Bahwa pada poin 8 halaman 8 putusan perdamaian tersebut jugamenyatakan apabila ada salah seorang ahli wans almarhum WayanRenek yang tidak melakukan kewajiban seperti melakukan ayahan desaadat, ayahan subak dan memenuhi kewajiban di sanggah/merajansebagaimana seharusnya, maka semua warisan yang diterima harusdikembalikan kepada ahli wans dari almarhum WAYAN RENEK,Bahwa dalam kenyataannya Tergugat telah melanggar isi perdamaianHalaman 3 dari 27 Putusan Nomor 120/Pdt.G/2017/PN Gindimaksud karena Tergugat

desa adat, ayahan subak danmemenuhi kewajiban di sanggah/merajan sebagaimana seharusnya,maka semua warisan yang diterima harus dikembalikan kepada ahliwaris yang lain dari Almarhum WAYAN RENEK, dalam hal ini yangtidak melaksanakan isi perdamaian adalah Tergugat dan Tergugat II ;.

Bahwa disamping halhal diatas Tergugat dan Tergugat Il juga tidak ikutmenjaga harta pusaka berupa parahyangan (Merajan), dimana Tergugat dan Tergugat Il tidak pernah membersihkan natar/areal prahyangan(Merajan), sehingga menambah beban Para Penggugat yang tinggal ditanah ayahan Desa tersebut.

di Desa, begitu juga masih sebagai wargasubak yang melakukan ayahayahan, sehingga sangat tidak benarapabila para tergugat dikatakan tidak melakukan ayahayahan tersebutsebagaimana isi kesepakatan perdamaian tersebut poin 8 halaman 8terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi untuk dapat seorang ahli warisdikatakan lalai sehingga harus mengembalikan warisan yaitu tidakmelakukan ayahan desa, ayahan subak dan melakukan kewajiban diSanggah/Merajan sebagaimana disebutkan sebagai berikut :Apabila ada salah seorang

ahli waris almarhum Wayan Renek yangtidak melakukan kewajiban seperti melakukan ayahan desaadat,ayahan subak dan memenuhi kewajiban di sangqgah/merajan sebagaimana seharusnya, maka semua werisan yang diterima harusdikembalikan kepada ahli waris dari almarhum / wayan Renek ;Berdasarkan kesepakatan tersebut dan dihubungkan dengan normanorma dalam hukum adat bali maka orang yang tidak berhak ataswarisan adalah orang yang telah ninggal kedaton (nilarkedaton,ngutang kawtan) diantaranya yang prinsip mereka

dan tergugattetap sepakat untuk bercerai namun penggugat tidak meminta agar kedua anaknyadalam pengasuhan tergugat karena kedua anak diserahkan dalam pengasuhantergugat ; eBahwa penggugat dan tergugat akhirnya membuat Surat Pernyataan Ceraitertanggal 13 April 2011 yang ditandatangani oleh penggugat,dengan tergugatyang diketahui oleh saksi sebagai Kelian Adat dan saksi I sebagai Kelian BanjarDinas dan perceraian tersebut telah disiarkan di banjar dan sejak itu penggugatdengan tergugat lepas dari ayahan

sepakat untukbercerai namun penggugat tidak meminta agar kedua anaknya dalam pengasuhantergugat karena kedua anak diserahkan dalam pengasuhan tergugat ;e Bahwa penggugat dan tergugat akhirnya membuat Surat Pernyataan Ceraitertanggal 13 April 2011 yang ditandatangani oleh penggugat,dengan tergugatyang diketahui oleh saksi I sebagai Kelian Adat Bunutin dan saksi II sebagaiKelian Banjar Dinas Bunutin dan perceraian tersebut telah disiarkan di banjar dansejak itu penggugat dengan tergugat lepas dari ayahan

dantergugat tetap sepakat untuk bercerai namun penggugat tidak meminta agar keduaanaknya dalam pengasuhan penggugat karena kedua anak diserahkan dalampengasuhan tergugat ; e Bahwa penggugat dan tergugat akhirnya membuat Surat Pernyataan Ceraitertanggal 13 April 2011 yang ditandatangani oleh penggugat,dengan tergugatyang diketahui oleh saksi I sebagai Kelian Adat dan saksi II sebagai KelianBanjar Dinas dan perceraian tersebut telah disiarkan di banjar dan sejak itupenggugat dengan tergugat lepas dari ayahan

memperhatikan adanya faktafakta diatas MajelisHakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugatsudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipersatukan kembali dan puncaknya denganadanya Surat Pernyataan Cerai tertanggal 13 April 2011 yang ditandatangani olehpenggugat,dengan tergugat yang diketahui oleh saksi I sebagai Kelian Adat Bunutin dansaksi II sebagai Kelian Banjar Dinas dan perceraian tersebut telah disiarkan di banjardan sejak itu penggugat dengan tergugat lepas dari ayahan

