• Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman Dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019 diadakan rapat pembahasan PDRTHotel di Cisarua dan RS Cibungbulang di Kantor DPKPP Kabupaten Bogor.Rapat tersebut dihadiri oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Saksi RatnaPratini, serta Pemohon PDRT beserta konsultan dari DPKPP KabupatenBogor, dari hasil rapat pembahasan PDRT yang meliputi pembahasan testanah, pengecekan gambar dan ketentuan teknis jjin lokasi atau IPPT, danperhitungan

  Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman Dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019 diadakan rapat pembahasan PDRTHotel di Cisarua dan RS Cibungbulang di Kantor DPKPP Kabupaten Bogor.Rapat tersebut dihadiri oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Saksi RatnaPratini, serta Pemohon PDRT beserta konsultan dari DPKPP KabupatenBogor, dari hasil rapat pembahasan PDRT yang meliputi pembahasan testanah, pengecekan gambar dan ketentuan teknis ijin lokasi atau IPPT, danperhitungan

  Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman Dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019 diadakan rapat pembahasan PDRTHotel di Cisarua dan RS Cibungbulang di Kantor DPKPP Kabupaten Bogor.Rapat tersebut dihadiri oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), Saksi Ratnahalaman 26 dari 42 halaman, Putusan No. 21/TIPIKOR/2021/PT.Bdg.Pratini, serta Pemohon PDRT beserta konsultan dari DPKPP KabupatenBogor, dari hasil rapat pembahasan PDRT yang meliputi pembahasan testanah, pengecekan

• Fikri Salim kepada salah satustaf yang ada dikantor DPKPP kemudian ada fotocopy tanda terima yangditunjukkan sdr.

  Agus Budiarso, kenal karena dulunya satukantor di DPKPP, sdr.

  Kepala Dinas di DPKPP, Kepala SeksiKWPnya adalah Ibu Ratna, Kepala Bidangnya adalah Pak Irianto, sedangkanPlt. Sekretaris Dinasnya adalah Ibu Susi;Bahwa saksi menjadi Plt. Kepala Dinas DPKPP hanya kurang lebih 1 (satu)bulan;Setahu saksi bahwa Plt.

  , uang sudah ada lima puluhjuta rupiah kemudian dijawab Terdakwa ya udah jam dua di DPKPP.

  FIKRI SALIM menemui AGUSBUDIARSO di kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman DanPertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, SDR.

• Obyek SengketaBahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukumoleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat dalam membuat dan menandatanganiSurat Perjanjian Nomor: 38/ST/DPKPP/X/2016 tentang Pengalihan SewaMenyewa tertanggal 03 Oktober 2016;B. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara1.

  Bahwa tindakan Tergugat dalam membuat dan menandatangani SuratPerjanjian Nomor: 38/ST/DPKPP/X/2016 tentang Pengalihan SewaMenyewa tersebut dilakukan pada tanggal 03 Oktober 2016;2.

  /X/2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewatertanggal 03 Oktober 2016, sehingga oleh karenanya tindakan Tergugatdalam membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor:38/ST/DPKPP/X/2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewa tertanggal 03Oktober 2016 tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;F.

  Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat dalam membuat danmenandatangani Surat Perjanjian Nomor: 38/ST/DPKPP/X/2016 tentangPengalihan Sewa Menyewa tertanggal 03 Oktober 2016;3. Menghukum Tergugat untuk melakukan rehabilitasi berupa pemulihan hakPenggugat dalam keadaan semula seperti sebelum tindakan Tergugatberupa pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor:38/ST/DPKPP/X/2016 tentang Pengalinan Sewa Menyewa tertanggal 03Oktober 2016 tersebut dilakukan;4.

  Menyatakan sah Perjanjian Nomor : 38/ST/DPKPP/X/2016 tentangPengalihnan Sewa Menyewa dengan Pihak Pemrintah Kabupaten TobaSamosir;3.

• Rapansyah tertanggal 27 Oktober 2018 yang disaksikan oleh (Kepala Desa) Petinggi Jengan Danum, Camat Damai, serta diketahui oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Kutai Barat lahan seluas 4,0000 Ha (40.000 M²) yang terletak di Uhungk Jemiaq, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

• Longuai, berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Kompensasi Atas Pengelolaan Tanah Di Atas Tanah Negara yang ditanda tangani oleh sdr.

