DpkPP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalanmemberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernahhadir ke

DpkPP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalanmemberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetapmempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidakberhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir ke

DpkPP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalanmemberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernahhadir ke

DpkPP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalanmemberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernahhadir ke

DpkPP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalanmemberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernahhadir ke

Petugas KAL Il204/Mansalar menemukanterdakwa sedang berada dipulau tersebut dengan menggunakan KM BersamaGT 02/ Kayu milik terdakwa sendiri sesuai dengan Bukti Pencatatan KapalPerikanan Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara Nomor Register 523.2/90BPKP/DPKPP/II/2017 tanggal 05 April 2017 bersama dengan saksi Hermantoselaku ABK KM Bersama dan hendak melakukan penangkapan ikan.

poin ke dua, yang menguraikan kronologis penangkapankami selaku terdadkwa sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 24 mei 2018,bertempat di Pulau Kalimantung, saya selaku Nahkoda KM.Bersama ditangkapoleh Petugas KALII204 / Mansalar yang sedang berpatroli di Pulau Kalimantungdan menemukan saya Terdakwa sedang beradad di Pulau tersebut denganmenggunakan KM.Bersama GT 02/Kayu milik Terdakwa sesuai dengan BuktiPencatatan Kapal Perikanan Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara No.register523.2/90BPKP/DPKPP

DpkPP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalanmemberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernahhadir ke

DpkPP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalanmemberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernahhadir ke

DpkPP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalanmemberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernahhadir ke

DpkPP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalanmemberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernahhadir ke

PUTUSANNomor 4846/Pdt.G/2021/PA.Cbnet ela 4DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, NIK. 3276086505750001, lahir di Bandung, 25 Mei 1975, agamaIslam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS DPKPP,tempat tinggal di Perumahan Puri Nirwana 2 Blok Y No.2A,RT 003 RW 010, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan

No.021109914586739 yang dikeluarkan oleh LKPP berlaku sampai dengan 09 Maret 2015 09 Maret 2019,-;

tanggal 21 Agustus 2017 perihal Undangan;

01 Agustus 2017;

Jl.Sam ratulangi Ds.Puncak Indah Kec.Malili Kab.Luwu Timur, Acara Pengkuran Bidang Lokasi Islamic Centre;

/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 ;

DpkPP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalanmemberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernahhadir ke

Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Kompensasi/Jual Belliyang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas DPKPP Kubar, CamatMuara Lawa, dan Petinggi Benggeris, selanjutnya diberi tanda T8;9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanah GarapanSendiri, yang diketahui dan ditandatangani oleh Petinggi KampungBenggeris, Ketua RT 01 Kampung Benggeris, dan Camat Muara Lawa,tanggal 03 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T9;10.

(enamribu meter persegi) merupakan milik/hak Saksi Metiq;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T8 berupa TandaTerima Kompensasi/Jual Beli yang diketahui dan ditandatangani oleh KepalaDinas DPKPP Kubar, Camat Muara Lawa, dan Petinggi Benggeris, bukti T14berupa Surat Pernyataan Bersama Penerimaan Kompensasi Atas TanahHalaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pat.G/2020/PN SdwGarapan antara Fernando dengan PT Firman Ketaun Perkasa yang diketahuidan ditandatangani oleh Petinggi Kampung

., Notarisberkedudukan di Kota Bogor yang telah diregister padaDinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten Cianjur, dengan Nomor : 600/97/DPKPP,tanggal 03 Maret 2021.4.

Dinas Perumahan, KawasanPemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur dengan buktiregister Nomor : 600/97/DPKPP, tanggal 03 Maret 2021. (buktiAkta terlampir).Selain itu juga Pembentukan PPPSRS telah mengundang sertadihadiri oleh wakil dari Pemerintah Daerah yaitu Sdr.AHMAD NUGRAHA dan Sdr. YAYAN S. dari DinasPerumahan, Kawasan Pemukiman = dan PertanahanKabupaten Cianjur (Pasal 10 ayat (1) Permen PUPR Nomor23/PRT/M/2018) berdasarkan data kehadiran tanggal 12Desember 2020.

Derogate Legi Inferiori, Pasal 8 ayat (1)Permen PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 tidak dapat dijadikanacuan dan dasar hukum untuk menyatakan PARAPEMBANDING melawan Hukum dalam PembentukanPanmus PPPSRS dan Pembentukan PPPSRS.Namun demikian, Bukti Tambahan berupa Akta Nomor : 1tanggal 06 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris ANDRY SURYADARMA SAKTI, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Bogoryang telah diregister pada Dinas Perumahan, KawasanPermukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur, dengan Nomor :600/97/DPKPP

Pasal 28 PermenPUPR No. 23/Prt/M/2018, sejak terbentuk dan Akta Nomor : 1tanggal 06 Januari 2021, yang dibuat oleh Notaris ANDRY SURYADARMA SAKTI, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Bogortelah pula diregister dalam pada Dinas Perumahan, KawasanPermukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur, dengan Nomor :600/97/DPKPP, tanggal 03 Maret 2021.4.