Bahwa Ida Bagus Putu Rawi (Alm) meninggalkan warisan berupa tanahtebe tatakan ayah seluas 1665 M2, sesuai SHM nomor : 2519, Desa Keliki.terletak di Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar,Provinsi Bali, dengan batasbatas sebagai berikut ;Sebelah utara ; Sang Putu DugdugSebelah Timur ; Tanah sawah,Sebelah Selatan ; Gusti Made RanaSebelah barat ;PKD ayahan desa Para Penggugat dan Tergugatt1.yang selanjutnya disebut tanah sengketa,1.Dan tanah sengketa II, yang luasnya kurang lebih 600

Bahwa tanah sengketa 2, adalah tanah ayahan desa PekramanKeliki, yang juga merupakan harta peninggalan Ayah dan Kakek paraPenggugat serta mbah buyut / kompiyang dari Tergugat 1 dan diayahkanoleh Tergugat 1, karena kakek Tergugat 1 dan ayah Penggugat 3, yaitu IdaBagus Putu Raka Almarhaum adalah anak tertua dari Ida Bagus Putu RawiAlmarhum. Sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di desa PekramanKeliki.

Menyatakan bahwa tanah sengketa 1 yang merupakan tanah tebe/ telajakan Karang Ayahan Desa, sesuai SHM ; nomor : 2519 Desa Kelikidan tanah sengketa 2, yang merupakan tanah pekarangan ayahan Desa/sikut satak adalah harta peninggalan Ida Bagus Putu Rawi Almarhum.3.

Untuk dalil gugatan halaman 3 poin 10 dapat diberikan jawaban sebagaiberikut : Bahwa tanah sengketa II yang merupakan tanah PKD dan yangngayahan dari dahulu adalah almarhum IDA BAGUS PUTU ADITYA (AyahTergugat 1) dan sekarang Tergugat yang melanjutkan ayahan /melaksanakan kewajiban di Banjar/Desa baik berupa uang maupun tenagadalam segala pelaksanaan di banjar/desa.

dan sekarang Tergugat yang melaksakan danmemikul ayahan tersebut di banjar/desa dan kalau mau menuntut hak,kewajiban harus pula dilaksanakan. Dengan demikian apa yangdisampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatan poin ini adalah tidakHalaman 12 dari 25 Putusan Nomor 213/Padt.G/2019/PN Ginbenar sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat pada poin iniditolak;7.

Dengan sekian lamaditugaskan di Medan ayah Penggugat dipindah tugaskan ke Bali yaitu diSingaraja, dengan melihat tempat bekerjanya ayah Penggugat di luar Banglibahkan di luar pulau Bali, aoa mungkin ayah Penggugat selalu bisa pulang setiapada kegiatan upacara adat, apalagi di wilayah adat Banjar Bebalang mempunyai9 (Sembilan) pura, yang di Sungsung dengan kegiatan piodalan dilaksanakansetiap enam bulan sekali, belum lagi kegiatankegiatan sosial lainnya, dan jugatidak benar ayah Penggugat membayar ayahan

Sang Putu Diasa bersama istrinya serta kegiatan2menyama braya atas tanah PKD yang digugat, tetapi Ibu Penggugat selaluMENOLAK, tidak mau tinggal di Bebalang mengingat anakanaknya masih kecilkecil, serta kebetulan ibu Penggugat membuka warung kecilkecilan di Singarajapadahal di desa adat boleh ngayahan PKD dengan ayahan balu.Mengingat permintaan alm. Sang Putu Diasa bersama istri sebagai Mertuaselalu ditolak oleh ibu Penggugat, akhirnya alm.

Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan (kegiatan menyama braya/ sukaduka) atas ayahan karang tanah PKD yang digugat olen Penggugat.Sebagai rasa bakti dan hormat kepada orang tua yang melahirkannya,Tergugat menerima tugas dan tanggung jawab seperti tersebut diatas yangakhirnya Ayahayahan sebagai PENGAYAH PENGAREP atas karang/tanahPKD yang digugat oleh Penggugat adalah SAH dijalankan oleh Tergugat setelah menadapat Pengesahan dari Krama Adat Bebalang pada kegiatanParuman/Sangkepan Adat Bebalang.

PKD tanahsengketa Sang Made Prapta adalah Sang Putu Dirga;Bahwa yang mempertanggungjawabkan ayahan tanah PKD yangdisengketakan setelah tahun 1976 adalah Sang Made Prapta;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah yang saksi sebutkan milik SangPutu Diasa;Bahwa Saksi tidak tahu jika krama yang tidak ada yang mekrobsundulkanapakah masih mempunyai hak;Bahwa sekarang antara krama pengayah pengarep dengan krama bauangkep kewajibannya sama, mulai 4 (empat) tahun yang lalu;Bahwa kalau dulu sebelum ada

;Bahwa Sang Kompyang Suradnya menurut sepengetahuan saksi, aktif dalamhal kegiatan tugastugas didesa dan membayar kewajiban kewajiban didesa;Bahwa saksi tidak mengetahui siapasiapa Saja yang hadir didalam mediasididesa dan Saksi tidak tahu hasil mediasi tersebut;Bahwa di paruman kerama desa pengumuman berupa hanya pesuaran saja;Bahwa aturan yang berjalan di desa apabila ada yang terkait dengan milikdesa seperti tanah ayahan sesuai dengan yang di tuangkan dalam awigawigdesa;Bahwa saksi pernah membaca

