MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAHKABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KABUPATEN GARUT, tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

GARUT UNIT KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KAB. GARUT VS DONNY SETIAWAN., ST

PUTUSANNomor 541 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINASPENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA)KABUPATEN GARUT, tempat kedudukan Jalan Kiansantang No. 3Kabupaten Garut, dalam hal ini memberi kuasa khusus dengan hakSubstitusi kepada :1.Dr.H.Lukman Hakim,SH.M.Si., Kepala Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten

dahulu) sebagai Pemohon Keberatan telahmengajukan surat keberatannya kepada sekarang Termohon Kasasi dahulusebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa, dengan adanya Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa BaratNomor: 125/PTSNMK.A/KIJBR/VI/2013, tanggal 27 Juni 2013 antara DonnySetiawan,ST. sebagai Pemohon Informasi dengan Pemerintah KabupatenGarut Unit Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA

PemohonKeberatan, dan di mana Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Baratdi terima oleh Termohon Informasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 2 Juli2013 sehingga penyampaian Pernyataan Keberatan ini diajukan masih dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja ;Bahwa, adapun Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:,tanggal 27 Juni 2013 , antara Donny Setiawan,ST. sebagai Pemohon Informasidengan Pemerintah Kabupaten Garut Unit Kerja Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA

yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan PemohonKasasi: PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINASPENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA

sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAHKABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASET (DPPKA

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KABUPATEN GARUT VS DONNY SETIAWAN,ST

PUTUSANNOMOR: 84/G/2013/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, yangdilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan DiponegoroNomor. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawahini, dalam Sengketa antara : PEMERINTAH KABUPATEN GARUT UNIT KERJA DINAS PENDAPATANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA) KABUPATENGARUT, Jalan Kiansantang

ZOHRI KURNADI.SH.MH

/ 2016tanggal 03 Maret 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 33 / D.III/ DPPKA/ 2016tanggal 22 Maret 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 159.a / D.III / DPPKA /2016 tanggal 09 Juni 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 169 / DPPKA / 2016tanggal 15 Juni 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 70/ D.III/ DPPKA/ 2016tanggal 01 Juli 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 236 / D.III / DPPKA /2016 tanggal 29 Agustus 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 258 / D.IIl

MUHAMMAD NAZAR selakuSekretaris DPPKA, saksi TRI OKTARIANTO, S.E., M.Si. selaku KepalaBidang Pendapatan Il DPPKA Kota Bengkulu, dan saksi HOIRULMUASY, S.T., M.Si. selaku Kabid Pengelolaan Aset DPPKA KotaBengkulu.

Bahwa organisasi DPPKA Kota Bengkulu tahun anggaran 2015adalah sebagai berikut :e Kepala DPPKA selaku Pengguna Anggaran =: M. Sofyane Sekretaris DPPKA : M.

ZOHRIKURNADI.SH.MH1(Satu) Lembar Nota Dinas Kepala DPPKA An.

/ 2016tanggal 03 Maret 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 33 / D.III/ DPPKA/ 2016tanggal 22 Maret 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 159.a / D.III / DPPKA /2016 tanggal 09 Juni 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 169 / DPPKA / 2016tanggal 15 Juni 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 70/ D.III / DPPKA/ 2016tanggal 01 Juli 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 236 / D.IIl / DPPKA /2016 tanggal 29 Agustus 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 258 /

ZOHRI KURNADI.SH.MH

MUHAMMAD NAZAR selakuSekretaris DPPKA, saksi TRI OKTARIANTO, S.E., M.Si. selaku KepalaBidang Pendapatan Il DPPKA Kota Bengkulu, dan saksi HOIRULMUASY, S.T., M.Si. selaku Kabid Pengelolaan Aset DPPKA KotaBengkulu.

dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu Jalan W.

Bahwa organisasi DPPKA Kota Bengkulu tahun anggaran 2015adalah sebagai berikut :e Kepala DPPKA selaku Pengguna Anggaran': M. Sofyane Sekretaris DPPKA : M.

Menghimpun SPJ Kegiatan di DPPKA Kota Bengkulu3.

