Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding dalam putusan a quo yangmenyatakan bahwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangantersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sebelum memeriksa pokokperkara terlebin dahulu akan meneliti mengenai /egal standing dariPenggugat yang dalam hal ini suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas(PT) adalah melanggar azas hukum acara perdata yang menyatakanbahwa pada azasnya Hakim adalah bersifat pasif (Lijdelijikheid van rechter),dimana Hakim adalah terikat pada peristiwa yang

Nomor 224 K/Pdt/2015mempersoalkan /egal standing Penggugat pada Pengadilan TingkatPertama, dan bukan justru Hakim Banding yang mempersoalkan /egalstanding Penggugat/Terbanding semula, sekarang Pemohon Kasasi dalamputusan a quo, sedangkan hal tersebut justru tidak dipersoalkan oleh ParaTergugat/Pembanding semula, sekarang Para Termohon Kasasi dan TurutTermohon Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga dengandemikian maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat/Terbanding semula,sekarang Pemohon

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding dalam putusan a quo yangmenyatakan bahwa; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telahmeneliti dengan cermat suratsurat dalam berkas perkara tidak terdapat/tidak ditemukan/tidak terlampir Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudarasehingga tidak diketahui dengan jelas siapa yang mempunyai /egal standingHalaman 14 dari 26 hal. Put.

;Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai /egal standing(kedudukan hukum) Chok Kon Fatt dengan jabatan Direktur yangmewakili PT Farinda Bersaudara baru dapat diketahui dan terlihat jelasdi dalam Anggaran Dasar PT Farinda Bersaudara.

Chok Kon Fatt Selaku Warga Negara Asing Berhak Menjabat SelakuDirektur PT Farinda Bersaudara Dan Mewakili Kepentingan Hukum DalamPerkara A Quo2.1.2.2.Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, makasepatutnya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan memutusperkara a quo mengenai /egal standing (kedudukan hukum) Chok KonFatt selaku Direktur untuk bertindak untuk dan atas nama PT FarindaBersaudara tersebut harus ditolak

Sedangkan hak dari Penggugat adalahmendapatkan /egal fee (jasa hukum) sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribudollar Amerika Serikat).Bahwa selanjutnya, terkait dengan pembatalan Surat Wasiat dan AktaKeterangan Hak Waris No. 07, tanggal 6 Mei 2014 tersebut, maka KantorHukum Effendy & Remy untuk dan atas nama Martin Tanudjaja Saputra (selakuPenggugat) telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap :Aleida Hendrika Drenth (selaku TERGUGAT 1), notaris Drs.

olehTergugat sebagaimana ditetapbkan secara jelas dalam perjanjian ProposalLetter for Legal Services (Inheritance) atau Surat Penawaran Jasa Hukum(Warisan) antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Juni 2014.Bahwa dengan demikian juga semakin nyata terlinat adanya itikad tidak baikserta kelicikan Tergugat dalam mengingkari kewajiban pemenuhan prestasinyakepada Penggugat, yakni bahwa dengan mencabut surat kuasa yang diberikankepada Penggugat maka Tergugat terbebaskan dari kewajiban untukmembayar /egal

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 sampai dengan 3 angka 6sampai dengan 7 telahmendalilkan bahwa Penggugat berdasarkan ProposalLetter for Legal Services (Inheritance) atau Surat Penawaran Jasa Hukum(Warisan) tertanggal 18 Juni 2014 berhak untuk mendapatkan /egal/ fee(biaya jasa hukum) sebesar 3% dari nilai setiap harta yang akan didapat/diterima oleh Tergugat (termasuk tanah, bangunan, rekening, bank dansahamsaham perusahaan) ;2.

kesepakatan sebelumnya ;Bahwa Tergugat yang pernah kecewa terhadap Penggugat atas langkah hukumyang ditempuh mengenai Pembatalan Wasiat tanpa mengecek terlebin dahulu keKEMENKUMHAM, apakah Akta Wasiat tersebut sudah terdaftar atau tidak diKEMENKUMHAM, sehingga kewajiban Tergugat untuk menyelesaikanpembayaran /egal fee sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat)menjadi tertunda karena hal itu dan tidak ada niat Tergugat untuk tidakmenyelesaikan sisa pembayaran /egal fee tersebut ;Bahwa