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugatpada angka 5 (lima) dan 6 (enam), yang mendalilkan bahwa tanahtersebut merupakan tanah warisan peninggalan Gusti Ngurah Riut(alm) adalah dalil yang tidak benar dan hanya ingin mencari alasanpembenar saja; Oleh karena faktanya sejak tahun +1930 sampaisekarang status ayahan desa dan pekarangan tempat tinggal sudahberbeda/atau terpisan antara Tergugat dengan Penggugat; Makaantara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada hubungan warismewaris

Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensidengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah memilikipermasalahan hukum, bahkan sejak semasa hidupnya dari kedua orangtua para pihak antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi denganTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu : antara Gusti NgurahHalaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PNGinMade Panjer (alm) dengan Gusti Ngurah Rai (alm) sangat harmoniswalaupun telah diketahuinya ayahan desa dan karangan

Bahwa ternyata pula telah turun menurun dan secara terusmenerus dari mendiang ahli waris IGusti Ngurah Made Panjer sampaisekarang oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telahmenguasai ketiga tanah (obyek sengketa) tersebut kurang lebih/+60(enam puluh) tahun dan telah melaksanakan ayahan desa sertatempat/karang tinggal pun sudah terpisah dengan TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi sejak tahun kurang lebih/+1930 (seribusembilan ratus tiga puluh); Dan bahkan selama itu tidak pernah adagangguan

desa; Bahwa waktu ditempati oleh orang tua Penggugat dan orang tuaTergugat sudah ada pagar dari kayu, sekarang temboknya sudah patentinggi temboknya kurang lebi 1,5 Meter, sejak selip nya tidak ada ; Bahwa yang membangun selipnya adalah Penggugat dan tanah bekasselip tersebut sekarang ditempati Tergugat; Bahwa setahu saksi tanah tersebut terdiri dari 2 ( dua ) ayahan Desabukan 1 (satu) ayahan Desa dipecah menjadi 2 ( dua) dan saksi tahu dariawig awig; Bahwa setahu saksi terkait tanah obyek sengketa

Desa tiap ayahan melekat PKD; Bahwa biasanya Ayahan Desa letaknya terpisah dengan PKD; Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah tanah ayahan desa; Bahwa luas dan jumlah PKD saksi tidak tahu; Bahwa setahu saksi tanah Ayahan Desa Gusti Ngurah Rai masih ada; Bahwa tanah yang dijual oleh gusti Ngurah Rai adalah tanah ayahandesa; Bahwa tanah ayahan desa bisa dijual;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut, ParaPihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;Menimbang, bahwa dalam perkara

secara baikbaik dan secarakekeluargaan dan sudah mepamit dari rumah Tergugat ;Bahwa menurut saksi sebagai kakak kandung Penggugat melihat keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankankembali oleh karena Tergugat telah membohongi Penggugat dan secaraadat di Desa status kedua belah pihak sudah dinyatakan cerai olehkarenanya tidak memiliki Kewajiban sebagai suami istri secara adat, makasecara tidak langsung kewajiban Penggugat sebagai istri dari Tergugatuntuk melaksanakan ayahan

secara baikbaik dan secarakekeluargaan dan sudah mepamit dari rumah Tergugat ; Bahwa menurut saksi sebagai kakak kandung Penggugat melihat keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipertahankankembali oleh karena Tergugat telah membohongi Penggugat dan secaraadat di Desa status kedua belah pihak sudah dinyatakan cerai olehkarenanya tidak memiliki kKewajiban sebagai Suami istri Secara adat, makasecara tidak langsung kewajiban Penggugat sebagai istri dari Tergugatuntuk melaksanakan ayahan

suami istri yangditandatangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh orang tuakedua belah pihak (vide bukti P.3) ;Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pat.G/2019/PN Bii.LI Bahwa atas permintaan cerai Penggugat dari pendapat saksisaksiperkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukankembali, demi kebaikan kedua belah pihak di masa mendatang dan secaraadat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputuskan atau cerai agarkedua belah pihak tidak dikenakan kewajiban ayahan

Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan Penggugat merasa dibohongioleh Tergugat dimana Penggugat baru mengetahui bila Tergugat telah memilikiistri sebelum menikah dengan Penggugat, serta saat ini Penggugat danTergugat sudah pisah rumah, dan Penggugat secara kekeluargaan sudahmepamit dari rumah Tergugat maka secara adat Penggugat tidak dikenakankewajiban ayahan

Dan dalam sosialisasi tersebut juga ada kata kata yangdi keluarkan oleh kakak terdakwa yang bernama MADE KARANG denganmengatakan kalau tidak bisa membayar, tanah ayahan laba Pura yangmerupakan tanah ayahan desa tersebut dikosongkan beserta bangunandiatasnya dibongkar dan apabila tidak setuju silahkan menempuh jalurhukum.Bahwa peserta rapat merasa tidak setuju dengan perkataan dari kakakterdakwa yang bernama MADE KARANG selanjutnya bangun dari tempatduduk mereka sambil bersorak dan bergerak maju ke

Menyatakan barang bukti berupa : Buku denda/dedosan warga Desa Pekraman Belatung ayahan tanahdengan kulit sampul warna hijau mudaHal 4 dari 12 hal Putusan No. 71/Pid/2018/PT DPSDikembalikan Kepada Saksi WAYAN YASA SABDA, SH4.

