Penggugat:
PT Blusukan Jakarta Raya
Tergugat:
Partai Golongan Karya cq DPP Golkar cq. DPD Golkar DKI Jakarta
Turut Tergugat:
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

KETUA UMUM DPP PARTAI GOLKAR

minyakmobiloperasional18 koordinasi 30 hari 1.000.000 30.000.000 Upah ServisPintu Rolling19 Kios Lantai II 5 Hari 100.000 500.000 Biaya HONORTenagaadministrasiPemasaran 3020 Hari 5 pegawai 2.000.000 10.000.000 Kerugianimmateriil21 penggugat 30 Hari 20.000.000 600.000.000 TOTAL : KERUGIAN MATERIL & IMMATERIL TERBILANG : ENAM RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTADELAPAN PULUHLIMA RIBU RUPIAH Bahwa meskipun Terugat (satu ) menjadi anggota DPRD KabupatenSarolangun melalui jalur Partai Golongan Karya ( Partai Golkar

Tugas dilindungi oleh UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU advokat), didalamPasal 17, menyatakan bahwa : Dalam menjalankan Tugas Profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi , data, dokumen lainnya , baikdari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengankepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingankliennya sesuai dengan peraturan perundangundangan,Bahwa Tergugat II (dua) selaku Pimpinan/atasan dari Tergugat (satu)dari jalur kepartaian ( Partai Golkar

) maka berhak/berwenangmemberikan sanksi Pemberhentian dari anggota Partai karenadianggap telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga (AD/ART) dan Melanggar Pasal 369 UU;Bahwa ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ,KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL X PARTAI GOLONGANKARYA TAHUN 2019 NOMOR : VIII/MUNASX/GOLKAR/2019,selanjutnya disebut AD/ART 2019 , didalam Pasal 16 ayat (1) huruf(a) menyatakan bahwa :> Pasal 16 Ayat (1):Setiap Anggota berkewajiban untuk:a.

Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GOLKAR;b.

Penggugat:
DPD PARTAI GOLKAR OGAN ILIR
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR

Penggugat:
JUNI ARDIANTO RACHMAN, SH, MH
Tergugat:
1.INDRA GUNAWAN, SE
2.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
3.DEWANA PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI RIAU

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) PeraturanOrganiasasi DPP Partai Golkar Nomor : PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017tentang perubahan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang Pedoman Beracara DalamPerselisinan Internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkarmenjelaskan bahwa "Termohon dalam Perselisihan Internal PartaiGolkar adalah :a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, dan/atau;b.

Hal inijuga ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Organiasasi DPPPartai Golkar Nomor : PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang perubahanPeraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang Pedoman Beracara DalamPerselisinan Internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkarmenjelaskan bahwa Termohon dalam Perselisihan Internal PartaiGolkar adalah :a. Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, dan/atau;b. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi,dan/atau;Cc.

Bahwa pemeriksaan di Mahkamah Partai Golkar telah sesualdengan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang Perubahan Peraturan Organisasi DPPPartai Golkar Nomor : PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang PedomanDalam perselisihan Internal Partai Golkar di Mahkamah Partai Golkar;24.

DPP Partai Golkar, DPD ProvinsiPartai Golkar, DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar, PimpinanKecamatan Partai Golkar, atau Pimpinan Desa/Kelurahan PartaiGolkar,5.

Hal ini Sesuai dengan Pasal 11 ayat (6) PeraturanOrganisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017tentang Perubahan Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor : PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 tentang Pedoman Dalam perselisihan InternalPartai Golkar di Mahkamah Partai Golkar menyatakan : PemeriksaanPendahuluan sekaligus merupakan forum mediasi bagi para pihak;10.

