Ditemukan 55 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : departemen departemaen departenmen departermen dapartermen depatermen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2785 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Nopember 2013 — VINCENTIUS SETARA GO, SUMADY NGADIA, ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) RI, cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL BPN) SUMATERA UTARA, cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, dkk
50 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (enam ribu seratusmeter persegi) yang merupakan bahagian dari tanah yang termaktub dalamSertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1995 atas nama Departernen PeneranganRepublik Indonesia (sekarang Kementerian Komunikasi dan InformatikaRepublik Indonesia);Bahwa menurut hukum, dalam hal sebelum terjadinya jual beli atas sebidangtanah, Pembeli maupun Notaris yang akan membuat Akta Jual Beli atas151.5.1.6.1.7.sebidang tanah, mempunyai kewajiiban untuk menyelidiki guna untukmengetahui dan memastikan tetlebih dahulu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Drs. M. Bakhtiar bin H. Bado
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bantaengmenerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Direktorat JenderalManajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departernen PendidikanNasional dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama untuksiswa SMP sebesar Rp. 354.000,/siswa/tahun.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 04-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 K/PDT/2009
PT. Animo Jaya Abadi Cs.; PT. Boart Long Year
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Animo Jaya Abadi telah disahkanoleh Departernen Kehakiman dan telah diundangkan dalam Berita Negaradan Lembaran Negara sehingga menurut hukum sah sebagai Badan Hukumsesuai dengan UU RI Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;Berdasarkan tersebut diatas bahwa PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 18 Agustus 2011 — IVONE FREDIKA KOE KOE NURSYAF EFFENDI
162 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ario Baskoro,CCLA Officer diketahui section head CCLA Nyimas EniZurismawati dan disetujui oleh Departernen HeadArispranata;Bahwa selanjutnya dilakukan perjanjian kredit investasiNomor : JCCO.IV/883/PK KI/2003 tanggal 9 Desember 2003di hadapan Notaris Isyana Wisnu Wardani Sajarwo, S.H.,Notaris Jakarta yang dituangkan dalam Akte Nomor 11 yangdicantumkan IVONNE FREDRIKA KOEKOE Direktur Utama PTKAPL selaku DEBITUR dan Drs.
    Ario Baskoro,CCLA Ofiser diketahui section head CCLA Nyimas EniZurismawati dan disetujui oleh Departernen HeadArispranata;Bahwa selanjutnya dilakukan perjanjian kredit investasiNomor : JCCO.IV/883/PK KI/2003 tanggal 9 Desember 2003di hadapan Notaris Isyana Wisnu Wardani Sajarwo, S.H.,Notaris Jakarta yang dituangkan dalam Akte Nomor 11 yangdicantumkan IVONNE FREDRIKA KOEKOE Direktur Utama PTKAPL selaku DEBITUR dan Drs.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-02-2013 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2013/PN.Jkt-Sel
Tanggal 12 Agustus 2014 — GUNAWAN SUSANTO, Lawan 1. PARA AHLI WARIS ALMARHUM H. MOHAMMAD KADARMAN, 2. PEMERINTAH RI cq. SEKRETARIS JENDERAL KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN RI cq. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RI, 3. PT. DAUN RINDANG UTAMA, 4. PT. PERMATA HIJAU. 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI qq. KANTOR PERTANAHAN WILAYAH DKI JAKARTA qq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, 6. PT. WARGA BATIK 7. NOTARIS ANNA SUNARHADI, SH.
104 — 416
  • WARGA BATIK.Bahwa pembelian Turut Tergugat tersebut dilaksanakan oleh Tergugat selaku Tim Panitia Pengawas di Departernen Perindustrian RI dengandibuatkan Surat Kuasa Proforma No. 4476/1 .3 tertanggal 9 Desember1958 selaku Pejabat Direktorat Perindustrian Umum DepartemenPerindustrian dengan berdasarkan SK Menteri Perindustrian No. 8285/Mtertanggal 11 Oktober 1958.Bahwa Surat Kuasa Proforma tersebut dibuat karena pemegang sahamPT.