  Longuai tertanggal 27 Oktober 2018 yang disaksikan oleh (Kepala Desa) Petinggi Jengan Danum, Camat Damai, serta diketahui oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Kutai Barat lahan seluas 6,8855 Ha (68.855 M²) yang terletak di Utaq Uhungk/Sungai Beremukuq, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

• Petrus Budad, berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Kompensasi Atas Pengelolaan Tanah Di Atas Tanah Negara yang ditanda tangani

  Petrus Budad tertanggal 28 Agustus 2018 yang disaksikan oleh (Kepala Desa) Petinggi Jengan Danum, Camat Damai, serta diketahui oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Kutai Barat lahan seluas 1,5000 Ha (15.000 M²) yang terletak di Uhungk-Kemaliq, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

• Basriansyah, berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Kompensasi Atas Pengelolaan Tanah Di Atas Tanah Negara yang ditanda tangani oleh

  Basriansyah tertanggal 30 Juni 2018 yang disaksikan oleh (Kepala Desa) Petinggi Jengan Danum, Camat Damai, serta diketahui oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Kutai Barat lahan seluas 1,1012 Ha (11.012 M²) yang terletak di Uhungk, Kampung Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

4.

Rapansyah tertanggal 27 Oktober 2018yang disaksikan oleh (Kepala Desa) Petinggi Jengan Danum, CamatDamai, serta diketahui oleh Kepala Dinas Perumahan KawasanPemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Kutai Barat lahanseluas 4,0000 Ha (40.000 M?)

Basriansyah tertanggal 30 Juni2018 yang di Saksikan oleh (Kepala Desa) Petinggi JenganDanum, Camat Damai, serta diketahui oleh Kepala DinasPerumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP)Kabupaten Kutai Barat lahan seluas 1,1012 Ha (11.012 M?)

Firman Ketaun Perkasa, tanggal 27 Oktober 2018diketahui oleh Kepala Dinas DPKPP Kabupaten Kutai Barat, Camat Damaidan Petinggi Jengan Danum (bukti P6F), Tanda Terima Kompensasi/JualBeli antara PT. Firman Ketaun Perkasa dengan Sdr.

Firman Ketaun Perkasa,tanggal 27 Oktober 2018 diketahui oleh Kepala Dinas DPKPP KabupatenKutai Barat, Camat Damai dan Petinggi Jengan Danum (bukti P7F), TandaTerima Kompensasi/Jual Beli antara PT. Firman Ketaun Perkasa denganSdr.

Firman Ketaun Perkasa, tanggal 28 Agustus 2018diketahui oleh Kepala Dinas DPKPP Kabupaten Kutai Barat, Camat Damaidan Petinggi Jengan Danum (bukti P8F), Tanda Terima Kompensasi/JualBeli antara PT. Firman Ketaun Perkasa dengan Sdr.

• iyanto menjadi Sekretaris dinas DPKPP Kab Bogor .Bahwa saksi menjadi kepala bidang perumahan di DPKPP di tahun 2014s/d 2019 dan pada 01 agustus 2018 s/d 13 Agustus 2019 me njabatsebagai Pit Sekretaris Dinas (Sekdis) DPKPP, Sekdis DPKPP nyadidefinitifkan kepada Terdakwa Iryanto. 'Bahwa selama 1 (satu) tahun menjadi Plt.

  Yayang tibatiba tidak bekerja lagi di DPKPP dan dankepegawaian DPKPP tidak mengetahuinya, tapi sekarang setelah masukacara tuntutan, kembali tibatiba Yayang masuk kerja lagi.e.

  Apay bekerja di DPKPP dan saksipun jarangbertemu dengan sdr.

