Menetapkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan danKawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota BandungNomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan KompensasiBangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan PembangunanRumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26September 2017, sampai ada Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yangmencabutnya di kemudian hari:Halaman 2 dari 7 halaman

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara,berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan KompensasiBangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan PembangunanRumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26September 2017;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan danKawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota BandungNomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan KompensasiBangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan PembangunanRumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26September 2017;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara, berupaSurat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan PemukimanPertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan Kompensasi Bangunan,Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah DeretTamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26 September 2017;3.

Mewajibkan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Tergugatuntuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan danPertamanan Kota Bandung Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentangHalaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 87 K/TUN/2019Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi danPelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari Tahun Anggaran2017, tertanggal 26 September 2017;4.

., selaku Kepala DinasPerumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan(DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin Nomor 103 Kota Bandung,untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletakdi Jalan Kebon Kembang Nomor 00, Kelurahan Tamansari, KecamatanBandung Wetan, Kota Bandung, dengan Luas Lahan Kegiatan 6.616 m?dan Luas Bangunan 12.309 m?

Dadang Darmawan, M.Si., selaku KepalaDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan danPertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin Nomor 103Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yangterletak di Jalan Kebon Kembang Nomor 00, Kelurahan Tamansari,Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, dengan Luas LahanKegiatan 6.616 m?

,selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahandan Pertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin Nomor 103Kota Bandung, untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yangterletak di Jalan Kebon Kembang Nomor 00, Kelurahan TamansariKecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, dengan Luas LahanKegiatan 6.616 m?

Dadang Darmawan, M.Si., selaku KepalaDinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan(DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin Nomor 103 Kota Bandung,untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di JalanKebon Kembang Nomor 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan BandungWetan, Kota Bandung, dengan Luas Lahan Kegiatan 6.616 m?

Dadang Darmawan, M.Si., selaku KepalaDinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan(DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin Nomor 103 Kota Bandung,untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletak di JalanKebon Kembang Nomor 00, Kelurahan Tamansari, Kecamatan BandungWetan, Kota Bandung, dengan Luas Lahan Kegiatan 6.616 m? dan LuasBangunan 12.309 m2, tertanggal 17 Mei 2019;4.

Putusan Nomor : 135/G/2017/PTUN.BDGSidomulyo No. 26 Kelurahan Sukaluyu Kecamatan CibeunyingKaler Kota Bandung ;Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;MELAWANKEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHANDAN PERTAMANAN, KOTA BANDUNG $:Berkedudukan di Jalan Caringin No. 103, Kota Bandung ; Berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor180.5/0054/DPKP3/2018, tertanggal 15 Januari 2018,memberikan kuasakepada ;1. Nama : H. Bambang Suhari, S.H.

Bahwa, yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini(selanjutnya disebut Objek Gugatan) adalah: Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan PermukimanPertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017Tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi danHal. 3 dari 86 hal. Putusan Nomor : 152/G/2017/PTUN.BDGPelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017,tertanggal 26 September 2017. $222B. DasarDasar GugatanB.I.

Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakanHukum Tata Usaha Negara: 2922202 2 2222222 2222 Surat Keputusan Kepala Dinas = Perumahan dan KawasanPermukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor538.2/1325A/DPKP3/2017 Tentang Penetapan Kompensasi Bangunan,Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah DeretTamansari Tahun Anggaran 2017, tertanggal 26 September 2017. ;b. Objek Gugatan bersifat Konkret, Individual dan Final.

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan danKawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor538.2/1325A/DPKP3/2017 Tentang Penetapan Kompensasi Bangunan,Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret TamansariTahun Anggaran 2017, tertanggal 26 September 2017, merupakan ObjekHal. 5 dari 86 hal.

Poin h, pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengantanalh. j 222 onan nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnBahwa dalam rangka melaksanakan proyek Rumah Deret Tamansari tersebut,maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala (DPKP3) DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman pertanahan dan Pertamanan KotaBandung Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 tentang Penetapan KompensasiBangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan RumahDeret Tamansari Tahun Anggaran 2017

Telah membaca surat permohonan dari Kepala Dinas Perumahan danKawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) KotaBandung, tertanggal 3 Mei 2019 untuk ikut sebagai pihak Tergugat Il Intervensi ;. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 19/G/LH/2019/PTUN.BDG, tanggal 7Mei 2019 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi dari Kepala DinasPerumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan(DPKP3) Kota Bandung, dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;.

Bahwa dalam Perkara In casu, Objek Perkara in casu dikeluarkan untukmemberi Izin lingkungan kepada Dinas Perumahan Kawasan PemukimanPrasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) dalammelaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletakdi Jalan Kebon Kembang No. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan BandungWetan Kota Bandung.

Namun Objek sengkata in casu memberikan identitas DinasPerumahan Kawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan danPertamanan (DPKP3) selaku perusahaan, sedangkan Dinas PerumahanKawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan(DPKP3) bukanlah perusahaan; 2.

