• MENGADILI

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.002/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

  Anugrah Selaras Sejati tanggal1 Maret 2010 (fotokopi sesuai asli); P12 Lembar Persetujuan Nomor: 540/170/DESDM/II/2010Dokumen Studi Kelayakan Penambangan Nikel PT.Anugrah Selaras Sejati SK Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.005/DESDM/IX/2009, tanggal 9 Februari 2010 Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor: 12/P/FP/2021/PTUN.PL (fotokopi sesuai asli) ; 13.

  T2 Keputusan Bupati Morowall Nomor:540.2/SK.027/DESDM/XI/2008 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi Kepada PT. Anugrah SelarasSejati tanggal 29 November 2008 (fotokopi sesuai asl); 3. T3 Keputusan Bupati Morowalli Nomor:540.2/SK.005/DESDM/IX/2009 tentang PersetujuanPenyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi MenjadiIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.Anugrah Selaras Sejati tanggal 28 September 2009(fotokopi Sesuai fotokopi); 4.

  Nomor: 540.3/SK.002/DESDM/III/2011tanggal 15 Maret 2011 tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

  ANUGRAH SELARAS SEJATI tanggal 01 Maret 2010,serta Lembar Persetujuan Dinas Energi Dan Sumber Daya MineralKabupaten Morowali Nomor: 540/170/DESDM//II/2010 tanggal 9 Februari2010 atas Dokumen Studi Kelayakan Penambangan Nikel PT.

• ., Pekerjaan Advokat;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Setda Prov Sulawesi TengahHalaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 7/G/2017/PTUN.PLdan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :181/0208SEIT/DESDM, tanggal 16 Juni 2017;Selanjutnya disebut Sebagal..................

  Surat Nomor : 540/4704.1PU/DESDM yang dikeluarkan oleh Tergugatpada tanggal 4 April 2016 #zPerihal Revisi Waktu = IUPEksplorasSi; 2922222 22 22. Surat Nomor : 540/5605.PU/DESDM yang dikeluarkan oleh Tergugatpada tanggal 10 Mei 2016 perihal Kelengkapan Persyaratan PeningkatanIUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi :3. Surat Nomor: 540/9911.1PU/DESDM yang dikeluarkan oleh Tergugatpada tanggal 29 November 2016, perihal berakhirnya jangka waktu IUPEksplOraS!

  Surat Perjanjian Perdamaian No. 027/7708MINERBA/DESDM,Nomor : 03/BTN/VII/2017 tertanggal 6 Juli2017 ;2.

  Gugatan dan belum masuk agendaPersidangan jawaban oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap pencabutan gugatan Penggugat a quo menurut Majelis Hakimuntuk mengambil sikap tidak =memerlukan ~~ persetujuan dariTE QUQ Al; =n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nnn nnn nen non nannnonsMenimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonannya, Penggugatmenyatakan telah melakukaan Perdamaian dengan Tergugat sebagaimanaSurat Perjanjian Perdamaian No. 027/7708MINERBA/DESDM

• MENGADILI

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

  CAHAYA GINDA GANDA yang isinyamencabut Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor.540.3/SK.016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT.

  Bukti T2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK019/DESDM/XII/2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT. Cahaya GindaGanda tanggal 29 Desember 2009 (sesuai denganfotokopi);3. Bukti T3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK016/DESDM/VIII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

  Operasi Produksiberdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK016/DESDM/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT.

  CAHAYA GINDAGANDA;Kedua : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor:540.2/SK 019/DESDM/XII/2009 tanggal 29 Desember 2009telah memberikan Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PT. CAHAYA GINDA GANDA;Ketiga : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor:540.3/SK 016/DESDM/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010,telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

  CAHAYAGINDA GANDA tanggal 29 Juni 2010, serta Lembar Persetujuan DinasEnergi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali Nomor:540/173.3/DESDM/IV/2010 tanggal 7 April 2010 atas Dokumen StudiKelayakan Penambangan Nikel PT.

• MENGADILI

  Dalam Penundaan:

  • Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/Tamben/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

  Tubindo Energi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/Tamben/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.

   Tubindo Energi;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 424/KPTS/Tamben/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tubindo Energi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Gubernur Sumatera Selatanmenerbitkan Keputusan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 TentangPencabutan Keputusan Bupati Banyuasin NomorHalaman 4 dari 83 halaman /Putusan No.11/G/2020/PTUN.PLG424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT.

