PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK ;

PUTUSANNomor 1816/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat sesuaiNPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, JakartaBarat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Rully Firmansyah,jabatan Plt.

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT011368.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 09 September 2020,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00893/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera

Dengan mengadili sendiri:4.1.Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2.Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00893/NKEB/WPVJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Agustus 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2261/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatanDirektur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012032.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00907/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera

Pertambahan NilaiNomor 00145/107/17/051/19, tanggal 26 April 2019, Masa Pajak Juni2017, adalah batal demi hukum;Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00907/NKEB/ WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juni 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2261/B/PK/Pjk/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1715/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKIJakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatan Pit.Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh

23, Nomor 00059/203/17/051/19, tanggal 26 April 2019, MasaPajak Mei 2017, adalah batal demi hukum;Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00878/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1715/B/PK/Pjk/2021Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 2259/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara :PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat,DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatanPit Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011375.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00874/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera

Putusan Nomor 2259/B/PK/Pjk/2021nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012,Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;4.3 Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor 00055/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019, MasaPajak Januari 2017, adalah batal demi hukum;4.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1659/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKIJakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatan DirekturUtama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011871.99/2019/PP/M.XBTahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00920/NKEB/WPuv.19/2019, tanggal27 September 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak Januari 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera

Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00920/NKEB/WPUJ.19/2019, tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Januari 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1716/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKIJakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatan DirekturUtama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Pajak Nomor PUT011354.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00811/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 23September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa PajakMaret 2017 atas nama PI Pelayaran Bahtera

Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00811/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 23 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Maret 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1668/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, NPWP:01.001.632.7051.000, beralamat di Jalan Kali Besar Timur1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diwakilioleh Ruly Firmansyah, selaku Plt.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT011373.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00876/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Maret 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera

Nomor 00057/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019Masa Pajak Nopember 2017, adalah batal demi hukum;Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00876/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26 September 2019 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Maret 2017 atasnama PT Pelayaran Bahtera

kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya yangmenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00876/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Maret 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1751/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKJakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatan DirekturUtama;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa MuhammadAmri, kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor

Pengadilan Pajak Nomor PUT012030.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00904/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa berdasarkan Pasal 36 Ayat(1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak November 2017atas nama PT Pelayaran Bahtera

Dengan mengadili sendiri :4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00904/NKEB/ WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Nopember 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012,Tamansari

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni = 2021,oleh Prof. Dr. H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1936/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat diJalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, Jakarta Barat, DKIJakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatan DirekturUtama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT012145.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00915/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera

Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00915/NKEB/WPUJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karenaPermohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1811/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat sesuaiNPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012, Tamansari, JakartaBarat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah,jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put011867.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00924/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Hurufd karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2017 atas nama PTPelayaran Bahtera

Dengan mengadili sendiri:4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon PeninjauanKembali;4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00924/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf dkarena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2017 atas namaPT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7051.000,beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 1012,Tamansari

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Menyatakan menolak gugatanPenggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00924/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Pasal21 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak Mei 2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusridu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;