    Bahwa Tergugat dengan dasar surat keterangan palu yaitu LaporanPolisi tentang kehilangan suratsurat asli kepemilikan tersebut melakukan10.11.12.13.pengurusan penerbitan sertipikat atas tanah objek perkara kepadaTergugat V.Bahwa atas permohonan Tergugat tersebut, maka selanjutnya TergugatV menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 10/Grogol Utara tanggal 24Septernber 1991 atas nama Departernen Perindustrian (in casu TergugatIl) dengan peruntukkan sebagai pabrik tenun.Bahwa Tergugat V dan proses penerbitan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 310/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 16 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat II : SAURIP KADI
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : H. MOERWANTO SOEPRAPTO
Terbanding/Tergugat II : KEMENTRIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA D.h DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Penggugat III : SURIPTO, SH
Turut Terbanding/Penggugat I : HM. CHOLIS HASAN, SH.,MH
Turut Terbanding/Penggugat IV : Ny. JUSTIANI
40 — 24
  • dibatalkan.Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta harusdibatalkan segala tindakan para Tergugat yang dilakukan berdasarkan Surat No.04/YCHU/IV/2008 tertanggal 30 April 2008 dan Berita Acara PenyerahanSertifikat No. 383/SJUM/V/2008 tertanggal 07 Mei 2008 tentang penyerahanSertifikat Hak Pakai No.158/Cawang atas nama Yayasan Citra HandadariUtama.Menghukum dan memerintahkan Departemen Sosial RI (Tergugat II) untukmenyerahkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 159, Nomor 160 dan Nomor 161 atasnama Departernen
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 24-10-2014 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 214/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 30 Maret 2015 — 1.Ny. ULYA R,2.Ny. MASITO, dkk;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,2.MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
85 — 182
  • MampangPrapatan, Jakarta Selatan, tercatat atas nama Departernen Koperasi RepublikIndonesia sekarang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahRepublik Indonesia ; . Bahwa Sertifikat Hak Pakai tersebut diatas, pada saat ini telah diajukan gugatanpembatalannya oleh Ny. Ulya R, dkk sebagai Para Penggugat dalam PerkaraSengketa Tata Usaha Negara Nomor : 214/G/2014/PTUN.JKT, di Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta terhadap Kepala Kantor Peranahan Kota Administrasi JakartaSelatan ; .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 03-05-2010 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/PID/2010
Tanggal 3 Mei 2010 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO ; ARI PUJI RAHAYU
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.No.259 K/Pid/2010 Bahwa benar saksi pada tahun 2008 memerintahkan kepada anak saksi yangbernama Reny Dian Kristiyanti, SE untuk mengecek buku kas di TV mengenaisimpan pinjam di Primkoveri Asembagus milik saksi ; Bahwa benar ternyata setelah dikroscek di buku kas TV dengan nota perjanjiansimpan pinjam di bidang departernen sepeda yang dipercayakan kepada Apriyonosebagai penaksir barang diketemukan penyimpangan penyimpangan sejak tahun1995 sampai dengan tahun 2001 diantaranya ada setoran yang sudah
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-07-2013 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 281/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 21 Oktober 2014 — BAMBANG BUDIARTO, Cs Vs TOTO SUTARSONO, Cs
158 — 69
  • Kenali Asem Terusan No. 11, RT.001/RW. 018, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, JakartaTimur, selanjutnya dilsebut sebagai Tergugat VIII;MUHAMAD ALI HANAFIA CHALIL, beralamat di Blok Duku RT. 06/RW.010 No. 838, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur,selanjutnya dilsebut sebagai Tergugat IX;MOCHAMAD SOFYAN, beralamat di Komplek Departernen KoperasiC 76 RT. 03/RW. 015, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis,Depok, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;HASNAN, beralamat, di Jalan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2386 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 11 Desember 2013 — HOTLAN MANURUNG