ZOHRI KURNADI.SH.MH

/2016 tanggal03 Maret 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor:900/33/D.1II/DPPKA/2016 tanggal22 Maret 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor:900/159.a/D.III/DPPKA/2016tanggal 09 Juni 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor:900/169/DPPKA/2016 tanggal 15Juni 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 70 / D.III / DPPKA / 2016tanggal 01 Juli 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 236 / D.III / DPPKA/ 2016tanggal 29 Agustus 2016.1(satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 258 / D.III / DPPKA/ 2016tanggal

MUHAMMAD NAZAR selaku Sekretaris DPPKA,saksi TRI OKTARIANTO, S.E., M.Si. selaku Kepala BidangPendapatan II DPPKA Kota Bengkulu, dan saksi HOIRUL MUASY,S.T., M.Si. selaku Kabid Pengelolaan Aset DPPKA Kota Bengkulu.

Bahwa saksi adalah ASN pada DPPKA Kota Bengkulu.

Setelah dilakukan pembahasan dan disetujuipertambahan anggaran tersebut.Bahwa organisasi DPPKA Kota Bengkulu tahun anggaran 2015 adalahsebagai berikut :e Kepala DPPKA selaku Pengguna Anggaran : M. Sofyane Sekretaris DPPKA : M.

/ 2016tanggal 03 Maret 2016.1 (Satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 33 / D.III / DPPKA/ 2016tanggal 22 Maret 2016.1 (Satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 159.a / D.III / DPPKA /2016 tanggal 09 Juni 2016.1 (Satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 169 / DPPKA / 2016tanggal 15 Juni 2016.1 (Satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 70/ D.III / DPPKA/ 2016tanggal 01 Juli 2016.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 / 236 / D.IIl / DPPKA /2016 tanggal 29 Agustus 2016.1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 900 /

ZOHRI KURNADI.SH.MH

MUHAMMAD NAZAR selakuSekretaris DPPKA, saksi TRI OKTARIANTO, S.E., M.Si. selaku KepalaBidang Pendapatan Il DPPKA Kota Bengkulu, dan saksi HOIRULMUASY, S.T., M.Si. selaku Kabid Pengelolaan Aset DPPKA KotaBengkulu.

MUHAMMAD NAZAR selakuSekretaris DPPKA, saksi TRI OKTARIANTO, S.E., M.Si. selaku KepalaBidang Pendapatan II DPPKA Kota Bengkulu, dan saksi HOIRULMUASY, S.T., M.Si. selaku Kabid Pengelolaan Aset DPPKA KotaBengkulu.

Bahwa saksi adalah ASN pada DPPKA Kota Bengkulu.

Bahwa organisasi DPPKA Kota Bengkulu tahun anggaran 2015 adalahsebagai berikut :e Kepala DPPKA selaku Pengguna Anggaran :M. Sofyane Sekretaris DPPKA : M.

DPPKA Kota BengkuluTahun Anggaran 2015.

POS Rp. 818.182 tanggal 27 juli 2016

MM ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan SuratKeputusan Kepala DPPKA Kota Bengkulu No 47 tahun 2016tanggal 5 Februari 2016.

terlibat dan tidak beperan sebagai apapunkarena saksi tidak mengetahui ada kegiatan Sosialisasi Pajak Daerahpada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kotabengkulu (DPPKA Kota bengkulu )TA. 2016 tersebut.Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah menerimaorder dari DPPKA Kota Bengkulu tahun 2016 dalam hal jasa promosidan publikasi yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi Pajak daerahpada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset KotaBengkulu (DPPKA Kota Bengkulu)

Kota Bengkulu untuk Kegiatan Sosialisasi PajakDaerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset KotaBengkulu (DPPKA Kota Bengkulu) Tahun 2016 untuk 2 (dua) harisebesar Rp. 15. 792.000. dan yang membayar adalah ibu RESTI danyang membuat kwitansi adalah saksi sendiri (SONDANGMARDALENA).Bahwa pihak DPPKA Kota Bengkulu untuk acara Kegiatan SosialisasiPajak Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Kota Bengkulu (DPPKA Kota Bengkulu) Tahun 2016 pernah orderuntuk Sewa ruang

RESTI.Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran pihak DPPKA KotaBengkulu untuk belanja makan dan minum rapat acara KegiatanSosialisasi Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu (DPPKA Kota Bengkulu) Tahun 2016uang sejumlah Rp. 45.000.000. yang hanya saksi terima khusus untukkonsumsi sejumlah Rp. 10.890.000. ; yang membayar adalah sdri.RESTI.17.Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 62. 460.000.dari pihak DPPKA Kota Bengkulu, saksi hanya menerima

Yang ikutdalam kepanitian kegiatan sosialisasi pajak semua staf bidangpendapatan DPPKA , namun persisnya saksi tidak mengetahul.