DPP Partai Golkar, DK VS H. INCE LENGKE I A, Spd. MM. Pub

Nomor 103 K/Pdt.SusParpol/2013peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor: PO013/DPP/Golkar/X/2011 tanggal24 Oktober 2011, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim PeraturanOrganisasi Partai Golkar Nomor: PO013/DPP/Golkar/X/ 2011 tanggal 24Oktober 2011 yang merupakan salah satu konsiderans yang diterapkan sebagaidasar untuk menerbitkan keputusan DPP Partai Golkar No.Kep172/DPP/Golkar/IV/2012 tentang pemberhentian sebagai anggota Partai Golkar an.H.INCE LANGKE IA, S.Pd, merupakan produk partai Golkar

yang premature dantidak dapat diterapkan atas perbuatan Penggugat;Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap diri Penggugat tidak dapatdikenakan peraturan Organisasi Partai Golkar No.PO013/DPP/Golkar/X/2011,Penggugat hanya terikat dengan Peraturan Organisasi Partai Golkar No.PO07/DPP/Golkar/VII/2010, yang merupakan penjabaran/implementasi dari AD danART Partai Golkar tahun 2009 berdasarkan MUNAS Partai Golkar yang masihberlaku;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pPasal 18 ayat (1) PO13/DPP/Golkar

dari UndangUndang No.2 Tahun 2008 maupun dengan AD danART Partai Golkar serta Peraturan Organisasi Partai Golkar;Menimbang, bahwa dengan demikian kebijakan DPD Partai Golkar PropinsiSulsel (Tergugat II) menerbitkan surat Nomor: 102/DPDI/PG/V/2012 tertanggal31 Mei 2102 perihal usulan PAW tersebut, dimana pada saat itu Penggugatsedang mengajukan pembelaan diri ke DPP Partai Golkar dan belum mendapatrespon atau tanggapan dari DPP Partai Golkar namun DPP Partai Golkar(Tergugat Il) telah menerbitkan

DPP Partai Golkar, 2. DPD Partai Golkar Prop.

DPPPartai Golkar, 2. DPD Partai Golkar Prop.

DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN MUARA ENIM, melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

PUTUS ANNOMOR 28/G/2018/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa yang berlangsung di gedung yang ditentukan untuk itu di JalanJenderal A.Yani Nomor 67, Plaju 14 Ulu, Kota Palembang, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam sengketa antara:DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN MUARA ENIM, Berdasarkan Pasal 22Anggaran Dasar dan Pasal 8 Anggaran

Rumah Tangga PartaiGolongan Karya sebagaimana Keputusan Musyawarah Nasional LuarBiasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 #Nomor:VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya, dan KeputusanDPP Partai Golkar Nomor: KEP105/DPP/GOLKAR/V/2016 TentangPengesahan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Daerah PartaiGolkar Provinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 20162021, yangberalamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 142, Kelurahan Pasar 2,Kabupaten Muara

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 142, KelurahanPasar 2, Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Pengurus DPD PartaiGolkar Kabupaten Muara Enim, Berdasarkan Keputusan DewanPimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan Nomor:Kep027/GOLKARSUMSEL/I/2018 Tentang Penunjukan PLT KetuaDPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim Masa Bhakti 20162021dengan ini memberikan kuasa Khusus kepada; 1.

Syamsul Bahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir.Hanan Zulkarnain, MTP., sebagai Calon Wakil Bupati KabupatenMuara Enim Tahun 201 8;3) Membuat ketidakpastian Politik antar Kader Partai Golkar di WilayahKabupaten Muara Enim dan berdampak perpecahan Partai; 4) Mempengaruhi Kebijakan Politik Partai Golkar, dan berdampak padaberkurangnya Suara Partai Golkar Pada Pemilihan Presiden 2019;Dengan demikian, Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (/egalstanding) untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan

,M.Si. selaku pengurus Partai Golkar; Bahwa pada pokoknya tujuan Penggugat mengajukan gugatan atas objeksengketa a quo adalah karena Tergugat tidak mencantumkan Partai GolkarHalaman 33 dari 53 halaman/Putusan Nomor 28/G/2018/PTUNPLG(ic. Penggugat) sebagai Partai Pengusul Pasangan Calon Dr. Ir. SyamsulBahri, M.M., sebagai Calon Bupati dan Ir.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR tersebut diatas

, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Penuntut Umum:
Zul Kurniawan Akbar, S.H
Terdakwa:
Indra Alias Bota Bin Golkar

Perbuatan Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke3 Jo. Pasal64 Ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR Bahwa Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR pada suatu waktu dalambulan Mei 2020 dan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar Pukul 23.00Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, bertempatdi Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab.

karena Saksi Golkarsedang kerja bangunan di rumah saksi, sehingga apabila saksi tidak dirumahsaksi Golkar masih bisa masuk untuk istirahat dan berganti pakaian;Bahwa Terdakwa mengetahui Golkar memiliki kunci serep karena Terdakwa danGolkar sering datang bersamaan untuk kerja bangunan rumah saksi danTerdakwa sering menginap di rumah saksi bersama saksi Golkar;Bahwa rumah saksi hanya memiliki satu pintu masuk dan jendela sehinggauntuk dapat masuk ke dalam rumah hanya melewati pintu tersebut dan kuncirumah

tersebut hanya saksi dan saksi Golkar yang memegang kuncinya;Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil uang miliksaksisdan sempat berpikir bahwa uang saksi diambil makhluk halus karena pintudan jendela dalam keadaan terkunci dan tidak ada yang rusak;Bahwa setelah saksi menelpon sepupu saksi (Saksi Golkar) dan menanyakanmengenai kunci serep yang dia pegang lalu Golkar mengatakan akan mencaridulu dan tidak lama kemudian Saksi Golkar menelpon saksi dan mengatakanbahwa kuncinya sudah

GOLKAR Bin ABD. KARIM dibawah sumpah menurut agama Islam padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam perkara ini mengertibahwa diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana atas nama Terdakwa INDRAAlias BOTA Bin GOLKAR yang mengambil uang milik Saksi MASITA;Bahwa saksi MASITA kehillangan uang sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluhsatu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 bertempat di DesaWatuliwu, Kec.

Menyatakan Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yangdilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan subsidair PenuntutUmum;4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA Alias BOTA Bin GOLKAR olehkarena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;6.

Pembanding/Terbanding/Tergugat : Partai Golongan Karya cq DPP Golkar cq. DPD Golkar DKI Jakarta
Terbanding/Pembanding/Penggugat : PT Blusukan Jakarta Raya
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Victor Manurung Als Golkar Manurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa

Penuntut Umum:
INDRA SEMBIRING SH
Terdakwa:
VICTOR MANURUNG Als GOLKAR MANURUNG

DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I PARTAI GOLKAR SULAWESI SELATAN, 3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BULUKUMBA

Pusat Partai Golkar Nomor PO13/DPP/ GOLKAR/X/2011tentang disiplin dan sanksi Organisasi, serta pembelaan diri pengurus dan/atauAnggota Partai Golongan Karya tanggal 24 Oktober 2011 sebagaimana diaturdalam Bab.

, dimana gugatan a quo dapat dipandang keliru untuk diajukan dandiproses pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebab, satu dan lain hal bukanmenjadi kewenangannya, hal ini dikarenakan jika gugatan terkait hal yangdimaksudkan oleh Penggugat yaitu keberatannya, atas pemberhentian darianggota partai Golongan Karya, maka permasalahan tersebut seharusnyadiproses dan diajukan terlebih dahulu ke Mahkamah Partai Golkar sesuai Pasal25 Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor : PO13/ DPP/GOLKAR/X/2011dan bersesuaian

pula amanah UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangpartai politik;Bahwa oleh karena dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo jugabertumpu pada peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor : PO 13/DPP/GOLKAR/X/2011 sebagaimana dalam dalil gugatannya point 6 halaman 2 makadengan sendirinya ketentuan yang diatur dalam peraturan Organisasi Nomor:PO13/DPP/GOLKAR/X/2011 haruslah ditaati oleh segenap anggota, kaderserta pengurus termasuk diri Penggugat, sehingga amat jelas gugatan yangdiajukan oleh Penggugat

seharusnya terlebih dahulu diajukan untuk diproses keMahkamah Partai Golkar di Jakarta sebagai persoalan internal partai;Hal. 6 dari 11 hal Put.

