Irfan Yuniarto Bin Drs.Musa) kepada Penggugat (KUASA PENGGUGAT);Page 3 of11, Put. No.325/Pdt.G/2019/PA. Pdlg3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandeglang untuk mengirimkanSalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor UrusanAgama Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor Urusan Agamatempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatatdalam daftar yang tersedia untuk itu;4.

BORNEOTRIBUNE PRESS yang menerima, D.L DENNY, SH selaku Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar yang menyetujui, Drs.MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanBidang Sekretariat yang mengetahui dan SRI HARTINA selaku BendaharaPengeluaran, 1 (satu ) lembar ; Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasaNomor : 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yangditandatangani oleh Drs.

DENNY, SH, Drs.MUSA TULAK LAYUK, M.Si, SYARIF JOHAN, SH, MH, DAYANSUHENDAR, SH, WAHYUDI, SE, T.EDY FIRMANSYAH, FERY selaku Tim Pembahas, 2 ( dua ) lembar ;Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 63/KEU/2010,tanggal 29 Januari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ PenggunaBarang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaharapengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atasbeban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaProv

Kalbar Nomor : 027/11.04/KMIC tanggal 8 Mei 2009 perihalUsulan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi DenganMass Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SH untukmelakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribue Press, dan saksi DL.Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar menyetujui penunjukanlangsung tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov.

BorneoTribune Press (R2.395.000.000,00 Kontrak Seharusnyasesuai SBR (Rp)KerugianNegara (Rp) 940.802.364,00752.365.536,001.693.167.900,00701.832.100,00 PPN 10% ( )*239.500.000,00169.316.790,0070.183.210,00 Nilai Kontrak 2.634.500.000,00 1.862.484.690,00 Nilai Kerugian Negara631.648.890,00 Bahwa perbuatan terdakwa W Suwito, SH,MH bersamasama dengan saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si.,saksiDL.

BorneoTribune Press (R Sewa Transponder satelitdengan lebar bandwidth4 MHz Sewa Ground Segment Nilai Pekerjaan SewaTransponder Satelit2.395.000.000,00 Kontrak Seharusnyasesuai SBR (Rp) 940.802.364,00752.365.536,001.693.167.900,00Kerugian Negara(Rp)701.832.100,00 PPN 10% ( )*239.500.000,00169.316.790,00 Nilai Kontrak 2.634.500.000,00 1.862.484.690,00 Nilai Kerugian Negara(70.183.210,00) 631.648.890,00 Bahwa perbuatan terdakwa W Suwito, SH,MH bersamasama dengan saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si.

BORNEOTRIBUNE PRESS yang menerima, D.L DENNY, SH selaku Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar yang menyetujui, Drs.MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanBidang Sekretariat yang mengetahui dan SRI HARTINA selaku BendaharaPengeluaran, 1 ( satu ) lembar ; Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasaNomor : 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yangditandatangani oleh Drs.

DENNY, SH, Drs.MUSA TULAK LAYUK, M.Si, SYARIF JOHAN, SH, MH, DAYANSUHENDAR, SH, WAHYUDI, SE, T.EDY FIRMANSYAH, FERY selaku Tim Pembahas, 2 ( dua ) lembar ;Copy dilegalisir surat Keputusan Gubermur Kalbar Nomor : 63/KEU/2010,tanggal 29 Januari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ PenggunaBarang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaharapengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atasbeban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaProv

Kalbar Nomor : 027/11.04/KMIC tanggal 8 Mei 2009 perihalUsulan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi DenganMass Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SH untukmelakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribue Press, dan saksi DL.Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar menyetujui penunjukanlangsung tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov.

BorneoTribune Press (R2.395.000.000,00 Kontrak Seharusnyasesuai SBR (Rp)KerugianNegara (Rp) 940.802.364,00752.365.536,001.693.167.900,00701.832.100,00 PPN 10% ( )*239.500.000,00169.316.790,0070.183.210,00 Nilai Kontrak 2.634.500.000,00 1.862.484.690,00 Nilai Kerugian Negara631.648.890,00 Bahwa perbuatan terdakwa W Suwito, SH,MH bersamasama dengan saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si.,saksiDL.