KELOMPOK BATULAWANG FCKelompok Batulawang FC, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana(SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)Halaman 14 dari 80 hal, Putusan Nomor 19/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.Kota Banjar No.

KELOMPOK BATULAWANG FCKelompok Batulawang FC, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)Banjar No.

PatarumanKota Banjar untuk Pembuatan Sarana Pra Sarana Olahraga.2 (dua) lembar Daftar Penerima Hibah / Bantuan Sosial tahun2013 dan 20141 (Satu) Bundel Asli :1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dariDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)Kota Banjar No. SPM : 932/197/LSHibah/1.20.5.2/2013tanggal 16 September 2013.2.1 (satu) lembar Kwitansi No. 04252 Kode Rek. 5.1.4.06.01tanggal 17 September 2013 dari Bendahara Umum Daerah /DPPKA Kota Banjar kepada sdr.

Pataruman KotaBanjar.12.8 1 (satu) Bundel Asli :1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset(DPPKA) Kota Banjar No.

Pataruman KotaBanjar.12.8 1 (satu) Bundel Asli :1. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dariDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)Kota Banjar No.

(DPPKA) Kota Banjar No. SPM : 932/280/LSHibah/1.20.5.2/2013tanggal 5 Desember 2013, menerima bantuan hibah sebesarRp.20.000.000, tetapi secara fakta hanya menerima sebesar Rp.9.000.000, dan sisanya sebesar Rp. 11.000.000, diberikan kepadasaksi Dedi Wahyudi.5. KELOMPOK MASYARAKAT CIPELAHKelompok Masyarakat Cipelah, berdasarkan Surat Perintah PencairanDana (SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset(DPPKA) Kota Banjar No.

KELOMPOK PANITIA PEMBANGUNAN DKL ALIHSANKelompok Panitia Pembangunan DKL AIIHSAN, berdasarkan SuratPerintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No.

Pataruman Kota Banjar.12.8 1 (Satu) Bundel Asli:1. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) KotaBanjar No.

Batulawang Kota Banjar uang sejumlah Rp.20.000.000, (Dua Puluh Juta Rupiah).1 (Satu) lembar Kwitansi No. 06447 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal 05Desember 2013 dari Bendahara Umum Daerah / DPPKA Kota Banjarkepada sdr.

Pataruman Kota Banjar.12.8 1 (satu) Bundel Asli:1.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota BanjarNo.

Kulonprogo atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum pengadilanNegeri Wates , telah mengambil barang suatu yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :Bahwa pada waktu) dan tempat sebagaimana tersebutdiatas ,terdakwa datang ke kantor DPPKA Pemda Kulonprogobermaksud untuk menemui Kepala kantor DPPKA Kab.Kulonprogo, namun karena saat itu kepala

kantor DPPKA sedangRapat maka terdakwa disuruh menunggu didalam kantor tersebutoleh saksi LINDI DEWI KARTIKA ,selanjutnya saksi LINDI DEWIKARTIKA bergegas keluar meninggalkan terdakwa sendirianberada didalam ruangan tersebut;Bahwa selanjutnya terdakwa melihat ada sebuah dompet warnacokelat merk LOIS VUTTON yang berisi uang tunai sebesar Rp.850.000,, KTP an.

SARTIKA,SE dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 10.00wib, bertempat di kantor DPPKA dalam Komplek perkatoranPemda Kulonprogo di Kec. Wates Kabupaten Kulonprogo saksitelah kehilangan sebuah dompet warna cokelat merk LOISVUTTON yang berisi uang tunai sebesar Rp. 850.000,00, KTPatas nama. LINDI DEWI KARTIKA, SIM A dan SIM C an.

Wates Kab.Kulonprogo, Terdakwaberikut:1.Dedatang ke kantor DPPKA Pemda Kulonprogo bermaksud untukmenemui Kepala kantor DPPKA Kab.

WatesKab.Kulonprogo, Terdakwa datang ke kantor DPPKA Pemda Kulonprogobermaksud untuk menemui Kepala kantor DPPKA Kab.

Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM :644/SPMLS/DPPKA/2013 tanggal 30 Desember 2013 dari KuasaBendahara Umum Daerah kepada CV.

