Earthstone memutuskan untuk tidak melanjutkan akuisisi transaksisebagaiman dimaksud SBM harus dengan segera mengembalikan jumlahsebagaimana dimaksud sebesar MYR 800,000 (delapan ratus ribu Ringgit Malaysia)dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan sebelumnya dariEarthstone kepada SBM terkait dengan permasalahan ini.Bahwa berdasarkan ketentuan angka 6 dari Ketentuan LainLain (Other Provision)dari Perjanjian disebutkan bahwa:"This MOAT is subject to the exclusive jurisdiction of Courts

perkara ini untukdapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun adaverzet, Banding, Kasasi maupun upaya upaya hukum lainnya (Uit Voerboar BijVoorrad);Bahwa dasar dari diajukannya Gugatan PENGGUGAT kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan, oleh karena telah ditentukan domisili hukumnya apabila terjadisengketa sebagaimana diatur pada angka 6 dari Ketentuan LainLain (OtherProvision) dalam Perjanjian (MOAT), yang berbunyi:'This MOAT is subject to the exclusive jurisdiction of Courts

The PARTIES agree to submit irrevocably and unconditionally tothe exclusive jurisdiction of the Batam District Courts in respect of anymatter arising out of or in connection with this Agreement (including anyissues relating to its existence, validity or termination) and any noncontractual obligations arising out of or in connection with it.Pasal 11Article 11Pengesahan PerdamaianAgreement EndorsementPENGGUGAT sepakat bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan inimaka PENGGUGAT terikat untuk melaporkan

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2005 perkawinan Lauw Kim Hen aliasHendarmin Siantar dengan Yang Hsio Lan secara resmi putus karenaperceraian, sebagaimana Divorce Certification of Making Decree NisiHim 2 dari 16 Him Penetapan No.0270/Pat.P/2016/PA.Sda.Absolute, yang dikeluarkan oleh In The Subordinate Courts of The Republicof Singafore, Nomor : 028/2005/F, tertanggal 29 Juni 2005;7.

bulan kemudian Terbanding meralat jawaban tersebut,dalam hal ini jika memperhatikan prinsipprinsip hukum sebagaiberikut:a) bahwa mengacu pada prinsip hukum Vertrouwensbeginsel(Legitimate Expectation Principle), seharusnya ketika Terbandingmengeluarkan suatu ruling, maka atas ruling yang dikeluarkantersebut seharusnya melahirkan suatu kepercayaan hukum yangsah bagi Pemohon Banding sehingga pada akhirnya dapatmenjadi dasar acuan yang dapat dipercaya;b) bahwa sedikit berkaca pada prinsip hukum US Courts

yaituEstoppel Theory yang menyatakan bahwa: Although appliedwthin narrow limits by the US Courts in tax law, the doctrine ofestoppel generally iinplies that the IRS cannot change its previousstatement of position when there has been a misrepresentation onthe part of the IRS, reliance on that misrepresentation, and suchreliance has been to the detriment of the taxpayer;Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor 619 /B/PK/PJK/2014bahwa disebutkan dalam prinsip ini bahwasannya saat otoritasperpajakan

Bahwa karena suatu dan lain hal perkawinan antara Penggugat denganTergugat telah berakhir dengan perceraian pada tanggal 15 April 2008 danperceraian tersebut dilakukan melalui /n The Federal Magistrates Courts ofAustralia di Sydney sebagaimana dapat dibuktikan dengan Certificate ofDivorce file Nomor (P)SYC 2897/2007 (bukti P8 a dan b) dan hak asuhanak jatuh pada Tergugat;10.

Perceraian a quo diputuskan berdasarkan putusan pengadilanmagistrat federal Australia (The Federal Magistrates Courts of Australia) diSydney, Australia, sebagaimana dapat dibuktikan dengan Certificate ofDivorce file Nomor (P) SYC 2897/2007.13.Bahwa Penggugat juga telah mendalilkan dalam butir 12 halaman 6gugatan, bahwa kemudian Penggugat mencatatkan perceraian a quo dikantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010,atau pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal pelaporan

2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts

Untuk lebih jelasnya kami kutip ketentuan Paragraf (2) Bagian Governing Law(Hukum yang Berlaku) dari Perjanjianperjanjian sebagai berikut:However, Channel Provider shall have the right to bring anycollections related claims against AORA in the courts of Indonesiaunder Indonesian Law.Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:Namun demikian, Penyedia Saluran Televisi berhak untukmengajukan klaim terkait segala penagihan sejumlah uangterhadap AORA pada Pengadilan di Indonesia berdasarkan HukumIndonesia

Bahwa setelah bekerja selama 9 tahun Tergugat mengundurkan diri dari perusahaan13.(1 Juni 2005), bukan diberhentikan sebagaimana dinyatakan oleh penggugat, dansetelah itu tidak benar jika Tergugat menganggur selama 2 tahun, melainkan selama 2bulan saja (arsip bukti mengundurkan diri terlampir);Bahwa setelah mengundurkan diri dari perusahaan Vulgo Armada Mobil sayabekerja di Telkomsel sebagai driver antar jemput karyawan, dan merangkapsebagai driver PT Courts TBK yang bergerak di bidang elektronik

untuk keadilan) ;(Panel Session VI, Access to Justice For Children And Youth dipaparkanoleh Diah Sulastri Dewi mengenai Restorative Justice, Diversionary Schemes andSpecial Childrens Courts In Indonesia, WWW.mahkamahagung.co.id) ;Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuanpemidanaan tidak sematamata sebagai tindakan balas dendam dari pemberiannestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agarterpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang

di Indonesia tidak berwenang untuk mengadili sengketaa quo19.Bahwa Dokumen Pemberitahuan dan Konstitusi Home Club juga mengaturbahwa yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memutussengketa yang timbul antara Para Penggugat dan Para Tergugat sehubungandengan pelaksanaan program Home Club adalah Pengadilan Singapura.Berikut kutipannya:Pasal 19.10 Konstitusi Home Club:Jurisdiction19.9 Each party irrevocably and unconditionally:19.9.1 submits to the nonexclusive jurisdiction of the courts

