Ditemukan 51 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : drs.syahrir drs.syafril drs.syahrul dr.syahril dr.syafril drs.syahrial drs.sahril drs.h.syahril
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-06-2012 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 658 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 7 Juni 2012 — H. ABDUL RAHMAN bin H. ABDULLAH ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong
31 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , sedangkan Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 180. 188/HK.41/2005 tanggal 29 Maret 2005tentang Penetapan Standarisasi/Normalisasi Harga Barang dan JasaBelanja Aparatur serta Modal Pemerintah Kabupaten Kutai KartanegaraTahun Anggaran 2005 tidak menguraikan komponen biaya apa saja yangterdapat dalam paket lumsum perjalanan dinas sehingga dianggapmengadopsi dan harus tunduk dengan Ketentuan Peraturan MenteriKeuangan RI dimaksud;Hal demikian juga terdapat fakta hukum yang dinyatakan oleh Ahli Drs.Syahril
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 09-01-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2017 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 9 Januari 2013 — AGUNG PURNO SARJONO
114 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatannya itu yaitu melakukan pembahasan rancangan KUA danrancangan PPAS yang di dalamnya terdapat pagu TPP yang bertentangan dengankewajibannya karena kewajiban DPRD adalah membahas rancangan KUA danrancangan PPAS yang diajukan dalam tenggat waktu menurut peraturanperundangnundangan yang berlaku yaitu mulai pertengahan bulan Juni hinggaakhir Juli tahun anggaran berjalan, bukan membahas yang diajukan melampauitenggat waktu tersebut.Alasan Pemohon Kasasi di atas, diperkuat dengan pendapat ahli Drs.SYAHRIL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2256 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 8 Januari 2014 — H.M. SANTOSO dan kawan
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena terkaitdana bantuan keuangan operasional tersebut tidak semuanya bisa dimintakancost recovery karena harus dipilah mana yang bisa di cost recovery dan manayang tidak bisa di cost recovery karena harus melalui tahapan verifikasi yangdilakukan oleh Lembaga yang berkompeten/ berwenang yaitu BP Migas;Bahwa hal tersebut di atas juga telah sesuai dengan keterangan ahli Drs.SYAHRIL MAHMUD, M.Si. dari mantan Kepala Biro Keuangan SekretariatJenderal Depdagri.
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-01-2010 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 241/Pid.B/2009/PN.RGT
Tanggal 13 Januari 2010 — NASTION, SE. BIN M. SYAH, DKK
82 — 12
  • Drs.Syahril Syahur, 11. Drs. Kuwat Widiyanto,12. Abdul Hadi, 13. Mailiswin, S. Sos, 14.=17 =Basirun, S.lp, 15. Eko Budi Utomo, 16.Leonardo, 17. Mulyono, 18. Edi Syahputra,19. Imron Hidayat, S. Sos, 20. TaufikFirmansyah, 21.Said Usman Rauf, 22.Hendrik, SE, 23. Kandi, 24. Rita, 25. R.Asrizal, SE.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-08-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/PID.Sus.K/2012/ PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2012 — - Drs. SYAMSUL RIZAL
82 — 21
  • laluSekda melalui Bagian Hukum meneliti (memferifikasi) Surat Keputusantersebut dan setelah itu barulah diajukan kepada Kepala Daerah (Walikota)untuk ditanda tangani ; Bahwa setiap Surat Keputusan yang diajukan kepada Kepala Daerah(Walikota) maka sebelumnya harus diparaf oleh Pimpinan SKPD yangbersangkutan dan Sekretaris Daerah (Sekda) apabila setelah selesai diteliti ; Bahwa benar Saksi tidak pernah melakukan suatu kegiatan/kerja (reward)khusus mengenai pemungutan dibidang pertambangan tersebut ;26.Drs.SYAHRIL
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2011 — Putus : 17-10-2011 — Upload : 12-01-2012
Putusan PN PARIAMAN Nomor 133 / PID.B / 2011 / PN.PRM
Tanggal 17 Oktober 2011 — DINASRIL AMIR Pgl. NAS
138 — 35
  • Tbk milik KUDNamli Pakandangan di Kediri :Bahwa selama persidangan tidakterdapat adanya surat surat buktiyang telah diajukan Terdakwakepersidangan ini yang dapatdipergunakannya untuk membuktikankebenaran adanya pembayaran tunaiyang setara dengan nilai nominal265 halaman Putusan No.1 33/PID.B/201 1/PN.PRM21220.000 (dua puluh ribu) lembarsaham sebagai fee 10 % jumlahsaham PT Gudang Garam Tbk milikKUD Namli Pakandangan dariTerdakwa kepada pihak ketiga yangbernama Alfianto ;Bahwa dari keterangan Ahli Drs.Syahril
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 September 2014 — Drs. IDHAM KHOLID, M.E. Bin IBROHIM LAKAF
83 — 25
  • Ahli Drs.Syahril Machmud,M.Si bin H.MachmudBahwa AHLI mengetahui pengadaan laptop 48 unit untuk siswaberprestasi di SMA Titian teras dan saksi mengetahui ataspemberitahuan dari Terdakwa Drs. IDHAM KHOLID, ME.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 47/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 15 Desember 2015 — Drs.H.ALI HADIYANTO,M.Si.
