Berkas perkara Nomor : 64/G/2016/PTUN.JKT yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 64/G/2016/PTUN.JKT tanggal 26 Juli 2016 yang amarnyaberburyt sebagell DeiKLIt ee aeeeeeenceeten aera KC eee eeneeeeemieeeneee4eeDALAM EKSEPSI: Nr Menyatakan eksepsi Tergugatttak di terima;DALAM POKOK PERKARA: > ~1.

pada tanggal 27 Maret 2013, maka menurut perhitungan Pengadilan Bandingpermohonan banding yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu 14 harisebagaimana diatur dalam pasal 123 UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat berkas perkaraini khususnya putusan, gugatan, jawaban, dan jawab jinawab para pihak, memori bandingdan

Nomor : 110/G/2012/PTUN.SBY. yang dimohonkan bandingdan dengan ;MENGADILI SENDIRI:DALAMEKSEPSI ; Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi /Pembanding I mengenai gugatan Penggugat/Terbanding telah daluwarsa ;DALAM POKOK SENGKETA ;e Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;e Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbulpada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp. 250.000, ( dua ratus lima puluh ribu

PengadilanAgama Tigaraksa tanggal 15 Januari 2016 bahwa sampai pemeriksaan inikuasa hukum Pembanding tidak menyerahkan memori banding;Membaca lagi surat keterangan yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 Januari 2016 bahwa sampaiwaktu yang ditentukan kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tidakmelaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yangdiajukan oleh Termohon telah diajukan dalam tenggang waktu bandingdan

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor0834 /Pdt.G/2015/PA.Tgrs, tanggal 11 Mei 2015 M. bertepatandengan tanggal 22 Rajab 1436 H. yang dimohonkan bandingDAN DENGAN MENGADILI SENDIRI1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untukmenjatuhkan Talak satu raj terhadap Termohon(PEMBANDING),; Hal 8 dari 10 hal Put No.05/Pdt.G/2016/PTA.Btn3.Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah selama masaiddah kepada Termohon sebesar Rp.4.500.000.

Berkas perkara Nomor : 125/G/2012/PTUN.BDG yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk sengketaseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 2 Mei2013 Nomor : 125/G/2012/PTUN.BDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:DALAM PENUNDAAN : 7 727022 nonin nnn nnn nnn nnn nnne Menolak permohonan Penundaan pelaksanan Surat keputusan ObjekSengketa ;DALAM

Berkas perkara Nomor : 14/G/2014/PTUN.BJM yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasinNomor : 14/G/2014/PTUN.BJMtanggal 4 November 2014, yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIl. DALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;Il. DALAM POKOK SENGKETA:1.

Pemohon Banding dan Patra Drilling Contractor kepada Total E&P Indonesieberdasarkan kontrak penyerahan jasa drilling Nomor 4600001229 besertaamandemennya;e atas jasa kontraktor yang ditagih langsung oleh PT Patra Drilling Contractor sejumlahRp.877.873.946,00 tersebut juga sudah dilaporkan sebagai penyerahan kepada TotalE&P Indonesie oleh yang bersangkutan;e berdasarkan penjelasan di atas Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbandingtelah menetapkan kewajiban PPN atas objek yang sama terhadap Pemohon Bandingdan

PPN dan besarnya penyerahanyang harus dilaporkan oleh Pemohon Banding adalah sebesar 97% dari nilai kontrak.bahwa atas jasa kontraktor yang ditagih langsung oleh Patra Drilling Contractor sejumlah Rp.877.873.946,00tersebut juga sudah dilaporkan sebagai penyerahan kepada Total E&P Indonesie oleh yang bersangkutandan dapat dibuktikan melalui penetapan KPP PMA III berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya,sehingga Terbanding telah menetapkan kewajiban PPN atas objek yang sama terhadap Pemohon Bandingdan

Patra Drilling Contractor dan mana yang menjadi tanggung jawab dari Pemohon Banding, sehinggaPemohon Banding tidak bisa mengklarifikasi dari sisi teknis yang mana yang bagian dari Pemohon Bandingdan mana yang dikerjakan oleh PT Patra Drilling Contractor;bahwa berdasarkan bukti2 serta keterangan para pihak dalam persidangan Majelis berpendapat bahwaberdasarkan Kontrak Kerja antara Total E&P Indonesie dengan PT Patra Drilling sebagai pihak yangmenandatangani kontrak aquo, diketahui bahwa status Pemohon

Patra Drilling Contractor dan mana yang menjadi tanggung jawab dari Pemohon Banding, sehinggaPemohon Banding tidak bisa mengklarifikasi dari sisi teknis yang mana yang bagian dari Pemohon Bandingdan mana yang dikerjakan oleh PT Patra Drilling Contractor;bahwa berdasarkan buktibukti serta keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwaberdasarkan Kontrak Kerja antara Total E&P Indonesie dengan PT Patra Drilling Contractor sebagai pihakyang menandatangani kontrak aquo, diketahui

Berkas perkara Nomor 218/G/2014/PTUN.JKT yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor218/G/2014/PTUN.JKT tanggal 8 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikutDalam Eksepsi: e Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan ParaPenggugat telah lewat waktu (daluwarsa); Dalam Pokok

Intervensi/Terbanding tanpa mempertimbangkan faktafakta dan dalildalil yang telahdianggap terbukti lalu menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembandingtidak dapat diterima tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkapdan karenanya Putusan harus dibatalkan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memoribanding, Para Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut1 Menerima dan mengabulkan permohonan bandingdan