Menetapkan barang bukti berupa : Buku denda/dedosan warga Desa Pekraman Belatung ayahan tanahdengan kulit sampul warna hijau muda;dikembalikan kepada saksi WAYAN YASA SABDA, SH;4.

Sehingga tanah sengketa bukanlah tanah PKD ataupunTanah Ayahan Desa.Bahwa Penyerahan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, itu hanya sebuahrekayasa dan akalakalan yang dibuat oleh Tergugat untuk menguasaiHal. 7 dari 114 halaman, putusan No. 630/Pdt.G/2018/PN Dps14.15.16.17.dan memiliki tanah sengketa, karena faktanya tanah sengketa masihdikuasai dan ditempati oleh Tergugat I.Bahwa Penggugat terus berupaya mencari jalan keluar terhadap

Dan dalamsurat tersebut menyampaikan hasil rapat Krama Banjar Suka Duka UlunUma Badung pada hari Minggu, 20 Maret 2005 bahwa Penggugat telahdiberhentikan sebagai anggota Krama Banjar Suka Duka Ulun UmaBadung dengan alasan tidak pernah aktif dalam kegiatan Banjar danTanah Ayahan Desa tidak pernah ditempati, padahal tanah sengketabukan merupakan Tanah Ayahan Desa melainkan tanah tersebut adalahtanah warisan dari almarhum I Gusti Putu Oka.Bahwa dalam Berita Acara Rapat Rutin Banjar Adat Ulun Uma Badung

saat itu(sekarang sudah digantikan)adalah PERBUATAN YANG MELAWANHUKUM dimana perbuatan Tergugat VI dan Tergugat VII telah merugikanPenggugat dimana melakukan KEBOHONGAN yang mengakibatkannama baik Penggugat dimata masyarakat Banjar Ulunuma menjadi tidakbaik karena Penggugat belum pernah melakukan perbuatan yangmerugikan Banjar Adat Ulun Uma dan atasdikeluarkannya/diberhentikannya sebagai anggota Krama Banjar SukaDuka Ulunuma Badung dengan alasan tidak pernah aktif dalam kegiatanBanjar dan Tanah Ayahan

Alinea ke 4 halaman 17 dan 18yang menyatakan:Bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah menempati tanahsengketa sejak orang tuanya secara turun temurun dan dari hasil pemeriksaanditempat tanah sengketa telah berdiri rumah serta Pura (tempatpersembahyangan) dan Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakankewayjiban adat berupa ayahan desa;Bahwa walaupun saksisaksi yang diajukan Pemohon Peninjuan Kembali yangterdin dari perangkat desa adat tidak mengetahui apakah tanah sengketaadalah tanah PKD

desa;Bahwa walaupun saksisaksi yang diajukan Pemohon PeninjuanKembali yang terdiri dari perangkat desa adat tidak mengetahui apakah tanahsengketa adalah tanah PKD hak Pemohon Peninjauan Kembali, karena saksisaksi tersebut baru sebagai perangkat desa, tetapi ternyata perangkat desaadat sebelumnya telah membiarkan Pemohon Peninjauan Kembalimelaksanakan kewajiban adat berupa ayahan tanah PKD tersebut, dapatdisimpulkan bahwa perangkat desa adat setempat secara tidak langsungHal. 32 dari 114 halaman,

Desa AdatPandak Gede dan seseorang yang menempati karang ayahan desaadalah seseorang pemeluk agama Hindu.Disamping itu juga tidak mungkin almarhum Nengah Tingkes aliasPak Nuriman diterima manjadi krama Banjar Pangkung dan jugaKrama (anggota) Desa/Pakraman/Adat Pandak Gede kalau almarhum Nengah Tingkes alias Pak Nuriman ketika melangsungkanperkawinannya tidak menurut tatacara agama Hindu.Dan seseorang yang menjadi krama adat baik Banjar Pangkungmaupun Desa Adat Pandak Gede melaksanakan swadharma

dantanggung jawab sebagai umat Hindu karena berkaitan dengantanggung jawabnya terhadap parahyangan; Pura Kahyangan TigaHalaman 12 dari67 Putusan Nomor 168/Pdt/2018/PT DPS(Pura Dalem Puseh Desa Bale Agung), Pura Bale Pegat, Pura BukitBuluh, Pura Kawitan Ibu, Merajan Gede (Pura Keluarga Besar),Merajan Keluarga (Pura Keluarga), pawongan; melakukan kewajiban(ayah ayahan) di Banjar Pangkung dan Desa Pakraman (Adat) PandakGede dan palemahan; rumah tua (tempat kelahiran leluhur) yangmerupakan karang ayahan

Melaksanakan kewajibankewajiban (ayahan) terdapatBanjar/Desa dan Pura (seperti Pure Puseh, Pure Desa dan PureDalem).Walaupun demikian bilamana mereka ingkar kewajiban sebagai ahliwaris maka hak warisnya dapat dicabut, Kelalaian terhadapkewajibankewajiban disebutkan diatas dapat dijadikan alasan untukmemecat kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Seorang ahliwaris terputus haknya / tidak diberikan harta warisan antara laindisebabkan :1. Anak lakilaki kawin nyeburin;2.