  Kepala Dinas DPKPP, saat saksibaru menjalani tugas di kantor Dinas DPKPP Terdakwa saat itu masih menjadiKepala Bidang, setelah itu Iryanto menjadi Sekretaris Dinas DPKPP tanggal15 Agustus 2019.Bahwa pada saat saksi menjadi Plt.

  kepala bidang perumahan di DPKPP di tahun 2014 s/d 2019dan pada 01 Agustus 2018 s/d 13 Agustus 2019 menjabat sebagai Plt SekretarisDinas (Sekdis) DPKPP, Sekdis DPKPP nya didefinitifkan kepada Terdakwa.Bahwa selama 1 (satu) tahun menjadi Plt.

• Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat dalam membuat danmenandatangani Surat Perjanjian Nomor 38/ST/DPKPP/X/2016 tentangPengalihan Sewa Menyewa tertanggal 3 Oktober 2016;3. Menghukum Tergugat untuk melakukan rehabilitasi berupa pemulihanhak Penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum tindakanTergugat berupa pembuatan dan penandatanganan Surat PerjanjianNomor 38/ST/DPKPP/X/2016 tentang Pengalihan Sewa Menyewatertanggal 3 Oktober 2016 tersebut dilakukan;4.

  Februari 2021 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, karenaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terdapat kekhilafan Hakimatau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa objek gugatan adalah tindakan Tergugat membuat danmenandatangani Surat Perjanjian Nomor 38/ST/DPKPP

  Putusan Nomor 93 PK/TUN/2021 Bahwa tindakan Tergugat membuat dan menandatangani SuratPerjanjian Nomor 38/ST/DPKPP/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016tentang Pengalihan Sewa Menyewa Pemakaian Tanah Milik PemerintahKabupaten Toba Samosir bukanlah tindakan dalam ranah hukum publikmelainkan tindakan dalam ranah hukum perdata yang tunduk kepadahukum perdata khususnya hukum perjanjian sehingga bukankewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah

• ,Um, tertanggal 24 Mei 1993;Bahwa oleh karena transaksi jual beli atas tanah tersebut masihberlangusng sedangkan Surat Rekomendasi Penjualan Tanah Laba PuraMerajan Satriya, Nomor : 593/1727/Pem, tertanggal 2 Nopember 2012telah berakhir maka Pemohon kembali mendapatkan RekomendasiPerpanjangan ljin Penjualan Tanah Laba Pura Merajan Satriya sesuaidengan Surat Nomor : 045/370/DPKPP/2018, tertanggal 30 Januari 2018;Bahwa setelah mendapatkan Rekomendasi Perpanjangan ijin PenjualanTanah Laba Pura Merajan

  Satriya sesuai dengan Surat Nomor :045/370/DPKPP/2018, tertanggal 30 Januari 2018 ternyata transaksi atasTanah Laba Pura Merajan Satriya belum juga dapat dituntaskan.Sehingga Pemohon merasa sangat disibukkan dan dirugikan oleh urusanadminsitrasi dan Perpanjangan Rekomendasi untuk melakukanPenjualan Tanah Laba Pura Merajan Satriya;Bahwa Pemohon sudah menjelaskan kepada Pemerintah Kota Denpasarbahwa Tanah Laba Pura Merajan Satriya terletak di Dusun Kedaton,Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur

  SehinggaPemohon tidak lagi harus mengurus Rekomendasi dari WalikotaDenpasar sebagaimana suratsurat yang pernah dikeluarkan olehWalikota Denpasar yaitu : Surat Nomor : 953/1727/Pem, tertanggal 2Nopember 2012 dan Surat Nomor : 045/370/DPKPP/2018, teertanggal 30Januari 2018;Bahwa oleh karena proses jual beli atas Tanah Laba Pura MerajanSatriya masih berjalan maka Surat Nomor : 593/1727/Pem, tertanggal 2Nopember 2012 dan Surat Nomor : 045/370/DPKPP/2018, tertanggal 30Januari 2018 masih tetap berlaku

  Menyatakan Surat Nomor : 593/1727/Pem, tertanggal 2 Nopember2012 dan Surat nomor : 045/370/DPKPP/2018, tertanggal 30 Januari2018 masih tetap berlaku untuk transaksi sebelumnya dan dapat puladigunakan untuk transaksi yang belum selesai;.