Sel.hingga saat ini belum ada putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkaratersebut ;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat terhadap /egal fee yangdimintakan berdasarkan bukti P4a dan P7a tersebut di atas, menurut hemat MajelisHakim terhadap /egal fee yang berdasarkan bukti P4a tidaklah berdasar, karenaternyata pembagian harta peninggalan ayah Tergugat belum terselesaikan sampaisaat ini dan esensi pokok yang menjadi masalah pembagian harta peninggalantersebut, yaitu mengenai pembagian dengan

Pada pokoknya (rencana) lelang a quo melawan hukum / tidaksah (demi hukum) sebagaimana seutuhnya Surat tgl 26 Oktober 2020 jo/berdasarkan Agenda Presiden RI No: 197PYRS0C4.Bahwa, DUDUK PERKARA:1.Pada pokoknya:a.Berdasarkan Yurisprudensi Agenda Presiden RI a quo c.q. kepastianhukum. publik /egal standing Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, TIDAK SAHsejak/ pada TEMPOS 20 Oktober 2019 /20 Oktober 2014 a quo:i) TERGUGAT dkk. tidak mempunyai /egal standing menetapkan/melakukan tindakan lelang.

27 Oktober 2020 a quo, TIDAK SAH.ii) TERGUGAT Il, tidak mempunyai /egal standing mengajukan LELANG.. Berdasarkan Yurisprudensi Agenda Presiden RI jo SBKKN No: MPR5789507818060J5504750002132.01, Hutang/Kredit dalam perkara aguo Telah LUNAS (Obyek lelang telah bebas dari Hak Tanggungan),Demi Hukum.Secara sederhana, rencana lelang a quo, tidak memenuhi syarat formil,materiil/oroseduril (obvek, subyek dan pejabat) Lelang.

,mengajukan Bantahan Tagihan Kreditur (Renvoi Prosedur) terhadapTermohon dan Termohon Il, sedangkan tidak terbukti bahwa IndraGunawan adalah sebagai Direksi PT Effendi Textindo, maka Indra Gunawantidak berhak mewakili PT Effendi Textindo, karenanya /egal standing dariPemohon tidak dapat dibuktikan;2. Bahwa dalam putusan PKPU pada tanggal 27 Februari 2014 dengan nomorHal.5 dari 10 hal. Put. No.303 K/Pdt.SusPailit/2015perkara yang sama yaitu Nomor 06.Pdtsus.PKPU/2014/PN Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah keliru memberikanpertimbangan hukum di dalam putusannya, karena /egal standing dan IndraGunawan sebagai Direktur PT Effendi Textindo adalah sah secara hukum danhal tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon pada proses PKPU yang diperiksaoleh Majelis Hakim perkara a quo sendiri dan pada saat itu Majelis Hakimtidak mempermasalahkan /egal standing dari sdr.

Indra Gunawan, sehinggadengan demikian tidak beralasan Majelis Hakim perkara a quomempermasalahkan lagi /egal standing dari sdr. Indra Gunawan;.

berikut Dalam hal adabantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan keduabelah pihak sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan,Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untukmenyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan yang mana dalam hal iniadalah Majelis Hakim Pemutus perkara awal sehingga dengan demikian inimembuktikan jika Renvoi Prosedur merupakan suatu satu rangkaian denganProses PKPU sebelumnya dan tidak dapat dipisahkan, sehingga dengandemikian /egal

Bahwa jika melinat nomor perkara dalam putusan a quo adalah nomor yangsama juga dalam Putusan PKPU yaitu Nomor 06/PdtSus/PKPU/2014/PNNlaga.Jkt.Pst., sehingga dengan demikian ini semakin membuktikan jikaRenvoi Prosedur dengan PKPU adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkansehingga dengan demikian Surat Kuasa tertanggal 18 Februari 2014 tetapmasih dapat dipergunakan dan memiliki /egal standing untuk digunakandalam Renvoi Prosedur sehingga dengan demikian Majelis Hakim telahkeliru dan tidak sesuai

Menerangkan /egal standing pernikahan antara Pewarisyang bernama WIRA bin ACENG dan Ny EROES ROEMAH pada Tahun1940. (Bukti P.3);Fotokop! dari Asli, Surat Keterangan Nomor:B.559/kua.10.19.13/PW.01/X/2020 yang dikeluarkan di Wilayah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Lengkong Kota Bandung tertanggal 08Oktober 2020. Menerangkan /egal standing pernikahan antara Pewarisyang bernama O. EFFENDI bin WIRA dan B. DJUBAEDAH binti SUKATMApada Tahun 1961.