2019/PT DPS Konstitusi Home Club (BuktiPermulaan T & T Il 26A s.d.Bukti Permulaan T & T Il 27B)juga mengatur bahwayurisdiksipengadilan yang berwenang untukmengadili dan memutus sengketayang timbul antara Para Penggugatdan Para Tergugat sehubungandengan pelaksanaan s programHome Club adalah PengadilanSingapura (choice of jurisdiction).Berikut kutipannya:Pasal 19.9 Konstitusi Home Club:Jurisdiction19.10 Each party irrevocably andunconditionally:19.9.1 submits to the nonexclusive jurisdictionof the courts

kesepakatan para pihak dalam perjanjiantersebut, yaitu :a) Pada yurisdiksi pengadilan di Singapura , sebagai yurisdiksi yang telahdipilin (choice of jurisdiction) oleh para pihak untuk menyelesaikansengketa, danb) Dengan menggunakan hukum Singapura, sebagai hukum yang telahdipilin untuk mengatur hubungan hukum para pihak (choice of law).Sesuai dengan Pasal 19.10 Konstitusi Home Club :Jurisdiction19.9 Each party irrevocably and unconditionally :19.9.1 submits to the non exclusive jurisdiction of the courts

Pengadilan NegeriDenpasar yang mengabulkan eksepsi Tergugat, Pengadilan Tinggi Denpasar tidaksependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menyatakan bahwa choice of forumdalam perkara a quo terkait dengan kompetensi absolut sedangkan dalam konstitusiHome Club tidak menunjuk secara jelas jenis forum yang dimaksud melainkan hanyamenentukan sebatas tunduk pada yurisdiksi non eksklusif pada pengadilan Singapura( submits to the non exclusive jurisdiction of the courts

Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Dum.In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall be a primaryconsideration.Artinya: semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan olehlembagalembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan,penguasapenguasa pemerintahan, atau badanbadan legislatif, makakepentingan yang terbaik bagi anak harus

967) tercatat atas nama Tergugat, bidangbidangtanah berikut bangunan tersebut secara yuridis adalah harta bersama (harta gono gini,common property) milik Penggugat dan Tergugat karena pembelian/perolehannyaterjadi sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;Bahwa kemudian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapatdipertahankan lagi akhirnya Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 15 April2008 dan perceraian tersebut dilakukan melalui In The Federal Magistrates Courts

2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts

2014 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkanhakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts

Dharma Prisai Abadi telah menandatanganiSurat Perjanjian (Loan Agreement), dimana pada Poin 7 (GoverningLaw) dari Surat Perjanjian tersebut berbunyi : "This agreement shallbe governed by and costrued in accordance with the laws in force inHalaman 13 dari 34 Putusan Nomor 57/Pdt/2020/PT MDNMALAYSIA from time to time and the parties agree to submit to theJurisdiction of the courts of MALAYSIA and all courts of appealthereform" yang artinya kurang lebih adalah "Perjanjian ini diatur olehdan ditafsirkan

Dharma Prisai Abadi telah menandatangani Surat Perjanjian(Loan Agreement), dimana pada Poin 7 (Governing Law) dari SuratPerjanjian tersebut berbunyi : This agreement shall be govemed by andcostrued in accordance with the laws in force in MALAYSIA from time to timeand the parties agree to submit to the jurisdiction of the courts of MALAYSIAand all courts of appeal thereform yang artinya kurang lebih adalahPerjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlakudi MALAYSIA dari waktu

aslinya, lalu diberi tanda T1;Fotokopi surat dari Armada Finance atas nama Rusmiyati Nomor :0801/PP/AFKDS/VVIV2012 tanggal 12 Agustus 2012 , bermeteraicukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakancocok dengan aslinya, lalu diberitanda 12;3.Fotocopy Formulir Pembayaran Pelunasan dari Armada Finance Kudus4.tanggal 21 Oktober 2013 bermeterai cukup, setelah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, laludiberi tanda T3;Foto Copy Kartu Pembayaran dari Courts

Fotocopy Kartu Pembayaran dari Courts atas nama Termohonbermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinyadinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberitanda T9Bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga mengajukan saksisaksi sebagai berikut: Saksi PertamaSaksi 4, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman diKecamatan Kaliwungu,, Kabupaten Kudus;Saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahpada pokoknya adalah:e Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak

2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.DumIn all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislativebodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.Artinya: semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan olehlembagalembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan,penguasapenguasa pemerintahan, atau badanbadan legislatif, makakepentingan yang terbaik bagi anak harus

sebutkan : "Yang dimaksud dengan "buktibuktipendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwausia mempelai masih di bawah ketentuan undangundang dan suratketerangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tuabahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan,Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 Convention on the Rights of theChild disebutkan bahwa "In all actions concerning children, whether undertakenby public or private social welfare institutions, courts