) di Banjar Pangkungdan Desa Pakraman (Adat) Pandak Gede dan palemahan; rumah tuayang merupakan karang ayahan desa (tanah milik desa adat) yangterletak di Banjar Pangkung Desa Adat Pandak Gede, dimana saatini rumah tua dan merajan (pura keluarga) warisan dari almarhum Nengah Tingkes alias Pak Nuriman dalam keadaan rapuh dan rusakdanbutuh segera diperbaikiDALAM REKONVENSI1.

Menyatakan hukum Pembanding/Tergugat Konvensi/PenggugatRekonpensi adalah mewarisi berbagai tanggung jawab yaitu sebagaipenyeledihi (ahli waris pengganti) dari almarhum Nengah Tingkesalias Pak Nuriman untuk melakukan swadharma (ayah ayahan) dantanggung jawab terhadap parahyangan, pawongan dan pelemahan ditempat asal usulnya (leluhurnya).12.

Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 07 Juni 2015 ;Bahwa Penggugat dengan Terggugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Bangli ;Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masalah ekonomi dimanaTergugat dan Penggugat mempunyai prinsip masingmasing Tergugat sering pulangkerumah orang tuanya sampai 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari setelah dikirimi uang samaPenggugat dipakai yang tidak jelas dan susah dihubungi melalui HP, Tergugat tidaksenang tinggal di rumah Penggugat dan tidak aktif melakukan ayahan

dan Tergugat lahir tanggal 07 Juni 2015 ;e Bahwa Penggugat dengan Terggugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Bangli ;e Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena masalah ekonomi dimanaTergugat dan Penggugat mempunyai prinsip masingmasing Tergugat sering pulangkerumah orang tuanya sampai 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari setelah dikirimi uang samaPenggugat dipakai yang tidak jelas dan susah dihubungi melalui HP, Tergugat tidaksenang tinggal di rumah Penggugat dan tidak aktif melakukan ayahan

denganYurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27teFebruari 2001 yang menyatakan bahwa yang dapatmengajukan gugatan Perlawanan ( Verzet ) atas sita jaminan/ sita eksekusi bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihakTergugat, pemilik atau derden verzet ;Bahwa tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan adalah bukan milik Pelawan maupun Terlawan Il serta bukanmilik Terlawan Bahwa tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Terlawan /Pemohon Eksekusi adalah merupakan tanah hak ulayat danmerupakan tanah ayahan

Desa / pekarangan Desa ( PKD /AYDS ) yang merupakan tanah milik / druwe Desa Adat /Pakraman Kawan dan bukan milik Pelawan dan Terlawan Il DanBukan Milik Terlawan ;Bahwa tanah ayahan Desa / pekarangan Desa ( PKD / AYDS )tersebut telah diayahkan oleh orang tua Pelawan danTerlawan Il sejak tahun 1940 (sebelum kemerdekan RI) danhingga saat ini telah dilanjutkan oleh ahli waris dari alm.

Putusan Nomor 87/Padt/2018/PT DPSBahwa Wayan Wijana hingga saat ini bekerja dan membantuusaha keluarga di rumah tersebut ;Bahwa Pelawan bersama orang tua dan saudarasaudaranyatelah turut membangun rumah tinggal dan sanggah / tempatsuci keluarga di tanah tersebut ;Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3tahun 2001 tentang Desa Pakraman :ttPasal 1 angka (10) menyatakan tanah ayahan Desapakraman adalah tanah milik Desa pakraman yang berada baikdi dalam maupun diluar Desa pakraman ;Bahwa

Pasal 1 angka (10) menyatakan tanah ayahan Desapakraman adalah tanah milik Desa pakraman yang beradabaik di dalam maupun diluar Desa pakraman ;ttc. Pasal 4 angka (2) menyatakan Palemahan Desapakraman/ banjar pakraman merupakan wilayah kesatuanmasyarakat hukum adat yang mempunyai batasbatastertentu dalam ikatan kahyangan tiga/kahyangan Desa *;. ttd. Pasal 6 huruf c, menyatakan Desa Pakramanmempunyai wewenang sebagai berikut : melakukanperbuatan hukum di dalam dan di luar Desa pakraman ;e.

Bahwa setelah pengangkatan anak sentana dan setelah I Wayan Gitabesar dan akhirnya menikah, segala prosesi pernikahannya telah pulapemohon bersama suami yang melaksanakan dan akhirnya semuasemua ayahan (kewajiban) dibanjar Tauman dan desa adat Nyuhtebeldari I Wayan Rambl sudah dilanjutkan (nyaluk ayahan) oleh I WayanGita dan sejak kecil I Wayan Gita sudah tinggal bersama dirumahpemohon, bahkan sekarang pemohon' yang sudah tua tetapdiurus/dipertanggungjawabkan dan tinggal bersama dengan cucumaupun

P 2, foto copy surat keterangan dari Klian Banjar Adat Tauman bahwaI Wayan Gita telah melaksanakan Nyaluk Ayahan di Banjar Adat taumandan Desa Adat Nyuhtebel, tertanggal 16 Desember 2010; Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohondipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1.