adalah masalah internal partat Golkar, maka penyelesaiannya harusdiselesaikan terlebih dahulu oleh Partai Golkar sendiri, yang dikarenakan penyelesaianoleh partai Golkar belum ditempuh oleh Penggugat sehingga tindakan Penggugat yanglangsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri harus dianggap prematuresehingga gugatan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaputusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.BLK., tanggal 7Maret 2013

DRS.H.SYAFRIZAL,Msi VS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KABUPATEN KAMPAR, DKK

maupun DPRD Kabupaten Kampar yakni:a Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, masa bakti19992004;b Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, masabakti20062009;c Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten KamparDPD Partai Golkar Provinsi Riau, tahun 2006;d Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, masa bakti20072009;e Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar, masa bakti20102015;f Lulus Orientasi Fungsionaris Tingkat Provinsi Partai GolkarProvinsi Riau, tahun 2012;g Anggota

yang mewakili Partai Golkar, telah sesuai denganamanat yang ditentukan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Golkar serta tidak pernah melakukan pelanggaran baikterhadap kode etik maupun peraturan perundangundangan, sehinggaroda organisasi Partai Golkar dan mekanisme kerja di DPRD KabupatenKampar telah berjalan sesuai dengan agenda yang diamanatkan rakyat;Bahwa meskipun demikian, Tergugat I tanpa dasar hukum dan alasanyang jelas, telah menerbitkan Surat DPD Partai Golkar KabupatenKampar

,(Penggugat) kepada saudara Ahmad Fikri,S.Ag., sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar Nomor:B25/GOLKAR/K/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 tersebut diterbitkanberdasarkan surat dari Tergugat II dan Tergugat III yakni:a Surat DPP Partai Golkar Nomor:B149/GOLKAR/III/2013tanggal 16 Maret 2013 Perihal, PAW Ketua DPRD KabupatenKampar, telah menyetujui adanya Pergantian Antar Waktu (PAW)Ketua DPRD Kabupaten Kampar dari saudaraDrs.H.Syafrizal

Pasal 47ayat (3) ART Partai Golkar jo. Pasal 5 ayat (2)Peraturan Organisasi No.PO09/DPP/GOLKAR/VII/2010 tersebut di atas, Pengadilan NegeriBangkinang tidak berwenang untuk memeriksaperkara a quo, karena yang berwenang untukmemeriksa terlebih dahulu perkara a quo adalahDewan Kehormatan Partai Golkar dan/ atauMahkamah Partai yang dibentuk berdasarkan UUNo.2 Tahun 2011 Jo. UU No.2 Tahun 2008 untukmenyelesaikan perselisihan tersebut;Hal.7 dari 20 hal. Put.

,(Wakil Ketua DPD Tingkat I Partat GOLKAR Provinsi NusaTenggara Barat, masa bakti 20042009) Termohon Kasasisehubungan dengan pemberhentian Termohon Kasasi sebagaiAnggota dan Pengurus DPD Partai GOLKAR Nusa TenggaraBarat, dengan amar putusan menyatakan:e Mengabulkan permohonan kasasi dari:1 Dewan Pimpinan Daerah Partai GolkarLombok Barat hasil MUSDA VIII;2 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar NusaTenggara Barat;3 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar;e Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal14

ANDI MUTTAMAR MATTOTORANGvs- DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I PARTAI GOLKAR SULAWESI SELATAN

DEWAN PIMPINAN DAERAH TINGKAT I PARTAI GOLKAR SULAWESISELATAN, Beralamat di Jalan Amanagappa No. 2Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;Hal. dari 6 hal. Put.No.314/PDT/2012/PT.Mks2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN BULUKUMBA,Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 81Bulukumba, Keduanya disebut sebagai PARATERBANDING SEMULA PARA TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca1.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (GOLKAR), DK

,kawankawan, Para Advokat berkantor di Jalan KarimunJawa Perumahan Gerak Alam Nomor D6, Sukarame, BandarLampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28Maret 2018;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;1.Lawan:Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya(GOLKAR), berkedudukan di DPP Partai Golkar JalanAnggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat;Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan KaryaProvinsi Lampung, berkedudukan di Kantor DPD PartaiGolkar Provinsi Lampung, Jalan Ir. H.