BorneoTribune Press (R Sewa Transponder satelitdengan lebar bandwidth4 MHz Sewa Ground Segment Nilai Pekerjaan SewaTransponder Satelit2.395.000.000,00 Kontrak Seharusnyasesuai SBR (Rp)Kerugian Negara(Rp) 940.802.364,00752.365.536,001.693.167.900,00701.832.100,00 PPN 10% ( )*239.500.000,00169.316.790,00(70.183.210,00) Nilai Kontrak 2.634.500.000,00 1.862.484.690,00 Nilai Kerugian Negara631.648.890,00 Bahwa perbuatan terdakwa W Suwito, SH,MH bersamasama dengan saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si.

BORNEOTRIBUNE PRESS yang menerima, D.L DENNY, SH selaku Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar yang menyetujui, Drs.MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanBidang Sekretariat yang mengetahui dan SRI HARTINA selaku BendaharaPengeluaran, 1 ( satu ) lembar ; Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasaNomor : 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yangditandatangani oleh Drs.

DENNY, SH, Drs.MUSA TULAK LAYUK, M.Si, SYARIF JOHAN, SH, MH, DAYANSUHENDAR, SH, WAHYUDI, SE, T.EDY FIRMANSYAH, FERY selaku Tim Pembahas, 2 ( dua ) lembar ;Copy dilegalisir surat Keputusan Gubermur Kalbar Nomor : 63/KEU/2010,tanggal 29 Januari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ PenggunaBarang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaharapengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atasbeban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaProv

Kalbar Nomor : 027/11.04/KMIC tanggal 8 Mei 2009 perihalUsulan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi DenganMass Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SH untukmelakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribue Press, dan saksi DL.Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar menyetujui penunjukanlangsung tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov.

BorneoTribune Press (R2.395.000.000,00 Kontrak Seharusnyasesuai SBR (Rp)KerugianNegara (Rp) 940.802.364,00752.365.536,001.693.167.900,00701.832.100,00 PPN 10% ( )*239.500.000,00169.316.790,0070.183.210,00 Nilai Kontrak 2.634.500.000,00 1.862.484.690,00 Nilai Kerugian Negara631.648.890,00 Bahwa perbuatan terdakwa W Suwito, SH,MH bersamasama dengan saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si.,saksiDL.

BorneoTribune Press (R Sewa Transponder satelitdengan lebar bandwidth4 MHz Sewa Ground Segment Nilai Pekerjaan SewaTransponder Satelit2.395.000.000,00 Kontrak Seharusnyasesuai SBR (Rp)Kerugian Negara(Rp) 940.802.364,00752.365.536,001.693.167.900,00701.832.100,00 PPN 10% ( )*239.500.000,00169.316.790,00(70.183.210,00) Nilai Kontrak 2.634.500.000,00 1.862.484.690,00 Nilai Kerugian Negara631.648.890,00 Bahwa perbuatan terdakwa W Suwito, SH,MH bersamasama dengan saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si.

BORNEOTRIBUNE PRESS yang menerima, D.L DENNY, SH selaku Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar yang menyetujui, Drs.MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanBidang Sekretariat yang mengetahui dan SRI HARTINA selaku BendaharaPengeluaran, 1 (satu ) lembar ; Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasaNomor : 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yangditandatangani oleh Drs.

DENNY, SH, Drs.MUSA TULAK LAYUK, M.Si, SYARIF JOHAN, SH, MH, DAYANSUHENDAR, SH, WAHYUDI, SE, T.EDY FIRMANSYAH, FERY selaku Tim Pembahas, 2 ( dua ) lembar ;Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor : 63/KEU/2010,tanggal 29 Januari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ PenggunaBarang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaharapengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atasbeban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaProv

Kalbar Nomor : 027/11.04/KMIC tanggal 8 Mei 2009 perihalUsulan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi DenganMass Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SH untukmelakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribue Press, dan saksi DL.Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar menyetujui penunjukanlangsung tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov.

BorneoTribune Press (R2.395.000.000,00 Kontrak Seharusnyasesuai SBR (Rp)KerugianNegara (Rp) 940.802.364,00752.365.536,001.693.167.900,00701.832.100,00 PPN 10% ( )*239.500.000,00169.316.790,0070.183.210,00 Nilai Kontrak 2.634.500.000,00 1.862.484.690,00 Nilai Kerugian Negara631.648.890,00 Bahwa perbuatan terdakwa W Suwito, SH,MH bersamasama dengan saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si.,saksiDL.

