ;30.
    Bahwa Penggugat dengan tegas menolak pertimbangan hukum (dalil)Tergugat dalam halaman 10 alenia ke 6 dan halaman 11 alenia ke1,karena Tergugat tidak menerapkan Azas Kepatutan, Keadilan dan dasarhukum yang jelas, sehingga alasan PHK tidak tepat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.
Register : 09-01-2018 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 05-02-2018
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Bjm
Tanggal 1 Februari 2018 — PEMBANDING vs TERBANDING
3112
  • umur 21 tahun (dewasa);Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindunganhukum bagi hakhak bekas isteri yang nota bene kaum perempuan, makaPengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memandang perlu untukHalaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2018/PTA.Bjmmemerintahkan Pemohon agar pembayaran nafkah iddah dan mutahsebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi pada saat sidang ikrar talakdilaksanakan;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamahalaman 13 alenia
    ,Pada halam 14 alenia 1 berbunyi,Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang...; dan alenia 2berbunyi : Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku.....Pertimbangan tersebut dimuat ulang dengan kalimat yang sama yakni padahalaman 16 alenia terakhir, halaman 17 alenia 1 dan 2 (sebelum kalimatmengadili), oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamahalaman 13 alenia terakhir berlanjut pada halaman 14, pada halaman 14 alenia1 dan alenia 2 tersebut haruslah ditiadakan
Putus : 15-11-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 842 K/Pid/2016
Tanggal 15 Nopember 2016 — NURMAN bin RUSMAN MU’MIN
2414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diterima;Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksadan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan nyata dalammembuat pertinbangan dengan alasan:a.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar (Judex Facti ) dalampertimbangannya sebagaimana terdapat pada halaman 10 alenia
    pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertamahalaman 14 dan 15 yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, menurut PengadilanTinggi adalah sudah tepat dan benar dan berdasar hukum dan diambilalin serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiridalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;Bahwa namun demikian dari uraian pertimbangan hukum Hakim TingkatPertama, selanjutnya dalam alenia
    padalutut kanan dan luka gores pada pinggang kiri merupakan luka yangdapat sembuh dengan sempurna dan tidak perlu dirawat di rumah sakit,sehingga dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana, Pengadilan Tinggi tidaksependapat karena selain pidana yang dijatunkan kepada Terdakwaakan melebihi dari ancaman maksimal dari Pasal 352 Ayat (1)KUHPidana, juga seperti yang telah diuraikan sendiri oleh Hakim TingkatPertama dalam uraian putusannya halaman 14 alenia
    jika kita mau lebih jeli melihatpersoalan ini Terdakwa bisa dijerat dengan pasal lainnya karena telahmemarangi korban, namun karena UndangUndang Darurat Nomor 12Tahun 1951 tidak didakwakan sehingga hal tersebut tidak dapatdipertimbangkan; Bahwa soal penjatuhan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa,Pengadilan Tinggi dapat membenarkannya karena antara Terdakwadengan Saksi Korban telah ada perdamaian;Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakimpada halaman 10 sampai halaman 11 alenia
    Putusan Nomor 842 K/Pid/2016 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar (Judex Facti ) dalampertimbangannya sebagaimana terdapat pada halaman 11 alenia keduayang berbunyi:Bahwa soal penjatuhnan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa,Pengadilan Tinggi dapat membenarkannya karena antara Terdakwadengan Saksi Korban telah ada perdamaian:Dalam hal ini Judex Facti/Pengadilan Tinggi Makassar telah tidak membuatpertimbangan yang cukup sebelum menjatuhkan putusannya;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan
Putus : 29-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — MUHAMMAD SANGGAR VS BOE HIONG, DKK
6016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri Sambas tidakmenerapkan hukum dengan benar hal ini dilihat dari pertimbangan hukumnyapada halaman 20 alenia ke7 yang menyebutkan menimbang, bahwa dalamrepliknya Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat berhaksepenuhnya untuk menentukan siapa saja yang hendak digugat oleh ParaPenggugat.