Tenggang Waktu:1.Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017, Gubernur Provinsi SumateraSelatan mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa yaitu SuratKeputusan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera SelatanNomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017 TentangPencabutan Keputusan Bupati Banyuasin NomorHalaman 30 dari 83 halaman /Putusan No.11/G/2020/PTUN.PLG424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT. Tubindo Energi;.

Bahwa dalil Penggugat pada halaman 10 paragraf ke 2 surat gugatanyang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa; KeputusanGubernur Sumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017, tanggal10 Maret 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati BanyuasinNomor 424/KPTS/TAMBEN/2013 Tentang Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Selatan Nomor 196/KPTS/DESDM/2017 tanggal 10 Maret 2017Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor424/KPTS/Tamben/2013 Tentang Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT. Tubindo Energi;.

• Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor540/407/DSESDMGST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentang PenciutanAtas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi Mining BerdasarkanKeputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT ArthaBumi Mining (Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa);3.

  Putusan Nomor 98 PK/TUN/2019Atas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi Mining BerdasarkanKeputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT ArthaBumi Mining (Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa), tidak sahdan tidak mengikat secara hukum;4.

  Bintang Delapan Wahana oleh BupatiKonawe adalah diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang karenanyatidak sah sehingga dinyatakan batal demi hukum dan secara mutatismutandis terhadap Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK001/DESDM/1/2014 tanggal 7 Januari 2014 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi dan Surat Keputusan Nomor540.3/SK 001/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Revisi IUP OperasiProduksi kepada PT.

  Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa KeputusanGubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/407/DISESDMGST/2016,tertanggal 11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin UsahaPertambangan PT Artha Bumi Mining Berdasarkan Keputusan BupatiMorowali Nomor 540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT Artha Bumi Mining ;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor540/407/DISESDMGST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentangPenciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi MiningBerdasarkan Keputusan Bupati Morowalli Nomor540.3/SK.002/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT Artha Bumi Mining ;4.

• SELARAS MAJU,tanggal 29 November 2008, dengan luas 625 Ha;

• Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV.

  SELARAS MAJU,tanggal 24 November 2009, dengan luas 625 Ha;

• Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 020/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. SELARAS MAJU,tanggal 16 Juli 2014, dengan luas 572 Ha;

3Menghukum Termohonuntuk membayar biaya perkara sejumlahRp.276.000,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan PenyesuaianKuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganEksplorasi kepada CV. SELARAS MAJU tanggal 24 November 2009.Dengan luas + 625 Ha.3. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.020/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksikepada CV. SELARAS MAJU, tanggal 16 Juli 2014.

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.004/DESDM/X1/2009 tentang Persetujuan PenyesuaianKuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi iIzin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada CV. SELARAS MAJU tanggal24 November 2009. Dengan luas + 625 Ha.c.

Selaras Maju, tanggal 29 November 2008;: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.028/DESDM/XI/2008 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi Kepada CV.

Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.004/DESDM/XI/2009tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi MenjadiHalaman 18 dari 37 Halaman Putusan Perkara Nomor: 7/P/FP/2020/PTUN.PLIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Selaras Maju tanggal 24November 2009, dengan luas + 625 Ha;c. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 020/DESDM/VII/2014tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.

Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.004/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Penyesuaian KuasaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan EksplorasiKepada CV. SELARAS MAJU, tanggal 24 November 2009, dengan luas+ 625 Ha;c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK020/DESDM/VII/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada CV. SELARAS MAJU, tanggal 16 Juli 2014, denganluas 572 Ha;3.

• MENGADILI

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/I/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

  Bukti P14 : Lembar Persetujuan Kepala Dinas Energi dan SumberDaya Mineral Kabupaten Morowali Nomor:540/177.2/DESDM/I/2011 tanggal 14 Januari 2011(fotokopi sesuai asli);15.

  Bukti T2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.017/DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sinar MorokartaPerkasa, tanggal 23 Februari 2010 (fotokopi dari fotokopi);3. Bukti T3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/I/2012 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT. SinarMorokarta Perkasa, tanggal 16 Januari 2012 (fotokopi darifotokopi);4.

  Bukti T6 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 541/SK.014/DESDM/I1I/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha PertambanganEksplorasi PT.

  SINAR MOROKARTA PERKASAmelalui Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.005/DESDM/I/2012,tanggal 16 Januari 2012, secara yuridis memiliki wewenang dan/ataukewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan atasnama PT.