Menyatakan barang bukti berupa: Buku denda/dedosan warga Desa Pekraman Belatung ayahan tanahdengan kulit sampul warna hijau muda;Dikembalikan kepada Saksi Wayan Yasa Sabda, S.H.;Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 543 K/Pid/20194. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 65/Pid.B/2018/PN Amp tanggal 12 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.

Menetapkan barang bukti berupa: Buku denda/dedosan warga Desa Pekraman Belatung ayahan tanahdengan kulit sampul warna hijau muda;Dikembalikan kepada saksi Wayan Yasa Sabda, S.H.:4.

KabupatenBangli, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja dan melawan hukummenghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkanbarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016, terdakwa PUTU WIRAWANmembuat kesepakatan dengan saksi Wayan Seneng untuk meminjamkan /menyakapkan sebidang tanah ayahan

berlokasidi Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, KabupatenBangli, tanah tersebut merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS); Bahwa isi perjanjian yang Saksi buat dengan Terdakwa tersebut adalahpihak Terdakwa meminjamkan/meyakapkan sebidang tanah tersebut kepadaSaksi untuk digarap/dikerjakan selama Saksi mampu mengerjakan tanahtersebut, setelan Saksi tidak mampu mengarap tanah tersebut, maka keduabelah pihak sepakat mengakhiri perjanjian dan hasil pengolahan tanahtersebut adalah bagi

berlokasidi Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, Kecamatan Kintamani, KabupatenBangli, tanah tersebut merupakan Tanah Ayahan Desa (AYDS);Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Bli Bahwa isi perjanjian yang Saksi buat dengan Terdakwa tersebut adalahpihak Terdakwa meminjamkan/meyakapkan sebidang tanah tersebut kepadaSaksi untuk digarap/dikerjakan selama Saksi mampu mengerjakan tanahtersebut, setelan Saksi tidak mampu mengarap tanah tersebut, maka keduabelah pihak sepakat mengakhiri perjanjian

Seneng;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa WAYAN SIDIA dan anaknya yang bernama WAYAN SENENGmenyakap atau mengarap tanah tersebut sejak tahun 2015 dengan suratperjanjian dibuat pada tanggal 28 Maret 2016 dimana tanah yang disakaptersebut terletak di Banjar Bias Kelod, Desa Abang Songan, KecamatanKintamani, Kabupaten Bangli; Bahwa tanah yang disakap oleh WAYAN SIDIA dan anaknya yangbernama WAYAN SENENG tersebut adalah tanah Ayahan

karenaTerdakwa tidak menerima pembagian hasil panen dan menganggap pembagianHalaman 24 dari 30 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Blihasil yang diberikan oleh Saksi WAYAN SENENG maupun Saksi WAYANSIDIA tidak transparan karena tidak sesuai Sebagaimana isi dari Surat perjanjian;Menimbang, bahwa awalnya antara Saksi WAYAN SENENG denganTerdakwa pernah membuat Surat Perjanjian tertanggal 28 Maret 2016 yang berisikesepakatan antara pihak Terdakwa meminjamkan/meyakapkan sebidang tanahyang merupakan Tanah Ayahan

siapa diantara para ahli waris yang telahmelaksanakan kewajibankewajiban yang melekat didalam hak waris tersebut;Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Nomor 100/PDT/2021/PT DPSMenimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Pembanding II/Terbanding semulaPenggugat yang dikuatkan dengan saksisaksi, yakni saksi Putu Sukarta dansaksi Gusti Ketut Sutirtanaya, Ida Bagus Putu Manuaba, SE serta Ida BagusKade Sudiana, yang pada pokoknya menerangkan kalau PembandingIl/Terbanding semula Penggugat, masih melaksanakan ayahan

semula Penggugat yang bernama IdaBagus Putu Puja telah mepamit pada tahun 1979 dari lingkungan keluarga IdaBagus Putu Mantera kemali ke rumah asalnya di Banjar Padang Tegal UbudGianyar, dan berdasarkan bukti T I9 dan T I13, yang menerangkan Ida BagusPutu Puja (Ssuami Penggugat) sebagai kepala keluarga kependudukan setempat,dan berdasarkan keterangan saksi Gst Ngr Tri Meiniyanta, menyatakan alasanmepamitnya yang juga diikuti oleh Pembanding II/Terbanding semula Penggugat,karena berat menanggung dua ayahan

dinas dan ayahan adat;Menimbang, bahwa terbukti pula Pembanding Il/Terbanding semulaPenggugat dan anakanaknya secara faktual telah mengikuti Suaminya denganstatus kependudukan di rumah asal suaminya di Desa Padang Tegal UbudGianyar ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dihnubungkan denganketerangan saksi Gst Ngr Tri Meiniyanta, yang diantaranya menerangkan, alasanmepamit Idan Bagus Putu Puja untukkembali ke rumah asalnya, adalah karenaberat menanggung dua ayahan (kewajiban) dinas dan

ayahan adat, sertasepengetahuan saksi, Ida Ayu Komang Ariani (Pembanding II/Terbanding semulaPenggugat) juga mepamit, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengangkat bukti persangkaan,Pembanding II/Terbanding semula Penggugat yang diawal perkawinannya denganIda Bagus Putu Puja berstatus Purusa tersebut, telah terbukti ninggal kedaton(meninggalkan kewajibannya sebagai pihak Purusa);Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, dimana didalam hukumadat