126 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Toba Mandiri Lestari yang terletak dalam wilayah DesaSipagabu, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir, setelah dilakukanpengambilan titiktitik koordinat dengan menggunakan Global PositionSystem (GPS) merek Garmin type MAP 76 CS buatan Taiwan yangmerupakan alat standarisasi Departernen Kehutanan Republik Indonesia,titik Koordinat yang dihasilkan adalah:02 21 32,0 LU dan 99 27 21,6 BT (lokasi Saw Mill/Base Camp);02 21 23,9 LU dan 99 27 07,1 BT (lokasi jalan/TPK/penebangan);02 21 25,4 LU dan 99 27
Pengadilan PN BONDOWOSO Perdata
Putus : 14-12-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 08/PDT.G/2011/PN.BDW
Tanggal 14 Desember 2011 — Dr. H. ALWAN SRI KUSTONO, SE, MS
170 — 76
  • ., notaris di Jember, secaraadministrasi keberadaannya tidak didaftar dan tidak tercatat dalamdaftar yayasan di Departernen Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu. : Undang Undang RepublikIndonesia nomor 16 Tahun 2001 tantang Yayasan juncto UndangUndang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2004 tentangPerubahan Undang Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun2001 tentang Yayasan juncto Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 29-07-2009 — Putus : 04-03-2010 — Upload : 25-02-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 48/G/2009/PTUN-BDG
Tanggal 4 Maret 2010 — HERMAN RAHAYAAN, DKK VS 1. BUPATI BOGOR, 2. DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 3. KOMANDO DAERAH MILITER III / SILIWANGI
355 — 0
  • EKSEPSI MENGENAI PENGGUGAT INTERVENSI 2 TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN ; 1 Bahwa, Penggugat Intervensi 2 tidakmemiliki kepentingan untuk mengajukangugatan dalam perkara a quo, sertamempersoalkan dan mengintervensi SuratKeputusan Bupati No. 591/235/Kpts/Huk/2009, Tertanggal 10 Mei 2009,Tentang Penetapan Lokasi UntukKepentingan Departernen Pertahanan RICQ.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
387 — 262
  • Peninggalan Jakarta, diberitanda T.I18 (foto copy) ;Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No : S4/G/2002/PTUN BDG, tertanggal 30 Desember 2002, diberi tanda TII19 (sesuai dengan asli) ;Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No : 126/Pdt.G/2002/PN.CBN,tertanggal27 Mei 2003, diberi tanda T.II20 (sesuai dengan ashi) ;Berita Acara Serah Terma No : 4711BIKN/K/XI/2000, tertanggall0 November2000,diberi tanda T.II21 (sesuai dengan asli) ;Surat No : S 2242/A/2001, tertanggal 6 Juni 2001, dari Departernen
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 25-05-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 530/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Oktober 2015 —
346 — 372
  • WA ODE PIAMATRIA S selaku Departemen Head dan YUNIANTO KUNCOROselaku Departemen Head ;Bahwa jika pejabat yang berwenang tidak ada di tempat maka berdasarkanSOP diperbolehkan MEMO tersebut ditandatangani oleh 2 (dua) orangKepala Departernen dan saksi tidak ingat berada di mana saksi pada saatMEMO tersebut dibuat yaitu pada tanggal 18 Juli 2014 ;Bahwa mengenai pengecekan terhadap objek tujuan / kegunaan SKBDNdan keaslian dokumen jaminan atas penerbitan SKBDN atas nama PT.Hal. 143 dari hal.273 Putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Yohanes Waworuntu, SE.
178 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditetapbkan dalam Lampiran Peraturan PemerintahNomor 26 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 joPeraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas jenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum danHak Asasi Manusia RI yang diterima dari Notaris setiap kali melakukanpengurusan pengesahan akta pendirian atau persetujuan atau laporan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dimohon para Notaris kepadaDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departernen