BorneoTribune Press (R Sewa Transponder satelitdengan lebar bandwidth4 MHz Sewa Ground Segment Nilai Pekerjaan SewaTransponder Satelit2.395.000.000,00 Kontrak Seharusnyasesuai SBR (Rp) 940.802.364,00752.365.536,001.693.167.900,00Kerugian Negara(Rp)701.832.100,00 PPN 10% ( )*239.500.000,00169.316.790,00 Nilai Kontrak 2.634.500.000,00 1.862.484.690,00 Nilai Kerugian Negara(70.183.210,00) 631.648.890,00 Bahwa perbuatan terdakwa W Suwito, SH,MH bersamasama dengan saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si.

BORNEOTRIBUNE PRESS yang menerima, D.L DENNY, SH selaku Kepala DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov Kalbar yang menyetujui, Drs.MUSA TULAK LAYUK, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanBidang Sekretariat yang mengetahui dan SRI HARTINA selaku BendaharaPengeluaran, 1 ( satu ) lembar ; Copy dilegalisir surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasaNomor : 931/418/LS/Dishubkominfo/2011, tanggal 20 Desember 2011 yangditandatangani oleh Drs.

DENNY, SH, Drs.MUSA TULAK LAYUK, M.Si, SYARIF JOHAN, SH, MH, DAYANSUHENDAR, SH, WAHYUDI, SE, T.EDY FIRMANSYAH, FERY selaku Tim Pembahas, 2 ( dua ) lembar ;Copy dilegalisir surat Keputusan Gubermur Kalbar Nomor : 63/KEU/2010,tanggal 29 Januari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ PenggunaBarang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendaharapengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara penerima atasbeban APBD di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaProv

Kalbar Nomor : 027/11.04/KMIC tanggal 8 Mei 2009 perihalUsulan Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi DenganMass Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SH untukmelakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribue Press, dan saksi DL.Denny, SH selaku Kepala Dishubkominfo Prov. Kalbar menyetujui penunjukanlangsung tersebut dengan Surat Keputusan Kepala Dishubkominfo Prov.

BorneoTribune Press (R2.395.000.000,00 Kontrak Seharusnyasesuai SBR (Rp)KerugianNegara (Rp) 940.802.364,00752.365.536,001.693.167.900,00701.832.100,00 PPN 10% ( )*239.500.000,00169.316.790,0070.183.210,00 Nilai Kontrak 2.634.500.000,00 1.862.484.690,00 Nilai Kerugian Negara631.648.890,00 Bahwa perbuatan terdakwa W Suwito, SH,MH bersamasama dengan saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si.,saksiDL.

BorneoTribune Press (R Sewa Transponder satelitdengan lebar bandwidth4 MHz Sewa Ground Segment Nilai Pekerjaan SewaTransponder Satelit2.395.000.000,00 Kontrak Seharusnyasesuai SBR (Rp)Kerugian Negara(Rp) 940.802.364,00752.365.536,001.693.167.900,00701.832.100,00 PPN 10% ( )*239.500.000,00169.316.790,00(70.183.210,00) Nilai Kontrak 2.634.500.000,00 1.862.484.690,00 Nilai Kerugian Negara631.648.890,00 Bahwa perbuatan terdakwa W Suwito, SH,MH bersamasama dengan saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si.

No. 578/Pdt.G/2016/PA.Skg.Rekonvensi) mengajukan gugatan balik (gugatan Rekonvensi) terhadap Drs.Musa Dahlan M.Pd bin Muh. Dahlan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaanPegawai Negeri Sipil ( Guru SMA 2 Sengkang), bertempat kediaman di JalanK.H.A. Muh.

tanah yang 90 are sebelum LaBeddu meninggal adalah saudara La Beddu bernama Sikandere.Bahwa setahu saksi tanah perumahan selauas 2,5 are adalah sebagianharta bersama La Beddu dan Hati dan sebagian harta bersama Tassedengan Tergugat.Saksi Keempat, Abbas bin Wello, umur 46 tahun, agama Islam, yangmemberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagaiberikut :Bahwa saksi kenal Penggugat dan saudarasaudaranya yang 4 orangyaitu Tamrin (meninggal), Abdullah (meninggal), Maryam (hidup) dan Drs.Musa