    Dan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadiian Negeri Sambas pada halaman 23 alenia ke1yang menyebutkan menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermatikeberatan angka 3 (tiga) yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidakmenemukan kekaburan dalam surat gugatan kaitannya dengan keberatanTergugat tersebut selain itu juga keberatan tersebut tidak termasuk dalamlingkup sebagaimana yang dimaksudkan dalam doktrin tersebut di atas,dengan demikian keberatan eksepsi ini patut untuk ditolak;Bahwa dari
    Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri Sambas tidakmenerapkan hukum dengan benar hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumpada halaman 27 alenia ke3 yang menyebutkan: menimbang bahwa daribukti P3 berupa putusan Nomor 240 K/TUN/2013 terungkap fakta bahwabukti surat P1 dan P2 masingmasing terbit pada tanggal 20 Februari 2004.Selanjutnya pada tahun 2007, Tergugat telah mengetahui bahwa tanahsengketa telah terbit sertifikat atas nama orang lain, namun selama kurun 5(lima) tahun yaitu
    Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri Sambas tidakmenerapkan Hukum dengan benar terlihat dari pertimbangan hukumnya padahalaman 29 alenia ke2 yang menyebutkan: menimbang bahwa selamapersidangan ini, Tergugat tidak membuktikan dalil gugatannya, sedangkandalil gugatan Tergugat telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimanatelah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa terhadap putusan dari PengadilanHalaman 13 dari 19 hal. Put.
    Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak dan PengadilanNegeri Sambas pada halaman 29 alenia ke2 dalam pokok perkara juga telahbertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriHalaman 14 dari 19 hal. Put.
Register : 07-09-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 06-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 229/PDT/2015/PT MKS
Tanggal 12 Nopember 2015 — Pembanding/Tergugat : AMBO INTANG Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Pembanding/Tergugat : SITTI Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Pembanding/Tergugat : SUKI DG. MAPPUNA Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Pembanding/Tergugat : MOMMO Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Pembanding/Tergugat : HARI Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Pembanding/Tergugat : AMBO TUWO Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Pembanding/Tergugat : MAHIRA Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Pembanding/Tergugat : NOME Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Pembanding/Tergugat : H. TAHANG Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Pembanding/Tergugat : MALEHA Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Pembanding/Tergugat : Hj. TAWI Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Pembanding/Tergugat : H.TAMIRE Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Pembanding/Tergugat : SALINRI Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Pembanding/Tergugat : MATAHARI Diwakili Oleh : AMBO INTANG
Terbanding/Penggugat : BEDDU HALING BIN SAKKA
2312
  • Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalamputusannya pada halaman 17 alenia ke3 yang berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dalamBerita Acara Pemeriksaan tersebut diatas ternyata diketahui bahwa objeksengketa B yang ditunjuk oleh Penggugat ternyata batas objek sengketa sebelahBarat berbeda antara gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan objeksengketa oleh Majelis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaansetempat
    dengan rumah dan kebun Penggugat;Timur : dengan jalan poros Mico;Selatan : dengan rumah Ambo Sakka;Barat : dengan kebun Penggugat;Hasil pemeriksaan Majelis Hakim, Penggugat menunjuk hanya sebagian rumahyang dikuasai dan ditempati oleh TergugatVIII Salinri yang batasbatas objeksengketa :Utara : dengan rumah dan kebun Penggugat;Timur : dengan jalan desa;Selatan : dengan sekolah TK dan Kebun Ambo Sakka;Barat : dengan kebun Penggugat; Adalah kontradiksi dengan pertimbangan hukumnya pada halaman 18 alenia
    dikaitkandengan identitas objek sengketa yang ada dalam gugatan Penggugat makaMajelis Hakim menilai bahwa telah terdapat ketidakjelasan tentang identitasobjek sengketa, khususnya mengenai batasbatas tanah sengketaBahwa dikatakan KONTRADIKSI karena secara jelas Batasbatas Objeksengketa B berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat dengan Batasbatas objeksengketa yang didalilkan oleh PenggugatPembanding dalam gugatannyasebagaimana tersurat dalam pertimbangan hukum Putusan PengadilanNegeri Watampone halaman 17 alenia
    ke3 tersebut , tidak terdapat perbedaanyang prinsip yang dapat mengaburkan identitas objek sengketa B tetapi Kenapadidalam pertimbangan hukum berikutnya (halaman 18 alenia ke1)disimpulkan terdapat ... ketidakjelasan tentang identitas objek sengketa.Bahwa pertimbangan hukum yang kontradiksi satu sama lainnya berakibatputusan a quo CACAT hukum yang berakibat dibatalkannya putusan a quooleh Majelis Hakim Tingkat Banding;2.
    Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri WatamponeHalaman 18 alenia ke1 adalah pertimbangan hukum yang tidak konsisten padapertimbangan hukum sebelumnya Halamn 17 Alenia ke3, tidak objektif dantidak rasional serta tidak seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkanfakta hukum dipersiangan Pemeriksaan setempat, Oleh karena pada PemeriksanSetempat tanggal 29 September 2014 PenggugatPembanding telah sepakatdengan Para TergugatTerbanding mengenai objek yang disengketakan dan batasbatas
Putus : 04-09-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 82/PDT/2014/PT.PLG
Tanggal 4 September 2014 — SUDIRMAN bin MASTIRI vs SYAMSOL BIN SYAFEI
4812
  • Nanzarmengatakan di dalam putusan halaman 14 alenia pertama : mengatakanbahwa saksi tahu luas sawah (satu) hektar dengan panen padi 5 (lima)ton sedangkan umur saya lebih kurang 7 tahun, menurut hematPenggugat/Pembanding kalau saksi Syukri bin H. Nanzar merekayasaketerangan karena mana mungkin luas sawah yang hanya (satu) hektaryang ditanam padi menghasilkan 5 (lima) ton kalau pun 1 (satu) hektarsawah ditanam padi hasilnya hanya 1 (satu) ton = 1000 Kg, danketerangan saksi Syukri Bin H.
    Nanzar terlalu dipaksakan karenaketerangan satu sama lain tidak ada kaitannya oleh karena itu keterangansaksi ini patut untuk di tolak atau dikesampingkan;2 Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak keterangan saksiBansaria pada putusan halamam 13 alenia ke 2 yang mengatakanbahwa pada tanah sengketa sekarang dibuat rumah dan rumah tersebuttelah terjual, serta didekat rumah tidak ada sawah, dari keterangan saksiBansaria ini juga terlalu memaksakan keterangan, karena tanah sengketatidak ada rumah sama
    ke 1 adalah pertimbanganyang sama sekali tidak dapat dimengerti oleh Penggugat/Pembanding,kalau boleh bertanya apakah seorang mertua tidak boleh menjualtanah kepada menantu yang notabenenya adalah Penggugat danMajelis sama sekali tidak mempertimbangkannya, sehingga apa yangdimuat pada alenia ke tersebut sifatnya menggantung oleh karena ituPenggugat / Pembanding mohon kepada Bapak Hakim Majelis untukmempertimbangkan lebih lanjut sehingga putusan tersebut akan lebihjelas dan terang dan kalaupun semua
    pertimbangan Hukum yang diambiloleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu kalau dibaca peraleniasatu sama lain sangat tidak bersesuaian;7 Bahwa tentang Putusan halaman 19 alenia ke Menimbang bahwa olehkarena alas hak Penggugat Pl, P2 dan P3 untuk mengajukan gugatan initidak dapat diterima sehingga harus dikesampingkan, karena kalaudilihat pada halaman 17 alenia ke 4 majelis dalam pertimbangan hukummengatakan kalau bukti tersebut saling berhubungan satu sama lainnyaakan tetapi pada halaman 19 alenia
    ke 1 Majelis Hakim menolak buktiPenggugat/ Pembanding yaitu Pl, P2 dan P3 tanpa mempertimbangkanterlebih dahulu, oleh karena itu sangat membingungkan pada putusantersebut dan Penggugat/Pembanding mohon kepada Bapak Majelishakim yang mengadili perkara ini untuk mengkaji ulang putusantersebut dan mohon untuk mempertimbangkan lagi, sehingga putusantersebut tidak membingungkan orang yang mencari keadilan;Halaman 3 dari 22 halaman Put.No.82/Pdt/2013/PT.PLG.148 Bahwa dalam Putusan halaman 19 alenia ke
Putus : 06-02-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1829 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — RUDY, VS KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 01 NANGA TAMAN, DKK
8345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek halaman128 alenia ke2, sehingga Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah memberikanpertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd);.
    Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak(Judex Facti) halaman 31 alenia dua yang berbunyi: Menimbang, bahwapermasalahan tanah sengketa yang diakui sebagai milik orang tua Penggugat/Terbanding/Pembanding, tanpa dasar telah diserahkan kepada Tergugat (Kepala SMP Negeri 01 Nanga Taman). Bahwa dari pertimbangan hukumtersebut, secara jelas Pengadilan Tinggi Pontianak (Judex Facti), tidakmemeriksa/mempertimbangkan faktafakta dan tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya.
    Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak(Judex Facti) halaman 31 alenia ketiga, alenia keempat dan kelima,berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat, Majelis Hakim Bandingmenyimpulkan tanah sengketa telah diserahkan Henk Hartoyo kepada SMPNegeri Nanga Taman adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidakberdasar, karena dari keterangan saksisaksi yang diajukan oleh ParaTergugat (Damsyik, Djafar Ali, Rabai, Arkarius Ardi) tidak satupun yangmengetahui batasbatas tanah yang
    Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak(Judex Facti) halaman 32 alenia kedua, ketiga dan keempat adalahmerupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasar, karena tanah obyeksengketa dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 24/Nanga Taman, denganSurat Ukur tanggal 30 Juni 2005 Nomor 01/Nanga Taman/2005, dengan luas1999 M?
    Bahwa dikarenakan Penggugat mengalami kerugian namun dalampertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau halaman30 alenia kedua mengenai ditolaknya permohonan Penggugat agar TergugatI, Tergugat Il dan Tergugat III dihukum untuk membayar uang paksa adalahtidak beralasan menurut hukum, karena untuk memaksa Para Tergugatmelaksanakan putusan dalam perkara ini, maka adalah wajar menurut hukumagar kepada Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill dibebankan untukmembayar uang paksa sebagaimana
Register : 06-04-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PT AMBON Nomor 22/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 21 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : Wolter da Costa, yang adalah ahli waris dari Matheis Levinus da costa
Terbanding/Penggugat : HANS HATEYONG
Turut Terbanding/Tergugat II : ROY ANDRE DA COSTA
10845
  • Posita 1 alenia pertama dijawab sebagai berikutTanah sisa bekas Eigendom Verponding Nomor 1054/Ambon yang terletak dinegeri Rumahtiga, kecamatan Teluk Ambon, kota Ambon adalah tanahnegara.
    Posita 1 alenia ketiga a dijawab sebagai berikutPada tanggal 24 Januari 1958, diundangkan UndangUndang Nomor 1 tahun1958 tentang penghapusan tanahtanah Partikelir dan Eigendom yangluasnya lebin dari 10 Bau.
    Posita 1 alenia ketiga b dijawab sebagai berikutMenteri Agraria dengan Surat Keputusan Nomor SK 1/114/Ka tanggal 11 April1962 memberi ganti kerugian tanah 60.000 M* kepada bekas pemilik tanahEigendom Verponding, Keam Nio Que. Dengan demikian luas tanah negarabekas Eigendom Verponding Nomor 1054 bukan 51.000 M?.Dalam Surat Gugatan tanggal 5 Agustus 2019 dengan nomor Perkara180/Prdt.G/2019/PN.AMB.
    Posita 1 alenia ketiga c dijawab sebagai berikutTanpa Alas Hak yang sah PENGGUGAT tidak dapat memiliki tanah denganHak Milik atas tanah negara 393.567 M?.Objek SENGKETA dengan luas 990,5 M7? tidak terletak dalam batasbatasyang disebutkan dalam Surat Gugatan.. Posita 2 alenia pertama dijawab sebagai berikutTanah yang dijual Hans Hateyong kepada Universitas Pattimura, bukanbagian dari tanah ganti rugi 60.000 M?, tetapi bagian dari tanah negara393.567 M*.
    Posita 2 alenia kedua dijawab sebagai berikutPatung Dr Siwabessy berada di atas tanah hak adat dusun Musor milikkeluarga da Costa, tepat di atas tanah milik David Maspaitella yang dibelinyadari Matheis Levinus da Costa pada tahun 1983, dengan ukuran lebar 10 Mdan panjang 15 M (150 M?). Setelah pembelian dilanjutkan denganmendirikan rumah, dan ditempati sampai tahun 2017 selama 34 tahun tidakada reaksi dari PENGGUGAT.
Putus : 03-03-2010 — Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 332 K/PID/2010
Tanggal 3 Maret 2010 — ALIANDI Pgl. ALIANDI
3022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tinggi Padang tidak memeriksa secara cermat, benardan adil berkas perkara dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Pasaman Barat No. 66/Pid.B/PN.PSB sebagaimana padapertimbangan hukum hal. 12 alenia ke3 putusannya yangmenyatakan telah mempelajari dan meneliti dengan seksamaberkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan NegeriPasaman Barat No. 66/Pid.B/PN.PSB tertanggal 25 September2009 , karena yang benar sesuai dengan yang termuat padahalaman 26 alenia 4 putusan Pengadilan Negeri
    Naskah putusan yang dibacakan pada sidang terbuka untukumum tidak memuat pertimbangan hukum sebagaimanaterdapat pada hal 24 alenia terakhir s.d hal 25 alenia k1 s/d hal23 alenia 1,2,3 yang menyebutkan Menimbang bahwa adapunpledoi Penasehat hukum TerdakwaTerdakwa juga telahHal. 13 dari 25 hal. Put. No.332 K/Pid/2010dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsurunsur di atas dansemuanya telah dikesampingkan, dst.....c.
    UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004Tentang Mahkamah Agung), Jo Pasal 253 ayat (1) huruf a khususnyahukum pembuktian.Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Padang pada halaman12 alenia ke2 merupakan pertimbangan hukum yang keliru, hal manaPengadilan Tinggi Padang telah mengambil alih seluruh pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tanoa mempertimbangkanfaktafakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga dengandemikian perlu ditinjau Kembali untuk diperiksa secara seksamaHal. 16 dari 25
    Sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertamapada halaman 19 alenia terakhir s/d halaman 24 alenia 7, mengenaiketerangan saksisaksi dan TerdakwaTerdakwa, tidak satu orangsaksi pun (berjumlah 16 orang) yang menerangkan terdakwaLisman Nasution dan terdakwa Faisal membakar rumah Darul Azistidak satu orangpun dari TerdakwaTerdakwa yang menyatakan diHal. 17 dari 25 hal. Put.
    Pada pertimbangan hukum halaman 20 alenia 2 PengadilanTingkat Pertama menyebutkan bahwa menurut keteranganMislan, terdakwa Aliandi membawa jerigen berisi minyakbensin dan menyiramkannya ke dinding dan ke lantai ;Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.332 K/Pid/2010 Pada pertimbangan hukum halaman 20 alenia 3 PengadilanTingkat Pertama berdasarkan keterangan saksi Sutan, Aliandimenyiram kasur dengan minyak yang sudah dibawanyadengan jerigen dan akhirnya membakarnya dengan minyakmancis.6.
Putus : 24-02-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3325 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Februari 2017 — SULIKAH, dkk vs. SUKIRMAN S, dkk
5740 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Banyuwangi dan dikuatkan olehPengadilan Tinggi Jawa Timur) telah salah menerapkan hukum sebagaimanapada halaman 35 alenia ke 2 dalam putusannya, di mana fakta yangterungkap di persidangan bahwa didalilkan oleh Penggugat pada positaangka 5 dan petitum angka 5 surat gugatannya Tergugat IV/sekarangPemohon Kasasi Ill pernah mengurus maupun membuat akta hibah yangterikat dengan sebidang tanahnya yang saat ini terlah terbit Sertipikat HakMilik Nomor 20004 (baca surat
    Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Banyuwangi yang dikuatkan olehPengadilan Banding) telah keliru menerapkan hukum sebagaimana padahalaman 35 alenia ke 1 dalam putusannya, dimana berdasarkan pada buktiHalaman 8 dari 15 hal. Put.
    Hal mana akan menimbulkan persoalan barubilamana putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggitetap dipertahankan, yakni kepastian hukum terdapat agunan di Bank;Bahwa Judex Facti juga salah menerapkan hukum, yakni telah menilai hibahsebagaimana pada halaman pada halaman 38 alenia 5 dan seterusnya olehkarena mereka yang berperkara beragama Islam maka menurut Pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama besertaperubahannya jo Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka
    2, 3,4, 5 dan 6 serta halaman 45 alenia ke 1, bersama TT.II4, TT.II5, TT.II6,TT.U7, =TT.M8, TT.I9 dan TT.II10 yang telah dinyatakan tidak dapatditerima oleh Kuasa Tergugat IllIIl, yakni:a.
    7 dan 8 serta halaman 48 alenia 1,2,3,4,5,6, dan 7;Catatan:Bahwa orang yang mampulah yang akan mengangkat anak dan tidakmungkin orang kaya akan menyerahkan anaknya kepada orang yang tidakmampu, demikian juga Sukirman (Penggugat) kalau dia anak orang kayatidaklah mungkin diberikan kepada Bu Semi kalau bu Semi tidak kaya;Bahwa dalam ilmu hukum demi kepastian hukum tidak mengenal istilahdiatasnamakan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Halaman 13 dari 15 hal.
Putus : 19-11-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 344 K/Ag/2013
Tanggal 19 Nopember 2013 — HARYANTO bin SAIMUN VS EVI KURNIAWATI binti SUMPENO
2711 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun 2008;Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan PengadilanTingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan TingkatPertama hal. 34 alenia 7 dan hal. 35 alenia 1, yang pertimbangannya seakanakantidak ada beban sedikitpun dan sama sekali tidak sadar bahwa pertimbanganyang demikian cenderung bersifat tendensius, subjektif, dan melecehkanmartabat seorang Hakim dan lembaga peradilan.
    Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Pengadilan Tingkat Banding yangmengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, didalam pertimbangannya hal. (35 alenia 2 dan hal. 36 alenia 1 dan 2), denganalasanalasan sebagai berikut:1Bahwa seluruh alat bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Kasasimaupun Pemohon Kasasi, tidak ada mengungkapkan terjadinya perselisihanyang terus menerus antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi.
    Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alihpertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada hal. (37 alenia 1), tentang ketigasaksi yang dimajukan Termohon Kasasi menyatakan bahwa perkawinan antaraTermohon Kasasi sudah tidak dapat disatukan lagi.
    ;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum TingkatBanding yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada(hal. 40 alenia 1 dan alenia ke 2) yang pada pokoknya menyatakan bahwaberdasarkan fakta kejadian dihubungkan dengan fakta hukum, maka gugatanPenggugat telah berdasarkan bukti yang kuat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan sejalan dengan Pasal 19 Huruf (f) Kompilasi HukumIslam yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri in casu Termohon
    Hal mana sesuai dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh AbuDawud dan Baihaqi yang menyebutkan "Bukti itu wajib bagi orang yangmendakwa";Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas menolak pertimbangan hukum TingkatBanding yang mengambil alih pertimbangan hukum pada Pengadilan TingkatPertama (hal. 40 alenia 3 dan 4) yang pada pokoknya menyatakan pertengkaranHal. 19 dari 29 hal. Put.
Register : 06-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 1152/Pdt.G/2018/PA.KAG
Tanggal 24 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
177
  • ;Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2018/PA.KagBahwa Penggugat menyampaikan replik tertulis sebagai berikut:. dalam keterangan tergugat alenia 5,alenia 7, alenia 11,alenia 12Jawaban Alenia 5Awal mulanya sebelum saya nikah dengan tergugat saya sudah hamil 3bulan di hamili oleh tergugat.
    Saya menggugat cerai suami saya/tergugat.Jawaban Alenia 7.Wanita mana yang mau di tiduri dan di hamili setelah itu, dari pihaktergugat saya mengandung di anggap aip. Padahal yang telahmenghamili saya adalah anak orang tua tergugat . dengan dakwaanorang tua tergugat dengan kata aip. Maka saya sekeluarga sangat maluketerangan orang tua tergugat itu.Jawaban Alenia 11Setelah kandungan saya lebih kurang 9 Bulan saya melahirkan Bayi Laki Laki pada Tanggal 9 agustus 2018. Bernama M. DIRGA ALFATAR.
    Dan biaya semua di rumahsakit di tanggung oleh kedua orang tua saya bahkan saya memintakepada tergugat untuk mengurus akte kelahiran dan KK sampai detik initidak terealisasi dengan seribu macam alasan apakah ini yang di sebutsebagai Bapak terhadap Anak.Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No. 1152/Pdt.G/2018/PA.KagJawaban alenia 12.1. Maka menurut analisa saya, bahwa orang tua dari anak saya, lakilakiyang tidak sanggup memenuhi nafkah.
Register : 14-01-2011 — Putus : 26-01-2011 — Upload : 11-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — IBRAHIM Bin SULAIMAN
7063 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengenai Unsur"yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tanggasebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a" alenia kedua menyatakan"Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekitar pukul19.00 WIB bertempat di rumah Sdr.
    Bahwa Judex Facti dalam putusan a quo halaman 25 alenia keenammenyatakan "Menimbang, bahwa saksi Suryati Binti Abdu Rahman datangdengan marahmarah dan berteriakteriak dan mencekik leher sdr. Eti,melihat kejadian hal tersebut Terdakwa IBRAHIM Bin SULAIMAN MARAHdan mencekik leher saksi Suryati Binti Abdu Rahman supaya melepaskancekikannya pada leher sdr. Eti"; selanjutnya dalam alenia ketujuh JudexFacti menyatakan "Menimbang, bahwa Terdakwa !