Lampung Nomor: B1186/GOLKAR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 adalah sebagai PerbuatanMelawan Hukum;Memerintahkan Ketua Umum DPP Partai Golkar (Tergugat ) untukmencabut Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B1186/GOLKAR/VIII/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan NamaCalon Kepala Daerah Provinsi Lampung;Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt.SusParpol/20186. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu walaupunada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan II;7.

Lampung Nomor: B1186/GOLKAR/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 adalah sebagai perbuatanmelawan hukum;Memerintahkan Ketua Umum DPP Partai Golkar (Tergugat 1) untukmencabut Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor: B1186/GOLKAR/VIII/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan NamaCalon Kepala Daerah Provinsi Lampung;Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu walaupunada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan II;Menghukum Tergugat dan secara tanggung renteng untuk membayarkerugian

Nomor 1104 K/Pdt.SusParpol/2018Biaya oprasional berperkara di Mahkamah Partai Golkar sebesarRp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah).

Arinal Djunaidi sebagainama calon Gubernur Kepala Daerah Provinsi Lampung dalam Pilkadatahun 2018 telah sesuai dengan Juklak DPP Partai Golkar Nomor06/DPP/GOLKAR/VI/2016, tanggal 15 Juni 2016, sehingga perbuatanHalaman 7 dari 9 hal. Put.

SYAFRIZAL, M.Si VS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KABUPATEN KAMPAR

Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar masa bakti19992004;b. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar masa bakti 20062009;c. Wakil Sekretaris Tim Pemenang Pilkada Kabupaten Kampar DPD PartaiGolkar Provinsi Riau tahun 2006;d. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar masabakti20072009;e. Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Kampar masabakti20102015;f. Lulus Orientasi Fungsionaris Tingkat Provinsi Partai Golkar ProvinsiRiau tahun 2012;g.

Rumah Tangga serta Peraturan OrganisasiPartai Golkar;Hal. 5 dari 15 hal.

Reg. 880 K/Pdt/2003 tanggal 29Januari 2003, dalam Perkara antara DPP Partai GOLKAR sebagaiPemohon Kasasi melawan H.L Koeshardi Angrat, S.H. (Wakil KetuaDPD Tingkat Partai GOLKAR Provinsi Nusa Tenggara Barat masabakti 2004 2009) Termohon Kasasi sehubungan denganpemberhentian Termohon Kasasi sebagai Anggota dan Pengurus DPDPartai GOLKAR Nusa Tenggara Barat, dengan amar putusanmanyatakan: Mengabulkan permohonan kasasi dari:1. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Lombok Barat hasilMUSDA VIII;2.

Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta Peraturan Organisasi Partai Golkar Nomor PO09/DPP/GOLKAR/XII/2010, dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RIHal. 9 dari 15 hal. Put.

Pasal 20 Peraturan Organisasi Nomor PO07/DPP/GOLKAR/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010, dimana setiap anggota mempunyai hakuntuk membela diri.