Musa AhaNatawiria, Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharasepengetahuan Kasubbag Umum, Keuangan dan logistik yaitu saksi SiskaPujianti, kemudian dana yang telah diambil dari Bank disimpan di BrankasKantor KPU Kota Banjar, kKemudian Ketua KPU (Saksi Nur Rifai, S.H),anggota KPU (komisioner) dan sekretaris mengadakan rapat pleno untukmelaksanakan kegiatan dan dari hasil rapat pleno tersebut terdakwa Drs.Musa Aha natawiria, Msi, memanggil Kasubbag Umum Keuangan untukmenyediakan dana terkait

Sehingga masih banyak bukti yang belumdipertanggungjawabkan oleh penerima uang muka kerja (pokja), dan ataspengeluaran tersebut masih berupa kuitansi dari Bendahara kepada pokja.c) Lemahnya pengendalian pertanggungjawaban dari yang menerima uangmuka/ pembayaran.Dalam aturan internal yang ada tidak diatur pengendalian terhadap uangyang dikeluarkan oleh Bendahara (atas perintah KPA yaitu terdakwa Drs.Musa Aha Natawiria, Msi dan Kasubag Keuangan (saksi Siska Fujiyanti, SE)dengan Kelompok kerja yang

Adapun anggaran Tahun 2014 yang tidak sesuai dengan SPU darinota dan SPPD diantaranya digunakan untuk kepentingan terdakwa Drs.Musa Aha Natawiria, Msi dan digunakan untuk kegiatan lain di luarperuntukannya. Bahwa perbuatan terdakwa Drs.

Musa AhaWinata, Msi dan anggota KPU yaitu Saksi Nur Rifai, S.H., kemudian KasubbagUmum diperintahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Terdakwa Drs.Musa Aha Winata, Msi dan Anggota KPU yaitu saksi Nur Rifai, S.H untukmenyimpan dan mengumpulkan uang sisa anggaran tersebut. Adapunanggaran Tahun 2014 yang tidak sesuai dengan SPJ dari nota dan SPPDdiantaranya digunakan untuk kepentingan terdakwa Drs. Musa Aha Natawiria,Msi dan digunakan untuk kegiatan lain di luar peruntukannya.

Bahwa Anggaran Tahun 2013 dan Tahun 2014 yang tidak sesuaidengan SPJ atau SPJ yang dibuat fiktif (nota dan SPPD) oleh terdakwa Drs.Musa Aha Natawiria, Msi dan saksi Nur rifai, S.H. diantaranya digunakan untukkepentingan terdakwa Drs. Musa Aha Natawiria, Msi dan digunakan untukkegiatan lain di luar peruntukannya Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Musa Aha Natawiria, MSi, bersamasaksi NUR RIFAI, S.H. BIN U.

Musa Zainuddinsebagai Ketua, termasuk juga PENGGUGAT sebagaiWakil Ketua;Bahwa pada tanggal 3 April 2017 TERGUGAT telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 22025/DPP03/VI/A.1/IV/2017 tentang Penetapan Perpanjangan MasaJabatan Dewan Pengurus Wilayah Partai KebangkitanBangsa Provinsi Lampung, dengan tetap menunjuk Drs.Musa Zainuddin sebagai Ketua dan PENGGUGATsebagai Wakil Ketua.

CHUSNUNIA CHALIM,M.Si., M.Kn., Ph.D SEBAGAI KETUA DEWAN TANFIDZPKB PROVINS LAMPUNG DAN MENGGANTI Drs.MUSA ZAINUDDIN SEBAGAI KETUA SERTAMENCOPOT PENGGUGAT DARI JABATAN WAKILKETUA DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAIKEBANGKITAN BANGSA PROVINSI LAMPUNG.Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 4 Januari2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018.PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN INI JUGA TANPAMELALUI MEKANISME MUSYAWARAH~ WILAYAHHalaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2018/PN TjkMESKIPUN DIDALAM AMAR

Nomor 1591 K/Pid.Sus/2015Media Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SHuntuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribune Press,dan saksi DL.

Denny, SHselaku Kepala Dishubkominfo Provinsi Kalimantan Barat Nomor027/15.04/KMIC tanggal 3 September 2009 perihal Usulan PersetujuanPenunjukan Langsung Pengadaan Kerja Sama Informasi Dengan MassMedia Berupa Sewa Transponder Satelit, yang isinya antara lain saksi Drs.Musa Tulak Layu, M.Si. meminta persetujuan kepada saksi DL. Denny, SHuntuk melakukan penunjukan langsung kepada PT Borneo Tribune Press,dan saksi DL.