Menerangkan /egal standing O.EFFENDI bin WIRA anak tunggal dari WIRA bin ACENG dengan NyEROES ROEMAH. (Bukti P.5)Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Nomor: 474.3/26/Kel/PSG/VIII/2020tertanggal 1 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasanggrahan,Kecamatan Ujungberung Kota Bandung. Menerangkan /egal standingPemohon anak tunggal dari O. EFFENDI bin WIRA dengan BB.DJUBAEDAH binti SUKATMA. (Bukti P.6)Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 737/Pdt.P/2020/PA.Badg7.

Menerangkan /egal standing Silsilah keturunan Pewaris Almh. NyEROES ROEMAH. (Bukti P.9)Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telahmenghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangandibawah sumpahnya dan pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut1.

Santo Fransiskus Asis tidak dapat dgugat karenabukanlah termasuk Perusahan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 ayat(6) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 adalah khilaf atau keliru dankarena itu haruslah dibatalkan;Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 176 K/PDT.SUSPHI/2014 yangmenyatakan Tergugat Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi tidakdapat digugat karena legal standingnya tidak termasuk dalam konstruksihukum Ketenagakerjaan sebagai Perusahan telah bertentangan denganketentuan tentang /egal

terdiri dari kKaum beriman kristiani(imam, religious dan kaum awam) dan dimaksudkan memberikan bantuansedemikian rupa demi optimalisasi dan keterpaduan karya pastoral Paroki".Bahwa sesuai dengan uraian di atas maka putusan Kasasi MahkamahAgung RI yang menyatakan Tergugat "Dewan Pastoral Paroki SantoFransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar" tidak dapat digugat karenalegal standingnya tidak sebagai perusahan adalah khilaf dan keliru sebabtelah melanggar konstruksi hukum ketenagakerjaan tentang /egal

tafsir authentic bahwa legal standing Tergugat "DewanPastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Agung Makassar" adalahsebuah badan yang mempunyai kelengkapan kepengurusan dan menerimaserta mempekerjakan orang dengan membayar upah;Bahwa sesuai dan berdasarkan uraian di atas maka terhadap PutusanKasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176 K/Pdt.SusPHI/2014 yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini mestilah diterapkanketentuan Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 yangmenetapkan /egal

Bahwa dengan ditemukannya surat bukti baru (novum) pada tanggal 13 Juli2014 berupa buku "Pedoman Dasar Dewan Pastoral Paroki KeuskupanAgung Makassar" maka pertimbangan hukum atau konsiderans dalamPutusan Kasasi Nomor 176 K/PDT.SUSPHI/2014 yang menyatakanTergugat yakni Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus Asisi KeuskupanAgung Makassar tidak dapat digugat karena tidak mempunyai /egal standingsebagai Perusahan melainkan hanya sebagai sekumpulan Pastor yangmemimpin ibadah adalah teramat sangat khilaf

Terhadap perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini mestinyaditerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 yang menetapkan /egal standing Tergugat dalam rumusan sebagaibadan badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja denganmembayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, dan atau2.

Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatankeberatan dari pihakpihaklain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara inidilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon danPemohon Il;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebin dahulu memeriksaapakah Pemohon sudah mempunyai /egal

/ standing dalam mengajukanpermohonan itsbat nikah terhadap Pemohon Il mengenai statuspernikahannyaMenimbang, bahwa pengertian /egal standing adalah keadaan dimanaseseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itumempunyai hak untuk mengajukan permohonan di depani pengadilan.Berkaitan dengan terminologi mempunyai hak sangat berkaitan dengankewenangan berhak dan kewenangan berbuat, karena itu Majelis Hakim perlumempertimbangkan apa yang dimaksudkan dengan kewenangan berhakadalah

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1), bahwa anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selamamereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka menurut pendapat MajelisHakim bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dalam kaitannyadengan kedudukan /egal standing Pemohon mengajukan permohonan itsbahnikah terhadap Pemohon Il yang masih berusia 16 tahun, secara hukum usiaPemohon tersebut belum memenuhi

Namun makna /egal standing itu tidak dapat dipersempit pada maknahak yang melekat pada setiap orang untuk mengajukan perkara dalampersidangan, tapi /egal standing perlu diperluas dalam makna yang memilikiketerkaitan dengan kepentingan hukum subyek hukum (orang yangmengajukan perkara) in casu pengajuan isbat nikah.

Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2017/PA BlkMenimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan MajelisHakim tersebut di atas, konteks /ega/ standing dalam kaitannya dengankedudukan Pemohon yang masih di bawah umur berdasarkan usianya,namun karena telah melakukan perbuatan hukum pernikahan, dan telahmenghilangkan makna ketidakdewasaannya dalam kecakapan bertindakhukum, maka secara hukum kedudukan Pemohon memiliki /egal standingdalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il

Taib Halus dan ayah dariANAK KEDUA yang bernama Andi Ariansyah tidaklah didalilkan oleh Pemohondalam permohonannya sebagai orang tua yang telah dicabut kekuasaannya olehpengadilan atas kedua orang anak tersebut;Legal standingMenimbang, bahwa selain mempertimbangkan syarat formil permohonanPemohon, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan /egal standing Pemohondalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan /egal standing Pemohondalam mengajukan perkara a quo, Majelis Hakim

berpendapat bahwapertimbangan hukum yang telah dikemukakan pada bagian pertimbangan syaratformil permohonan tersebut di atas, sepanjang pertimbangan tersebut relevan,maka secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut menjadi bagianpertimbangan /egal standing Pemohon, sehingga tidak perlu diulang kembali;Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 107ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dimungkinkan untuk menjadi

karena Pemohon termasukkeluarga dari kedua orang anak tersebut, namun oleh karena kedua orang anakitu saat ini berada di bawah kekuasaan orang tuanya masingmasing, makaberdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatbahwa Pemohon tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo;Kesimpulan atas permohonan PemohonMenimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2(dua), oleh karena permohonan Pemohon tidak memiliki alasan dan dasarhukum serta Pemohon tidak memiliki egal

#Nama serta untuk keperluan lainnya yang memerlukanpenetapan ahli waris ini.Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara,terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada tidaknyahubungan hukum antara Pemohon dengan pewaris, sehingga dapat lebih jelaskedudukan hukum (/egal standing) Pemohon mengajukan permohonan ini.Hal. 3 dari 6 Pen.

(vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah suamidari pewaris, oleh karena itu Pemohon memiliki egal standing dalam perkara aquo, akan tetapi bilamana dihubungkan dengan posita Pemohon angka 8 yangpada pokoknya tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan AhliWaris ini adalah dalam rangka untuk kelengkapan administrasi terkait denganproses pengurusan harta peninggalan Pewaris yang berasal dari peninggalanAlmarhum #Nama dan Almarhumah

serta untuk keperluan lainnya yangmemerlukan penetapan ahli waris ini, oleh karenanya inti perkara ini bukanlahpenetapan ahli waris dari almarhumah #Nama , akan tetapi penetapan ahli warisdari Almarhum #Nama dan Almarhumah #Nama karena tujuannya untukpengurusan harta peninggalan Pewaris yang berasal dari peninggalan Almarhum#Nama dan Almarhumah #Nama sedangkan #Nama lebih dahulu meninggaldunia sebelum Almarhum #Nama dan Almarhumah #Nama meninggal dunia,sehingga Pemohon (Pemohon) tidak mempunyai /egal

Menerangkan /egal standingPemohon yang berdomisili di Jalan Sukagalih No.33 RT.004 RW.004Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. (BuktiP.1) dinazegelen;2. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama ADANGILYAS dengan NIK: 3273071505360001. Menerangkan /egal standingPemohon II yang berdomisili di Jalan Sukagalin No.33 RT.004 RW.004Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, KotaBandung. (Bukti P.2) dinazegelen;3.

Menerangkan /egal standingHubungan Nasab Pemohon (AGUS SUYUD) dengan orangtuanyaEDENG WACHMAN alias ENDANG WAHMAN dan Almh. SITI AMINAHalias MAEMUNAH (Bukti P.3) dinazegelen;4. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga atas nama Kepala KeluargaADANG ILYAS dengan Nomor: 3273071808104006, yang diterbitkanPen. No.542/Pdt.P/2020/PA Badg. Hal. 6 dari 17 haloleh DISDUKCAPIL Kota Bandung.

