Bahwa Tergugat kemudian telah menerbitkan Keputusan Bupati LuwuNomor: 800/19/BKPSDM/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemberhentian Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi PNS yang Melakukantindak Pidana Kejahatan Jabatan atau yang Ada Hubungannya denganJabatan terhitung mulai tanggal (TMT) 01 Januari 2019.4.

Keputusan Bupati Luwu Nomor:888/6/BKPSDM/2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan diterbitkan pada tanggal 25 April 2019 danberlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 30 April 2019.

MenyatakanBatal atau tidak sahKeputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Ir. HamidSanubi, NIP 19660125200701 1014;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Luwu Nomor888/2/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil an. Ir.

sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Bupati LuwuNomor: 821.20/02/BKPSDM/2017, atas nama Hamid Sanubi,ST., tanggal 03 Januari 2017;: Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:821.24/285/BKPSDM/2017, tanggal 04 Januari 2017;: Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Tamat Pendidikandan Pelatihan Nomor: 00012242/Diklatpim Tk.IV/73/731 7/LAN/2016, tanggal 05 November 2016;: Fotokopi sesuai dengan asli, Kementerian Pekerjaan UmumSertifikat Nomor: 00014352/DIKLAT TEKNIS/ 033 /7371/LAN/

Bukti T6: Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Luwu Nomor:888/2/BKPSDM/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal25 April 2019, atas nama Ir.

halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di PemerintahDaerah Kota Serang yang untuk melakukan perceraian diatur olehPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telahmendapat Izin Perceraian dari atasannya sebagaimana Surat KeputusanKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM

) Kota Serang Nomor 867/Kep.119.3/BKPSDM/2019 TentangPemberian Izin Perceraian an.

Penggugat yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Kota Serang tanggal 1 Juli 2019.

di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasansekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikiansesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus denganVerstek;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diPemerintah Daerah Kota Serang telah mendapat izin dari atasannyasebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM

) Kota Serang Nomor867/Kep.119.3/BKPSDM/2019 Tentang Pemberian Izin Perceraian an.Ina Rusfiana, M.Pd (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)Kota Serang tanggal 1 Juli 2019, sehingga terpenuhi maksud PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakankarena

Keputusan BupatiLuwu Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019, makaPenggugat telah kehilangan status hokum sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu yang kiranyadapat berpegaruh terhadap jenjang karier Penggugat ke depannya, sertaPenggugat telah pula kehilangan hak keuangan dikarenakan tidak lagimendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) setiap bulannya.FAKTA DAN ALASAN YANG MENDASARI DIAJUKANNYA GUGATAN1.

NIP. 196807272002121006.Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Bupati Luwu Nomor :888/4/BKPSDM/2019 tanggal 25 April 2019. Tentang Pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AchmadHasanuddin, S.E.

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Luwuterakhir melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang PengadaanPemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu;4.

BuktiP1 : Fotokopi sesuai Fotokopi Keputusan Bupati Luwu tanggal 25April 2019 Nomor : 888/4/BKPSDM/2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama AchmadHasanuddin, S.E.;2. BuktiP2 : Fotokopi sesuai asli surat keberatan Achmad Hasanuddin, S.Edan awan kawan kepada Bupati Luwu Cq Kepala BKPSDMKabupaten Luwu tanggal 8 Mei 2019;3.

BinMuhaddar;: Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Penjabat SekertarisDaerah Kabupaten Luwu Nomor : 800/287/BKPSDM/VIII/2019tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Drs. H.

Bahwa selama proses hukum Penggugat berjalan dalam kasusyang dialami, Tergugat telah mengeluarkan Surat PemberhentianSementara atas diri Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Nomor820/369/BKPSDM/IV/2018 tanggal 13 Maret 2017 tentangPemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil;10.

i dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor821/17411/BKPSDM/ 1X/2018 tanggal 4 September 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan WalikotaMataram Nomor. 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaMataram Nomor. 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM.Pd.;4.

Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN MtrPembina kepegawaian Daerah Kota Mataram wajiob hukumnyamenindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Walikota MataramNomor 821/1741/BKPSDM/IX/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.

Menyatakan sah surat Keputusan Walikota Mataram Nomor821/1741/BKPSDM/IX/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Lalu Marwan, MM, PdTanggal 14 September 2018;3.