Dimensi Konsultan sebesarRp43.286.400,00 (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluhenam ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran Pengawasan PapanVisual Elektronik dengan Surat Perintah Kerja Nomor201/SPK/DPPKA/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013;1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM :345/SPMLS/DPPKA/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dari BendaharaUmum Daerah kepada CV.

PenggunaAnggaran Nomor 910/35/DPPKA/X/2013 tangal 21 Oktober 2013;8) 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan Selaku PenggunaAnggaran Nomor 900/27/DPPKA/X/2013 tanggal 16 September 2013;9) 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan Selaku PenggunaAnggaran Nomor 910/4/DPPKA/II/2014 tanggal 3 Februari 2014;10) 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Tarakan Selaku PenggunaAnggaran Nomor 910/7/DPPKA/II/2013 tanggal 1 Februari 2013;11) 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan Selaku PenggunaAnggaran Nomor 910/3/DPPKA/II/2013 tanggal 1 Februari 2013;12) 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan Selaku PenggunaAnggaran Nomor 900/7/DPPKA/II/2014 tanggal 3 Februari 2014;13) 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan

Surat Perintah Pencairan dana Nomor 115/SPMLS/DPPKA/2014tanggal 2 Juni 2014;b. Surat Dokumen Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor SPK :209/SPK/DPPKA/XII/2013 tanggal 1 November 2013;c.

Surat Perintah Pencairan dana Nomor : 115/SPMLS/DPPKA/2014tanggal 02 Juni 2014.b. Surat Dokumen Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan No SPK :209/SPK/DPPKA/XII/2013 tanggal 01 Nopember 2013.c.

Keuangan dan Aset Kota Tarakan Selaku PenggunaAnggaran Nomor : 900/40/DPPKA/IX/2014 tanggal 01 September 2014;Hal.54dari 68 hal.

Surat Perintah Pencairan dana Nomor : 115/SPMLS/DPPKA/2014tanggal 02 Juni 2014;Hal.55dari 68 hal. Put. No. 3/PID.TPK/2018/PT.SMR21.22.23.24.25.26.2/.28.29.30.31.32.b. Surat Dokumen Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan No SPK :209/SPK/DPPKA/XII/2013 tanggal 01 Nopember 2013;c.

Keuangan dan Aset Kota Tarakan Selaku PenggunaAnggaran Nomor : 900/40/DPPKA/IX/2014 tanggal 01 September 2014.1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan Selaku PenggunaAnggaran Nomor : 910/35/DPPKA/X/2013 tangal 21 Oktober 2013.1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan Selaku PenggunaAnggaran Nomor : 900/27/DPPKA/X/2013 tanggal 16 September 2013.Hal.63dari 68 hal.

Surat Perintah Pencairan dana Nomor : 115/SPMLS/DPPKA/2014tanggal 02 Juni 2014.b. Surat Dokumen Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan No SPK :209/SPK/DPPKA/XII/2013 tanggal 01 Nopember 2013.c. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor209/SPK/DPPKA/XII/2013 tanggal 01 Nopember 2013.1 (satu) bendel Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen kepada UnitLayanan Pengadaan Nomor : 929/027/DPPKA tanggal 21 Oktober 2013Hal.64dari 68 hal. Put.

DPPKA Kabupaten Sidoarjo atas nama EMY ROSYADAH, S.Sos;

1 (satu) lembar foto kopi surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2010 tertanggal 17 Mei 2010 yang ditanda tangani Kepala Dinas DPPKA Kab.

205 yang ditanda tangani pada tanggal 1 Juli 2011 oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan DPPKA Kab.

8 Nopember 2011;

1 (satu) lembar foto kopi alokasi dana TA. 2011 (Belanja tidak langsung) DPPKA yang ditanda tangani pada tanggal 2 Nopember 2011 oleh Bendahara Pengeluaran PPKD an.

TA. 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas DPPKA DJOKO SARTONO, SH, M.Si tanggal . Desember 2011.

1 (satu) lembar foto kopi alokasi dana TA. 2011 (Belanja tidak langsung) DPPKA yang ditanda tangani pada tanggal 19 Desember 2011 oleh Bendahara Pengeluaran PPKD an. LULUK MAFRUKAH mengetahui KPA an. Dra.

(Belanja tidak langsung) DPPKA yang ditanda tangani pada tanggal 4 Oktober 2012 oleh Bendahara Pengeluaran PPKD an.