Denny, SH, Drs.Musa Tulak Layuk, M.Si, Syarif Johan, SH, MH, Dayan Suhendar, SH,Wahyudi, SE, T.Edy Firmansyah, FERY selaku Tim Pembahas, 2 (dua)lembar;Copy dilegalisir surat Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 63/KEU/2010,tanggal 29 Januari 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa PenggunaBarang, Bendahara pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantudan Bendahara penerima atas beban APBD di Lingkungan DinasHal. 60 dari 117 hal. Put.

Borneo Tribune Press, 1 (satu) lembar;Copy dilegalisir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor050/373/SPKSS/SEK/2011,tanggal 21 Desember 2011 antara Drs.Musa Tulak Layuk, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanBidang Sekretariat kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Barat dengan Nur Iskandar, SP selakuDirektur PT.

Denny, SH, Drs.Musa Tulak Layuk, M.Si, Syarif Johan, SH, MH, Dayan Suhendar, SH,Hal. 108 dari 117 hal. Put.

Musa Toding, atas pengelolaan dana aquo tetapi semuanyadilakukan atas persetujuan dari pihak saudarasaudara almarhum Drs.Musa Toding (bukti T.416). Itu pula berarti bahwa almarhum Drs. MusaToding tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;5.

Kemudian Kasubbag UmumKeuangan dan Logistik melaporkan semua pengeluaran dan uang sisa kegiatankepada Ketua KPU (terdakwa Nur Rifai, S.H), setelah itu Kasubag UmumKeuangan dan Logistik diperintah oleh terdakwa Nur Rifai, SH dan saksi Drs.Musa Aha Natawiria, Msi untuk membagikan sisa uang kegiatan tersebut kepadasekretariat,ssedangkan untuk pertanggungjawabannya dibuatSPJ yang sesuaianggaran kegiatan dan bukan berdasarkan pengeluaran yang nyata atau riil.e Bahwa Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan

Kemudian Kasubbag UmumKeuangan dan Logistik melaporkan semua pengeluaran dan uang sisa kegiatankepada Ketua KPU (terdakwa Nur Rifai, S.H), setelah itu Kasubag UmumKeuangan dan Logistik diperintah oleh terdakwa Nur Rifai, SH dan saksi Drs.Musa Aha Natawiria, Msi untuk membagikan sisa uang kegiatan tersebut kepadasekretariat, sedangkan untuk pertanggungjawabannya dibuat SPJ yang sesuaianggaran kegiatan dan bukan berdasarkan pengeluaran yang nyata atau riil.e Bahwa Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan

penggunaanya) gunamenyusunan SPJ , SPJ dibuat oleh Tim Keuangan sesuai dengan konseppengajuan yang diabuat oleh Kasubag Umum, namun dalam pebuatan SPJtersebut sebagian ada yang benar peruntukannya dan ada juga yang tidakbenar atau tidak sesuai dengan penggunaanyae Bahwa Yang berwenang memverifikasi kebenaran buktibukti pengeluaranadalah Kasubag Umum yaitu Saudari SISKA FUJIYANTI, kemudian olehKasubag umum setelah diverifikasi diserahkan kembali ke bendahara untukdilaporkan ke KPA yaitu tersanga Drs.MUSA

Musa Aha N), hal tersebut sesuai dengan UUNo. 1 Tahun 2004 pasal 18 sebagai bukti, kwitansi atau surat buktipengeluaran / SPJ ditanda tangani oleh bendahara dan disahkan oleh KPA(Musa).BahwaPengelolaan anggaran KPU yang bersumber dari APBN dasarnya dariDIPA RKAKL kemudian merencanakan kegiatan melalui rapat plenokomisioner KPU yang dihadiri oleh komisioner KPU berlima dan KPA (Drs.Musa).

BIN U.SYAMSURI, SH telah mengembalikan sebagian kerugian negara dengan nilaisebesar Rp 52.023.000, (lima puluh dua juta dua puluh tiga ribu rupiah) sesuaidengan Berita Acara Penitipan Uang tertanggal 09 Juli 2015, dan terdakwa Drs.MUSA AHA NATAWIRIA, Msi, telah mengembalikan sebagian kerugian negaradengan nilai sebesar Rp 31.450.000, (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluhribu rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penitipan Uang tertanggal 09 Juli 2015,total pengembalian sebesar Rp 83.473.000,

.; Bahwa pada saat terdakwa anak RIVALDO MUHAMMAD melakukanpersetubuhan terhadap korban anak THANIA ARIANDINI HARIS, korban anakmasih berumur 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran atas namaanak korban THANIA ARIANDINI HARIS Nomor : 7171MSL2014009422, tanggal25 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.MUSA HANSJETINANGON, M.Sc, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKota Manado (fotocopy surat Akta Kelahiran terlampir dalam berkas perkara).