Mtr.13.14.Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa Keputusan WalikotaMataram Nomor 820/415/BKPSDM/IV/2019. Tentang pemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal: 29 April2019.

Mtr.15.16.17.18.19.Bahwa obyek sengketa Keputusan Walikota Mataram Nomor:820/415/BKPSDM/IV/2019. Tentang pemberhentian karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, Tanggal 29 April 2019.

Pasal 250 huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil);Tetapi dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram tetap memberikanjawaban terhadap keberatan administratif penggugat sesuai dengansurat Nomor 820/1228/BKPSDM/V1/2019 dan Nomor 820/1225/BKPSDM/V1/2019 perihal: Jawaban atas Keberatan tertanggal 26 Juni 2019, demiadanya asas keterbukaan, dimana pada intinya point jawaban keberatanyang diajukan oleh penggugat tetap merujuk pada peraturan perundangundangan yang

NIP. 196711081997031006.Tanggal 29 april 2019 telah diberikan jawaban sesuai dengan nomorSurat 820/1228/BKPSDM/VI/2019 dan nomor: 820/1225/BKPSDM/V1/2019 perihal: Jawaban atas Keberatan tertanggal 26 Juni 2019 yangpada intinya bahwa point jawaban keberatan yang diajukan olehpenggugat tetap merujuk pada Peraturan PerundangUndangan yangberlaku, yang mana tergugat tetap mengarahkan kepada penggugatuntuk menempuh jalur pengadilan, yakni pengadilan Tata Usaha Negaradikarenakan didalam putusan pengadilan

Bukti P2021.Bukti P21Menimbang,hubungannya dengan jabatan tanggal 29 April 2019(fotokopi Sesuai dengan aslinya);Keberatan atas Keputusan Walikota MataramNomor: 820/415/BKPSDM/IV/2019 tanggal 29 April2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Surat keberatan tidak ditanggapi dengan tenggangwaktu 10 hari kerja terlampaui (dipending);: Surat dari Yuslifar Artadi, ST kepada WalikotaMataram perihal: Surat Permohonan Kabul ataskeberatan terhadap Keputusan WalikotaMataram Nomor: 820/415/BKPSDM/IV/2019 tanggal29

P,Kepala BKPSDM Kabupaten Barru dan kawankawan,kewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai Negeri Sipilpada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Barru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/68/B.HUKUM,tanggal 14 Oktober 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut

Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Keputusan Bupati Barru No.888/37/IV/BKPSDM/2019 tentang pemberhentian karena melakukanTindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan atas nama Andi Wawo, S.Sostanggal 30 April 2019;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata UsahaNegara berupa Keputusan bBupati Barru) Nomor 888/37/IV/BKPSDM/2019 tentang pemberhentian karena melakukan Tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan atas nama Andi Waso, S.Sos tanggal 30April 2019;4.

Menyatakan Objek sengketa No. 888/37/IV/BKPSDM/2019 tentangPemberhentian karena melakukan tindak Pidana Kejahatan jabatan atautindak pidana Kejahatan yangn ada hubungannya dengan jabatan atasnamaAndi. Wawo S.Sos tanggal 30 April 2019. Adalah cacat hukum DanTidak Dapat Dipertahankan;2. Sebagaimana dalam Gugatan Penggugat/Pemohon Banding/PemohonKasasi;3. Mewajibkan Tergugat untuk mengeluarkan menerbitkan KeputusanPemberhentian Dengan Hormat;Halaman 3 dari 7 halaman.

mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Agustus2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarsudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Objek sengketa adalah Keputusan Bupati BarruNomor 888/37/IV/BKPSDM

Nomor3 Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol,Provinsi Sulawesi Tengah;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Permohonan PenundaanMengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor: 888/237.27/V/BKPSDM

Batalipu, SE tanggal 17 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 430 K/TUN/2019Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu, SE tanggal 17 Mei 2018, sampaiperkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H. Batalipu, SEtanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/237.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad H.Batalipu, SE tanggal 17 Mei 2018;4.

formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 17 Mei 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta pada pokoknya agar: Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 32/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 28 Maret 2019 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/237.27/V/BKPSDM

Bahwa secara faktuil proses dikeluarkannya Surat Keputusan BupatiKabupaten Luwu Utara Nomor: 888/06/BKPSDM/IV/2018, tertanggal 29 April2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Aparatur SipilNegara an.