Menerangkan /egal standingHubungan Nasab Pemohon II (ADANG ILYAS) dengan orangtuanyaEDENG WACHMAN alias ENDANG WAHMAN dan Almh. SITI AMINAHalias MAEMUNAH (Bukti P.4) dinazegelen;5. Fotokopi dari Asli, Salinan Penetapan Isbat Nikah yangdikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung dengan register perkaraNomor:2256/Pdt.G/2020/PA.Badg tertanggal 9 Juli 2020. MenerangkanLegal Standing Perkawinan antara EDENG WACHMAN alias ENDANGWAHMAN dengan SITI AMINAH alias MAEMUNAH yang dilaksanakanpada tahun 1934.

Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Nomor:522/SK/Kel.SKB/VI/2020, yang diterbitkan oleh Lurah SukabungahKecamatan Sukajadi, Kota Bandung tertanggal 15 Juni 2020Menerangkan J/egal standing bahwa Nama SITI AMINAH danMAEMUNAH merupakan orang yang sama. (Bukti P.7) dinazegelen;8. Fotokopi dari Asli, Surat Kematian Nomor:526/SKKmt/Kel.SKB/VI/2020, yang diterbitkan oleh Lurah SukabungahKecamatan Sukajadi, Kota Bandung tertanggal 15 Juni 2020Menerangkan legal standing kematian Alm.

Fotokopi dari Asli, Surat Kematian Nomor:0604/SKKmit/Kel.SKB/VII/2020, yang diterbitkan oleh Lurah SukabungahKecamatan Sukajadi, Kota Bandung tertanggal O6 Juli 2020Menerangkan /egal standing kematian Almh. ELI MARLIAH binti EDENGWACHMAN alias ENDANG WAHMAN meninggal dunia pada tahun1948. (Bukti P.10) dinazegelen;11.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum suamiPemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami tstri dengan dikaruniai 8 orang anak masingmasing bernama:5.1.Sardi bin Sikabe, Umur 53 tahun.5 2.Rismawati Suddu binti Sikabe, Umur 44 tahun5.3.Sahuddun Sikabir bin Sikabe, Umur 425.4.Egal bin Siakbe Umur 38 tahun5.5.Neka binti Sikabe, Umur 35 tahun5.6.Hasma binti Sikabe, Umur 32 tahun.5.7.Mani binti sikabe, Umur 28 tahun5.8.Sry Utami binti Sikabe, Umur 25 tahun.Dan tidak pernah bercerai

Rismawati Suddu binti Sikabe, Umur 44 tahun3.3.Sahuddun Sikabir bin Sikabe, Umur 423.4.Egal bin Siakbe Umur 38 tahun3. 5.Neka binti Sikabe, Umur 35 tahunHal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 52/Pdt.G/2019/PA. Bip3.6.Hasma binti Sikabe, Umur 32 tahun.3.7.Mani binti sikabe, Umur 28 tahun4.

Perjaka.Bahwa, antara Pemohon dengan almarhum suami Pemohon tidakada hubungan nasab tidak ada larangan untuk melakukanPernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuanperundangundangan yang berlaku.Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhumsuami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istridengan di karuniai 8 orang anak masingmasing bernama:1.Sardi bin Sikabe, Umur 53 tahun.2.Rismawati Suddu binti Sikabe, Umur 44 tahun3.Sahuddun Sikabir bin Sikabe, Umur 424.Egal

BipBahwa, setelahen Permikahan tersesuami Pemohon hidup rukun gsdengan di karuniai 8 or1.Sardi bin Sikabe, Ubut, Pemohon dengan almarhum2bagaimana layaknya suami istriang anak Masingmasing bernama:Mur 53 tahun.2.Rismawati Suddu binti Sikabe, Umur 44 tahun3.Sahuddun Sikabir bin Sikabe, Umur 424.Egal bin Siakbe Umur 38 tahun5.Neka binti Sikabe, Umur 35 tahun6.Hasma binti Sikabe, Umur 32 tahun.7.Mani binti sikabe, Umur 28 tahun8.Sry Utami binti Sikabe, Umur 25 tahun.Bahwa, Pemohon dan Almarhum suami

Yusuf(DPO) dengan menggunakan Mobil Trucksaudara Egal kembali ke worshop lama;Bahwa setelah terdakwa dan Saudara Ridwan Hi. Yusuf(DPO) sampai diworshop lama, terdakwa bersamasama dengan Andi Munaf alias Andi,Hasrun Jaelani alias Hasrun, Lukman Harun alias Lukman, saudara RidwanHi.