Penghuni Satuan Rumah Susun.Registrasi pada DinasPerumahan KawasanPermukiman dan PertanahanKabupaten Cianjur, denganNomor Register :600/97/DPKPP, Tanggal 25Februari 2021, Tanggaldiserahkan 03 Maret 2021(Halaman 41).Berita Acara Serah Terima POTOLORE sesual ASEa Membuktikan bahwaPencatatan Akta Pendirian: Pembentukan PPPSRS telahPerkumpulan Perhimpunan . oe .say : dicatatkan/diregistrasi olehPemilik dan Penghuni Satuan P intah Daerah 9 Bukti PARA Rumah Susun Kondominium Todaro amd Niemen 30 PEMBANDING

GT.PCHARSAN EFFENDI di Jakarta tanggal 05 April 2015 dinyatakan tidakberlaku lagi dikarenakan adanya TITAH SULTAN KUTAI KARTANEGARAING MARTADIPURA (HAJI SULTAN SALEHUDDIN II) tertanggal 02 Oktober2010 dan tertanggal 10 September 2011, Surat Edaran Bupati KutaiKartanegara tertanggal 02 Oktober 2014, Surat Edaran Sekretariat DaerahKota Bontang Nomor: 590/414.4/DPKPP.03 tertanggal 11 September 2017,Surat Klarifikasi dari SULTAN KUTA KARTANEGARA KeXXI (Drs.

Surat Edaran Nomor 590/414.4/DPKPP.03 yang diterbitkan olehPemerintah Kota Bontang Sekretariat Daerah tanggal 11 September2017;4. Titah Sultan Adji Mohammad Salehoeddin II Sultan Kutai KertanegaraIng Martadipura XX tanggal 10 September 2011 yang pada pokoknyamenyatakan tidak mengenal adanya Grant Sultan di tanah Kutal;5.

GT.P CHARSAN EFFENDIdi Jakarta tanggal 05 April 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi dikarenakanadanya TITAH SULTAN KUTAI KARTANEGARA ING MARTADIPURA (HAJISULTAN SALEHUDDIN II) tertanggal 02 Oktober 2010 dan tertanggal 10September 2011, Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 02 Oktober2014, Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Bontang Nomor:590/414.4/DPKPP.03 tertanggal 11 September 2017, Surat Klarifikasi dariSULTAN KUTAI KARTANEGARA KeXXI (Drs.

SPM : 00770/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 15 Desember 2021 beserta lampiran

6

1 (satu) bundle COPY dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00888/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran

7

1 (satu) bundle COPY dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00504/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 16 November 2021 beserta lampiran

8

1 (satu) bundle COPY dokumen Surat Perintah Membayar No.

SPM : 00893/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran

18

1 (satu) bundle COPY dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00898/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran

19

1 (satu) bundle COPY dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00894/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran

Barang Bukti No. 4 s/d 19 :

Terlampir dalam Berkas Perkara.

SPM : 00973/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran

25

1 (satu) bundle COPY dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00862/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 10 Desember 2021 beserta lampiran

26

1 (satu) bundle COPY dokumen Surat Perintah Membayar No. SPM : 00399/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 6 Oktober 2021 beserta lampiran

27

1 (satu) bundle COPY dokumen Surat Perintah Membayar No.

SPM : 00514/SPM-LS/BL/DPKPP Tanggal 18 November 2021 beserta lampiran

28

1 (satu) lembar kwitansi dari Bp.

SPM : 00504/SPP-LS/BL/DPKPP Tahun 2021;

94

1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00504/SPP-LS/BL/DPKPP Tahun 2021 Tahun 2021;

95

2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00504/SPP-LS/BL/DPKPP Tahun 2021 tahun 2021.

PUTUSANNomor 0070/Pdt.G/2019/PA.Pdlger pers Ul awwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pandeglang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT;, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorerpada DPKPP Kab.

Foto copy Rekomendasi No.590/57/DPKPP/III/2018 tertanggal 12 Maret2018 bermeterai cukup dan sesuai dengan asili diberi tanda P 3.4. Foto copy Surat Keterangan Tanah Garapan NomorO6/SKGT/PLT/III/2018 tertanggal 22 Maret 2018 bermeterai cukup dansesuai dengan asli diberi tanda P 45, Foto copy Peta Blok 001 MarosPalantikan bermeterai cukup tidakdicocokkan sesuai dengan asli diberi tanda P 5.6.