Ali Muzir (Tergugat II) danbukti P6 berupa kwitansi pembayaran satu unit mobil Toyota Avanza Tipe G2013 warna silver BE 2207 YL dari H. Sulyadi (Turut Tergugat I) kepada A.

Intervensi dalam perkara No. 24/G/2013/PTUNPLGdan keberatan dengan masuknya ia sebagai pihak dalam perkaratersebut;Menimbang, bahwa atas permohonan dan laporan tersebut, maka MajelisHakim mengeluarkan Putusan Sela Nomor 24/G/2013/PTUNPLG tertanggal 30Oktober 2013 yang pada intinya menyatakan bahwa mengabulkan permohonanArbain Madjid untuk mengabaikan Tergugat II Intervensi yang mengatasnamakannya, menyatakan bahwa Arbain Madjid dicoret sebagai pihak dalamperkara ini dan mencabut Putusan Sela Nomor 24/G2013

Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut :a.1997 s.d. 1998 Pelaksana pada Sekretariat Kantor Pusat DJBC;b.1998 s.d. 2001 Pelaksana pada Dit Fasilitas Kepabeanan;c.2001 s.d 2003 Pelaksana pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor;d.2003 s.d. 2006 Pelaksana pada KWBC Tipe Khusus Tanjung Balai Karimun;e.2006 s.d. 2010 Pelaksana pada KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas;f.2010 s.d. 2013 Pelaksana pada KWBC Kalimantan Timur;g2013 s.d. 2016 Pelaksana pada KPPBC TMP B Yogyakarta;h.2016 s.d. 2018 Pelaksana

Bahwa TERGUAGT I diakhir jawaban ini menolak dengan tegas terhadapsemua gugatan sekurang dan selebihnya, karena semua tidak berdasar padaketentuan hukum yang berlaku;DALAM REKONPENSIBahwa dalam kesempatan ini pula sebagai hak kami, untuk mencari keadilanperkenankanlah mengajukan Gugatan Balik melalui Majelis Hakim dalam perkara Aquoc/q (Perkara Perdata Nomor : 05/PDT/G2013.PN.KRW di Pengadilan Negeri Kls I BKarawang. Dengan adanya Gugatan Rekonvensi ( Gugatan Balik) ini, maka kin posisiPT.

G2013/PN.MKi 73 bahwa, orangtua Saksi tidak ada menceritakan kepada Saksi dimanaKabak meninggal dunia;bahwa, Saksi tidak tahu Boli dan Late meninggal dimana karena Saksimungkin sudah keturunan ke1 (kesepuluh) dari La'te:~bahwa, keduabelah pihak dalam perkara ini bersengketa mungkinmengenai masalah kedudukan dalam Tongkonan Buntu;~bahwa, Saksi tidak tahu apa masalah yang disengketakan oleh keduabelah pihak dalam perkara ini;~bahwa, Saksi tahu Tongkonan Buntu:bahwa, Tongkonan Buntu adalah dari 3 (tiga

G2013/PN.MKi 128 caranya, bagaimana bentuk upacara yang dilakukan, pertama, lihatStratifikasi sosiainya. Baru lihat kemampuannya. Biar juga stratifikasi sosialmemungkinkan kalau finansial tidak cukup, karena dia harus menyiapkanalatalat Korban, karena aluk todolo itu adalah agama Korban;~bahwa, tana kuakua itu statusnya adalah hamba;~bahwa, tana karurung statusnya adalah merdeka. Demikian juga basi(bangsawan kedua).

almarhum Makei Bangun dan almarhumah Rohani Br Ginting;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Pengakuan almarhumMakei Bangun tanggal 16 Nopember 2007 dan diketahui Kepala Desa Sei RampahKecamatan Sei Rampah disebutkan bahwa semasa hiduonya Makei Bangun adamenijelaskan bahwa Tergugat adalah bukan anak dar hasil perkawinan antaraMakei Bangun dengan almarhumah Rohan Br Ginting;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Medan tanggal 18 Nopember 2013 No 80/G2013

Peraturan Dana Pensiunwajib disahkan Menteri dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia dan juga saatperselisihan hubungan industrial ini Surat Keputusan Direktur Utama IPTN Nomor :SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tanggal 08 April 1987 telah dinyatakan tidak berlaku olehSurat Edaran Nomor : SE 09/036.03/IPTN/30200/VII/1989 tanggal 12 Juli 1989 ;Menimbang, bahwa bukti PP31 berupa informasi perkara Mahkamah AgungRI Nomor : 89/PK PDT.SUS/2012 dan bukti T20 berupa Pernyataan Permohonan KasasiNo. 17/Kas G2013

YK tanggal17 Pebruari 2014 masih merupakan kesinambungan/berlanjut dengan gugatanPenggugat sebelumnya, yakni perkara nomor : 23/G2013/PTUN.YK., yang didaftarpada tanggal 13 Nopember 2013 ;Bahwa di dalam gugatan Nomor : 23/G/2013/PTUN.YK yang didaftar pada tanggal 13Nopember 2013 di halaman 8 dalam petitum gugatan dengan obyek sengketa adalahSurat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo Kecamatan Negaglik,Kabupaten Sleman Nomor 05/kptsBPD/Skh tanggal 22 Oktober 2013 TentangPenetapan saudara

Bahwa dalam menerbitkan suatu keputusan/ketetapan Pejabat TataUsaha Negara harus mempertimbangkan alasanalasan yang diajukanoleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukumyang timbul dari keputusan/ketetapan tersebut;Yurisprudensi MA RI No. 150 K/TUN/1992, No. 213 K/TUN/2007, No.101 K/TUN/2014, dan No. 02/G2013/PTUN.JKT :Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak hatihati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuatKeputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari

ratus delapanpuluh lima ribu enam puluh tujuh koma tiga tiga);KEBERATAN KEENAMBELAS: Bahwa Para Pemohon Kasasi/semula Para Penggugat sangat keberatan terhadappertimbangan Hukum Judex Facti dalam Putusan Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung halaman 100 (seratus), paragraf kedua yangmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti PP31 berupa informasi perkara Mahkamah Agung RINomor 89/PK PDT.SUS/2012 dan bukti T20 berupa Pernyataan Permohonan KasasiNomor 17/Kas G2013

Putusan No 34/Pid.SusTPK/2017/PN Plk A 2.950.000,TANJUNG KAMELUH Rp.70 10 Oktober 2013UNTUNG II 5.114.000,ANGGREKPG 1 Rp.71 19 Oktober 2013 TEWAH(DARAWA 5.409.000.Tl)TALAWAN R72 19 Oktober 2013 TEWAH G e6.884.000,UNTUNGTOTAL OKTOBER 2013 Rp. 31.172.000,73 11 Nopember TANJUNG KAMELUH Rp.2013 UNTUNG II 5.114.000,ANGGREK19 Nopember PG 1 Rp.74 TEWAH2013 (DARAWA 5.409.000.Tl)19 Nopember Rp.75 TEWAH VETERAN2013 6.884.000,20 Nopember KASINTU Rp.76 KASINTU2013 PERMAI 6.884.000,TALAWAN20 Nopember Rp.77 TEWAH G2013