  SINAR MOROKARTA PERKASA, khususnyaterhadap Surat Keputusan Bupati Morowali 540.3/SK.005/DESDM/I/2012tanggal 16 Januari 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT.

• ., Pekerjaan Advokat;Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 8/G/2017/PTUN.PLKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Setda Prov Sulawesi Tengahdan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :181/0208SEIT/DESDM, tanggal 16 Juni 2017;Selanjutnya disebut Ssebagal...................668 TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:;1.

  ;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniagar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu berupa :1.Surat Nomor : 540/8203PU/DESDM yang dikeluarkan oleh Tergugatpada tanggal 4 April 2016 perihal Revisi Waktu IUP Eksplorasi;2.Surat Nomor : 067/BidPU/4/2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat padatanggal 29 April 2016 perihal Kelengkapan Persyaratan Peningkatan IUPEksplorasi menjadi UP Operasi Produksi; 3.Surat Nomor : 067/5505PU/DESDM yang dikeluarkan oleh

  Surat Perjanjian Perdamaian No. 027/7808MINERBA/DESDM,Nomor : O4/TTB/VII/2017 tertanggal 6 Juli2017; 2.

  Gugatan tertanggal 7 Juli 2017, dan pemeriksaan sengketa inimasih dalam tahap Pembacaan Gugatan dan belum masuk agendaPersidangan jawaban oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap pencabutan gugatan Penggugat a quo menurut Majelis Hakimuntuk mengambil sikap tidak =memerlukan persetujuan dariTergugat; Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonannya, Penggugatmenyatakan telah melakukan Perdamaian dengan Tergugat sebagaimanaSurat Perjanjian Perdamaian No. 027/7808MINERBA/DESDM

• MENGADILI

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.018/DESDM/VI/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi

  Bahwa Permohonan Pemohon terhadap Termohon terkait denganPenyerahan Documen Surat Keputusan Bupati MorowaliNomor.540.3/SK.018/DESDM/VI/2012 tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT.

  Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan tidak memilikikedudukan Hukum sebab Surat Keputusan Bupati MorowalliNomor.540.3/SK.018/DESDM/V1/201 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT.

  FAARUL ANUGRAHRAZVITA yang isinya mencabut Surat Keputusan Buapati MorowallNomor.540.3/SK.018/DESDM/V1/2012 tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT.

  Menyatakan permohonan Pemohon agar Termohon menyerahkankeputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan BuapatiMorowali Nomor.540.3/SK.018/DESDM/VI/2012 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada PT.

  FAARUL ANUGRAH RAZVITA merupakanpemegang Izin Usaha Eksplorasi berdasarkan KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/XI/2009tanggal 24 November 2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT. FAARUL ANUGRAHRAZVITA;Kedua :bahwa PT.

• MENGADILI

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Mewajibkan kepada Termohon (Bupati Morowali) untuk menyerahkan Surat Keputusan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Gubernur Sulawesi Tengah) dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, berupa: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/V/2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

  P4 tanggal 23 November 2020, diterima pada 24 November2020 (fotokopi sesuai asli); Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.012/DESDM/XI/2009 tentang Persetujuan Izin5. P5 Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. FaarulAnugrah Razvita tanggal 24 November 2009 (fotokopisesuai fotokopi); Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.3/SK.014/DESDM/V/2012 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiKepada PT.

  P11 Lembar Persetujuan Nomor: 540/171.2/DESDM/III/2010Dokumen Studi Kelayakan Penambangan Nikel PT. FaarulAnugrah Razvita SK Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.012/DESDM/XI/2009, tanggal 18 Maret 2010(fotokopi sesuai asli); 12.

  FAARUL ANUGRAH RAZVITA merupakanbadan hukum perdata pemegang Izin Usaha PertambanganEksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.012/DESDM/XI1/2009 tanggal 24 November 2009;Kedua :bahwa PT.

  FAARUL ANUGRAH RAZVITA dalammelaksanakan kegiatan pertambangan di Desa Bahomoahi,Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, telahmemperoleh Izin Usaha Ekplorasi melalui Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/X1/2009 tanggal 24November 2009 dan Persetujuan Peningkatan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi melalui Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/V/2012 tanggal 30Mei 2012 untuk jangka waktu 10 Tahun;:bahwa dokumen perizinan

  NOVITA;Kedua : bahwa BUPATI MOROWALI dengan Keputusan Nomor:540.2/SK.012/DESDM/XI/2009 tanggal 24 November 2009,telah memberikan Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PT.