Yusuf menyuruh Terdakwa membawa tembaga tersebut untuk diletakkan di belakang Workshop dengan menggunakan louder, kemudianTerdakwa mengembalikan louder ke tempatnya semula di area smelter,kemudian Terdakwa naik ke atas mobil yang dikendarai oleh Egal, laluTerdakwa turun di portal/gerbang perusahaan untuk mengambil motorTerdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menjemput Ridwan Hi.

Yusuf (DPO) menyuruh Terdakwa membawa tembaga tersebutuntuk di letakkan di belakang Workshop dengan menggunakan loder,kemudian Terdakwa mengembalikan louder ke tempatnya semula di areasmelter, kemudian Terdakwa naik ke atas mobil yang dikendarai oleh Egal,lalu Terdakwa turun di portal/gerbang perusahaan untuk mengambil motorTerdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menjemput Ridwan Hi.

Yusuf di areatambang untuk pergi ke rumah Egal untuk meminjam mobil, kemudianTerdakwa pulang ke rumah Terdakwa;Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Fajar Bhakti Lintas Nusantara (FBLN)sebagai tenaga operator alat Louder dan Terdakwa digaji oleh pihakperusahaan PT.

Yusuf di areatambang untuk pergi ke rumah Egal untuk meminjam mobil, kemudianTerdakwa pulang ke rumah Terdakwa; Bahwa Terdakwa bekerja di PT.

No. 55/B/2014/PT.TUN.JKTBahwa dalam hal eksepsi Tergugat / Pembanding Il terkait hak gugatorganisasi (/egal standing), judex facti telah keliru menafsirkan dan nyatasalah menerapkan yurisprudensi yang pada pokoknya mengenai perkaralingkungan hidup. Para Penggugat / Terbanding dalam gugatan tidakdapat membuktikan adanya peraturan perundangundangan yangmemberi hak gugat kepada yayasan atau perkumpulan terkait denganpengangkatan jabatan Hakim Konstitusi atas nama Prof. Dr. Maria FaridaIndrati, S.H.

DalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohon bandingtelah dinyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai /egal standingHlm.14 dari 25 him. Put. No. 55/B/2014/PT.TUN.JKT(kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan ini.

No. 55/B/2014/PT.TUN.JKTlitis); Menimbang, bahwa persoalan /egal standing penggugat di PeradilanTUN merupakan kajian hukum normatif yang bertolak dari Pasal 53 (1) UUPeratun. Berdasarkan Pasal 53 (1) maka isu hukum yang pertamatamaharus dijawab adalah, apakah Penggugat I/Terbanding (Yayasan LembagaBantuan Hukum Indonesia (YLBHI) maupun Penggugat Il/Terbanding(Indonesia Corruption Watch) memenuhi kriteria sebagai badan hukumperdata.

Secara acontrario dapat dikatakan bahwa /egal standing ParaPenggugat untuk menggugat keputusan in /itis hanya dimungkinkan jikaUndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Koonstitusimenentukan hak gugat bagi organisasi masyarakat (NGO /egal standing)untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.

Dengan tidak adanya pengaturanhak gugat (/egal standing) organisasi masyarakat dalam UndangUndangNomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka harus dinyatakanbahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukangugatan untuk memohon pembatalan atas penerbitan Keputusan in Iitis diPeradilan TUN: Hlm.22 dari 25 him. Put.

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon danmohon Putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka KuasaHukum Pemohon secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindakmewakili kliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohontersebutdisebabkan oleh

Sedangkan proses mediasiHalaman 7 dari 14 putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Saksebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal/ standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa

Rumusan tujuan perkawinan inimerupakan kandungan dari alQuran surah arRum ayat (21), yaitu:5 ; ; ; a2 egal, 2h an Sore 4A lg 2