Kepala BKPSDM Kabupaten Luwu Utara, atasnama lbrahim Akbar, S.E., tanggal 16 Juli 2019;Fotokopi sesuai dengan asli, Penyataan Banding Administratif atasSurat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 888/06/BKPSDM/IV/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Ibrahim Akbar, S.E.

Bukti P9Fotokopi sesuai dengan asli, Penyataan Banding Administratif atasSurat Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 888/06/BKPSDM/IV/2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Ibrahim Akbar, S.E.

Bahwa Telaahan Staf dari Kepala BKPSDM Kab.

PEN.HS/2019/PTUNPLG tanggal 15 Mei 2019 tentang Penetapan HariTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25April 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Palembang tanggal 25 April 2019, dengan register perkaraNomor 9/G/2019/PTUNPLG dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Mei 2019yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut: Objek Gugatan; 2 2022022 22 nen ne naeKeputusan Walikota Pagar Alam Nomor 888/249/KPTS/BKPSDM

Putusan Nomor 9/G/2019/PTUNPLGdinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan gantirugi dan/atau rehabilitasi; Bahwa keputusan Walikota Pagar Alam Nomor888/249/KPTS/BKPSDM/2018 tanggal 26 Desember 2018 tersebutmenetapkan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat selakuPegawai Negeri Sipil yang merugikan Penggugat yaitu hilangnyapenghasilan Penggugat berupa gaji dan penghasilan sah lainnya selakuPNS dan kerugian nama baik; Dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatan ke

Pengadilantata usaha Ne@Qara; 22 nnn none nnn nnn nnn nen nn cnn nn neeTeNggang Waki 5 sess eeeseeees een eee eee eRe Bahwa Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor888/249/KPTS/BKPSDM/2018 baru diterbitkan pada tanggal 26Desember 2018 dan baru Penggugat terima pada tanggal 4 Februari2019 secara langsung dari kantor BKPSDM Kota Pagar Alam; Berarti masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak dikeluarkannyakeputusan tata usaha negara tersebut; Dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 55UndangUndang

sendiri yaitu Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor :821.2/135/KEP/BKPSDM/2019 Tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pejabat Fungsional Tertentu di Lingkungan PemerintahanKabupaten Lahat tanggal 31 Desember 2019 beserta lampirannya,kemudian keluarlah Objek Sengketa yakni Keputusan Bupati LahatNomor : 821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PejabatFungsional Tertentu Guru di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lahatbeserta Lampirannya

Dalam Pokok Perkara1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Lahat Nomor :821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 TentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PejabatFungsional Tertentu.

(sesuaidengan fotokopi);10.PIls/dPV10 : Petikan Keputusan Bupati Lahat No.823.3/57/KEP/BKPSDM/2019, tertanggal 07 November2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

T.16 : Petikan Keputusan Bupati Lahat No. 821.2/029/Kep/BKPSDM/2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan PemberhentianPejabat Fungsional Tertentu Guru di Lingkungan PemerintahKabupaten Lahat;17. T.17 : Notulen Rapat Perbaikan Mutasi Guru Kec.

Kabupaten Lahat;Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Lahat Nomor:821.2/029/KEP/BKPSDM/2020 tanggal 12 Februari 2020 TentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat FungsionalTertentu.

:Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan PelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/234.26/V/BKPSDM/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Nuraida, S.E., tanggal 2 Mei 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaanSurat Keputusan Bupati Buol Nomor 888/234.26/V/BKPSDM/2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Nuraida, S.E., tanggal 2 Mei 2018, sampai perkara a quomemperoleh

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Buol Nomor888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E., tanggal 2Mei 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor 888/234.26/V/BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Nuraida, S.E.,tanggal 2 Mei 2018;4.

H Sulaiman, M.M;Bahwa kemudian PENGGUGAT mengajukan upaya administratifberupa keberatan, berdasarkan Keberatan atas terbitnya SKBupati Luwu No. 888/11/BKPSDM/2019 An. Drs. H. AndiMusakkir, M.M., dan No. 888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana,S.Sos., M.Si., (vide : Pasal 129 ayat (2) dan (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara Jo. Pasal 75 Ayat (2) Huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan Jo.