  adalah sah, sehinggapermohonan tersebut dilarang untuk diperiksa dalam bentuk permohonan, yangseharusnya berbentuk gugatan;Menimbang, bahwa pada sisi yang lainya lagi Pemohon memohonkanuntuk Penjualan Tanah Laba Pura Merajan Satriya tidak lagi memerlukanrekomendasi dari Walikota Denpasar sebagaimana tertuang dalam dalam SuratWalikota No. 593.2/1917/Pe,.Um, Tertanggal 24 Mei 1993; berkaitan denganpetitum permohonan terhadap Surat Nomor : 593/1727/Pem, Tertanggal 2Nopember 2012 Surat Nomor : 045/370/DPKPP

• Nomor 89 K/Pdt/202110.11.12.Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhnum BawedySimanjuntak;Menyatakan sah dan berharga Surat Jual Beli 18 Agustus 2603 TahunJepang (1943 Tahun Masehi) antara Herman Pangaribuan dan AntoniusSiahaan;Surat Perjanjian Nomor 38/ST/DPKPP/X/2016 tentang Pengalihan SewaMenyewa dengan pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir bes/ag) atasobjek perkara;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai sertamengklaim

  Nomor 89 K/Pdt/2021Simanjuntak;Menyatakan sah Surat Jual Beli 18 Agustus 2603 Tahun Jepang (1943Tahun Masehi) antara Herman Pangaribuan dan Antonius Siahaan;Menyatakan sah Perjanjian Nomor 38/ST/DPKPP/X/2016 tentangPengalinan Sewa Menyewa dengan pihak Pemerintah Kabupaten TobaSamosir;Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai sertamengklaim kepemilikan dari bangunan objek perkara adalah perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad),Menghukum Tergugat dengan menyerahkan tanah sewa yang

• di gudang usaha putri sebanyak 7 (tujuh) kali, sejak bulan April 2015sampai Terdakwa tertangkap bulan Juli 2015;Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembarSTNK Nomor STNK 0223626/SB/2011 Nomor Polisi BA 9091 NE atas nama AdiWijaya, 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) atau surat pengantar pengirimanNomor Polisi BA 9091 NE nama pengemudi Muslim, Pembeli 732999 CvAnggaraksa tujuan 821678 CV Anggaraksa, 1 (satu) lembar kartu kontrol izinusaha Nomor : 551.21/10/1IUA/DPKPP

  gudang kepada keluarga saksi sejak bulan April 2015;Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembarSTNK Nomor STNK 0223626/SB/2011 Nomor Polisi BA 9091 NE atas nama AdiHalaman 7 dari 25 Putusan Nomor 48/PidSus/2015/PN Pdp (Migas).Wijaya, 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) atau surat pengantar pengirimanNomor Polisi BA 9091 NE nama pengemudi Muslim, Pembeli 732999 CVAnggaraksa tujuan 821678 CV Anggaraksa, 1 (satu) lembar kartu kontrol izinusaha Nomor : 551.21/10/IUA/DPKPP

  tanah yang diisi olehTerdakwa pada waktu kejadian itu;Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 48/PidSus/2015/PN Pdp (Migas).Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembarSTNK Nomor STNK 0223626/SB/2011 Nomor Polisi BA 9091 NE atas nama AdiWijaya, 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) atau surat pengantar pengirimanNomor Polisi BA 9091 NE nama pengemudi Muslim, Pembeli 732999 CvAnggaraksa tujuan 821678 CV Anggaraksa, 1 (satu) lembar kartu kontrol izinusaha Nomor : 551.21/10/IUA/DPKPP

  Bahwa gudang tempat saksi menyimpan minyak tanah tersebut tidak pernah dikunci; Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembarSTNK Nomor STNK 0223626/SB/2011 Nomor Polisi BA 9091 NE atas nama AdiWijaya, 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) atau surat pengantar pengirimanNomor Polisi BA 9091 NE nama pengemudi Muslim, Pembeli 732999 CvAnggaraksa tujuan 821678 CV Anggaraksa, 1 (satu) lembar kartu kontrol izinusaha Nomor : 551.21/10/IUA/DPKPP/VV/2014 dari Dinas PerhubunganPadang

  Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembarSTNK Nomor STNK 0223626/SB/2011 Nomor Polisi BA 9091 NE atas nama AdiWijaya, 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) atau surat pengantar pengirimanNomor Polisi BA 9091 NE nama pengemudi Muslim, Pembeli 732999 CvAnggaraksa tujuan 821678 CV Anggaraksa, 1 (satu) lembar kartu kontrol izinusaha Nomor : 551.21/10/IUA/DPKPP/VV/2014 dari Dinas PerhubunganPadang Padang Panjang, 1 (satu) lembar surat izin pengangkutan dari Cv.Anggaraksa

• RKB tersebutdiajukan pada tanggal 24 Mei 2019 dan terbit RKB pada tanggal 19 Agustus2019 dengan Nomor : 640/3461.1.KP.DPKPP yang ditandatangani saksiselaku PLT Kepala DPKPP;Bahwa SOP pengurusan RKB (Rekomendasi Ketinggian Bangunan) diKantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahanadalah sebagai berikut ;1.

  RKB dari DPKPP (apabila ketinggian diatas 12 meter);7.

  RKB dari DPKPP (apabila ketinggian diatas 12 meter, dalam hal proyekHotel Cisarua dan fasilitasnya rencananya ketinggiannya 26,5 meter);Bahwa untuk PDRT pernah dilakukan Paparan di Ruang Rapat KantorDinas DPKPP pada tanggal 21 Agustus 2019 dan saksi yang memimpinpaparan dihadiri oleh Rizal sebagai TABG, Konsultan Wardoyo, TerdakwaFikri Salim sebagai perwakilan dari PT mandiri Trio Gemilang dan lainnyasaksi tidak hapal, dengan hasil rapat masih banyak yang harus dibenahidan ditindaklanjuti oleh Pemohon

  ) Kabupaten Bogor sebagai staf PengawasBangunan yang ditempatkan di Unit Pelaksana Teknik (UPT) Ciawi;Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Saksi selaku Staf Pengawas Bangunanpada dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP)Kab.

  RKBtersebut diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 dan terbit RKB pada tanggal 19Agustus 2019 dengan Nomor : 640/3461.1.KP.DPKPP yang ditandatanganisaksi selaku PLT Kepala DPKPP.

• Bahwa anak yang bernama Andre Widyatama bin Soesilo BambangPurnomo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2020, berdasarkanSurat Keterangan Nomor: 469/017/DPKPP/RUMKIM?TPUJT/2020 yangdikeluarkan oleh Kepala UPTD Pemakaman Kota Bekasi serta AndreWidyatama bin Soesilo Bambang Purnomo tidak pernah menikah dan tidakpula mengangkat anak;.

  Bukti surat tersebut yang telahdinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu oleh Ketua Majelisdiberi kode (bukti P6) ;Fotokopi Surat Keterangan Nomor 469/017/DPKPP/RUMKIM/TPUJT/2020yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pemakaman Kota Bekasi tanggal 23Juli 2020.

• Soemaryo (Saudara kandung lakilaki),meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2015;Sesuai dengan Surat Keterangan Penguburan yang dikeluarkan olehKepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan PertanahanKabupaten Cianjur Nomor : 469.9/20.11/DPKPP/2019 tanggal 20November 2019 dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan olehKepala Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur;6. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk minta ditetapkan ahli warisdari almarhum Agus Darma Wijaya bin R.

  Agus Darmawijayasaudara kandung Pemohon Nomor 469.9/20.11/DPKPP/2019tanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan oleh KepalaDinasPerumahan Kewasan Pemukiman dan Pertanahan,Kabupaten Cianjur yang telah bermeterai cukup dan berleges, yangtelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P. 3;4. Fotokopi Keterangan Kematian An.

• Aslidan fotocopi Berita Acara Mediasi di Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman Pertanahan/DPKPP Kabupaten Bogor tertanggal 19September 2019 beserta daftar hadir rapat dan undangan dari DPKPPKabupaten Bogor tertanggal 4 September 2019. selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T9;.