JakartaBarat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasidahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa sejak tanggal 22 September 2011 Penggugat bekerja kepada Tergugatsebagai /egal

dan menerima upah terakhir sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)per bulan;Bahwa Penggugat pada kenyataannya dipekerjakan oleh Tergugat bukan hanya diposisi /egal melainkan dipekerjakan juga sebagai sebagai HRD dan GA;Bahwa Penggugat keberatan dengan penambahan tugas dari Tergugat (bukanhanya sebagai legal saja) tetapi juga sebagai HRD dan GA;Bahwa Penggugat tidak pernah membuat Surat Pengunduran Diri secara tertulissebagai yang dinyatakan Tergugat, akan tetapi oleh karena dipekerjakan tidak

Adapun pertimbangan JudexFacti pada halaman 12 alinea ke 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:"Menimbang, untuk mengetahui apakah hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat adalah untuk posisi Penggugat sebagai /egal ataukah sebagai HRD, haltersebut dapat diketahui melalui perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat,namun setelah Majelis memeriksa buktibukti yang disampaikan oleh para pihakdi persidangan, Majelis tidak menemukan adanya bukti tentang perjanjian kerjaantara Penggugat dengan

Tergugat, oleh karena itu Mayjelis tidak dapatmenentukan apakah pekerjaan yang diperjanjikan sebagai /egal ataukah sebagaiHRD, sehingga tidak diketahui apakah Tergugat memerintahkan Pengugat untukmelaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan ataukah telah sesuai denganyang diperjanjikan";Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sangatlah keliru dan tidak teliti, karenauntuk mengetahui apakah Pemohon Kasasi dahulu Penggugat sebagai Jegal atauHal. 5 dari 10 hal.Put.Nomor 842 K/Pdt.Sus/2012sebagai

Dampakdari kondisi tersebut adalah hak pencari keadilan untuk mendapatkan proses hukumyang adil menjadi terabaikan oleh karena itu aparat penegak hukum sampai saat initidak memiliki pbemahaman dan penafsiran yang seragam mengenai KUHP;Menimbang, bahwa harus dipertimbangkan, apakah Para Pembandingsemula Para Penggugat mempunyai /egal standing untuk mengajukan gugatanterhadap Para Terbanding semula Para Tergugat;Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia J/egal standingyang diberikan oleh

Oleh karenaitu pula maka yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap ParaTerbanding semula ParaTergugat adalah warga Negara Para Pencari keadilan itusendiri;Halaman 6 dari 8 Putusan NOMOR 315/PDT/2019/PT DKIMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ParaPembanding semula Para Penggugat tidak memiliki /egal standing untukmengajukan gugatan terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karenaPara Pembanding semula Para Penggugattidak memiliki /egal

Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Bhakti Nusayang diwakilkan kepada ketua yang telah disebutkan dan diterangkan diatas dalam gugatan Penggugat oleh karenanya Lembaga dimaksud punyakedudukkan hukum dan kepentingan serta kapasitas (/egal standing) untukmenggugat ke Pengadilan Negeri Singkawang dalam menjalankan fungsipengawasan/kontrol sosial terhadap birokrasi pemerintahan sesuai yangtercantam dalam AD/ART Lembaga dimaksud;3.

Bahwa Penggugat dalam hal ini terlalu berlebinan dan mengadaada, justru untuk menjadi LSM yang profesional dan dipercaya olehmasyarakat haruslah memiliki /egal standing agar hakhak keperdataanLSM diakui berdasarkan undangundang yang berlaku. Oleh karena LSMPenggugat tidak memiliki egal standing maka sangat tidak patut menuntutkerugian moriil sebagaimana yang diminta Penggugat dalam gugatannya;Dalam Provisi1.

standing Penggugat untuk mengajukangugatan, tentang kepentingan dan hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat II, tentang gugatan Penggugat yang tidak memenuhi Pasal 1365 KitabUndangundang Hukum Perdata, dan tentang gugatan Penggugat kabur(obscuur libel);Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat Il samasamamengajukan eksepsi tentang /egal standing maka Majelis Hakim akanmempertimbangkannya secara bersamaan;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menguraikan tentangkedudukan hukumnya