BupatiLuwu No. 888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana, S.Sos., M.Sitentang pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang adahubungannya dengan jabatan atas nama PENGGUGAT yangyang di terima oleh TERGUGAT pada tanggal 31 Mei 2019,kemudian tidak mendapatkan tanggapan dari TERGUGAT;Vi.

., M.Si:;Halaman 15 dari Halaman 40 Putusan 65/G/2019/PTUN.MksMewajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangdi keluarkan oleh TERGUGAT berupa :Keputusan Bupati Luwu Nomor : 888/5/BKPSDM/2019, Tanggal25 April 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Yang Ada Hubungannya DenganJabatan, Atas Nama H.

Bukti P.9Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara PenyerahanKeputusan Bupati Luwu Nomor: 800/165.1/BKPSDM/V/2019atas nama H. Andi Sana, S.Sos.,M.Si.;Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Bupati Luwu Nomor:800/314/BKPSDM/VII/2018, tanggal 09 Juli 2018, Perihal:Usul Pensiun BUP PNS An. Drs. Andi Musakkir, M.M.

AndiSana, S.Sos, NIP. 195812311980111008 ditujukan KepadaKepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDMKabupaten Luwu di Belopa;Fotokopi sesuai dengan asli, Perihal: Keberatan atasterbitnya SK Bupati Luwu No.888/11/BKPSDM/2019, tentangPTDH An. Drs. H. Andi Musakkir, MM ~ danNo.888/5/BKPSDM/2019 An. H. Andi Sana, S.Sos. M.Si.,tanggal 29 Mei 2019, ditujukan Kepada Bupati Luwu diBelopa, tanggal 29 Mei 2019 ;Fotokop dari fotokopi, Surat dari Drs. H. Andi Muzakkir, M.Mdan H. Andi Sana, S.Sos.

No. tsicie0e0lPr TUN.JKT.ay ayaye& SQ aRsaSY4Yyyey~~CycyByy10.f02/BKPSDM MKP/VI2019,or menyetujui atas pengembalian Penggugat tefSbut sesual dengan formasiKota Batam (Penggugat); cSavYe $b>> >RsBahwaCy> iyMea atau procedural sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas*Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ~Tahun 2017 dari Kopala Sekretariat Badan Pengawas Pemilinan.mnumKepulauan Riau tntang Pemberhentian Koordinator Sekretariat BadanPengawas Pemilihan Umum Kota

Ss20.Bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.2/BKPSDM HK 020Tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berupa Pemberhentian DengarHormatTidak Atas Permifitaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Sebagia PegawaiNegeri Sipil;Rias Nama SDR. ARIFIN, S.Ag (Penggugat).

Bahwa sebagaimana dalam. n.dalil/alasan gugatannya dalam Angka Romawi "sebagai berikut:(halaman 1), Penggugat*engajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi TaUsaha Negara pepatia BadanPertimbangan Kepegawaian Nomor 146/KPTS/BAPEK/2020 anggal 2 29 Juli2020 tentang Benguatar hukuman disiplin sebagaimana tercanitum dalamSepuluy Walikota Batam Nomor: KPTS.2/BKPSDM HK 8020, tanggal 10Tidak AtasPtimintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipilyvang dijatunkan kepadaARIFIN, S.Ag (Penggugat); ~~vrb.

Bahwa berdasarkan surat pernyataan saudara SUKIJO, S.Pd., SD selaku ssCs Kepala Sekolah Dasar;Negeri 012 Belakang Padang Nomor $e 35/421.1/SD.1/IV/20206 dinyatakan ARIFIN, S.Ag benar tidakmelaksanakan twos sebagai seorang guru sejak Keputusan oaBatam NomorsRPTS. 64/BKPSDM/MKP/V1I/2019 tanggal 17 uni 2019tentang penmpatan kembali ARIFIN, S.Ag di Sekolah Dasat' Negeri 012Belakang P Padang diterbitkan hingga tanggal 31 Desember201 9;S &j.

P04 Foto Copy Surat Petikan Keputusan WalikotaBatam (1 lembar)SS Nomor : 108/BKPSDM/HK/X/2017 s Diterbitkan oleh : WalikotaBatam oy seor Pada tanggal :6 Oktober 2017 aoSs Kegunan Bukti : Untuk menjlaskan bahwa benar Penggugat telah dinaikkanpangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat Golongan RuangI/csdalam jabatan guru madya Tk.1 AK 152.438.5.