  Fotocopi Dari fotocopi Nota Dinas Perumahan dan Kawasan PemukimanPertanahan/DPKPP Kabupaten Bogor tertanggal 5 November 2019 yangditandatangani Kabid Perumahan dan Kasie Pembangunan besertaDaftar Hadir Rapat dan Undangan dari DPKPP Kabupaten Bogor.selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T11;.

  Fotocopi dari fotocopi Surat dari Penggugat yang diwakili KuasaHukumnya, Perihal Mohon Tindak Lanjut yang Netral dan Bersih kepadaKasie Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman Pertanahan/DPKPP Kabupaten Bogor atas nama BapakHalaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2019/PN CbiFerry Ardiansyah tertanggal 30 Oktober 2019. selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T12;7.

  Fotocopi dari fotocopi Surat dari Penggugat yang diwakili KuasaHukumnya, Perihal Mohon Tindak Lanjut yang Netral dan Bersih kepadaKasie Pembangunan Perumahan Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman Pertanahan/DPKPP Kabupaten Bogor atas nama BapakFerry Ardiansyah tertanggal 30 Oktober 2019. selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T13;Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuaidengan aslinya kecuali bukti T11, T12 dan T13 berupa Fotokopi darifotokopi tanpa

• Watt 10 (sepuluh) titik Stop kontak 200 watt. 8(delapan) seklar ganda untuk toilet lantai dasar 150 ( seratus lima puluh ) Meter kabel leeder dari KWH PLN ke panellantai dasar 150 ( seratus lima puluh ) Meter kabel leeder dari KWH PLN ke panellantai dasarBahwa saksi tahu dari informasi Sdr DJULKIFLI bin DJAYADI bahwa adabarang yang telah hilang di sport center wataubelah dan setelah itu Saksimemerintahkan karyawan DPKPP sdr.

• Toba Samosirdari Nama Kakeknya Antonius Siahaan menjadi namanya sendiri padatanggal O3 Oktober 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian No.38/ST/DPKPP/X/2016;Bahwa Bawedy Simanjuntak telah meninggal dunia pada tanggal 07 April2017 sehingga Hak Kepemilikan Bangunan dan Tanah yang disewa diJI.Sisingamangaraja No.94, Porsea oleh Bawedy Simanjuntak diwariskankepada Penggugat yang merupakan Istri dari Bawedy Simanjuntak;Bahwa adapun luas Tanah Sewa Milik PemKab.

  Bawedy Simanjuntak;Menyatakah sah dan berharga surat jual beli beli 18 Agustus 2603 Tahunjepang (1943 Tahun Masehi) antara Herman Pangaribuan dan AntoniusSiahaan.Surat Perjanjian No. 38/ST/DPKPP/X/2016 tentang Pengalihan SewaMenyewa dengan pihak Pemerintah Kab.

  bangunan diatas tanah sewa milik Pemerintah Kabupaten TobaSamosir adalah BAWEDY SIMANJUNTAK sebagaimana didalilkanPenggugat pada posita point 4 ( empat ) halaman 2 ( dua ) dan kemudianpada posita point 5 ( lima ) halaman 2 ( dua ) dinayatakan bahwasebagai ahli waris BAWEDY SIMANJUNTAK telah melakukan pengalihansewamenyewa pemakaian tanah milik PemKab Toba Samosir dari namakakeknya ANTONIUS SIAHAAN menjadi nama BAWEDY SIMANJUNTAKpada tanggal 3 Oktober 2016 sesuai dengan SURAT PERJANJIANNo.38 /ST/DPKPP

  Menyatakan sah Perjanjian No. 38/ST/DPKPP/X/2016 tentang PengalinanSewa Menyewa dengan pihak Pemerintah Kab. Toba Samosir;5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai sertamengklaim kepemilikan dari bangunan objek perkara adalah perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatige daad);Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 111/Padt.G/2018/PN BigMenghukum Tergugat dengan menyerahkan tanah sewa yang berada di Jl.Sisingamangaraja No. 94 Kec. Porsea, Kab.

• Menetapkan barang bukti berupa: Dokumen Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Nomor 523.2/90-BPKB DPKPP/II/2017 S.D 5 APRIL 2017 yang sudah Kadaluarsa terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) unit KM.