Keuangan DPPKA Kab.

) dari KepalaDinas DPPKA Kab.

Garut atau setidaktidaknya di area parkirKantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Garut yangberalamat di Jl. Kiansantang, Kec. Garut Kota, Kab.

EVIYATI WIRASENDJAJA Binti MUHAMAD RAHMANWIRASENDJAJA, memberikan keterangan dibawah sumpah , pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku Sekertaris DPPKA Kab.

DEDEH (KA Sub BagUmum DPPKA) selanjutnya untuk tingkatan level atasnya yaitu Dra. EVIYATIWIRASENDJAJA (Sekretaris DPPKA Kab. Garut).e Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan diteliti barang buktiberupa: 1 (satu) lembar kwitansi titipan untuk pembayaran kegiatan proyek parcial Juli2015 dari Sdr. IQBAL kepada Sdr.

IQBAL Bin AHMAD TOYIPIN selanjutnya diserahkanlagi kepada terdakwa dan terdakwa pun mengatakan bahwa uang tersebut akanlangsung disetorkan dan menyuruh agar mengecek kegiatannya di bulan April keKantor DPPKA Kab. Garut. Namun ketika Saksi M. IQBAL HAMDANI Als.IQBAL Bin AHMAD TOYIPIN, Saksi TANTO SUTANTO Bin AJID dan SaksiHERMAN GUNAWAN Als. STIVE Bin THIN SOLIHIN mengecek kegiatannyapada bulan April di Kantor DPPKA Kab.

Penganggaran Hutang oleh DPPKA tersebut memangdilakukan sepihak dan proses pencairan dan pembayaran pengadaanAlat Peraga/Praktik tersebut, selanjutnya dilaksanakan oleh DPPKA KotaBontang;.

Melainkan pencairan tersebutdidasarkan SP2D Nomor : 0108/SP2D/LS/2011 dari DPPKA Kota Bontangtanggal 28 Pebruari 2011.

Nurdin HamzahRani, SE., SH., MM, selaku Kepala Dinas DPPKA. TerbitnyaDPAPPKD tertanggal 10 Januari 2011, mengindikasikan dan/atau membuktikan bahwa DPPKA menganggarkan utangsecara sepihak tersebut pada APBD Murni Tahun Anggaran2011;c.

APBD Kota Bontang TahunAnggaran 2011;Bahwa proses penganggaran utang Pengadaan AlatalatPeraga/Praktik Sekolah Bontang TA 2010 oleh DPPKA KotaBontang adalah kekeliruan dan kelalaian DPPKA Kota Bontangatau Siapapun yang mengusulkan dan menganggarkan utangtersebut. Karena penganggaran yang dilakukan DPPKA KotaBontang atau siapapun yang mengusulkan dan menganggarkanutang, tersebut menyalahi ketentuan perundangundangan yangberlaku, karena:a.

Nurdin HamzahRani, SE., SH., MM, selaku Kepala Dinas DPPKA. TerbitnyaDPAPPKD tertanggal 10 Januari 2011, mengindikasikan dan/atau membuktikan bahwa DPPKA menganggarkan utangHal. 81 dari 100 Put. No. 13/PIDTPK/2019/PT.SMRsecara sepihak tersebut pada APBD Murni Tahun Anggaran2011;c.

KELOMPOK BATULAWANG FCKelompok Batulawang FC, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota BanjarNo.

KELOMPOK PEMUDA BIRU MUDAKelompok Pemuda Biru Muda, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana(SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)Kota Banjar No.

KELOMPOK PEMUDA CIMANGGUKelompok Pemuda Cimanggu, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana(SPPD) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)Kota Banjar No.

Umum Daerah / DPPKA Kota Banjarkepada sdr.

/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (Langsung LS) Nomor017/SPMLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;2 (dua) lembar Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal05 Mei 2010 ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA

/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;12. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor017/SPPLS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;Hal. 36 dari 62 hal.

/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;12.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 017/SPPLS/ BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;13.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggungjawaban PenggunaAnggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;14.1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja DaerahNomor 138/SPDBTL/II/DPPKA Bantuan Tahun 2010 Tahun Anggaran2010, tanggal 1 April 2010 ;15.1 (satu) lembar Lampiran Surat Penyediaan

BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010 ;Hal. 47 dari 62 hal.