Ernest Toding, 2) Drs.Musa Toding, 3) Henny Sinadia, SH;d. Susunan Pemegang Saham: No. Nama Lembar Nominal %1. Abraham Toding, SH 15.000 38.750 25.8De Ir. Ernest Toding 9.000 22.500 15.03. dr. Florida Irene 9.000 22.500 15.04. Toding, MARS 5.000 12.500 8.35. John Toding 5.000 12.500 8.36. Drs. Musa Toding 2.000 5.000 3.37. Drs. Willem Ganna 2.000 5.000 3.38. Toding 2.000 5.000 3.39. Frederick Toding 2.000 5.000 3.310. Paul Toding 2.000 5.000 3.311. Luther Toding 2.000 5.000 3.312.

Luther Toding;e =B.Sinadia;e =P.Manda;e = JL.Parura;e = Drs.Musa Toding;B. DEWAN PEMBINA YAYASAN :e Ketua : Abraham Toding,SH;e Sekretaris : Drs. Willem Ganna Toding;Anggota : Frederik Toding;Paul Toding;Daniel Toding;Bahwa pada tanggal 14 Juni 1991 berdiri PT. BANK PERKREDITAN RAKYATCITRA ARTA PELITA yang berkedudukan di Kecamatan Rantepao denganAkta Nomor 16 Notaris Nyonya Hajjah Zahara Pohan;Bahwa pada tanggal 24 September 1991 PT.

(lima belas ribu) lembar;Tuan Drs.Musa Toding, sebanyak 15..000.(lima belas ribu) lembar;Tuan Daniel Toding sebanyak 15..000.(lima belas ribu) lembar;Tuan Luther Toding sebanyak 15..000.(lima belas ribu) lembar;Tuan Willem Toding sebanyak 15..000.(lima belas ribu) lembar;Tuan Paul Toding sebanyak 15..000.

MusaBadrun (surat pelepasan terlampir ) ; Total luas tanah 104.000 M2 ini telah memiliki Surat Keterangan BuktiPemilikan Tanah Adat Yang diterbitkan oleh Lurah Sentani Kota padatanggal 10 Nopember 1987 oleh Yahya Pallo dan Camat Sentani Drs.Musa Badrun. (surat terlampir) ;Kemudian pada tanggal 22 Desember 1994 di hadapan Notaris Suprakoso,SH Jayapura Nomor : 748 Tuan Yahya Felle, Tuan Ayub Felle, TuanMarthin Luther Felle, Tuan Marten Felle, Tuan Sefnat Felle, Tuan PaulusFelle, Tuan Daan Felle.

Musa Toding, atas pengelolaan dana aquo tetapi semuanyadilakukan atas persetujuan dari pihak saudarasaudara almarhum Drs.Musa Toding (bukti T.416). Itu pula berarti bahwa almarhum Drs. MusaToding tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;5.

tersebut hanya keterangansaksi Hermin Dilo Rinding yang pada saat masih duduk dibangku SMPhadir dalam pembicaraan keluarga mendengar adanya pembagian sawahPOLLO TONDOK kepada LAI' PODON sedangkan keterangan saksiSangka' terdapat keterangan yang saling bertentangan terhadap prosespembagian sawah Pollo' Tondok in casu , yang mana terhadap hal inimenurut Majelis menunjukan bahwa saksi Sangka tidak memilikipengetahuan secara pasti tentang asal usul obyek sengketa , sedangkanterhadap keterangan saksi Drs.Musa

OHOIWUTUN7.(9) GAINAU de GAMES.SHJuga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkatberdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999tanggal 30 November 1999 tentang peresemian Pengangkatan SusunanKeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggarayakni:8. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE9, (2) IVO J.RATUANAK,BA30. (3) Drs.MUSA BUCE KWAITOTADan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari FraksiTNI/Polri yakni:1.(1) WF PATTIANAKOTTA2.(2) ALBINUS

