Dengan demikian, PemohonBanding berpendapat bahwa sesuai dengan SuratEdaran Nomor SE08/PJ.52/1996, maka jasaperdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Bandingtidak dikenakan PPN karena penerima manfaat atasjasa perdagangan tersebut berada di luar DaerahPabean;Bahwa ketentuan terkait dengan jasa perdagangan adalahsebagaimana telah diuraikan pada Butir V.2.2 sampai ButirV.2.5 di atas.Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah membawa danmenyerahkan terjemahan Flow

perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa Bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.73089/PP/M.IIIB/16/2016tanggal 9 Agustus 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV

204/07/431/09 tanggal 16 April 2009berasal dari ditemukannya pembayaran bunga yang menurutPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) belumdilakukan pemotongan PPh Pasal 26;Bahwaberdasarkan data dan fakta selama pemeriksaan,keberatan dan banding serta ketentuan perundangundanganperpajakan yang berlaku, maka atas pendapat dan kesimpulanMajelis yang tidak dapat mempertahankan Koreksi DasarPengenaan Pajak PPh Pasal 26 atas Interest Loan sebesarRp1.203.154.115,00sebagaimana telah disebutkan pada butirV

Putusan Nomor 685/ B /PK/PJK/2015Banding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap padapersidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menyatakansangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:3.1.

perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa Bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 73102/PP/M.IIIB/I6/2016tanggal 09 Agustus 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV

perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa Bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73086/PP/M.IIIB/I6/2016tanggal 09 Agustus 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV

pemeriksaan sengketa Bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73095/PP/M.IIIB/16/2016tanggal 9 Agustus 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatHalaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 2066 B/ PK/PJK/2017Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV

Dengan demikian,Pemohon Banding berpendapat bahwa sesuai denganSurat Edaran Nomor SE08/PJ.52/1996, maka jasaperdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidakdikenakan PPN karena penerima manfaat atas jasaperdagangan tersebut berada di luar Daerah Pabean;Bahwa ketentuan terkait dengan jasa perdagangan adalahsebagaimana telah diuraikan pada Butir V.2.2 sampai ButirV.2.5 di atas.Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah membawa danmenyerahkan terjemahan Flow

1.698,059,074.704Pembelian cfm Pemohon Banding Rp. 1,674.054,990.620Jumlah koreksi negative HPP (Rp. 24,004.084.084)Bahwa karena pada dasarnya koreksi yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atasperedaran usaha sebesar Rp24.672.649.826,00 terkaitpada sengketa koreksi negatif Harga Pokok Penjualan,maka uraian dasar pengajuan Peninjauan Kembali atassengketa koreksi Peredaran Usaha sesuai dengan uraianalasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) pada sengketa koreksi negatif HPP pada butirV

Sebagai Pajak Daerah.Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa gugatandi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52556/PP/M.XIA/99/2014tanggal 19 Mei 2014 serta berdasarkan faktafakta yang nyatanyataterungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV

Putusan Nomor 2124/B/PK/PJK/2017Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73098/PP/M.IIIB/16/2016tanggal 09 Agustus 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV.1 di atas dengan alasan sebagai berikut:3.1.

selanjutnya terhadap besarnya tuntutan nafkah lampau Penggugatperharinya sebesar Rp.30.000, (tiga puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapatbahwa tuntutan tersebut adalah wajar jika diperhitungkan untuk tiga kali makansetiap harinya, maka untuk selama 9 bulan adalah Rp.30.000, x 30 hari x 9 tahun =Rp.8.100.000, (delapan juta seratus ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat atas uang dwangsom(uang paksa) sebagaimana tercantum didalam petitum gugatan Penggugat pada butirV

perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.63085/PP/M.IVA/16/2015tanggal 11 Agustus 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV

berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50104/PP/M.XIII/15/2014tanggal 23 Januari 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap padapersidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menyatakansangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV

perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa Bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73091/PP/M.IIIB/16/2016tanggal 9 Agustus 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV

perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa Bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.73099/PP/M.IIIB/16/2016tanggal 09 Agustus 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV

perundangundangan perpajakanyang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa Bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.73107/PP/M.IIIB/16/2016tanggal 09 Agustus 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan faktafakta yangnyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV

Dengan demikian,Pemohon Banding berpendapat bahwa sesuai denganSurat Edaran Nomor SE08/PJ.52/1996, maka jasaperdagangan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidakdikenakan PPN karena penerima manfaat atas jasaperdagangan tersebut berada di luar Daerah Pabean;Bahwa ketentuan terkait dengan jasa perdagangan adalahsebagaimana telah diuraikan pada Butir V.2.2 sampai ButirV.2.5 di atas.Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) telah membawa danmenyerahkan terjemahan Flow

Putusan Nomor 1164/B/PK/PJK/2015Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapatMajelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada ButirV.1. di atas dengan penjelasansebagai berikut:1)2)3)4)Termohon Peninjauan Kembali memiliki 2 (dua) unit kegiatanusaha, yaitu unit perkebunan dan unit Pabrik Kelapa Sawit(PKS).

secara pasti tentang adanya 2 (dua) surat pernyataanpelepasan tanah garapan yang masingmasing beregister Nomor : 19/CKB/1995 tgl 16 Oktober 1995 dan Nomor : 69/CKB/2000 adalah padatanggal 15 April 2010 sekira jam 13.00 WIT, sedangkan pada nomor 3menyebutkan bahwa para Penggugat sudah mendengar perihal 2 (dua)objek sengketa tersebut adalah pada saat atau pada waktu sebelumnya.Bahwa jika dua dalil gugatan tersebut diatas dihubungkan denganketentuan tentang tenggang waktu sebagaimana ditegaskan dalam butirV