    Hal tersebut terlihat dalampertimbangan Judex Facti dalam putusan a quo halaman 26 alenia keempatmenyatakan "Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatasmaka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: bahwa saksi Suryati Binti Abdu Rahman telah mengalami kekerasan fisiksebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 440/J07/RSUDD tanggal 4Januari 2009; bahwa Terdakwa Il Muhammad Daud Als Mat Daud Bin Sedek danTerdakwa Ill Morjani Als Mor Bin Sedek tidak tinggal bersama dengansaksi Suryati
    Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 27 alenia terakhir danhalaman 28 alenia pertama sampai dengan ketiga memasukan teoriteori daripara sarjana mengenai unsur "dengan terangterangan dan tenaga bersama"yang pada dasarnya bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwamemenuhi seluruh kriteria dari teoriteori yang dikutip Judex Facti dalampertimbangannya dan sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntutmelanggar Pasal 170 ayat (2) ke1e KUHP, namun lebih lanjut pertimbanganJudex Facti dalam
    Dan apabila kita ikuti apa yang diterangkan olehpara Terdakwa dipersidangan yang mengatakan bahwa "pelipis korban lukamungkin terkena meja" apakah mungkin saksi Suryati Binti Abdu Rahmanbisa terdorong hingga terjatuh dan membentur meja jika tidak ada kekuatanyang mendorongnya, yang mana hal tersebut diuraikan dalam pertimbanganJudex Facti halaman 30 alenia terakhirdan seterusnya.Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.2547 K/Pid.Sus/20105.
Putus : 28-08-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PN MEULABOH Nomor 6/Pdt.G/2017/PNMbo
Tanggal 28 Agustus 2017 — HAMID USMAN,tanggal lahir 6-3-1961,Umur 56 Tahun,pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jln. Imam Bonjol Jurong IV Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat,selanjutnya disebut sebagai…………………………………..……Penggugat; Lawan MENTERI DALAM NEGERI RI. Cq. GUBERNUR ACEH Cq. BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT,dalam hal memberikan Kuasa kepada Tjut Yanti Polem,S.H,Agam Rahmatillah,S.H,M.Hum,Arman,S.H,Khairizzami,A.Md,Marlindawati,S.H,berkedudukan di Kantor Bupati Aceh Barat,jalan Gajah Mada No.1 Meulaboh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017,selanjutnya disebut sebagai…………………….…………..Tergugat;
10515
  • Bahwa dalil penggugat pada halaman ke2 Alenia pertama adalah tidakbenar, yang benar tanah milik penggugat hanya 12 meter x 46 meter,Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Mbosedangkan terhadap adanya kwitansi pembelian bukan merupakan buktikepemilikan sebagaimana dalil penggugat;6.
    Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat terhadap objek sengketa padahalaman ke2 Alenia kedua setentang dengan batas sebelah barat adalahsaling bertentangan dengan dalil penggugat pada halaman pertama Aleniakedua, dimana pada halaman ke2 Alenia kedua batas sebelah baratpenggugat mendalilkan dengan tanah penggugat sendiri, kemudian padahalaman pertama Alenia kedua batas sebelah barat Penggugat mendalikanberbatas dengan tanah Pemda (Tergugat);7.
    Bahwa pada halaman ke2 Alenia terakhir dengan tegas penggugatmengakui tanahtanah yang dekat dengan objek sengketa telah dilakukanpembayaran kepada pemiliknya karena bukti kepemilikan yang jelassedangkan penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sehinggatidak dapat dilakukan pembayaran.
    Bahwa dalil penggugat pada halaman ke3 Alenia pertama yang menyatakantergugat memasang baliho tidak meminta izin pada penggugat, pernyataanpenggugat tersebut keliru dan salah, oleh karena tempat letak baliho tersebutdipasang bukan tanah milik penggugat, dengan demikian tidak perlu tergugatmeminta izin pada penggugat;10.Bahwa dalil penggugat pada halaman ke3 Alenia kedua juga tidak benar,perbuatan tergugat menguasai objek sengketa tidak melanggar hukumkarena proses pembebasan tanah telah mengacu pada
    ketentuan yangberlaku;11.Bahwa selanjutnya pernyataan penggugat pada halaman ke3 Alenia ketiga,setentang dengan pernyataannya Negara Indonesia adalah Negara Hukumbukan Negara yang berdasarkan kekuasaan belaka, Tergugat sangatmendukung pernyataan tersebut karena telah sesuai dengan ketentuanUndangundang Dasar 1945.