16 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.GinKabupaten Gianyar dan menurut keterangan dari Desa Adat madya yangpernah dilakukan mediasi tanah itu dikatakan tanah PKD yang dulunyamilik dari Banjar dan sekarang setelah menjadi Desa Pekraman makatanah PKD tersebut menjadi milik Desa Pekraman ;Bahwa saksi tahu status Ni Moreng dan Tunggu di Banjar Geria sebagaiLuput Manuk yang artinya dibebaskan dari keseluruhannya yaitu tidakdikenakan pungutan biaya apapun dari Desa atau bebas dari ayah ayahan

batas tanah PKD yang ditempati oleh NiMoreng tersebut yaitu;Utara : jalan;Timur : jalan;Selatan :Gung Aji Anom Lolo dan sebelah selatannya lagitanah milik Tunggu ;Barat : A..A Ngurah Sukawati ;Ni Moreng mempunyai pasangan hidup yaitu Ketut Tunggu dan tidakpunya anak dan setahu saksi status perkawinan antara Ni Moreng dengan Ketut Tunggu adalah nyentana karena perkawinan tersebut dilakukan dirumahnya Ni MorengBahwa mengenai status tanah yang di tempati oleh Ni Moreng dikatakantanah PKD atau tanah ayahan

Saya berani mengatakan halseperti itu karena kedua duanya tanah tersebut dipinjam oleh wargayang mana tanah di sebelah selatan atas nama ayahan Made Sudirgasedangkan disebelah utara atas nama ayahan bapak saya dan surat yangsaya baca tersebut hanya bersifat satu lempir namun terdapat duaayahan, yang satu atas nama ayahan Wayan Kota dan satunya lagiayahan atas nama Made Sudirga diberikan luput manuk seperti itulah isidari surat tersebut ;Halaman 34 Putusan Perkara Perdata Nomor : 121/Pdt.G/2018/PN.GinBahwa

Dimanakeributan itu terjadi karena tanah ayahan ingin dipinjam oleh Desakemudian saya minta kembali karena tanah ayahan desa sekarang inibesar dan juga keluarga saksi besar sehingga saksi meminta kembalitanah ayahan tersebut kepada Desa Pada tahun 2001Saksi Il Tergugat MADE ASTAWABahwa saksi tahu sehubungan dengan permasalahan mengenai tanahtanah PKD yang disengketakan terletak di Banjar Geria, Desa Melinggih,Kecamatan Payangan, Kabupaten GianyarBahwa saksi tidak tahu mengenai luas dari tanah yang

Kemudian saksi kembali bertanya kepada warga apakah wargabanjar ada yang tahu dimana letak tanah ayahan Lebih, wargapun tidakada yang tahu sehingga saksi tidak berani mengambil keputusanBahwa belum ada kesepakatan antara Desa Pekraman dengan pihak Made Duta Rapim mengenai tanah tersebut kalau memang sudah adakesepakatan antara pihak desa dengan warga yang menempati tanahyang diminta oleh Desa maka pihak desa bisa meminta tanah tersebutdengan kesepakatan desa memberikan konpensasi luput manuk kepadayang

melaksanakan upacara sendiridirumahnya ; Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat lahir dan tumbuh di rumahPenggugat hingga saat ini dan secara adat di desa saksi statusTergugat merupakan anak dari Ni Coblong; Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggalbersama dalam satu pekarangan dan Status Pekarangan tempat tinggalPenggugat dan Tergugat merupakan pekarangan desa; Bahwa di desa tempat tinggal saksi, antara Penggugat danTergugat yang ngayah di desa ialah Penggugat, sedangkan Tergugattidak kena ayahan

oleh karena aturan di desa tempat tinggal saksidalam satu pekarangan hanya satu yang dikenai ayahayahan sehinggaoleh karena Penggugat sudah dikenai ayahan di desa maka Tergugattidak dikenai ayahan di desa;Halaman 13 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin Bahwa tempat tinggal saksi bedekatan dengan Penggugat danTergugat;Il.

diselesaikansecara sendirisendiri; Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki ibu yang samayaitu Ni Coblong namun bapak kandungnya berbeda;Halaman 19 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin Bahwa Kancung tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Regug dan Sengeh dan Kancung masih tinggal satu desa dengan Regug namun Kancung dan Regug berbeda sanggah kemulan; Bahwa Tergugat ikut menanggung biaya upacara di merajandanTergugat ikut serta dalam segala kegiatan di merajan Glitik; Bahwa Setahu saksi yang dikenai ayahan

oleh Sengeh dan Ni Limbur;Halaman 20 dari 33 Putusan nomor 268/Pdt.G/2020/PN Gin Bahwa Setahu saksi dari cerita orang tua saksi, Bapak dari Regug dan Ni Sengeh bernama Glitik namun saksi tidak kenal dengan Glitik dan tidak mengetahui saat Glitik meninggal Bahwa saksi tidak mengetahul mengenai warisan peninggalan dari Glitik; Bahwa saksi mengetahui Sengeh dan Regug memiliki tanah Bahwa Sepengetahuan saksi Sengeh menguasai danmengerjakan 2 (dua) bidang tanah warisan yang merupakan merupakantanah ayahan