(Langsung LS) Nomor :017/SPMLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;2 (dua) lembar Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal05 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 017/SPPLS/BANTUAN/DPPKA/2010, tanggal 5 Mei 2010;1 (satu) lembar Surat Pernyataan

Batulawang, Kota Banjar untuk Pengadaan Sarana dan PraSarana Air Bersih;1 (satu) lembar kwitansi No. 07344 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal23 Desember 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA KotaBanjar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)untuk Pembayaran Hibah untuk Kuda Lumping Kantil Mekarsariyang beralamat di Dsn. Karangsari, Rt. 09 Rw. 03, Ds.

Persaudaraan Muslimah/Salimah alamat Jalan Kapten Jamhur73, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan/Kota Banjar uangsejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);1 (satu) lembar Kwitansi No. 05217 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal24 Oktober 2013 dari Bendahara Umum Daerah/DPPKA KotaHal. 7 dari 36 hal. Put.

Batulawang,Kecamatan Pataruman, Kota Banjar untuk Pembuatan Sarana PraSarana Olahraga;2 (dua) lembar Daftar Penerima Hibah/Bantuan Sosial Tahun 2013dan 2014;1 (satu) Bundel Asii:1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dariDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)Kota Banjar No.

Batulawang, KecamatanPataruman, Kota Banjar uang senilai Rp15.000.000,00 (limabelas juta rupiah);2.1 (satu) lembar Kwitansi No. 07079 Kode Rek. 5.1.4.06.01tanggal 19 Desember 2013 dari Bendahara UmumDaerah/DPPKA Kota Banjar kepada sdr. Erik Agustian (KetuaPanitia Turnamen Sepakbola Putri yang beralamat di Dsn.Cimanggu, Rt. 01 Rw. 01, Ds.

Batulawang,Kota Banjar);12.11 1 (satu) bundel asli:1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dariDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)Kota Banjar No. SPM: 932/099/LSHibah/1.20.5.2/2014 tanggal5 Juni 2014 uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh limajuta rupiah) dan Lampiran SPPD kepada:a.

/Kota Banjar uang sejumlah Rp. 40.000.000,(Empat Puluh Juta Rupiah).1 (satu) lembar Kwitansi No. 05217 Kode Rek. 5.1.4.06.01 tanggal24 Oktober 2013 dari Bendahara Umum Daerah / DPPKA KotaBanjar kepada sdr.

Pataruman Kota Banjar. 12.81 (satu) Bundel Asli :1. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota BanjarNo.

KELOMPOK PANITIA PEMBANGUNAN DKL ALIHSANKelompok Panitia Pembangunan DKL AIIHSAN, berdasarkan SuratPerintah Pencairan Dana (SPPD) dari Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset (DPPKA) Kota Banjar No.

Pataruman Kota Banjar. 12.81 (satu) Bundel Asili :1.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota BanjarNo.

1 (satu) lembar fotokopi Daftar Alokasi Dana Tahun 2011 (BelanjaTidak Langsung) DPPKA, yang ditandatangani pada tanggal 27 Juni2011 oleh Bendahara Pengeluaran PPKD a.n.

AGOES BOEDITJAHJONO, M.T. selaku Kepala Dinas Pendidikan KabupatenSidoarjo;Dikembalikan kepada Kantor DPPKA Kabupaten Sidoarjo;H. Disita dari DJOKO SARTONO, S.H.

No1305 K/Pid.Sus/2015tangani Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Sidoarjo DJOKOSARTONO, SH, M.Si.;1 (satu) lembar fotokopi Daftar Alokasi Dana Tahun 2011 (BelanjaTidak Langsung) DPPKA, yang ditandatangani pada tanggal 27 Juni2011 oleh Bendahara Pengeluaran PPKD a.n. LULUK MAFRUKAHmengetahui KPA a.n. Dra.

AGOES BOEDITJAHJONO, M.T. selaku Kepala Dinas Pendidikan KabupatenSidoarjo;Dikembalikan kepada Kantor DPPKA Kabupaten Sidoarjo;. Disita dari DJOKO SARTONO, S.H.

No1305 K/Pid.Sus/2015tangani Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Sidoarjo DJOKOSARTONO, SH, M.Si.;e 1 (satu) lembar asli Surat Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPLS Nomor SPP : 46 yang ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2010oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan DPPKA KabupatenSidoarjo a.n. EMY ROSYADAH, S.Sos, M.Si.