165 — 179
  • Oleh karena itu dapat dipahamipenerbitan Perpres 40 tahun 2014 yang menganulir Pasal 121 Perpres 71/2012.DRS.SYAHRIL MACHMUD,.M.Si., pendapatnya dibacakan di persidangan sebagaiberikut : Bahwa Ahli memberikan pendapat berdasarkan permintaan dari Advokat/ Pengacaraterdakwa.Bahwa Ahli memberikan pendapat dibidang keuangan negara.Bahwa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan yangbersumber dari APBN:UndangUndang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.UndangUndang Nomor 1 Tahun
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 01/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jbi
Tanggal 8 Juli 2014 — Ir. H. SEPDINAL, ME bin H. ASWIR MAKMUR
69 — 33
  • konsepadminitrasi itu adalah hubungan mandat, sehingga pertanggungjawaban ada pada atasan;Bahwa konsep Tindak Pidana Korupsi tidak dapat dijadikan sebagaitolok ukur pengujian dalam perkara ini;Bahwa Lembaga penghitung kerugian negara adalah BPK sebagailembaga yang berwenang untuk memeriksa dan BPKP sebagai lembagaPengawasan dan kewenangan BPK lebih tinggi dari lembaga yang lain;Bahwa hasil audit BPKP bisa disampaikan ke BPK untuk mendapatpengesahan;Atas keterangan ahli terdakwa tidak keberatan;3.Ahli Drs.Syahril
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 24/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.PURNAMAWATI BINTI H. A MASTURO
2.EDI PURWANTO, S.H BIN H.A. MASTURO
3.SELAMAT RIADI BIN H.A. MASTURO
4.SRI MULIAWATI BINTI H.A. MASTURO
5.Hj. SRI WAHYUN S.Pd BINTI H.A. MASTURO
6.NURHIDAYATI BINTI H.A. MASTURO
7.MARTI SUPRIHATINI AMK BINTI H.A. MASTURO
8.SITI ROHANA BINTI JUFRI
9.MASHANAFI ADHA BIN H.A. MASTURO
10.Edi Purwanto Bin H.A Masturo
11.Marti Suprihatini Binti H.A Masturo
12.Siti Rohana Binti Jufri bertinda untuk diri sendiri dan anak kandung di bawah umur bernama Mashanafi Adha Bin H.A Masturo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
PT PARINDO KARYA PRIMA dalam hal ini diwakili oleh SYAHRIL M
294 — 144
  • PARINDO KARYA PRIMA(Tergugat II Intervensi) dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, Drs.SYAHRIL MUHAMMAD dan disetujui oleh Dewan Komisaris, adalahHalaman 120 dari 255 halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.PBR14.15,sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian tersebut telah mengikat sebagai Undangundang bagi yang membuatnya (pasal 1338 KUHPerdata).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743K/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — SELVIANA WANMA;
1265 — 1083 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ... [Selengkapnya]
  • Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan pendapat Ahli Drs.Syahril Mahmud, Msc, yang dalam persidangan perkara a quoberpendapat bahwa: setelah adanya UndangUndang BPK sejaktahun 2006, maka mulai tahun 2006, seluruhnya diperiksa olen BPKHal. 186 dari 253 hal. Put. No. 743 K/PID.SUS/2016dan auditannya adalah Satuan Kerja dan Pengelolaan Keuangan;serta pendapat Ahli Prof Dr. Gede Pantja Astawa, S.H.