Tanggal 17 Januari 2017;Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Skw.Menimbang, bahwa Tergugat dalam ekspesinya tentang /egal standingPenggugat ini mengemukakan alasan bahwa Penggugat yang bertindak selakuKetua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bhakti Nusa tidak mempunyaikapasitas mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena Penggugatbukanlah sebagai wakil yang sah dari masyarakat Kota Singkawang yangmerasa dirugikan oleh Tergugat , dan kedudukan hukum Penggugat juga tidakrelevan karena

dengan dalil Penggugat yang menerangkanbahwa Penggugat telah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik danPerlindungan Masyarakat Kota Singkawang berdasarkan Surat KeteranganTerdaftar Nomor 220/12/SospolB Singkawang tanggal 17 Januari 2017;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan LembagaSwadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan yang tidak berbadanHalaman 25 dari 27 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Skw.hukum maka Penggugat bukanlah subjek hukum sehingga Penggugat tidakmemiliki /egal

dasar hukum (Rechtelijkke Grond) yangmemuat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan denganmateri atau objek sengketa;Menimbang, bahwa untuk melakukan sebuah perceraian, maka harusterlebin dahulu diperjelas mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugatatau mengenai status pernikahannya, dan dalam perkara ini karena pernikahanPenggugat dan Tergugat tidak sah, maka hubungan hukum Penggugat danTergugat berkaitan dengan materi sengketa sudah tidak ada lagi danPenggugat tidak mempunyai /egal

standing untuk mengajukan gugatan ini, Hal. 5 dari 7 halamanPutusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PA.TSesehingga harus dinyatakan gugatan Penggugat sudah tidak mempunyai dasarhukum dan Penggugat tidak memiliki egal standing untuk mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah tidak mempunyaidasar hukum yang jelas lagi dan Penggugat tidak memiliki egal standing untukmengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvankelijk verklaard);Menimbang, bahwa

Penggugat tidak mempunyai /egal/ standing;2. Gugatan Penggugat tidak jelas/obscuur libel;3. Gugatan Penggugat kurang pihak;4. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo karena substansi gugatannyamerupakan kewenangan Pengadilan Umum (kompetensi absolut);Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:1. Kewenangan absolut (absolute competentie);2. Perkara yang sama (nebis in idem);3. Penggugat tidak memiliki Kedudukan hukum (/egal standing);4.

Penggugat tidak mempunyai J/egal standing dan legal capacitymengajukan gugatan perkara a quo;2. Gugatan Penggugat kadaluarsa atau lewat waktu;3. Gugatan Penggugat nebis in idem;7. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan NomorHalaman 3 dari 7 halaman.

KesimpulanBerdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisionerberkesimpulan:5.1 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;5.2 Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egal standing) untukmengajukan permohonan dalam perkara a quo;5.3 Pemohon memiliki Kkedudukan hukum (/egal standing) sebagaibadan publik dalam perkara a quo;5.4 Dalildalil Termohon Terbukti sebagian menurut hukum.6.

KesimpulanBerdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, MajelisKomisioner berkesimpulan:5.1 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo;Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor: 05/G/KI/2021/PTUN.BDG.5.2 Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (/egal standing)sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan dalamperkara a quo;5.3 Termohon memiliki kedudukan hukum (/egal standing) sebagaiBadan Publik dalam perkara a quo.6.

KesimpulanBerdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, MajelisKomisioner berkesimpulan:5.1 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;5.2 Pemohon terobukti dan meyakinkan mengajukan permohonaninformasi publik lebih dari satu kali kepada Badan Publik yangberbeda tetapi tidak ada perubahan terhadap substansi yang sudahpernah diminta;5.3 Termohon memiliki kedudukan hukum (/egal standing) sebagaiBadan Publik di dalam perkara a quo.6.

standing tidakberdasarkan hukum karena terkait /ega/l standing masingmasing pihaktelah diputusakan Majelis Komisi Informasi Jawa Barat tertanggal 21Oktober 2020, pada sidang pemeriksaan awal, Majelis Komisionerberpendapat bahwa masingmasing pihak mempunyai /egal standingsehingga dilanjutkan ke Mediasi, artinya kalau menurut PemohonKeberatan saya tidak memiliki egal standing, termohon dapat menolakke proses selanjutnya yaitu Mediasi dan sidang Ajudikasi, namun pihaktermohon mengikuti semua proses

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur PenyelesaianSengketa Informasi Publik, pada penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimanadalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 1084/PTSNMK.MA/SKIJBR/XII/2020 (vide Bukti PKIII);Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim memiliki pendapathukum yang sejalan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor:1084/PTSNMK.MA/KIJBR/XII/2020 (vide Bukti PKIIl), yaitu Termohon Keberatan incasu memiliki /egal