Pemohon Banding dan Patra Drilling Contractor kepada Total E&P Indonesieberdasarkan kontrak penyerahan jasa drilling Nomor 4600001229 besertaamandemennya;e atas jasa kontraktor yang ditagih langsung oleh PT Patra Drilling Contractor sejumlahRp.947.671.221,00 tersebut juga sudah dilaporkan sebagai penyerahan kepada TotalE&P Indonesie oleh yang bersangkutan;e berdasarkan penjelasan di atas Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbandingtelah menetapkan kewajiban PPN atas objek yang sama terhadap Pemohon Bandingdan

PPN dan besarnya penyerahanyang harus dilaporkan oleh Pemohon Banding adalah sebesar 97% dari nilai kontrak.bahwa atas jasa kontraktor yang ditagih langsung oleh Patra Drilling Contractor sejumlah Rp.947.671.221,00tersebut juga sudah dilaporkan sebagai penyerahan kepada Total E&P Indonesie oleh yang bersangkutandan dapat dibuktikan melalui penetapan KPP PMA Ill berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya,sehingga Terbanding telah menetapkan kewajiban PPN atas objek yang sama terhadap Pemohon Bandingdan

Patra Drilling Contractor dan mana yang menjadi tanggung jawab dari Pemohon Banding, sehinggaPemohon Banding tidak bisa mengklarifikasi dari sisi teknis yang mana yang bagian dari Pemohon Bandingdan mana yang dikerjakan oleh PT Patra Drilling Contractor;bahwa berdasarkan bukti2 serta keterangan para pihak dalam persidangan Majelis berpendapat bahwaberdasarkan Kontrak Kerja antara Total E&P Indonesie dengan PT Patra Drilling sebagai pihak yangmenandatangani kontrak aquo, diketahui bahwa status Pemohon

Patra Drilling Contractor dan mana yang menjadi tanggung jawab dari Pemohon Banding, sehinggaPemohon Banding tidak bisa mengklarifikasi dari sisi teknis yang mana yang bagian dari Pemohon Bandingdan mana yang dikerjakan oleh PT Patra Drilling Contractor;bahwa berdasarkan buktibukti serta keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwaberdasarkan Kontrak Kerja antara Total E&P Indonesie dengan PT Patra Drilling Contractor sebagai pihakyang menandatangani kontrak aquo, diketahui

., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Bandingdan tidak dihadiri oleh Terbanding.

SalinanPulusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 3QBErkas perkara Nomor 242/G/2015/PTUNJKT yang dimohonkan bandingdan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 242/G/2015/PTUNJKT tanggal 31 Maret 2016 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : Hlm.3 dari 10 him. Put. No. 163/B/2016/PT.TUN.JKTMENGADLI :1.

., Memori Bandingdan Kontra) Memori Banding serta suratsurat lain yang berhubunganHalaman1 dari 14 halaman Putusan Nomor 884/2016/PT SBYVANVARA ganpemeriksaan perkara ini di tingkat banding;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannyatanggal 22 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLamongan pada tanggal 24 Februari 2016 di bawah register perkara Nomor10/Pdt.G/2016/PN Lmg yang kemudian Kuasa Para Penggugat mengajukanperubahan

Tinggi dapat menyetujuidan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itupertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya tersebut dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagaipertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 31 Agustus 2016, NomorHalamani12 dari14 halaman Putusan Nomor 884/2016/PT SBY:10/Pdt.G/2016/PN Lmg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat bandingdan

pertimbanganpertimbangan hukumnya,Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujuidan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itupertimbanganpertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya tersebut dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagaipertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding,sehingga Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 31 Agustus 2016, Nomor:10/Pdt.G/2016/PN Lmg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat bandingdan

., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Bandingdan tidak dihadiri oleh Terbanding.

., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Bandingdan tidak dihadiri oleh Terbanding.

., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Bandingdan tidak dihadiri oleh Terbanding.

., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Bandingdan tidak dihadiri oleh Terbanding.

1985LakilakiIndonesiaParit Tenaga Muda Desa RotanSemelur Kecamatan PelangiranKabupaten Indragiri HilirIslamOperator Speed Boat PT.BNSSD (tidak tamat)Halaman1 dari halaman 10 Putusan Nomor 74/PID.S US/2016/PT.PBRlain ;Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkaraPENGADILAN TINGGI tersebut :Telah membaca :1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 Oktober2016 Nomor 269 / PID.SUS/ 2016/ PT.PBR Tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat bandingdan

., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Bandingdan tidak dihadiri oleh Terbanding.

./2018 /PA.P br.tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaedah 1439Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihakTergugat/T erbanding pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2018;Bahwa dalam berkas perkara bundel B tidak dilampirkan memori bandingdan juga tidak ada dalam berkas surat keterangan Panitera mengenaiPembanding tidak mengajukan memori banding sampai dengan tenggang waktuyang telah ditetapkan;Membaca dua buah surat keterangan Panitera Pengadilan

keteranganPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0922/Pdt.G/2018/PA.Pbr.tanggal 12 September 2018 yang menerangkan bahwa Terbanding sampai saatini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage), meskipun kepadayang bersangkutan telah diberitahukan untuk maksud tersebut dengan relaaspanggilan Nomor 0922/P dt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 28 Agustus 2018;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat/P embanding dalam tenggang waktu bandingdan

,masing masing sebagai HakimAnggota yang berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Agama Semarang, tanggal 23 Agustus 2010, Nomor :179 / Pdt.G / 2010/ PTA.Smg. telah = ditunjuk untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat bandingdan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelistersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itujuga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebutdan dibantu)= oleh Hj.MAISUROTUN IDAWATI, SH. sebagaiPanitera Pengganti dengan tidak dihadiri

., L.L.M. sebagai Hakim Anggota,Aditya Agung Priyo Nugroho sebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Bandingdan tidak dihadiri oleh Terbanding.