Register : 05-10-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan MS BIREUEN Nomor 418/Pdt.G/2020/MS.BIR
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
4215
  • tidak hadir yang hadir adalah ayah Penggugat dan saksisaksi dan Penggugat juga tidak kenal orangnya;Bahwa pada waktu menikah Penggugat sudah hamil 7 bulan dan anaklahir sesudah 2 (dua) bulan menikah yaitu menikah bulan Oktober dan anaklahir pada bulan Desember;Bahwa Tergugat sudah mentalak Penggugat pertama pada bulan Mei2017 dengan talak satu, seminggu kemudian di talak lagi, Kemudian baik lagidan seminggu sesudah damai di talak lagi secara berulangulang;Bahwa pada surat gugatan Penggugat pada alenia
    pertama menjelaskanbahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Oktober2020 dan pada alenia ke tiga Penggugat menjelaskan bahwa pernikahanPenggugat dengan Tergugat tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama danpada alenia ke empat Penggugat meminta untuk disahkan/diisbatkanpernikahan Penggugat dengan Tergugat;Bahwa didalam surat gugatan Penggugat alenia ke lima menjelaskanbahwa pada bulan Mei 2017 telah terjadi keributan Penggugat dengan Tergugatdan pada waktu itu Tergugat menceraikan
    Berdasarkan fakta dipersidangan makaPenggugat tidak ada lagi dasar hukum untuk mengajukan gugatan karenaPerkawinan Penggugat dengan Tergugat di bawah tangan dan Tergugat mentalakHalaman 6 dari 8 putusan Nomor 418/Padt.G/2020/Penggugat juga di bawah tangan, dengan demikan Mahkamah Syariyah tidak adadasar hukum untuk memproses lebih lanjut perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatan meminta untukdisahkan Pernikahannya dengan Tergugat tetapi di dalam alenia ke lima menytakanbahwa Tergugat
Putus : 20-06-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PT PADANG Nomor 50/ Pdt/ 2017/ PT.PDG
Tanggal 20 Juni 2017 — Ir. Iswandi Pgl. Andi LAWAN Fridon Dahlan Pgl. Don, CS
3815
  • Tergugat konpensi dan Il /Terbanding yang telah membuat Konsep Damai Tergugat & Tergugat Iltanggal 24 Agustus 2016 dan tanggal 26 September 2016 telahmembuktikan Tergugat Konpensi / Terbanding telah mengakuiberhutang kepada Penggugat Konpensi / Pembanding sebesarHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 50/PDT/2017/PT PDGRp.206.580.000, (duaratus enam juta lima ratus delapan puluh riburupiah) sebagaimana dibuktikan dalam produk bukti P.1 ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertamapada alenia
    dengan tanggal Desember 2015 sebanyakRp.35.560.000, (tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)sebagaimana dinyatakan dalam bukti P.2 (yang semula P.4), sedangangsuran hutang yang dinyatakan dalam produk bukti P.38 sampai denganP.6 (semula P.5 sampai dengan P.8) semuanya telah termasuk kedalambukti P.2, hal ini telah diuraikan dalam Pengantar Surat Bukti PenggugatKonpensi / Pembanding tanggal Padang, 17 Oktober 2016 ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertamapada alenia
    Konpensi V/Terbanding telah berlangsung lama sebelum tanggal24 Nopember 2011, dimana Tergugat Konpensi V/Terbanding telah pernahmengangsur hutangnya kepada Penggugat Konpensi / Pembanding sejaktanggal 28 Juli 2011 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011 sebanyakRp.18.000.000,(delapan belas juta rupiah) sebagaimana dibuktikandengan surat bukti P.11 sampai dengan P.21 yang sama isinya denganT.K/P.Rk.11 sampai dengan T.K/P.Rk.111 ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertamapada alenia
    dibebani membayarsejumlah Rp.80.490.000,(delapan puluh juta empat ratus Sembilan puluhribu rupiah), pada hal Rp.170.980.000, (seratus tujuh puluh juta Sembilanratus delapan puluh ribu rupiah) dibagi dua masingmasingnya adalahberjumlah Rp.85.490.000,(delapan puluh lima juta empat ratus Sembilanpuluh ribu rupiah) dan bukan berjumlah Rp.80.490.000,(delapan puluhjuta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah), sehingga sangatbertentangan sekali pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan TingkatPertama pada alenia
    seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus delapan puluhribu rupiah ) dari sisa hutang Tergugat Konpensi I/Terbanding semulakepada Penggugat Konpensi / Pembanding sebanyak Rp.206.580.000,(dua ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimanadibuktikan dalam produk bukti P.1 dikurangi sebanyak Rp.35.560.000,(tiga puluh lima juta limaratus enam puluh ribu rupiah) (vide P.2) yangharus dibayar secara tunai dan sekali gus ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertamapada alenia