Ditemukan 74 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-05-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 13 Mei 2020 — BUT SAKA ENERGI SANGA-SANGA LIMITED (D/H BUT BP EAST KALIMANTAN LTD) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
402159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidangpertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan Business profit yangmempunyai yurisdiksi internasional, sehingga Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra fisco
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — BUT. NATUNA 2 BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
166223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yangmengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkan P3Bmengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengantimbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasaldari kegiatan business profit yang mempunyai yuridiksi internasional,sehingga Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)tidak dapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas in dubiocontra fisco
Register : 15-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — BUT NATUNA 1 BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19353 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yangmengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkan P3Bmengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengantimbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasaldari kegiatan business profit yang mempunyai yuridiksi internasional,sehingga Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas in dubiocontra fisco
Register : 17-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT. KUFPEC INDONESIA (NATUNA) B.V;
20056 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yangmengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkan P3Bmengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungandengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yangberasal dari kegiatan business profit yang mempunyai yuridiksiinternasional, sehingga Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan hukum danmenggunakan asas in dubio contra fisco
Putus : 04-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2424/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED
16187 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, Production Sharing Contract(PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patunganyang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkanP3B mengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungandengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yangberasal dari kegiatan business profit yang mempunyaiyuridiksiinternasional, sehingga Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan hukum danmenggunakan asas in dubio contra fisco
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3080 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — BUT. NATUNA 2 BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6849 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian, secara substansi dalildalil yang diajukan oleh Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) in casu dapat dibenarkan,bahkan dapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas indubio contra fisco sehingga berlaku fasilitas perpajakan baginya dengantarif tidak boleh lebih dari 10 % (Ssepuluh persen) sesuai dengan P3Bdibenarkan dan tidak terdapat pelanggaran perjanjian, sehinggaPenggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak melanggarketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
Putus : 09-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT TALISMAN (SAGERI) Ltd
491194 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 368/B/PK/Pjk/2020sehingga Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembalitidak dapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas in dubiocontra fisco.
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2126/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT MOBIL EXPLORATION INDONESIA, INC
374125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian ataukesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi dibidang pertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakansecara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajibanyang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profityang mempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra fisco
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2010/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4951 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /egitime portie bagianPemerintah (85%) dan PE/ BUT Natuna UK (KAKAP 2) Limited sebesar(15%) dalam kaitannya untuk kepentingan perpajakan, namun lebihmengedepankan contractual issue yang seharusnya oleh para pihakyang berkontrak menyelesaikan melalui renegosiasi kontrak (videKeputusan Terbanding Nomor KEP01535/KEB/WPJ.07/2016 tanggal27 Oktober 2016), maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dalam in casu dapat dibenarkan melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra fisco
Register : 05-05-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2076 B/PK/PJK/2021
Tanggal 15 Juli 2021 — BUT SAKA ENERGI SANGA-SANGA, Ltd d/h BUT BP EAST KALIMANTAN, Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7630 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan perjanjian ataukesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi dibidang pertambangan, sedangkan Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B) mengatur pembagian perpajakan secara seimbangsehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dariperjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yang mempunyaiyuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihnan hukum danmenggunakan asas in dubio contra fisco
Putus : 10-07-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1993/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7248 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /egitime portie bagianPemerintah (85%) dan PE/ BUT Natuna UK (KAKAP 2) Limited sebesar(15%) dalam kaitannya untuk kepentingan perpajakan, namun lebihmengedepankan contractual issue yang seharusnya oleh para pihakyang berkontrak menyelesaikan melalui renegosiasi kontrak (videKeputusan Terbanding Nomor KEP01536/KEB/WPJ.07/2016 tanggal27 Oktober 2016), maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dalam in casu dapat dibenarkan melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra fisco
Register : 15-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — BUT BP MUTURI HOLDINGS BV vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
16860 Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan perjanjian ataukesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi dibidang pertambangan, sedangkan Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B) mengatur pembagian perpajakan secara seimbangsehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dariperjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yang mempunyaiyuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan hukum danmenggunakan asas in dubio contra fisco
Putus : 20-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 889/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — BUT SALAMANDER ENERGY (GLAGAH KAMBUNA) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian, dalildalil yang diajukan oleh Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali dalam in casu dapat dibenarkan, makadengan melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas in dubiocontra fisco sehingga berlaku tarif tidak boleh lebih dari 10% (sepuluhpersen) sesuai dengan P3B dibenarkan dan tidak terdapat pelanggaranperjanjian, sehingga Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundanganPerpajakan atas penggunaan tarif pajak sesuai
Putus : 29-10-2018 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3814/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2018 — BUT BV MUTURI HOLDINGS BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
331113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yangmengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkan P3Bmengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengantimbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasaldari kegiatan business profit yang mempunyai yurisdiksi internasional,sehingga Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas in dubiocontra fisco
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35079 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidangpertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yangmempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra fisco
Putus : 04-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 855 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — BUT WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED (D/H. BUT. TALISMAN WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
7852 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan BUT Wiriargar Overseas Limited (d/h BUTTalisman Wiriargar Overseas Limited) sebesar (15%) dalam kaitannyauntuk kepentingan perpajakan, namun lebih mengedepankan contractualissue yang seharusnya oleh para pihak yang berkontrak menyelesaikanmelalui renegosiasi kontrak (vide Keputusan Terbanding NomorKEP01520/KEB/WPJ.07/ 2016 tanggal 21 Oktober 2016), makaPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam incasu dapat dibenarkan melakukan pilihan hukum dan menggunakanasas in dubio contra fisco
Register : 14-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2747 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — BUT FORTUNA RESOURCES (SUNDA) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terdapat /egitime portie bagianPemerintah (85%) dan PE/BUT Fortuna Resources (Sunda) Limitedsebesar (15%) dalam kaitannya untuk kepentingan perpajakan, namunlebin mengedepankan contractual issue yang seharusnya oleh parapihak yang berkontrak menyelesaikan melalui renegosiasi kontrak (videKeputusan Terbanding Nomor KEP49/PJ/2017 tanggal 20 Februari2017), maka Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalidalam in casu dapat dibenarkan melakukan pilihan hukum danmenggunakan asas in dubio contra fisco
Putus : 15-06-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2343/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT NOVUS UK (KAKAP) LIMITED
19867 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, Production Sharing Contract(PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patunganyang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkanP3B mengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungandengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yangberasal dari kegiatan business profit yang mempunyai yuridiksiinternasional, sehingga Pemohon Banding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) tidak dapat melakukan pilihan hukum danmenggunakan asas in dubio contra fisco
Putus : 10-07-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1992/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — BUT NATUNA UK (KAKAP 2) LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7046 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /egitime portie bagianPemerintah (85%) dan PE/ BUT Natuna UK (KAKAP 2) Limited sebesar(15%) dalam kaitannya untuk kepentingan perpajakan, namun lebihmengedepankan contractual issue yang seharusnya oleh para pihakyang berkontrak menyelesaikan melalui renegosiasi kontrak (videKeputusan Terbanding Nomor KEP01533/KEB/WPJ.07/2016 tanggal27 Oktober 2016), maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dalam in casu dapat dibenarkan melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra fisco
Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2500/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT NOVUS UK (Kakap) Limited
17056 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kedua, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yangmengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkan P3Bmengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungandengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yangberasal dari kegiatan business profit yang mempunyai yuridiksiinternasional, sehingga Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan hukum danmenggunakan asas in dubio contra fisco