OHOIWUTUN7.(9) GAINAU de GAMES.SH12Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkatberdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999tanggal 30 November 1999 tentang peresemian Pengangkatan SusunanKeanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggarayakni:8. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE9. (2) IVO J.RATUANAK,BA30. (3) Drs.MUSA BUCE KWAITOTADan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari FraksiTNI/Polri yakni:1.(1) WF PATTIANAKOTTA2.(2) ALBINUS

dalamrangka pelaksanaan anggaran.c) Menerbitkan keputusan tentang penunjukan staf pengelolakeuangan.d) Monitoring, evaluasi, dan pengawasan anggaran.Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor01/Kpts/KPUKota Bajar011.329217/Tahun 2014 tentangPendelegasian Wewenang Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota BanjarKepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Selaku KuasaPenggunaan Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014tanggal 02 Januari 2014 (dan Dani Danial Muklis, S.Pdi kepada Drs.Musa

kebendaharawanan dalamrangka pelaksanaan anggaran;c) Menerbitkan keputusan tentang penunjukan staf pengelolakeuangan;d) Monitoring, evaluasi, dan pengawasan anggaran.Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihaan Umum Kota Banjar Nomor01/Kpts/KPUKota Bajar011.329217/Tahun 2014 tentangPendelegasian Wewenang Ketua Komisi Umum Kota Banjar KepadaSekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Selaku KuasaPenggunaan Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014tanggal 02 Januari 2014 (dari Dani Danial Muklis, S.Pd. kepada Drs.Musa

sedangkanPPK sendiri yang memiliki Kewenangan tersebut tidak difungsikandalam proses pencairan hingga penggunaan anggaran, sehinggaseolaholah unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaanPrimair menjadi tidak terbukti;Bahwa dalam penyimpangan dana KPU untuk kegiatan PemilihanWalikota dan Wakil Walikota, kegiatan Pemilihan Legislatif dankegiatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukanoleh seorang diri Terdakwa saja melainkan bersamasamadengan Saksi NUR RIFAI, S.H. selaku Ketua KPU dan Saksi Drs.MUSA

dilakukanpersidangan serta Majelis Hakim telah menjatuhkan pidanakepadanya karena telah terbukti melanggar dakwaan Primairmelanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan dalampertimbangan putusan untuk perkara atas nama Terpidana Drs.MUSA

tujuh juta seratus enam ribu empat ratus empatbelas ribu rupiah) tidak ditemukan bukti pengeluarannya.Bahwa benar Dalam pengelolaan anggaran keuangan Pilwalkot tahun 2013terdapat 2 (dua) buah buku, yaitu BKU (buku kas umum) dan buku Kas Riilpengeluaran bendahara.Bahwa benar Yang berwenang memverifikasi kebenaran buktibuktipengeluaran adalah Kasubag Umum yaitu Saudari SISKA FUJIYANTI,kemudian oleh Kasubag umum setelah diverifikasi diserahkan kembali kebendahara untuk dilaporkan ke KPA yaitu tersanga Drs.MUSA

PPK kepada bendahara untuk mengeluarkan anggaran, melainkanselama ini bendahara hanya menerima perintah lisan dari terdakwa untukmengeluarkan anggaran diantaranya anggaran tersebut ada yangdigunakan sebagian untuk kegiatan yang tidak dapatdipertangunggjawabkan.Bahwa benar Yang berwenang memverifikasi kebenaran buktibuktipengeluaran adalah Kasubag Umum yaitu Saudari SISKA FUJIYANTI,kemudian oleh Kasubag umum setelah diverifikasi diserahkan kembali kebendahara untuk dilaporkan ke KPA yaitu tersanga Drs.MUSA

Drs.MUSA AHANATAWIRIA.

membuat bukti pengeluaranpalsu ( bukti dibuat sendiri ) yaitu denganmembuat stempel sendiri dan tidakmelakukan realisasi belanja sebesar jumlah transaksi yang dibebankan kekeuangan KPU baik yang bersumber dari dana hibah untuk kegiatan Pilwalkotpada tahun 2013 dan yang bersumber dari APBN pada tahun 2013 dan tahun2014 ;Halaman164 Putusan No. 109/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SISKA FUJIYANTI, S.E secarabersamasama dengan saksi NUR RIFAI BIN U.SYAMSURI dan saksi Drs.MUSA