Bahwa dalam Perkara In casu, Objek Perkara in casu dikeluarkan untukmemberi Izin lingkungan kepada Dinas Perumahan Kawasan PemukimanPrasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) dalammelaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang terletakdi Jalan Kebon Kembang No.. 00 Kelurahan Tamansari Kecamatan BandungWetan Kota Bandung.

Iming, M.SI, M.H., selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PerumahanKawasan Pemukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan(DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103 untuk PembangunanRumah Deret Tamansari yang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung .

Nomor 005/1946/X/DPKP3/2017Tanggal 4 Oktober 2017 perihal Undangan yang ditujukan kepada masyarakatwarga RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan KotaBandung yang terkena proyek pembangunan Rumah Deret , tertera semuawarga termasuk nama Para Penggugat, dimana dilakukan sosialisasipembangunan rumah deret Tamansari dengan agenda pemaparan penataankawasan dan penyediaan hunian yang layak serta ke absahan hunian/tempattinggal di atas lahan Pemerintah.; Kemudian pihak DPKP3 juga telah menyampaikan

Dadang Darmawan M.Si.selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan danPertamanan (DPKP3) Kota Bandung untuk Pembangunan Rumah deretTamansari Yang terletak di Jl. Kebon Kembang No. 00 Kelurahan TamansariKecamatan Bandung Wetan Kota Bandung;3.

DADANG DARMAWAN M.Si.selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan danPertamanan (DPKP3) Kota Bandung untuk Pembangunan Rumah deretTamansari. Yang terletak di JI. Kebon Kembang No. 00 Kelurahan TamansariKecamatan Bandung Wetan Kota BandunQ; 3.

Dadang Darwawan, M.Si selaku Kepala DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan danPertamanan (DPKP3) yang beralamat di Jalan Caringin No. 103Kota Bandung untuk Pembangunan Rumah Deret Tamansariyang terletak di Jalan Kebon Kembang No. 00, KelurahanTamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, DenganLuas lahan Kegiatan : 6.616 M*dan Luas Bangunan : 12.309 M?

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung (DPKP3 Kota Bandung)
Terbanding/Tergugat XIV : PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT.PSBI)
Terbanding/Tergugat XV : PT. Kereta Cepat Indonesia China (PT. KCIC)
Terbanding/Tergugat XVI : 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q.

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Pertanahan DanPertamanan Kota Bandung (DPKP3 Kota Bandung), tempatkedudukan Jalan Caringin No 103 Kota Bandung, Jawa Barat40223, Kel. Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, KotaBandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaH.

PSBI) sebagaiTergugat Ill, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, PertanahanDan Pertamanan Kota Bandung (DPKP3 Kota Bandung) sebagaiTergugat IV, PT.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini hanya menggugat Tergugat, sementaradasar gugatan adalah surat penghunian yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Perumahan Kota Bandung tanggal 01111958, Nomor 1848 atasS.P. tanggal 18101958 No.2703, sehingga Pemerintah Kota Bandung cq.Kantor Urusan Perumahan (sekarang Dinas DPKP3 Kota Bandung) haruslahPutusan Nomor 469/PDT/2017/PT.BDG, halaman 5 dari12dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan adalah kurang pihak(plurium litis consortium);Berdasarkan uraian

Kantor Urusan Perumahan (Sekarang Dinas DPKP3 KotaBandung) dan Mahkamah Agung RI dalam hal ini adalah Pengadilan NegeriBandung harus lah dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga gugatanPenggugat adalah kurang pihak (plurium litis consortium).Berdasarkan uraian dan alasanalasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka sudah jelas bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur(obscuur libels), dengan demikian sudah cukup alasan bagi Pengadilan NegeriKelas Bandung agar seyogyanya menyatakan eksepsi

ROMPIS
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Kota Bandung
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung
Terbanding/Tergugat V : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung
Terbanding/Turut Tergugat : BPN Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : ADRIAN E. ROMPIS, S.H., M.H., B.B.A.
Turut Terbanding/Penggugat III : HEDY G.

Bin Irmadi, dengan nilai ganti kerugian dihitungberdasarkan nilai harga jual pasaran tanah pada musyawarah dilaksanakanTahun 2020;Bahwa akan tetapi dari pelaksanaan musyawarah antara Para Penggugatdengan Tergugat yang diadakan tanggal 19 Nopember 2020 di KantorDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang difasilitasi olehhalaman 8 dari 44 Putusan nomor 623/Pdt/2021/PT BDG17.18.Komisi C, ternyata tidak tercapai kesepakatan, oleh karena Tergugat yangketika itu wakili oleh staff Bagian Hukum dan DPKP3

yangdisahkan peda tanggal 30 Maret 2015 tidak pernah ada pengajuanperubahan pertelaan.Pertelaan diajukan oleh pengembang dan disahkan denganmelampirkan SIMB Nomor 503.648.1/1989/BPPT tanggal 11 Juni2014.Termohon tidak dapat memberikan dokumen tersebut kepadaPemohon karena berdasarkan informasi dari pengembang masih adaketidaksepakatan terkait kelompok pengelola (P3SRS).Kewenangan proses permohonan pertelaan sudah berpindah keDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan danPertamanan Kota Bandung (DPKP3