• CETARA BANGUN PERSADA (KEPUTUSANBUPATI MOROWALI NOMOR: 540.3/SK.023/DESDM/IX/2012TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHAPERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHAPERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT.

  Bahwa artinya Permohonan Pemohon dilakukan pada saatKeputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.036/DESDM/ii/2010Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT CetaraBangun Persada telah dicabut berdasarkan Keptusan Bupati MorowaliNomor: 541/SK/026/DESDM/III/2014 hal mana areal KuasaPertambangan PT. Cetara Bangun Persada tumpang tindih(overlapping) dengan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT.

  CETARA BANGUN PERSADA (Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IX/2012 tentang PersetujuanPeningkatan IUP Eksplorasi menjadi UP OP kepada PT. CETARA BANGUNPERSADA tanggal 26 September 2012) pada Dinas ESDM Prov.

  CETARA BANGUN PERSADA (Keputusan BupatiMorowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IX/2012 tentang PersetujuanPeningkatan IUP Eksplorasi menjadi UP OP kepada PT.

• Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.006/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR;b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.008/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR;c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.032/DESDM/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. KONSTRUKTOR;3.

  Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.006/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR;b. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.008/DESDM/V/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. KONSTRUKTOR;c. Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 541/SK.032/DESDM/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.

• DALAM POKOK SENGKETA;

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

  Bumi Kalaena Persada tanggal 15 Februari 2011, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

• Mewajibkan Tergugat menyerahkan dokumen berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

  Yang intinya menyatakankeberatan atas tidak diserahkannya dokumen berupa Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada PT.

  Bahwa Dokumen yang tidak diserahkan oleh TERGUGAT adalah Surat KeputusanBupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bumi Kalaena Persada tanggal 15Februari 2011.7.

  Pemberian IUP Eksplorasi Nomor: 540.2/SK.013/DESDM/X/2009 tentangPersetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BUMIKALAENA PERSADA tanggal 21 Oktober 2009. Juga di tanda tangani olehBupati atas nama Anwar Hafid.c. Pemberian IUP OP Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IUP OperasiProduksi kepada PT. BUMI KALAENA PERSADASA tanggal 15 Februari 2011.8.

  Mewajibkan Tergugat menyerahkan Dokumen Berupa Keputusan Bupati MorowaliNomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi kepada PT. BUMI KALAENA PERSADA tanggal 15 Februari 2011.Kepada Gubernur Sulawesi Tengah.4.

  Bukti P15: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Iqbal GunturHanafi (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopinya);: Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.019/DESDM/II/2011tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiKepada PT.

• Adapun Izin UsahaPertambangan Eksplorasi PEMOHON yang hendak di tingkatkan statusnyamenjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usahapertambangan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.018/DESDM/II/2010 tanggal 23 Februari 2010. Dengan luas 356hektar yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, KabupatenMorowali.2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).

  Bahwa dalam Lampiran IIl Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.018/DESDM/II/2010 tanggal 23 Februari 2010. Dengan luas 356hektar yang terletak di Desa Lalampu, Kecamatan Bahodopi, KabupatenHalaman 8 dari 26.

  Hasibuan, S.H., Notaris di Bogor; Bahwa Pemohon dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di DesaLalampu, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali berdasarkan KeputusanBupati Morowali Nomor: 5402/SK.018/ DESDM/II/2010 tentang Persetujuan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.

  Putusan Perkara No.21/P/FP/2020/PTUN.PLIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Pemohon berdasarkan Keputusan BupatiMorowali Nomor: 5402/SK.018/ DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bangun Bumi Indah tanggal 23 Februari 2010yang telah dicabut dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor:541/SK.019/DESDM/III/2014 tentang Pencabutan Izin Usaha PertambanganEksplorasi PT.

  Bangun Bumi Indah tanggal 14 Maret 2014 (vide bukti T2) sudahtidak mempunyai kekuatan hukum lagi sejak tanggal 14 Maret 2014;Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Izin Usaha PertambanganEksplorasi milik Pemohon berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor:5402/SK.018/ DESDM/II/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Kepada PT.

• Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor: 188.45/0665/DESDM/2014tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor :188.45/0243/DESDM/2010 tentang izin Usaha Pertambanga (IUP) OperasiProduksi Pertambangan Batuan (Pasir, Batu, dan Krikil) KepadaPT. MutiaraAlam Perkasa, tanggal 21 Oktober 2014 ;3.

  Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor :188.45/0665/DESDM/2014 tentang Perubahan atas KeputusanBupatii Donggala Nomor : 188.45/0243/DESDM/201 tentang izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Pertambangan Batuan, (Pasir, Batu danKrikil) Keapad PT. Mutiara Alam Perkasa, tanggal 21 Oktober 2014 ; 4, Menghukum Tergugatmembayar biaya perkara ; HAL 4 dari 10 Hal. Put.

  dalam Memori Bandingnya dengan mengemukakanalasanalasan tersebut (Vide supra), demikian pula pihak Tergugat/Terbandingmengemukakan alasan dan membantah terhadap Memori BandingPenggugat/Pembanding yang intinya menguatkan putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Palu Nomor : 06/G/2015/PTUN.PL, tanggal 03 September 2015sebagaimana termuatdalam Kontra MemoriBandingnya (Vide supra) ; Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berupa :Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.46/0665/DESDM

  /2014 tentangPerubahan atas Keputusan Bupat' Donggala Nomor: 188.45/0243/DESDM/2010tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pertambangan Batuan(Pasir, Batu, dan Krikil) kepada PT.

• Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.004/DESDM/II/2012tanggal 17 Februari 2012 tentang Persetujuan Perubahan Nama PerusahaanPemegang Izin Usaha Pertambangan Produksi dari PT. Duta inti PerkasaMineral kepada Penggugat (PT.

  Sulawesi Tengah, meskipun jikanantinya Tergugat mengajukan bantahan, banding atau kasasi;Menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dalammengeluarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.004/DESDM/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat yaitu PT.

  Bumi MorowaliUtama yang wilayahnya tumpang tindih dengan sebagian IUP Pertambangan OreNikel Penggugat yaitu Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.012/DESDM/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang PersetujuanPenyesuaian Kuasa Pertambangan Ekspioitasi menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada kepada PT.

  Dimana,rekomendasi Penggugat tersebut sebagian lahannya seluas +132.887 M2 (13,29Ha) tumpang tindih dengan dengan wilayah IUP Pertambangan Ore NikelTergugat ;Menyatakan bahwa surat Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.004/DESDM/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat yaitu PT.

  Bumi MorowaliUtama yang lokasinya tumpang tindih dengan sebagian IUP Pertambangan OreNikel Penggugat yaitu Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.012/DESDM/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang PersetujuanPenyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi kepada kepada PT.

• Mengabulkan permohonan penundaan (penangguhan) pelaksanaanKeputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor540/406/DISESDMG.ST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentangPenciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Daya Sumber MiningIndonesia Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.003/DESDM/VIII/2012 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada PT Daya Sumber Mining Indonesia;2.

  Menyatakan menunda (menangguhkan) Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor 540/406/DISESDMG.ST/2016, tertanggal11 Mei 2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PTDaya Sumber Mining Indonesia Berdasarkan Keputusan BupatiMorowali Nomor 540.3/SK.003/DESDM/VIII/2012 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT Daya Sumber MiningIndonesia;B. DALAM POKOK PERKARA:1.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor540/406/DISESDMG.ST/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tentangPenciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Daya Sumber MiningIndonesia Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.003/DESDM/VIII/2012tentang Persetujuan PeningkatanIzin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Kepada PT Daya Sumber MiningIndonesia (Objek Sengketa);3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Keputusan Gubernur SulawesiTengah Nomor 540/406/DISESDMG.ST/2016, tertanggal 11 Mei2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT DayaSumber Mining Indonesia Berdasarkan Keputusan Bupati MorowaliNomor 540.3/SK.003/DESDM/VIII/2012 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Daya SumberMining Indonesia (Objek Sengketa);4.

  dibenarkan, karena Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salahdalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Judex Facti dan dissenting opinion HakimTinggi Anggota sudah benar;Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor 540/406/DISESDMG.ST/2016 tertanggal 11 Mei2016 tentang Penciutan Atas Izin Usaha Pertambangan PT Daya SumberMining Indonesia Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.3/SK.003/DESDM

• Mengadili

  I. DALAM PENUNDAAN

  - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Morowali Nomor 541/SK.016/DESDM/III/2014 TAHUN 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA CV.

  Sulawesi tengah;Bahwa Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi NOMOR540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGANEKSPLORASI kepada CV.

  Putusan Perkara No.15/G/2019/PTUN.PL24.25.26.540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGANEKSPLORASI KEPADA CV.