  Bersama; Dokumen : Bukti Pencatatan KapalPerikanan No. 523.2/90BPKP DPKPP/I/2017 s.d 5 April 2017 (Kadaluarsa);SIPI Nihil; IUP Nihil; SPB Nihil; SLO Nihil; 8 (delapan) bom ikan siap pakai(berisi serbuk); 11 (sebelas) botol M150; 2 (dua) botol Meprokosong; 1 (satu)botol minyak rem; 3 (tiga) buah handphone; 1 (satu) buah senter; 1 (satu)pasang sepatu karet; 1 (satu) buah kacamata selam; 10 (Sepuluh) buah korekgas; 5 (lima) kotak korek api kayu; 2 (dua) buah cutter;Menimbang, bahwa berdasarkan alat

  halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Dokumen BuktiPencatatan Kapal Perikanan Nomor 523.2/90BPKB DPKPP

• Siahaansepakat dan membuat surat pernyataan bersama bahwa ahli waris untukbangunan di atas Tanah Sewa Pemerintan Kabupaten Toba Samosir(Gemeente ) tersebut adalah Bawedy Simanjuntak;Bahwa sebagai ahli waris Bawedy Simanjuntak telah melakukanPengalihan Sewa Menyewa Pemakaian Tanah Milik Pemkab.TobaSamosir dari Nama Kakeknya Antonius Siahaan menjadi namanya sendiripada tanggal 03 Oktober 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian No.38/ST/DPKPP/X/2016;Bahwa Bawedy Simanjuntak telah meninggal dunia pada tanggal

  Bawedy Simanjuntak;Menyatakah sah dan berharga surat jual beli beli 18 Agustus 2603 Tahunjepang (1943 Tahun Masehi) antara Herman Pangaribuan dan AntoniusSiahaan.Surat Perjanjian No. 38/ST/DPKPP/X/2016 tentang Pengalihan SewaMenyewa dengan pihak Pemerintah Kab.

  TobaSamosir adalah BAWEDY SIMANJUNTAK sebagaimana didalilkanPenggugat pada posita point 4 ( empat ) halaman 2 ( dua ) dan kemudianpada posita point 5 ( lima ) halaman 2 ( dua ) dinayatakan bahwasebagai ahli waris BAWEDY SIMANJUNTAK telah melakukan pengalihansewamenyewa pemakaian tanah milik PemKab Toba Samosir dari namaHalaman 11 dari 38 Putusan Nomor 551/Pdt/2019/PT MDN10.11.12.kakeknya ANTONIUS SIAHAAN menjadi nama BAWEDY SIMANJUNTAKpada tanggal 3 Oktober 2016 sesuai dengan SURAT PERJANJIANNo.38 / ST /DPKPP

  Bawedy Simanjuntak;Menyatakah sah surat jual beli tanggal 18 Agustus 2603 Tahun jepang (1943Tahun Masehi) antara Herman Pangaribuan dan Antonius Siahaan;Menyatakan sah Perjanjian No. 38/ST/DPKPP/X/2016 tentang PengalihanSewa Menyewa dengan pihak Pemerintah Kab.

  Pemerintah tersebutseharusnya sudah disita , tetapi oleh karena selama ini yang namanyaANTONIUS SIAHAAN dan keluarganya tidak tahu keberadaannya , secarafactual Tergugat/Pembandinglah yang membayar sewa tanah sewamilikpemerintah tersebut sejak dari tahun 1966 hingga tidak dilakukan penyitaan ;Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 551/Pdt/2019/PT MDNBahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutusperkara ini yang hanya berpedoman kepada Surat Perjanjian Sewa menyewaNomor : 38/ST/DPKPP

• /IV/2018 Tanggal 10 April 2018 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan DAK Bidang Sanitasi Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Permukiman Kombinasi MCK Keluarahn Singki, Kecamatan Rantepao;

• 1 (satu) rangkap Addendum I Nomor : 16/ADD I-SP/DAK-SANITASI/DPKPP-SPALD/IX/2018 Tanggal 04 September 2018 atas Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Nomor : 16/SP/DAK-SANITASI/DPKPP-SPALD/IV/2018 Tanggal 10 April 2018;
• 1 (satu) bundel Berita Acara