desa; Bahwa Setahu saksi Regug menguasai tanah lebih banyak daripada Sengeh dan saksi tidak tahu secara pasti dan Tanah yangdikuasai oleh Regug merupakan tanah ayahan desa; Bahwa Tanah ayahan desa tersebut peruntukannya dipergunakanuntuk pertanian dan apabila ada odalan atau upacara adat di desamaka akan dikenai kewajiban memberikan sesuatu; Bahwa Setahu saksi tanah ayahan desa milik pribadi namundikelola oleh desa; Saksi tidak tahu Kapan tanah ayahan desa yang dikuasai olehPenggugat dan Tergugat

Dalam konteks inikrama diberikan hak untuk menguasai tanah PKD oleh Desa Pakraman.Menempati tanah PKD Desa Pakraman berarti melekar kewajiban kramadesa berupa ayahan kepada Desa Pakraman;7. Bahwa dalam penyelesaian perkara perselisihan tanah yang merupakanmilik desa pakraman merupaka murni kasus adat yang seharusnyadiselesaikan oleh desa adat sendiri. Secara teoritis, Desa Pakramanmempunyai hak otonom khususnya dalam menyelesaikan sengketa yangterjadi di wilayahnya;8.

Bahwa mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor8/Pts.Pdt.G/1985/PN.Bli tanggal 8 Maret 1986 yang dalam salah satupertimbangan hakim dinyatakan sebagai berikut:tanah ayahan desa bukanlah hak milik perseorangan.

Karenatiaptiap warga desa yang memegang tanah ayahan desa hanyasebagai pemegang hak pakai secara turuntemurun sedangkanstatus hak milik dari tanah ayahan desa tetap dipegang oleh desa.Jadi soal penentuan siapa yang diserahkan sebagai pemeganghak pakai oleh desa dari tanah ayahan desa merupakanwewenang Krama Desa Adat asal si pemegang hak pakaitersebut sanggup mengayahkan.9.

Dalam hal ini Para Tergugatmemiliki tanggung jawab (ayahan) sebanyak 3 hal (Ayah peteluan)meliputi karang, tegal, dan carik, hal mana tanah PKD a quo merupakansalah satu dari 3 tanggung jawab dari Para Tergugat yang diberikan olehHalaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2019/PN Bii.10.11.12.13.Desa Adat Sulahan, sehingga menjadi suatu hal yang wajar apabilatanah a quo saat ini pengelolaannya dikuasai oleh Para Tergugat;Bahwa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya bahwaPara

dari ParaPenggugat yang tinggal menumpang di tanah a quo memutuskan untukmeninggalkan Desa Sulahan atas inisiatifnya sendiri dan bukan karenadiusir oleh Penggugat;Bahwa dengan keluarnya hak waris dari tanahn PKD dapat dikatakansebagai orang yang ninggal kedaton yaitu orang yang meninggalkantanggungjawab dan kewajiban (swadarma) di rumah semula dalamjangka waktu tertentu sehingga dipandang tidak dapat menjadi ahli waris.Dalam konteks ini juga dapat dikatakan bahwa krama desa yang tidakmelakukan ayahan

disebabkankarena masalah ekonomi dimana penghasilan Penggugat tidak cukupmemenuhi kebutuhan Tergugat seharihari, sejak 2014 Tergugat pergimeninggalkan Penggugat dan tinggal bersama orang tua Tergugat kuranglebin 4(empat) tahun sudah tidak tinggal bersama;Bahwa pihak keluarga dan Penggugat telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak dan mengajak pulang kembali Tergugat untuk tinggal bersamakembali namun Tergugat tetap pada kemauannya untuk tetap cerai ;Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan ayahan

maupunpihak keluarga pernah mengajak Tergugat untuk kembali ke rumahPenggugat, namun Tergugat tidak mau kembali dan lebih memilih untukceral;Bahwa atas permintaan cerai Penggugat dari pendapat saksisaksiperkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukankembali, maka menurut saksisaksi lebih baik diceraikan saja demi kebaikankedua belah pihak di masa mendatang dan secara adat perkawinanPenggugat dan Tergugat telah diputuskan atau cerai agar kedua belah pihaktidak dikenakan kewajiban ayahan

permasalahan perselisinan dan pertengkaran antaraHalaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Padt.G/2018/PN.Bli.Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan masalah ekonomi masalahkeuangan dimana Penggugat sebagai kepala keluarga tidak mampumemberikan nafkah sesuai kemauan serta keinginan Tergugat, saat iniPenggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hampir 4 (empat) tahun, dansecara adat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputuskan atau ceraiagar kedua belah pihak tidak dikenakan kewajiban ayahan

Menyatakan hukum bahwa ayahan/pewedal Anak Agung Ketut Jempiring (almarhum) sah dilanjutkan oleh Anak Agung Gede Walmiki Agung, SH (Penggugat/Pembanding) ; ------3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;