  Pokok PerkaraBahwa berdasarkan Objek Sengketa sebagaimana Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor: 541/SK.016/DESDM/III/2014 tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor:540.2/SK.010/DESDM/VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan EksplorasiKepada CV. Bumi Nikel Bungku tertanggal 31 Agustus 2010. Pada DiktumMenimbang Hurif a.

  Di bawah ini kami sampaikantangkapan layar Gugatan Penggugat:A OBIEK SENGKETA ;Bahwa yang menjadi oN BUPATI2014 tanggal 10Labjek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalahMOROWALI NOMOR : 541/SK.016/DESDM/111/2014 TAHUNMOROWALT No Maret 2014 tentang PENCASUTAN KEPUTUSAN BUPATIMOR : 540.2/SK.010/DESDM/VII/2010 TENTANG IZIN USAHAPERTAMBANGAN Exks:PLORASI KEPADA CV.

  Tahun 2014 tanggal 10Maret 2014 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Morowali Nomor540.2/SK.010/DESDM/ VIII/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepadaCV.

• HERRYMARTINUS Selaku KPA DESDM di ruangan Terdakwa Ir.

  Tanjung Gadang Kab.Sijunjung Kepala DESDM menerbitkanSurat Keputusan untuk pengangkatanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPTKSKPD) dan Pengelola Administrasi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral(DESDM) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 01 Februari2012, dimana Terdakwa Ir.

  HERRY MARTINUS SelakuKPA DESDM di ruangan Terdakwa Ir.

  ASIS ENGINERIA yang ditunjuksecara resmi dari DESDM Prop.

• Dalam Penundaan:

  - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.018/DESDM/III/2014, Tanggal 14 Maret 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Cetara Bangun Persada.;

  II. Dalam Eksepsi:

  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

  III. Dalam Pokok Perkara:

  1.

  Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

  2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.018/DESDM/III/2014, Tanggal 14 Maret 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Cetara Bangun Persada.

  ;

  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali No.541/SK.018/DESDM/III/2014, Tanggal 14 Maret 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Cetara Bangun Persada.;

  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 487.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah );

  KONKRIT, karena Objek Sengketa tersebut nyatanyata dibuat olehTERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukanisinya, yaitu TERGUGAT mengeluarkan KEPUTUSAN BUPATIMOROWALI No.541/SK.018/DESDM/III/2014 Tanggal 14 Maret 2014Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUPOP) PT.Cetara Bangun Persada;ii.

  Bahwa Kedudukan PT.CETARA BANGUN PERSADA adalah sah sebagaiPemegang:a) KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI No.540.3/SK.001/DESDM/X/ 2011,tanggal 6 Oktober 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin UsahaHalaman 9 dari 68 halaman Putusan Perkara No 28/G/2019/PTUN.PLb)d)g).Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi kepada PT.Cipta Perkasa Sejati;KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI No. 540.3/SK.009/DESDM/III/2012,tanggal 16 Maret 2012 Tentang Persetujuan Penggantian NamaPerusahaan Pemegang Izin

  Melakukan kegiatan di lapangan dan menyampaikan laporanTriwulan sebagaimana tahap yang disebutkan dalam suratKeputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.001/DESDM/V/2011tanggal 13 mei 20112. Menyampaikan bukti pembayaran landrent periode 2011 s/d Mei20123.

  Menyetor Dana Jaminan Kesungguhan.Bahwa teguran tersebut tidak dindahkan oleh Penggugat; Bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 Pemerintah Kabupaten Morowalimengeluarkan Himbauan Nomor : 540/130/DESDM/VIII/2013 kepadapemegang izin Usaha pertambangan yang ada diwilayah kabupatenMorowali termasuk Penggugat, akan tetapi tetap juga tidak diindahkanoleh Penggugat, sehingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan BupatiMorowali Nomor :541/sk.018/DESDM/III/2014tentang Pencabutan IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi

  Gubernur Sulawesi TengahNomor : 5401 4932MINERBA/DESDM, tanggal 07 Oktober2019 Perihal: Penyampaian yang ditujukan kepada DirekturUtama PT. Cetara Bangun Persada (Fotokopi Sesuai DenganAsli);: Surat Keberatan Atas Pencabutan IUP OP PT.Cetara BangunPersada, Nomor : 23/CBP/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019yang ditujukan Kepada Bupati Morowali.