  Pembayaran (BAP) Termin II Nomor : 16/BAP/DAK SANITASI/DPKPP-SPALD/X/2018;

• 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2018;
• 1 (satu) bundel Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Bidang Sanitasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018;
• 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pengembangan Penyehatan

  Lingkungan Permukiman Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Baru SPALD Terpusat Skala Komunal Permukiman Kombinasi MCK Kelurahan Singki KSM Singki SPALD Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018;

• 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara Nomor : 06.04/SAN-DAK/DPKPP/III/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao Tahun 2018;
• 1 (satu) rangkap

  Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor : 224/VI/2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Toraja Utara Tanggal 06 Juni 2014;

• 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara Nomor : 08.a/DPKPP/IV/2018 Tentang Penetapan Tenaga Pendamping Teknis dan Pemberdayaan Kegiatan Sanitasi Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2018 Tanggal 02 April 2018;
• 1 (satu) rangkap Surat Keputusan

  Tanggal 16 April 2018;

• 1 (satu) bundel Gambar Denah Septic Tank Komunal KSM Singki SPALD lokasi Kelurahan Singki;
• 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Termin III Nomor : 16/BAP/DAK-SANITASI/DPKPP/SPALD/VII/2018 Tentang Pembangunan Baru SPALD Skala Permukiman Kombinasi MCK Kelurahan Singki Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Tahun 2018;
• 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor : 16/BAP/DAK-SANITASI/DPKPP/SPALD/VII/2018 Tentang

• Tentang Penangkapan Yang Tidak Sah Oleh Termohon 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar pukul 14.30seseorang yang mengaku bernama Yudi diarahkan staff Pemohonbernama Yayang bertemu dengan Pemohon yang kebetulan sedangberistirahat karena kurang enak badan/sakit di sebuah ruang istirahatyang terletak di dalam ruangan Pemohon selaku Sekretaris DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP)Kabupaten Bogor atau setidaktidaknya suatu tempat yang beradadalam wilayah hukum Pengadilan

  perusahaan kemudiansecara normative Pemohon melayani Yudi dengan meminta Yudimenuliskan nama perusahaan yang memohonkan PDRT tersebut padasehelai kertas, kKemudian setelah Yudi menuliskan nama perusahaanHalaman 3 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Cbiyang memohonkan PDRT tersebut, lalu Pemohon meminta kepada staffPemohon bernama Yayang untuk mengecek perusahaan tersebutdengan menyerahkan nama perusahaan tersebut kepada SeksiPembangunan Bidang KWP bernama Jakson di Lantai Kantor DPKPP

  Bahwa Sonny Priadi yang mengaku Yudi pada saat mendatangi kantorPemohon, uang tersebut diterima Yudi dari dua orang temannya yangsebenarnya ikut bersamasama datang ke Kantor Dinas DPKPP, dimanakedua orang tersebutlan yang menyuruh Yudi alias Sonny Priadi untukmeletakkan uang tersebut diruangan Pemohon dan akhirnya uangtersebut Yudi letakkan di bawah meja tamu di dalam ruangan Pemohon,artinya uang tersebut yang dijadikan barang bukti oleh Termohon bukanHalaman 5 dari 44 Putusan Praperadilan Nomor

  Dalam pemeriksaanPemohon hal tersebut tidak pernah diungkapkan dan bahkan sampalsekarang Pemohon pun tidak tahu siapakah yang ditetapkan sebagaiTersangka untuk kapasitasnya sebagai Pemberi Uang kepada Pemohon.Apalagi pada saat peristiwa itu, patut diduga anggota dari Termohon sudahstandby di sekitar Kantor DPKPP. Jadi berdasarkan hal tersebut jelasjelaspenetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah..

  Bahwa dengan LP Model A tidak sesuai dengan peristiwa, karenaPenyidikan Model A, penyidik harus tahu akan, sedang dan telah terjaditindak pidana di kantor DPKPP mengetahui, menemukan langsungperistiwa itu.

• DpkPP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalanmemberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil,sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendakidalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang ProsedurMediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernahhadir ke