ABDUL JALIL AHMAD ;PEMERINTAH RI CQ KOMISI PEMILIHAN UMUM RI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NAD, CQ KETUA KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PIDIE ; PANWASLU PUSAT CQ PANWASLU NAD CQ KETUA PANWASLU KABUPATEN PIDIE ; DPP PARTAI GOLKAR DI JAKARTA CQ DPD PARTAI GOLKAR PROVINSI NAD CQ KETUA DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN PIDIE

Pembanding/Penggugat : DPD Partai Golkar Prov. Kaltim Diwakili Oleh : Lasila,SH
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA SAMARINDA

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Golkar Nadi Alias Nadi Bin Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Golkar Nadi Alias Nadi Bin Burhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (

   
   Terdakwa:
   GOLKAR NADI Alias NADI Bin BURHAN

VS ABURIZAL BAKRIE selaku KETUA UMUM DPP PARTAIGOLKAR DKK

IDRUS MARHAM selaku SEKRETARIS JENDRAL DPPPARTAI GOLKAR, keduanya beralamat di Jalan AnggrekNelly Murni Nomor XI A Slipi, Jakarta Barat11480, dalam halini memberi kuasa kepada Teguh Isdaryono, S.H., Advokat,berkantor di Rungkut Menanggal Harapan Blok i35, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2014;Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para TermohonKasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;Dan:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO,berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R.

Nomor 96 PK/Pdt/2017hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembalidan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ParaPenggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding II dengan posita gugatan sebagai berikut:1.Bahwa pada tahun 1971, Sekretariat Bersama Golongan Karya (SekberGolkar) sekarang menjadi Partai Golongan Karya (Partai Golkar), telahmendapat pemberian sebidang/tanah seluas 584 m?

(Tergugat) selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar KabupatenSidoarjo Masa Bakti 19982004, telah membuat pernyataan sebagai KetuaDPD Partai Golkar Kabupaten, Sidoarjo mewakili mengatasnamakan tanahdan Gedung DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo yang terletak di JalanJenderal Achmad Yani Nomor 17, Sidoarjo dengan nama saya sebagaimanatercantum di dalam sertifikat hak milik, bahwa tanah dan gedungsebagaimana tersebut diatas adalah benarbenar milik organisasi/DPDPartai Golkar Kabupaten Sidoarjo

Imron Syukur, M.M.dipakai sebagai pemegang hak atas tanah objek sengketa";Bahwa dari bukti surat dan dari keterangan seluruh para saksi, bahkansesuai dengan dalildalil gugatan Penggugat sendiri, semuanyamenerangkan bahwa seluruh pengurus Partai Golkar, semua pimpinandan fungsionaris Partai Golkar saat itu pernah mengadakan rapat dansemuanya sepakat serta menyetujui untuk mengatasnamakan tanahobjek sengketa yang terletak di jalan Jenderal Anmad Yani Nomor 17 Sidoarjo yang digunakan sebagai Kantor

Sekber Golkar, untuk diprosessertifikatnya dan diatas namakan menjadi nama Tergugat;Bahwa hal tersebut berarti Penggugat, in concreto Partai Golkar, telahsepakat dan telah setuju untuk menunjuk Tergugat, dihadapan hukum dandengan segala akibat hukumnya, sebagai pihak yang secara dejure berhakatas tanah objek sengketa yang terletak di jalan Jenderal Anmad Yani Nomor17 Sidoarjo yang digunakan sebagai Kantor Sekber Golkar tersebut;Bahwa dengan demikian, uraian tersebut diatas menunjukkan, perolehanhak

Penggugat:LANI SUGEHATergugat:1.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karyaatau DPP GOLKAR c.q. Drs. SETYA NOVANTO, Ak2.Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya atau DPP GOLKAR c.q. IDRUS MARHAM3.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. RITA WIDYASARI. Ph.D4.Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya atau DPD Partai Golkar Kalimantan Timur. C.q. ABDUL KADIR. SAg5.H. JAFAR ABDUL GAFFAR, S. Sos, MH6.H. M. SUTAMSIS

Penggugat:
MEGAWATI AMBO ASA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLKAR
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROPINSI SULAWESI TENGAH
3.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN MOROWALI UTARA
4.HJ. WARDAH DG MAMALA, SE, KETUA DPD PARTAI GOLKAR MOROWALI UTARA
Turut Tergugat:
1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MOROWALI UTARA
2.BUPATI MOROWALI UTARA
3.KOMISI PEMILIHAN UMUM MOROWALI UTARA